prinsip demokrasi - HaloEdukasi.com https://haloedukasi.com/sub/prinsip-demokrasi Fri, 10 Mar 2023 10:14:42 +0000 id-ID hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.8 https://haloedukasi.com/wp-content/uploads/2019/11/halo-edukasi.ico prinsip demokrasi - HaloEdukasi.com https://haloedukasi.com/sub/prinsip-demokrasi 32 32 8 Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia https://haloedukasi.com/prinsip-prinsip-demokrasi Fri, 10 Mar 2023 10:14:36 +0000 https://haloedukasi.com/?p=41927 Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut, Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi tiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang paling lepas (independen) dan berada […]

The post 8 Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut,

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi tiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang paling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip cheks and balance. Dalam demokrasi yang bersifat global, terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman, yaitu :

1. Partisipasi

Salah satu esensi demokrasi adalah pelibatan publik dalam menjalankan dan menentukan proses politik. Partisipasi merupakan elemen krusial pemberdayaan politik. Tetapi, partisipasi tidak hanya sebatas mencoblos parpol tertentu dalam pemilihan umum.

Partisipasi menjamin keterlibatan dalam proses penentuan kebijakan publik, baik lembaga swadaya masyarakat, partai politik, maupun jalur-jalur sosial lainnya. Namun, proses pelibatan ini bergerak di bawah asumsi bahawa hak-hak untuk berpartisipasi itu memang sudah eksis dalam ruang peradaban politik.

Selanjutnya, masyarakat memiliki kapasitas dan sumber daya yang mencukup untuk terlibat dalam praksis sosial politik, Dalam mekanisme demokrasi perwakilan, parpol harus menjadi salah satu simpul yang mempertemukan dan mengelola aspirasi dan keterlibatan publik yang mengerucut dalam kebijakan publik yang adil. Parpol oligarkhis merupakan sebentuk perlawanan terhadap esensi utama demokrasi.

2. Inklusivitas

Demokrasi selalu memandag dan menempatkan individu setara secara politik. Politik akan memperlakukan setiap individu warga negara tanpa mempertimbangkan perbedaan latar belakang ras, etnis, kelas, gender, agama, maupun identitas lainnya.

Demokrasi mendorong pluralitas, sekaligus mengelola keragaman tanpa kekerasan. Pluralitas, sekaligus mengelola keragaman tanpa kekerasan. Demokrasi tidak bisa eksis jika diperoleh hak-ha dasar dibatasi secara diskriminatif. Demokrasi juga harus mengawal sektor-sektor masyarakat yang termarjinalisasi melalui pelaksanaan kebijakan publik yang tidak adil.

3. Perwakilan

Jalur yang paling rasional adalah menyediakan perangkat perwakilan jika mempertimbangkan keterbatasan waktu dan ruang untuk partisipasi langsung secara absolut dalam setiap proses politik dan kekuasaan (pemerintahan).

Maka, setiap institusi yang telah mendapatkan mandat menjalankan aspirasi politik publik harus mampu mewakili kepentingan konstituen mereka. Institusi-institusi politik harus mencerminkan komposisi sosial dari para pemilih, baik komunitas mayoritas maupun minoritas.

Institusi politik seperti wakil rakyat harus mewakili rakyat harus mewakili arus utama opini publik yang terus berkembang.

4. Transparansi

Masyarakat adalah basis otoritas institusi-institusi politik, lembaga politik mendapatkan legitimasi dai masyarakat. Konsekuensinya jelas, demokrasi memprasyaratkan sejumlah perangkat yang memungkinkan publik mengawal institusi politik.

Masyarakat harus mendapatkan ruang dan kesempatan dalam mempertanyakan kinerja institusi politik yang ada. Publik niscaya menjangkau kinerja dan proses kerja institusi politik. Prinsip ini akan menghindarkan aktor-aktor politik dari mafia politik yang menghancurkan substansi kebutuhan publik.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas hanya akan mungkin jika institusi-institusi negara (publik) transparan. Pertanggunjawaban adalah harga mutlak penyelenggaraan pemerintahan. Akuntablilitas merupakan unsur penting demokrasi. Hal ini akan menjamin wakil yang memegang mandat populer publik untuk tidak menyimpang dari jalur-jalur mandat dan fungsi mereka.

Jika terjadi penyimpangan makan penjantuhan sanksi kepada pihak yang bertanggungjawab harus menjadi bagian dar akuntabilitas ini. Persoalan kita adalah ketiadaan format dan mekanisme yang jitu dalam memaksa wakil rakyat dalam menunjukkan akuntabilitas ini.

Ahasil, misalnya, seorang wakil rakyat yag kedapatan berjudi akan tetap selamat menjalankan pekerjannya.

6. Kecepatan merespon

Demokrasi memungkinkan kelompok-kelompok masyarakat mendapatkan akses langsung kepada lembaga-lembaga politik publik. Institusi-institusi politik ini harus siap menangkap dan mengolah tuntutan warga negara dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik secara tepat. Kemampuan mengantarkan pelayanan publik menunjukkan kualitas institusi-institusi politik.

7. Kompetisi / otoritas

Demokrasi juga merupakan sebuah sistem politik yang membuka ruang bagi pertarungan parpol dalam proses pemilihan umum. Demokrasi memberikan kesempatan untuk semua blok parpol mengelola diri secara bebas dan adil dalam proses kompetitif.

Selain itu, hasil proses politik ini tidak akan mendapatkan legitimasi jika tidak semua orang menerimanya. Maka, sistem kompetisi ini harus mengandung kondisi dimana warga negara mendapatkan ruang mereka dalam memilih kandida wakil rakyat yang berkualitas, juga seperangkat program politik yang layak.

8. Solidaritas

Rezim demokrasi harus bisa bersandar pada dukungan dan niat baik komunitas demokrasi baik personal, publik da komunitas internasional. Solidaritas dapat menemukan ekspresinya saat sebuah kebijakan publik menjunjung prinsip-prinsip, norma-norma, dan aturan-aturan hukum yang disepakati oleh institusi-institusi multilateral.

The post 8 Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
8 Ciri – Ciri Negara Demokrasi dan Prinsipnya https://haloedukasi.com/ciri-ciri-negara-demokrasi Tue, 04 Jan 2022 09:11:08 +0000 https://haloedukasi.com/?p=30427 Indonesia merupakan negara demokrasi, akan tetapi apakah kita memahami dengan betul apa itu negara demokrasi dan bagaimana sistemnya? Demokrasi itu sendiri merupakan sebuah bentuk dengan kata lain mekanisme sistem yang dianut oleh suatu pemerintahan. Di dalam sistem pemerintahan demokrasi, ada suatu hal yang khas yakni rakyat memiliki kewenangan untuk dapat terlibat ketika di dalam sebuah […]

The post 8 Ciri – Ciri Negara Demokrasi dan Prinsipnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Indonesia merupakan negara demokrasi, akan tetapi apakah kita memahami dengan betul apa itu negara demokrasi dan bagaimana sistemnya? Demokrasi itu sendiri merupakan sebuah bentuk dengan kata lain mekanisme sistem yang dianut oleh suatu pemerintahan.

Di dalam sistem pemerintahan demokrasi, ada suatu hal yang khas yakni rakyat memiliki kewenangan untuk dapat terlibat ketika di dalam sebuah hukum negara dan menyampaikan pendapat, serta memberikan kesempatan bagi warga negara dalam berpartisipasi dalam berbagai hal misalnya secara langsung maupun perwakilan.

Indonesia sendiri memiliki sistem pemerintahan demokrasi yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Dan sistem ini pun menjadi bentuk negara kita sejak Orde Lama mulai meredup dan berganti dengan Orde Baru. Untuk lebih memahami apa itu demokrasi, apa saja cirinya dan bentuknya, serta prinsipnya, mari kita simak pembahasan berikut!

Pengertian Negara Demokrasi

Pertama – tama, yang harus kita ketahui bahwa demokrasi tersusun atas dua kata diambil dari bahasa Yunani yakni ‘demos’ yang artinya ‘rakyat’, dan juga ‘kratos’ artinya ‘pemerintahan’. Oleh karena itu, demokrasi dapat juga diartikan pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Adapun arti demokrasi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah bentuk maupun sistem pemerintahan yang mana di dalamnya seluruh rakyat memiliki peran dan turut serta memberikan perintah dan menjadi perantaraan wakilnya.

Dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sebuah bentuk sekaligus sistem pemerintahan yang memberikan izin dan kesempatan bagi setiap warga negara terkait kebebasan dalam mengemukakan pendapat serta ikut berpartisipasi mengenai pembuatan dan menjalankan hukum.

Adapun beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli seperti pada berikut ini :

  • Menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu sendiri merupakan pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat.
  • Charles Costello mengemukakan bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem baik sosial maupun politik dari sebuah pemerintahan dengan adanya kekuasaan pemerintah berlandaskan hukum serta adanya ketetapan untuk melindungi hak setiap warga negara.
  • Hans Kelsen mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu pemerintah yang mana oleh rakyat dan juga untuk rakyat, artinya wakil rakyat yang sudah terpilih bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan Negara.
  • C. F. Strong mengemukakan bahwa demokrasi merupakan sistem suatu pemerintahan yang mana sebagian besar dewan masyarakat ikut dalam segala urusan politik berlandaskan sistem perwakilan yang berusaha menjamin pemerintah untuk memberikan tanggung jawab melalui tindakannya.

Bentuk – Bentuk Negara Demokrasi

Setelah memahami pengertian demokrasi, kita perlu mangetahui juga bahwa terdapat dua bentuk demokrasi yakni demokrasi prosedural atau demokrasi langsung dan demokrasi substansial atau demokrasi perwakilan. Berikut penjelasannya!

  • Demokrasi Prosedural (Demokrasi Langsung)

Demokrasi ini merupakan sistem demokrasi yang mana seluruh rakyatnya dapat memberi maupun menyumbangkan suara dan pendapatnya dalam membuat dan menentukan sebuah keputusan bersama.

Di dalam demokrasi prosedural, seluruh rakyat dapat menjadi wakil bagi dirinya sendiri untuk menentukan sebuah kebijakan yang nantinya dapat memberikan pengaruh langsung terkait dengan situasi maupun keadaan politik yang sedang terjadi.

Pada mulanya, sistem demokrasi ini digunakan ketika awal pembentukan demokrasi yang ada di Athena yang mana jika ada suatu masalah maka harus segera diselesaikan dengan cara mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah.

Pada masa sekarang ini, demokrasi prosedural seringkali dianggap tidak praktis karena pada umumnya tiap – tiap negara memiliki populasi penduduk yang jumlahnya cukup besar, sehingga tidak mudah untuk mengumpulkan seluruh rakyat di dalam suatu waktu dan lokasi.

Tidak hanya itu, sistem demokrasi prosedural menuntut warga negara untuk memiliki semangat partisipasi yang tinggi. padahal, pada era modern ini masyarakat cenderung tidak memiliki waktu dalam mempelajari seluruh permasalahan politik yang ada pada negara.

Meskipun demikian, demokrasi prosedural masih digunakan dan dilaksanakan hingga saat ini. misalnya saja dalam proses pemilihan pemimpin seperti Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah.

  • Demokrasi Substansial (Demokrasi Perwakilan)

Demokrasi perwakilan artinya semua warga negara memilih perwakilan dengan berdasarkan pemilihan umum di dalam memberikan suatu pendapat dan untuk mengambil keputusan bersama. Bentuk ini menjunjung tinggi terwujudnya nilai – nilai demokrasi serta memberikan perlindungan bagi setiap minoritas.

Dnegan adanya bentuk demokrasi ini setiap warga negara mendapat kebebasan dalam mengutarakan pendapat terutama yang tidak merugikan kepentingan umum.

Ciri – Ciri Negara Demokrasi

Perlu kita ketahui, Indonesia memiliki sistem demokrasi yang sudah mengalami beberapa kali fase perubahan sejak kemerdakaan. Dan warga negara Indonesia harus lebih dewasa dalam menjalankan kehidupan dengan berlandaskan konsep demokrasi.

Pastinya sampai di sini kita lebih memahami demokrasi, namun apakah kalian sudah mengetahui ciri – ciri demokrasi? Berikut 8 ciri – ciri negara demokrasi beserta penjelasannya :

  • Kebebasan Individu

Yang menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah sistem demokrasi adalah menghargai hak hidup masing – masing orang satu dengan yang lain, salah satunya dengan memberikan kebebasan bagi tiap – tiap individu sebagai warga negara.

Semua warga negara memiliki hak dan juga kewajiban yang sama. Dan yang perlu kita ingat bahwa setiap warga negara pastinya memiliki kebebasan dan pengakuan dalam memberikan suara maupun pendapat terhadap suatu pemerintahan maupun di dalam musyawarah mufakat.

Tidak hanya itu, setiap warga negara bebas dan berkesempatan untuk mengeeksplor dan mengembangkan dirinya masing – masing sesuai dengan keinginan.

  • Jaminan Hak Asasi Manusia

Setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan atas Hak Asasi Manusia di dalam negara hukum negara yang berlandaskan sistem demokrasi termasuk hak dan kewajiban yang sama. Kesamaan ini dapat berupa kesamaan pembelaan dalam hukum, perlindungan, serta di dalam kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi.

Untuk memberikan kesetaraan bagi setiap warga negara, ada sebuah landasan hukun yang sudah diatur dan ditentukan sedemikian rupa oleh para lembaga penegak hukum yang menganut konsep demokrasi itu sendiri.

  • Kebebasan Pers

Kebebasan pers yang dimaksud di sini adalah semua media masa memiliki kesempatan dan hak dalam menyebarluaskan suatu informasi kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Informasi yang disebarkan tidak diperkenankan mengandung isu saran maupun informasi asal yang tak bertuan. Meskipun demikian, pada masa Presiden Soeharto memimpin negara Indonesia, kebebasan pers sempat berhenti dan hanya boleh menyebarluaskan berita terkait dengan kebaikan pemerintahan. Pasalnya, kebebasan pers yang benar adalah yang bersifat netral.

  • Kebebasan Menempuh Pendidikan

Ciri negara demokrasi selanjutnya adalah setiap warganya berhak untuk mengenyam pendidikan secara penuh berdasarkan dengan hak asasi manusia. Pendidikan setiap warga negara tidak ada batasannya dan boleh menempuhnya setinggi mungkin, bahkan di luar negeri sekalipun, asalkan tetap melalui duta besar untuk mendapat perlindungan sebagai warga negara.

  • Memiliki Konsep Hukum yang Nyata

Negara dengan sistem ini harus memiliki konsep hukup yang tegas, disiplin,, dan nyata. Yang mana negara tidak menginginkan konflik yang bisa menimbulkan terjadinya kekerasan dalam masyarakat dan sangat menghendaki perdamaian.

Dengan konsep demokrasi pun negara tidak condong dengan pemimpin yang sifatnya diktator yang berpotensi membatasi ruang gerak maupun kehendak warga negaranya.

  • Pemerintahan yang Nyata Selalu Berada di Tangan Rakyat

Ciri selanjutnya adalah pemerintahan harus selalu berada di tangan rakyat, yang mana setiap rakyat memiliki hak dalam mengikuti serta memantau sistem pemerintahan. Rakyat bebas memilih perwakilan rakyat yang bertugas di kursi pemerintahan, misalnya DPR atau MPR.

  • Mengambil Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Metode yang digunakan dalam negara demokrasi adalah musyawarah dan memberikan pendapat untuk mengambil keputusan. Umumnya, pengambilan keputusan tersebut dengan melihat mayoritas suara ataupun suara terbanyak yang nantinya keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat.

  • Kebebasan Berorganisasi dan Berkoloni

Setiap warga negara memiliki hak dalam mengikuti hingga mendirikan organisasi tertentu. Untuk saat ini kita dapat melihat banuaknya partai politik maupun organisasi masyarakat yang satu persatu muncul di tengah masyarakat di negara demokrasi. Meskipun demikian, kita tetap harus memilah – milah karena semakin banyak partai politik atau organisasi masyarakat dapat memungkinkan menjadi alat pada oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Prinsip Negara Demokrasi

Nah, setelah melihat bagaimana ciri – ciri negara demokrasi, yang terakhir kita juga perlu mengerti apa saja prinsip dari negara demokrasi. Berikut ciri – ciri negara demokrasi yang perlu kita ketahui antara lain :

  • Negara Berdasarkan Konstitusi

Negara demokratis merupakan negara yang menjadikan konstitusi sebagai dasar atau landasan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi itu sendiri merupakan Undang – Undang Dasar termasuk semua hukum yang berlaku di dalam sebuah negara demokrasi.

Konstitusi ini memiliki peran dalam memberi batasan mencakup wewenang pemerintah dan memberikan hak rakyat. Tujuannya adalah supaya pemerintah tidak berlaku sewenang – wenang pada rakyat. Begitu sebaliknya, rakyat tidak melakukan anarki di dalam menggunakan haknya.

  • Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar dari lahir yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia itu sendiri mulai dari hak untuk hidup, kebebasan dalam menentukan kepercayaan, kebebasan berserikat, kebebasan untuk berkumpul, hingga mengeluarkan pendapat, dan juga hak – hak yang lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu prinsip dasar bagi negara demokrasi adalah memberikan jaminan akan perlindungan hak asasi manusia yang mana pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari pembangunan negara yang berlandaskan sistem demokratis.

  • Pergantian Kekuasaan Secara Berkala

Seperti yang pernah dikatakan oleh Lord Acton bahwa menusia yang menyelenggarakan atau memegang sebuah pemerintahan pastinya memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasan, membatasi kekuasaan, hingga kewenangan penguasa maka dilakukan pergantian kekuasaan berkala dalam waktu yang telah ditentukan.

Dengan adanya pergantian kekuasaan ini, maka penyelewengan dalam sistem pemerintah soperti korupsi dapat diminimalisir.

  • Peradilan Bebas Tak Memihak

Peradilan bebas yang dimaksud di sini adalah peradilan yang berdiri secara sendiri serta tidak dalam campur tangan oleh pihak lain seperti penguasa. Para hakim yang ada dalam pengadilan berkesempatan untuk mencari dan menemukan kebenaran dan dapat memberikan pemberlakuan hukum tanpa memandang siapapun.

  • Penegakan Hukum dan Kedudukan yang Sama Rata

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan merupakkan instrumen dalam upaya menegakkan sebuah kebenaran dan keadilan. Dengan begitu, hukum yang berlaku tak boleh berat sebelah dan memihak serta harus ada tindakan yang tegas dengan penuh wibawa.

The post 8 Ciri – Ciri Negara Demokrasi dan Prinsipnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>