UUD 1945 - HaloEdukasi.com https://haloedukasi.com/sub/uud-1945 Sat, 30 Sep 2023 06:17:02 +0000 id-ID hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.8 https://haloedukasi.com/wp-content/uploads/2019/11/halo-edukasi.ico UUD 1945 - HaloEdukasi.com https://haloedukasi.com/sub/uud-1945 32 32 4 Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia dan Isinya https://haloedukasi.com/konstitusi-yang-pernah-berlaku-di-indonesia Sat, 30 Sep 2023 06:16:58 +0000 https://haloedukasi.com/?p=45654 Konstitusi merupakan sejumlah aturan dasar yang mengatur sebuah negara. Indonesia sempat beberapa kali mengalami pergantian konstitusi. Tentunya hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor salah satunya sejarah. Undang-undang 1945 menjadi konstitusi tertinggi Indonesia saat ini. Sempat beberapa kali UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen. Perubahan ini terkait dengan penambahan atau perubahan redaksi yang terdapat dalam pasal […]

The post 4 Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia dan Isinya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Konstitusi merupakan sejumlah aturan dasar yang mengatur sebuah negara. Indonesia sempat beberapa kali mengalami pergantian konstitusi. Tentunya hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor salah satunya sejarah.

Undang-undang 1945 menjadi konstitusi tertinggi Indonesia saat ini. Sempat beberapa kali UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen. Perubahan ini terkait dengan penambahan atau perubahan redaksi yang terdapat dalam pasal undang-undang 1945.

Konstitusi secara umum dibedakan menjadi dua yakni konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Hampir seluruh negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Keberadaan undang-undang berfungsi untuk mengatur pembentukan, pembagian serta wewenang sebuah lembaga dalam ketatanegaraan.

Secara hakikat, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi suatu negara yang berfungsi mengatur penyelenggaraan negara. Oleh sebab itulah, sebuah konstitusi harus bersifat stabil dibandingkan produk hukum lainnya.

Konstitusi suatu negara bisa saja mengalami perubahan. Perubahan inilah yang akan membuat perubahan pada sistem penyelenggaraan negara. Perubahan konstitusi sangat memungkinkan terjadi jika konstitusi yang berlaku sudah tidak lagi sesuai. Seperti halnya yang terjadi ada perkembangan konstitusi di Indonesia.

Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dari semenjak proklamasi kemerdekaan. Berikut ini sejumlah konstitusi yang pernah berkali di Indonesia.

1. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945

Ketika proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki Undang-undang Dasar. Baru satu hari setelah proklamasi, Undang-undang 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara Indonesia. Penetapan konstitusi Indonesia dilakukan melalui sidang PPKI.

Adapun isi dari Undang-undang 1945 mengandung nilai luhur dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, dalam undang-undang 1945 juga berisi tujuan pembangunan nasional, pengaturan hubungan Indonesia dengan negara luar, pernyataan kemerdekaan hingga ideologi yang dianut oleh Indonesia yakni Pancasila. Dalam isi atau batang tubuh dalam Undang-undang 1945 berisi mengenai bentuk negara, lembaga negara, hingga hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Dalam pembukaan undang-undang 1945 juga dijelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Saat periode undang-undang 1945, aturan pokok ketatanegaraan dibagi menjadi dua periode yakni sebagai berikut.

  • Periode pertama yakni pada tanggal 18 Agustus hingga 14 November 1944

Pada periode ini Indonesia memiliki bentuk negara sebagai negara kesatuan. Sementara itu, bentuk pemerintahan yang dianut adalah republik dan bentuk kabinetnya presidensial. Bentuk kabinet presidensial ini menunjukkan tugas presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak hanya dijadikan sebagai simbol negara, melainkan juga berfungsi untuk mengatur kabinet dalam pemerintahannya.

  • Periode Kedua 14 November 1945 hingga 27 Desember 1949

Pada periode kedua ini, bentuk negara Indonesia tetap berbentuk sebagai negara kesatuan. Begitupun dengan bentuk pemerintahan yang masih menganut republik. Namun, hal yang membedakan dengan periode pertama ialah bentuk kabinetnya. Bentuk kabinet ada periode ini ialah menganut sistem parlementer. Sistem parlementer menjadikan presiden sebagai kepala negara sedangkan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Oleh sebab itulah, pada periode mulai muncul istilah perdana menteri.

Undang-undang dasar 1945 yang saat ini telah mengalami beberapa kali amandemen. Namun, sebelum dilakukannya amandemen inilah sistematika yang terdapat dalam UUD 1945.

  • Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea
  • Batang tubuh yang terdapat pada UUD 1945 terdiri dari 16 Bab dan 37 Pasal.
  • Penutup yang terdapat pada UUD 1945 terdiri dari penjelasan umum serta penjelasan khusus.

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 atau UUD RIS

Sebagai negara yang baru lepas dari belenggu penjajahan setelah beberapa tahun lamanya tentu tidak mudah untuk melepaskan sepenuhnya kekuasaan dari penjajahan. Belanda masih saja mengincar dan mengganggu Indonesia paska proklamasi kemerdekaan Indonesia. Belanda menginginkan kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia.

Oleh sebab itulah, Belanda melakukan berbagai cara salah satunya mendirikan negara-negara serikat. Negara-negara yang didirikan oleh Belanda ialah negara Sumatera Timur, Negara Jawa Timur, Negara Indonesia Timur dan lain sebagainya. Pembentukan negara tersebut semata-mata untuk memecah belah bangsa Indonesia. Konstitusi RIS mulai berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950.

Penetapan UUD RIS sebagai imbas dari hasil konferensi meja bundar yang dilaksanakan pada 27 Desember 1949. Adanya UUD RIS tentu merubah bentuk negara Indonesia yang semula kesatuan menjadi federasi atau serikat. Pada UUD RIS batang tubuh terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. Namun dalam UUD RIS ini tidak terdapat bagian penjelasan. Sementara itu, untuk mukadimah masih terdiri dari 4 alinea.

Adapun isi dalam UUD RIS adalah sebagai berikut.

  • Negara Indonesia Serikat merupakan negara hukum yang berlandaskan pada demokrasi dengan bentuk negara yakni federasi atau serikat. Kedaulatannya dilaksanakan oleh Pemerintahan secara bersama dengan DPR dan senat.
  • Negara Indonesia Serikat meliputi Negara Republik Indonesia yang sesuai dengan isi dari perjanjian renville, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Distrik Federal Jakarta, dan Daerah-daerah otonom lainnya seperti Jawa Tengah, Bangka, Kalimantan, dll.
  • Bendera kebangsaan Republik Indonesia Serikat yakni Bendera Merah Putih dengan lagu kebangsaannya Indonesia Raya dan bahasa resmi Negara Republik Indonesia Serikat yakni Bahasa Indonesia.
  • Pemerintah menerapkan materia serta lambang negara.
  • Kewarganegaraan, naturalisasi dan penduduk diatur dalam undang-undang federal.
  • Bagian lima pada konstitusi Republik Indonesia Serikat berisi mengenai Hak dan Asasi Manusia.
  • Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Pada tanggal 17 Agustus 1950, setelah adanya demo besar-besaran RIS dibubarkan. Demo ini menuntut pengembalian Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika pembubaran RIS, Indonesia belum memiliki kontitusi baru yang disepakati. Oleh sebab itulah, dibentuk UUD sementara yang berfungsi menggantikan UUD RIS sambil menunggu konstitusi yang baru.

Pada UUDS 1950, sistematika yang digunakan ialah sebagai berikut.

  • Pembukaan pada UUD masih terdiri dari 4 alinea hanya saja rumusannya berbeda dengan UUD 1944.
  • Batang tubuh pada UUDS 1950 terdiri dari 6 bab dan 146 pasal.
  • Sama seperti UUD RIS, pada UUDS tidak terdapat bagian penjelasan.

Sebagai negara yang menganut sistem parlementer, pada periode Indonesia mengalami beberapa kali perubahan kabinet bahkan hingga tujuh kali. Perubahan kabinet ini menyebabkan kondisi politik ketika itu menjadi tidak stabil. Akibatnya, pemerintah daerah mengajukan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat terlalu sibuk mengganti kabinet.

Beberapa kali tuntutan yang diajukan pemerintah bahkan tidak pernah dikabulkan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, muncul gejala provinsialisme atau kedaerahan. Ketidakberhasilan konstitusi membuat kekacauan politik sehingga hal tersebut perlu diatasi.

Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menyarankan pergantian kembali pada UUD 1945. Anjuran ini dikabulkan dengan dikeluarkannya dekrit presiden yang menjadi berakhirnya penggunaan UUDS 1945.

3. UUD 1945 setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959

Setelah UUDS 1959 dinilai tidak berjalan dengan baik, maka dari itu presiden mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Jul 1959. Dekrit Presiden ini dipicu oleh adanya pergolakan politik dan desakan dari sejumlah pemerintah daerah. Terjadinya pergantian kabinet sebanyak 7 kali dinilai tidak efektif dan membuang-buang waktu.

Bahkan dengan pergantian tersebut, pemerintah pusat cenderung mengabaikan kepentingan pemerintah daerah. Oleh sebab itulah, UUDS 1950 tidak lagi digunakan. Dengan tidak berlakunya UUDS 1959, kontitusi Indonesia kembali pada UUD 1945.

Selain penetapan kembali UUD 1945, pada periode ini juga dibentuk sejumlah lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Periode ini kemudian dikenal sebagai demokrasi terpimpin.

Setelah penetapan UUD 1945, maka bentuk kabinet kembali pada presidensial.
Di mana tidak ada lagi perdana menteri dan presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Oleh sebab itulah, perdana Mentri Djuanda mengembalikan mandatnya kepada Presiden dan menandakan berakhirnya sistem parlementer. Sayangnya, pada masa ini disinyalir terjadi beberapa penyimpangan sebagai berikut.

  • Ketua, wakil ketua, serta anggota MPRS diangkat oleh presiden.
  • Ketua dewan perwakilan agung diisi oleh presiden dan wakil DPA diangkat oleh presiden.
  • DPR dibubarkan oleh presiden.
  • Terjadinya pemusatan kekuasaan atau sentralisasi kekuasaan sehingga otonomi daerah dihilangkan.
  • Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS.

Penetapan kembali UUD 1944 sebagai konstitusi tentunya mengembalikan kemurnian UUD 1945 sebagaimana yang ditetapkan dalam rapat PPKI. Adapun sistematika yang digunakan dalam UUD 1945 setelah dekrit presiden adalah sebagai berikut.

  • Pembukaan atau mukadimah masih terdiri dari 4 alinea.
  • Batang tubuh yang terdapat dalam UUD 1945 terdiri dari 16 Bab dan 37 Pasal.
  • Adanya penjelasan umum dan penjelasan khusus sebagai penutup dari UUD 1945.

4. UUD 1945 setelah amandemen (1999 sampai sekarang)

UUD 1945 yang saat ini digunakan merupakan hasil amandemen. Perubahan UUD 1944 dilakukan secara bertahap dan menjadi agenda dari sidang MPR. Perubahan pertama yang dilakukan pada UUD 1945 terjadi pada sidang umum MPR yang dilaksanakan pada tahun 1999.

Amandemen pertama pada UUD ini adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Sebelumnya, kekuasaan presiden yang seumur hidup kemudian pada amandemen pertama mulai dibatasi.

Sementara itu, amandemen kedua terjadi pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Pada amandemen kedua ini adanya perubahan ada isi pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Adapun perubahan pasal tersebut meliputi wilayah negara, pembagian kekuasaan pemerintah daerah, serta penyempurnaan amandemen pertama mengenai kedudukan DPR dan penjelasan secara rinci mengenai hak asasi manusia.

Amandemen ketiga dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001. Pada amandemen kali ini mengubah dan menambahkan ketentuan pada pasal-pasal. Adapun penambahan pada ketentuan pasal meliputi asal landasan negara, lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dan ketentuan mengenai pemilihan umum.

Perubahan yang terakhir terjadi pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Pada amandemen keempat ini membahas mengenai ketentuan lembaga negara serta hubungannya, Dewan Pertimbangan Agung, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial dihapuskan serta adanya aturan peralihan dan aturan tambahan.

Naskah asli pada UUD 1945 terdiri dari 71 butir ketentuan sedangkan hasil amandemen menghasilkan 199 butir ketentuan. 199 butir ketentuan yang terdapat dalam UUD 1944, hanya sekitar 12% yang tidak berubah. Selebihnya sekitar 88% butir ketentuan mengalami perubahan.

The post 4 Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia dan Isinya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
7 Periode Berlakunya UUD 1945 di Indonesia https://haloedukasi.com/periode-berlakunya-uud-1945 Sat, 23 Jul 2022 03:03:48 +0000 https://haloedukasi.com/?p=37331 Sebagai upaya dalam menyempurnakan aturan-aturan dasar mengenai tatanan negara, Undang-Undang Dasar 1945 beberapa kali diamandemen (dirubah). Berikut ini periodisasi UUD Negara Republik Indonesia 1945. 1. Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949) Konstitusi yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah UUF 1945. Berdasarkan UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan […]

The post 7 Periode Berlakunya UUD 1945 di Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Sebagai upaya dalam menyempurnakan aturan-aturan dasar mengenai tatanan negara, Undang-Undang Dasar 1945 beberapa kali diamandemen (dirubah). Berikut ini periodisasi UUD Negara Republik Indonesia 1945.

1. Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

Konstitusi yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah UUF 1945. Berdasarkan UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dikarenakan negara Indonesia baru saja terbentuk, tidak memungkinkan jika semua urusan dijalankan berdasarkan konstitusi.

Dengan begitu, berdasarkan hasil keputusan yang termuat dalam pasal 3 aturan peralihan menyatakan “untuk pertama kali presiden dan wakil presiden di pilih oleh PPKI”. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh komite nasional dengan sistem pemerintahan presidensial, yang berarti bahwa kabinet bertangung jawab pada presiden.

Pada masa tersebut konstitusi belum dijalankan secara murni dan konsekuen, sistem ketatanegaraan berubah-ubah, terutama saat dikeluarkannya maklumat wakil presiden No.X pada tanggal 16 Oktober 1945.

2. Periode berlakunya konstitusi RIS 1949 (2 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Pada tahun 1947 dan 1948, terjadi kontak senjata (agresi) yang dilakukan oleh Belanda karena merasa tidak puas atas kemerdekaan yang diperoleh negara Indonesia. Belanda ingin memecah belah NKRI menjadi negara federal gar lebih mudah dikuasai kembali, akhirnya disepakat untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda.

Hasil dari konferensi tersebut antara lain :

  • Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat
  • Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
  • Pendirian Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan kerajaan Belanda.

Konsitusi Indonesia berubah dari UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) pada tahun 1949. Dengan begitu, bentuk Negara Kesatuan berubah juga menjadi negara serikat (federal), negara tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri kemudian terikat dengan kerjasama yang efektif.

Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR dan Senat. Sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi parlementer. Namun demikian, konstitusi RIS ini belum dilaksanakan secara efektif karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk sesuai dengan amanat UUD RIS.

3. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya.

Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan Sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa pancasila UUD 1945. Akhirnya, presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

4. Periode kembali ke UUD 1945 (5 Juli 1959 – 1966)

Situasi politik pada sidang konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik, sehingga gagal menghasilkan UUD baru. Maka, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya sebagai berikut.

  • Membubarkan konstitusi
  • Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS
  • Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pada masa ini, terdapat berbaga penyimpangan UUD 1945, di antaranya sebagai berikut

  • Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR/DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara.
  • MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
  • Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia G30 S/PKI
  • Kompeksi Pancasila berubah menjadi Nasakom
  • Demokrasi terpimpin cenderung pada pemusatan kekuasaan eksekutif (presiden)

Penyimpangan-penyimpangan tersebut menyebabkan berjalannya sistem pemerintahan kurang lancar. Namun, juga memburuknya sistem politik, ekonomi, dan hankam saat itu. Pada puncaknya terjadi pemberontakan G30S/PKI yang berhasil digagalkan oleh ABRI dan mendapatkan dukungan dari rakyat.

5. Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998)

Pada masa orde baru (166 – 1998), pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa orde baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat sakral, di antara melalui sejumlah peraturan sebagai berikut.

  • Ketetapan MPR nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya.
  • Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
  • Undang-undang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR nomor IV/MPR/1983.

6. Periode transisi (21 Mei 1998 – Oktober 1999)

Pada masa ini, dikenal masa transisi, yaitu masa sejak presiden Soeharto digantikan oleh B.J Habibie. Pada masa ini akhirnya Provinsi Timor Timur memisahkan diri dari NKRI.

7. Periode perubahan UUD 1945

Salah satu tuntutan Refomasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain :

  • Pada masa orde baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR ( dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat)
  • Kekuasaan yang sangat besar pada presiden
  • Adanya pasal-pasal yang terlalu luwes (sehingga dapat menimbulkan multitafsir)
  • Kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Dalam melakukan perubahan UUD 1945 terdapat lima kesepakatan yang harus diperhatikan, antara lain.

  • Tidak mengubah pembukaan UUD Negara Repbulik Indonesia 1945.
  • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Mempertegas sistem presidensial
  • Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh)
  • Melakukan perubahan dengan cara adendum

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR sebagai berikut :

  • Sidang umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999. Amandemen pertama ini disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Pasal-pasal yang diamandemen meliputi terdapat 9 pasal yang diamandemen dengan mengubah berkenaan dengan 16 butir ketentuan.
  • Sidang tahunan MPR 2000, tanggal 1-18 Agustus 2000. Amandemen kedua ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Pasal-pasal yang diamandemen meliputi dalam amandemen kedua ini, terdapat perubahan dalam 25 pasal yang berisi 59 ketentuan.
  • Sidang tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001. Amandemen ketiga ini disahkan pada tangga 9 November 2001. Pasal-pasal yang diamandemen meliputi amandemen menyangkut 23 pasal yang berkaitan dengan 68 butir ketentuan,
  • Sidang tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002. Amandemen keempat ini disahkan pada tanggal 11 Agustus 2002. Paradigma pemikiran atau pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945 setelah mengalami empat kali perubahan itu benar-benar berbeda dari pokok pikiran yang terkandung dalam naskah asli ketika UUD 1945 pertama kali disahkan pada tanggl 18 Agustus 1945.

The post 7 Periode Berlakunya UUD 1945 di Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
2 Kedudukan UUD 1945 Bagi Bangsa dan Negara Indonesia https://haloedukasi.com/kedudukan-uud-1945 Sat, 23 Jul 2022 03:02:54 +0000 https://haloedukasi.com/?p=37269 Dalam kehidupan bersama keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara terdapaat aturan-aturan yang harus dipatuhi agar kehidupan dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, tujuan yang dicita-citakan bersama dapat tercapai. Atuan-aturan yang harus dipatuhi oleh warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan mematuhi aturan tersebut, maka masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan […]

The post 2 Kedudukan UUD 1945 Bagi Bangsa dan Negara Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Dalam kehidupan bersama keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara terdapaat aturan-aturan yang harus dipatuhi agar kehidupan dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, tujuan yang dicita-citakan bersama dapat tercapai.

Atuan-aturan yang harus dipatuhi oleh warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan mematuhi aturan tersebut, maka masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud.

UUD 1945 memiliki kedudukan dan fungsi penting bagi jalannya kehidupan negara. Berikut merupakan kedudukan pokok UUD 1945.

UUD 1945 sebagai hukum dasar

Undang-undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang berlaku di Indoensia dan sebagai hukum dasar. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 memiliki peran penting sebagai hukum tertinggi dan fundamental bagi negara Indonesia.

Hal tersebut berarti UUD 1945 sebagai sumber bagi hukum-hukum di bawahnya. Segala jenis hukum dan peraturan di Indonesia harus bersumber, berpedoman, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hukum dasar dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.

Hukum dasar tertulis

Hukum dasar tertulis adalah suatu konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber bagi peraturan-peraturan lain untuk perundang-undangan lain yang berlaku di suatu negara. Atau aturan-aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Contoh UUD 1945, sifat dari hukum dasar tertulis sebagai berikut.

  • Peraturan perundangan yang tertinggi dan negara
  • Memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan
  • Mengikat, baik pemerintah, lembaga-lembaga kenegaraan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, warga negara, dan penduduk dimana saja berada.
  • Menjai alat pengontrol dan alat pengecek, apakah peraturan hukum dan peraturan perundangan bawahan sesuai dengan ketentuan UUD.
  • Menjadi dasar dan sumber hukum bagi peraturan hukum dan peraturan perundangan bawahan.

Hukum dasar tidak tertuilis (konstitusi tidak tertulis)

Hukum dasar tidak tertulis adalah suatu konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.

Atau aturan-aturan dasar yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Contoh pidato kenegaraan presiden pada tiaptiap tanggal 6 Agustus, pengambilan keputusan musyawarah untuk mencapai mufakat, laporan pertanggungjawaban presiden.

Sifat dari hukum tidak tertulis sebagai berikut.

  • Tidk bertentangan dengan isi, arti, dan maksud hukum dasar tertulis.
  • Melengkapi, mengisi kekosongan ketentuan yang tidak diatur secara jelas dalam hukum dasar tertulis
  • Memantapkan pelaksanaan hukum dasar tertulis
  • Terjadi berulangkali dan dapat diterima oleh masyarakat
  • Hanya dapat terjadi pada tingkat nasional
  • Merupakan aturan dasar sebagai komplementasi bagi UUD

UUD 1945 sebagai norma hukum

Kedudukannya sebagai norma hukum, maka UUD 1945 mempunyai sifa mengikat baik dari setiap warga negara, penduduk, pemerintah, bahkan sampai pada lembaga masyarakat maupun negara. Selain itu dalam norma hukum, UUD 1945 bukan hanya sebagai dasar negara saja, melainkan garis besar dalam penyelenggaraannya harus dilaksanakan.

Pada prisnipnya, UUD 1945 dimaksudkan untuk dicapai sepanjang masa kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, UUD 1945 mempunyai kedudukan yang bersifat tetap sepanjang masa. Berdasarkan penjelasannya umum No.III kedudukan UUD 1945 adalah sebagai cita-cita hukum negara RI.

Pada dasarnya, UUD 1945 memiliki sifat-sifat sebagai berikut

Supel atau luwes

Supel atau luwes berarti dapat mengikuti perkembangan zaman. Kehidupan masyarakat dan negaara kesatuan republik Indonesia berjalan dinamis, mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang Dasar yang luwes, yang mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi dan kondisi perkembangan zaman tersebut. Bagi bangsa Indonesia undang-undang dasar yang paling sesuai adalah UUD negara republik Indonesia tahun 1945.

Singkat/ringkas

Artinya, bahwa UUD 1945 hanya memuat sendi-sendi pokok dari hukum asar negara dan hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Hanya memat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial.

Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokokitu cukup diserahkan kepada perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang negara, peraturan pemerintah pusat, peraturan pemerintah daerah, dan sebagainya yang lebih mudah membuat dan mengubahnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi UUD 1945 sebagai berikut.

  • Sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara
  • Sebagai pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
  • Sebagai alat kontrol, berkaitan mengenai suatu peraturan hukum di bawahnya sesuai atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi (di atasnya), yang pada akhirnya sesuai atau tidak sesuai dengan UUD negara RI tahun 1945.

The post 2 Kedudukan UUD 1945 Bagi Bangsa dan Negara Indonesia appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan https://haloedukasi.com/tujuan-pendidikan-kewarganegaraan Wed, 29 Dec 2021 01:48:13 +0000 https://haloedukasi.com/?p=30055 Setiap bangsa memiliki catatan sejarah perjuangan dari orang-orang terdahulu di mana dalam sejarah perjuangan tersebut terdapat nilai-nilai yang memupuk kesetiaan tiap jiwa warga negara kepada negara dan bangsanya. Akan tetapi, nilai-nilai yang berharga tersebut dapat semakin terkikis seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi yang semakin pesat. Oleh karena itu diperlukan sebuah […]

The post Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Setiap bangsa memiliki catatan sejarah perjuangan dari orang-orang terdahulu di mana dalam sejarah perjuangan tersebut terdapat nilai-nilai yang memupuk kesetiaan tiap jiwa warga negara kepada negara dan bangsanya. Akan tetapi, nilai-nilai yang berharga tersebut dapat semakin terkikis seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi yang semakin pesat.

Oleh karena itu diperlukan sebuah sarana pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut agar tetap terpatri di dalam diri setiap warga negara sehingga mereka dapat menyadari hak dan kewajibannya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana yang digunakan untuk menanamkan serta memelihara nilai-nilai tersebut serta menjadi sumber pengetahuan bagi peserta didik untuk memilki kesadaran dalam membangun bangsa dan negara.

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan warga negara (khususnya generasi muda). Caranya dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembelaan negara.

Dengan kata lain, pendidikan kewarganegeraan merupakan alat untuk membangun dan memajukan suatu negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bersifat umum dan fundamental di mana dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip demokratis dan humanis.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Pendidikan Nasional, nomor 20 tahun 2003, yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk membina kepribadian anak dan membawa subyek didik untuk mengembangkan seluruh potensi dan nilai pada dirinya, agar mampu menunaikan kewajiban hidupnya, baik sebagai makhluk individu, maupun makhluk sosial, menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

tambahkan bagian tujuan ini contoh salah satu referensinya https://www.merdeka.com/jabar/tujuan-pendidikan-kewaganegaraan-bagi-masyarakat-begini-menurut-pada-ahli-kln.html

  • Menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan juga perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta juga ketahanan nasional di dalam diri calon penerus bangsa.
  • Meningkatkan pengetahuan serta pengembangan kemampuan dalam memahami, menghayati, serta meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara sehingga akan menjadi warga negara yang penuh tanggung jawab dan dapat diandalkan serta dapat memberi bekal kemampuan untuk dapat belajar lebih lanjut.
  • Meningkatkan kualitas dari tiap-tiap manusia Indonesia yang berbudi luhur, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, berkepribadian, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.
  • Membentuk pribadi warga negara yang cerdas, bermoral, berakhlak mulia, mampu berpikir kritis dan komprehensif utamanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berikut ini tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut beberapa ahli.

  • Menurut Djahiri, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk:
    • Membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama,
    • Berperilaku yang memiliki sifat kemanusiaan yang adil dan beradab,
    • Berperilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta
    • Berperilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.
  • Menurut Somantri, tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu demi mendidik warga negara supaya menjadi seorang warga negara yang baik. Yang dapat terlukis dengan “warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati”.
  • Menurut Maftuh dan Sapriya, pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan oleh negara memiliki sebuah tujuan supaya setiap warga negara menjadi seorang warga negara yang baik (to be good citizens). Yang dapat diartikan sebagai seorang warga negara yang mempunyai civics inteligence yakni kecerdasan dalam kewarganegaraan secara intelektual, sosial dan emosional serta kecerdasan kewargaan secara spiritual. Yang tentunya mempunyai civics responsibility; yakni rasa bangga serta bertanggung jawab dalam bernegara serta mampu ikut serta di dalam kehidupan masyarakat.
  • Menurut Branson, tujuan pendidikan kewarganegaraan (civic education) adalah untuk partisipasi yang bermutu serta bertanggung jawab di dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat baik di tingkat lokal, negara bagian, maupun nasional.

Pendidikan kewarganegaraan yang dijalankan dengan baik akan menghasilkan peserta didik yang memiliki sikap dan mental yang cerdas dan penuh rasa tanggung jawab. Sikap tersebut juga disertai dengan perilaku sebagai berikut:

  • Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
  • Rasional, dinamis, dan sabar dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
  • Profesional serta memiliki kesadaran dalam bela negara.
  • Berbudi pekerti luhur dan disiplin dalam bermasyaralat, berbangsa, serta bernegara.
  • Berperan aktif dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni dalam kepentingan kemanusiaan, bangsa, serta juga negara.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, diharapkan para warga negara mampu memahami, menganalisis, serta menjawab setiap permasalaha yang sedang dan akan dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selain itu juga mampu bersikap bijak, konsisten, dan berkesinambungan dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasioan; sebagaimana yang telah digariskan dalam pembukaan UUD 1945.

The post Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Amandemen UUD 1945: Tujuan – Perubahan dan Hasilnya https://haloedukasi.com/amandemen-uud-1945 Wed, 03 Feb 2021 02:38:49 +0000 https://haloedukasi.com/?p=20470 Undang-undang adalah salah satu acuan dan pondasi suatu negara. Undang-undang yang telah dibuat pula terdapat beberapa perubahan di dalamnya. Berikut ini akan dibahas mengenai amandemen undang-undang. Pengertian Amandemen UUD 1945  Undang-undang merupakan salah satu unsur penting dalam tatanan suatu negara. Undang-undang digunakan sebagai landasan oleh suatu negara demi berjalannya negara tersebut. Undang-undang juga digunakan sebagai […]

The post Amandemen UUD 1945: Tujuan – Perubahan dan Hasilnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Undang-undang adalah salah satu acuan dan pondasi suatu negara. Undang-undang yang telah dibuat pula terdapat beberapa perubahan di dalamnya. Berikut ini akan dibahas mengenai amandemen undang-undang.

Pengertian Amandemen UUD 1945 

Undang-undang merupakan salah satu unsur penting dalam tatanan suatu negara. Undang-undang digunakan sebagai landasan oleh suatu negara demi berjalannya negara tersebut. Undang-undang juga digunakan sebagai acuan atas hukum-hukum yang berlaku dalam suatu negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, undang-undang dapat dimaknai sebagai peraturan dan ketentuan negara yang dibuat oleh pemerintah, baik menteri atau badan eksekutif dan disahkan oleh parlemen yaitu badan legislatif suatu negara. Undang-undang mengandung aturan dan hukum yang bersifat mengikat.

Dalam pembuatan undang-undang, terdapat perubahan yang terjadi di dalamnya. Perubahan ini dikenal dengan amandemen. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring menyebutkan bahwa amandemen memiliki makna yaitu sebuah perubahan dan atau penambaahan bagian yang sudah ada pada undang-undang. Amandemen undang-undang tersebut dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur undang-undang dan disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diamandemen oleh legislatif negara yang memiliki hak untuk memberikan saran terhadap poin-poin pokok dalam undang-undang.

Selain itu, legislatif negara juga melakukan perubahan pada rancangan undang-undang yang diusulkan pemerintah. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ditinjau kembali untuk menyempurnakan bagian undang-undang yang ingin diubah kembali.

Tujuan Amandemen UUD 1945 

Amandemen dilakukan untuk merevisi bagian yang sudah ada dan menyempurnakan isi dari bagian undang-undang tersebut. Amandemen UUD 1945 dilakukan tidak tanpa tujuan.

Tujuan dilakukannya revisi untuk mendapatkan landasan-landasan baru dan atau yang perlu ditambah pada Undang-Undang Dasar 1945. Merevisi bagian undang-undang tidak sepenuhnya salah dan merugikan masyarakat.

Amandemen yang dilakukan pada Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses yang panjang agar nantinya dapat digunakan sebagai acuan pada tatanan suatu negara.

Perubahan Amandemen UUD 1945 

Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali. Perubahan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, serta 2002.

Pada Oktober 1999 amandemen dilakukan untuk perdana saat Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Amandemen pertama diajukan untuk membenahi antara presiden dan badan eksekutif negara.

Perubahan Amandemen Pertama UUD 1945

Pada Oktober 1999 amandemen dilakukan untuk perdana. Pembenahan pertama undang-undang ditujukan kepada presiden yang bisa menduduki kursi kekuasaan hanya dengan waktu jabatan yaitu selama sepuluh tahun.

Presiden yang telah dipilih akan menduduki jabatannya selama lima tahun. Setelah masa lima tahun selesai, presiden dapat memperoleh kesempatan menduduki kursinya kembali hanya dengan satu periode jabatan, yaitu selama lima tahun.

Perubahan Amandemen Kedua UUD 1945

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua dilaksanakan saat Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2000. Amandemen kedua membahas mengenai lambang negara dan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Amandemen kedua mengenai lambang negara yang meliputi bendera, bahasa, serta lagu kebangsaan. Sedangkan amandemen mengenai DPR meliputi pemerintah daerah serta kesatuan masyarakat hukum adat memiliki pengakuan dan dihormati.

Selain itu, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

Perubahan Amandemen Ketiga UUD 1945

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ketiga dilaksanakan pada tahun 2001 dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Amandemen ketiga memberikan gambaran mengenai pemilihan umum.

Pada amandemen ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden yang dicalonkan adalah satu pasangan yang berasal dari satu partai politik yang mengikuti pemilihan umum.

Terdapat pula amandemen ketiga yang membahas mengenai Indonesia sebagai negara demokratis.

Perubahan Amandemen Keempat UUD 1945

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat dilaksanakan pada tahun 2002 dan disahkan pada Sidang Terbuka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Amandemen keempat memiliki titik poin pada perekonomian dan pendidikan nasional, budaya, dan kesejahteraan sosial.

Selain itu terdapat pula poin mengenai sistem tatanan bank sentral, harga mata uang, dan kebijakan mengenai aturan presiden dan wakil presiden jika berhenti.

Hasil Amandemen UUD 1945 

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali. Perevisian tersebut menghasilkan perubahan terhadap bagian undang-undang.

Mulai dari peraturan mengenai presiden dan wakil presiden, dewan perwakilan rakyat, hingga hal-hal serta poin yang menitik beratkan pada kesejahteraan sosial.

Hasil final amandemen diharapkan dapat mengubah dan mengisi kembali bagian kosong pada bagian undang-undang demi tatanan negara yang lebih baik.

The post Amandemen UUD 1945: Tujuan – Perubahan dan Hasilnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Perumusan UUD 1945: Tokoh – Proses dan Hasilnya https://haloedukasi.com/perumusan-uud-1945 Tue, 05 May 2020 02:23:35 +0000 https://haloedukasi.com/?p=6251 Setelah mempelajari perumusan pancasila, kali ini kita akan mempelajari perumusan UUD 1945. Berikut penjelasannya. Hakikat UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan salah satu hukum tertulis yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Menurut ECS Wade dalam Costitutional Law,  Undang-Undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah […]

The post Perumusan UUD 1945: Tokoh – Proses dan Hasilnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Setelah mempelajari perumusan pancasila, kali ini kita akan mempelajari perumusan UUD 1945. Berikut penjelasannya.

Hakikat UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan salah satu hukum tertulis yang berlaku di Indonesia.

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.

Menurut ECS Wade dalam Costitutional Law,  Undang-Undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut.

Jadi, kesimpulannya adalah UUD 1945 merupakan produk hukum dasar tertinggi tertulis yang memuat serta memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejarah Perumusan UUD 1945

Pada awalnya sejarah UUD 1945 di awali dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk 29 April 1945 dengan tugas menyusun rancangan UUD 1945.

Sidang BPUPKI pertama diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945.

Dimana penyampaian gagasan tentang Dasar Negara disampaikan oleh Moh. Yamin. Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno.

Pada sidang ini gagasan dari Ir. Soekarno yang diterima dan diberi nama dengan Pancasila.

Kemudian, BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang pada tanggal 22 Juni 1945.

Panitia Sembilan ini dibentuk untuk merancang Piagam Jakarta yang nantinya akan menjadi Naskah Pembukaan UUD 1945.

Namun, dalam prosesnya, Piagam Jakarta mengalami penolakan pada anak kalimat yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” oleh rakyat timur yang beragama kristen.

Untuk itu dihapuskan dan diganti Ketuhanan Yang Maha Esa, maka secara keseluruhan Piagam Jakarta berubah menjadi Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945.

Tokoh Perumusan UUD 1945

1. Ir. Soekarno

Ir. Soekarno

Dr.(H.C.) Ir. H. Soekarno, nama lahir: Koesno Sosrodihardjo, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun.

Beliau merupakan Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945–1966.

Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda.

Beliau adalah Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945.

Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya.

2. M. Hatta

M. Hatta

Dr.(HC) Drs. H. Mohammad Hatta lahir dengan nama Mohammad Athar, populer sebagai Bung Hatta.

Lahir di Fort de Kock sekarang Bukittinggi, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 12 Agustus 1902 meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun.

Beliau adalah pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama.

Ia bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945.

Beliau juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS.

Ia mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, karena berselisih paham dengan Presiden Soekarno.

3. Mr. A. A. Maramis

Mr. A. A. Maramis

Mr. Alexander Andries Maramis lahir di Manado, Sulawesi Utara. Hindia Belanda 20 Juni tahun 1897 meninggal di Indonesia tahun 1977 adalah pejuang kemerdekaan Indonesia.

Dia pernah jadi anggota KNIP, anggota BPUPKI dan Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia dan merupakan orang yang menandatangani Oeang Republik Indonesia pada tahun 1945.

Adik kandung Maria Walanda Maramis ini menyelesaikan pendidikannya dalam bidang hukum pada tahun 1924 di Belanda.

Ia mempunyai istri bernama Elizabeth Maramis Velthoed yang merupakan seorang wanita asal Belanda.

4. Abikusno Tjokrokusumo

Abikusno Tjokrokusumo

Abikoesno Tjokrosoejoso, lahir di Kota Karanganyar, Kebumen tahun 1897 meninggal tahun 1968 adalah salah satu Bapak Pendiri Kemerdekaan Indonesia dan penandatangan konstitusi.

Beliau merupakan anggota Panitia Sembilan yang merancang pembukaan UUD 1945.

Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Presidensial pertama Soekarno dan juga menjadi penasihat Biro Pekerjaan Umum.

5. Abdulkahar Muzakir

Abdulkahar Muzakir

Prof. KH. Abdoel Kahar Moezakir, adalah Rektor Magnificus yang dipilih Universitas Islam Indonesia untuk pertama kali dengan nama STI selama 2 periode 1945-1948 dan 1948-1960.

Beliau adalah salah satu anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Tokoh nasional gerakan Muhammadiyah Kotagede. Lahir di Yogyakarta tahun 1907, putera H. Muzakkir (seorang pedagang terhormat di Kota-Gede).

Ibunya adalah puteri satu-satunya dari lima bersaudara keluarga H. Mukmin.

Salah seorang saudara ibunya yaitu H. Masyhudi tokoh yang terkenal di Kotagede pada saat itu, karena ikut serta membentuk lahirnya organisasi Muhammadiyah di Kotagede.

Selain itu, H. Masyhudi bersama-sama dengan Kyai Amir memprakarsai pembangunan Mesjid Perak.

6. H. Agus Salim

H. Agus Saim

Agus Salim lahir dari pasangan Soetan Salim gelar Soetan Mohamad Salim dan Siti Zainab.

Jabatan terakhir ayahnya adalah Jaksa Kepala di Pengadilan Tinggi Riau.

Pendidikan dasar ditempuh di Europeesche Lagere School (ELS), sekolah khusus anak-anak Eropa, kemudian dilanjutkan ke Hoogere Burgerschool (HBS) di Batavia.

Ketika lulus, ia berhasil menjadi lulusan terbaik di HBS se-Hindia Belanda.

Setelah lulus, Salim bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri.

Pada tahun 1906, Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja di Konsulat Belanda di sana.

Pada periode inilah Salim berguru pada Syeh Ahmad Khatib, yang masih merupakan pamannya.

7. KH. Wachid Hasyim

KH. Wachid Hasyim

Kyai Haji Abdul Wahid Hasjim lahir di Jombang, Jawa Timur, 1 Juni 1914 – meninggal di Cimahi, Jawa Barat, 19 April 1953 pada umur 38 tahun adalah pahlawan nasional Indonesia dan menteri negara dalam kabinet pertama Indonesia.

Beliau adalah ayah dari presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid dan anak dari Hasyim Asy’arie, salah satu pahlawan nasional Indonesia. Wahid Hasjim dimakamkan di Tebuireng, Jombang.

8. Achmad Soebardjo

Achmad Soebardjo

Achmad Soebardjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896.

Ayahnya bernama Teuku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidie.

Kakek Achmad Soebardjo dari pihak ayah adalah Ulee Balang dan ulama di wilayah Lueng Putu, sedangkan Teuku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Kerawang.

Ibu Achmad Soebardjo bernama Wardinah. Ia keturunan Jawa-Bugis, dan merupakan anak dari Camat di Telukagung, Cirebon.

9. M. Yamin

M. Yamin

Mohammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawahlunto pada 23 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawahlunto dan Padang Panjang.

Ayahnya memiliki enam belas anak dari lima istri, yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh.

Saudara-saudara Yamin antara lain Muhammad Yaman, seorang pendidik Djamaluddin Adinegoro, seorang wartawan terkemuka dan Ramana Usman, pelopor korps diplomatik Indonesia.

Selain itu sepupunya, Mohammad Amir, juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Sifat UUD 1945

1. Konstitusi tertulis

Seperti yang diketahui, UUD 1945 merupakan dokumen tertulis yang memuat dasar peraturan-peraturan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahkan, Konstitusi Indonesia adalah yang paling rumit dari berbagai Konstitusi yang ada di dunia.

Rumusan UUD 1945 akan mengikat dan mengatur pemerintah setiap warga negara dan penyelenggara dari negara.

2. Kaku

Maksud dari kaku adalah UUD 1945 tidak mudah untuk diubah. Semua ketentuan Konstitusi tentang hubungan Uni-Negara dapat diubah hanya oleh tindakan bersama dari Badan-Badan Legislatif Negara dan Parlemen.

Metode amandemennya sangatlah sulit karena untuk mengubahnya legislatif harus meloloskan RUU (Rancangan Undang-Undang) amandemennya oleh dua pertiga mayoritas yang spesifik.

3. Fleksibel

Walaupun UUD 1945 memiliki sifat yang kaku. UUD 1945 juga memiliki sifat yang fleksibel, yakni sifat yang dapat dikembangkan mengikuti arus dan perkembangan zaman.

4. Peradilan Independen

UUD 1945 telah menyediakan Mahkamah Agung dan setiap upaya telah dilakukan untuk melihat bahwa peradilan di Indonesia bersifat independen dan tertinggi.  

Mahkamah Agung dapat menyatakan sebuah undang-undang sebagai Konstitusi yang inkonstitusional atau ultra, jika bertentangan dengan ketentuan Konstitusi.

5. Hukum Yang Positif

UUD 1945 berisi tentang peraturan-peraturan atau hukum yang tentunya bersifat positif sehingga menciptakan norma-norma yang bertujuan untuk ketertiban, kedamaian, serta kesejahteraan di Indonesia.

6. Universal

Sifat Universal maksudnya UUD 1945 bersifat menyeluruh dan mengatur semua hal dalam peraturan termasuk tentang beragam keunikan dan perbedaan RAS di Indonesia.

7. Terbuka

UUD 1945 bukanlah sistem pemerintahan yang mengekang dan sangat kaku, namun dapat menerima masukan dan perkembangan yang bersifat positif dan membangun.

Prinsip UUD 1945

1. Negara Kesatuan Repulik Indonesia

Sesuai dengan pasal 1 UUD 1945, negara kita ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Bagi negara kita tiada lain bentuk negara yang paling tepat adalah negara Kesatuan yang bernafaskan Demokrasi, yaitu Demokrasi Pancasila.

2. Pengakuan Hak Asasi Manusia

Negara Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak – hak dasar yang dimiliki oleh manusia.

Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik, dan lain-lain.

Hak-hak dasar melekat pada diri pribadi manusia dan tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain.

Barangsiapa merampas hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, dan hak milik seseorang berarti melanggar hak kemanusiaan.

3. Sistem Kebudayaan Nasional

Dalam pasal 32 Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional.

Ini berarti bahwa bangsa Indonesia mengutamakan pembinaan dan pembangunan kebudayaan Indonesia.

4. Bela Negara

Seperti yang telah disinggung dalam uraian terdahulu pasal 30 Undang – Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta didalam pembelaan negara.

Letak kepulauan Nusantara yang strategis dan berbeda di posisi silang menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa Indonesia secara keseluruhan .

Proses Perumusan UUD 1945

Proses Perumusan UUD 1945 dimulai saat sidang kedua yang dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dimana pada sidang kedua tersebut membahas sebuah rancangan terhadap Undang Undang Dasar.

Pada tahapan perancangan tersebut dibentuk sebuah panitia yang dikhususkan untuk melakukan perencanaan Undang Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada tanggal 14 Juli 1945, Ir. Soekarno menjelaskan sebuah hasil yang didapatkan dari panitia perancangan terhadap Undang Undang Dasar tersebut.

Hasil tersebut terdapat tiga macam hal yang mana adalah sebagai berikut:

  1. Pernyataan terhadap kemerdekaan Indonesia
  2. Pembentukan terhadap Undang Undang Dasar
  3. Undang Undang Dasar (batang tubuh).

Sidang selanjutnya yang dilakukan pada tanggal 15-16 Juli 1945 dilakukan pembentukan UUD yang merupakan hasil dari pekerjaan panitia perancangan tersebut.

Hasilnya akan dijadikan sebagai bahan untuk pelaporan dan juga penerimaan terhadap rapat pleno BPUPKI yang dilakukan pada 17 Juli 1945.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Pemerintah Jepang membubarkan BPUPKI dan Ir. Soekarno bersama panitia 9 lainnya segera membentuk PPKI yang digunakan untuk menjadi tindak lanjut atas pekerjaan yang dilakukan oleh BPUPKI.

Selanjutnya, pada sidang pertama dari PPKI tersebut kemudian UUD 1945 dilakukan pengesahan.

Hasil Perumusan UUD 1945

Pada dasarnya BPUPKI dan PPKI berhasil merumuskan dasar negara kita yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945:

  1. Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya 
  2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan
  5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada 18 Agustus 1945, PPKI menghilangkan bunyi sila-1 Ketuhanan dengan Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya oleh karena desakan dari rakyat di wilayah timur Indonesia.

Pada akhirnya perumusan tersebut mengganti Sila 1, untuk menjadi tolak ukur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

The post Perumusan UUD 1945: Tokoh – Proses dan Hasilnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>