3 Kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Beserta Penjelasannya

Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla mulai menyusun kabinetnya setelah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Kabinet yang mereka usung diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Adapun beberapa kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla saat menjabat sebagai presiden.

1.Kebijakan dalam Bidang Politik

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Susilo Bambang yudhoyono ingin mewujudkan kesehatan politik dalam pemerintahanya.Berikut kebijakan Kabinet Indonesia Bersatu dalam bidang politik.

• Mengatasi Permasalahan Disintegrasi Bangsa
  Demi mewujudkan kesehatan politik, Presiden Susilo bambang Yudhono berupaya untuk mencari solusi permasalahan. Khususnya konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh. Dalam menyelesaikan konflik tersebut pemerintah berupaya mencari solusi yang damai, adil, serta bermartabat.
• Mencegah Aktivitas Ilegal Loging
  Aktivitas pembalakan liar (Ilegal loging) marak terjadi pada masa reformasi. Aktivitas tersebut mendapat perhatian yang cukup signifikan dari pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Untuk mengatasi aktivitas tersebut, pemerintah membentuk sebuah program kerja. Program kerja tersebut hanya fokus terhadap penanganan ilegal loging. Untuk lebih pengefektiikannya dalam memberantas ilegal loging, progja tersebut berada di bawah koordinasi Menko Kesra.
• Pemberantasan Terorisme
  Aksi terorisme yang terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla belum secara tuntas terselesaikan. Dalam proses penyelesaiannya pemerintah hanya mampu menyentuh kulit terluar permasalahan. Hal tersebut membuat masyarakan kian khawatir. Kekhawatiran tersebut disebabkan karena otak utama dari aksi terorisme belum juga tertangkap. Dengan kejadian tersebut,pemerintah menetapkan terorisme sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa. Untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat,pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara lain untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2. Kebijakan dalam Bidang Hukum

Dalam bidang hukum, pemerintah indonesia memfokuskan untuk memberantas praktik korupsi. Pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama Kabinet Indonesia Bersatu.

Untuk mendukung misi tersebut pemerinah mengeluarkan Intruksi presiden (Inpres). Inpres tersebut membahas mengenai percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Melalui Inpres itu, Presiden memerintahkan seluruh komponen negara untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi.

3. Kebijakan dalam Bidang Ekonomi

Kondisi perekonomian di Indonesia pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terbilang lebih stabil. Hal tersebut diwujudkan dengan terlunasinya seluruh hutang Indonesia terhadap IMF.

Selain itu, untuk lebih mengembangkan perekonomian pemerintah menyusun beberapa program.

Program tersebut salah satunya membahas mengenai swasembada pangan. Swasembada pangan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla berada pada tahap perencanaan.

Dalam realisasinya pemerintah mengeluarkan kebijakan revitalisasi pertanian untuk dapat mendukung swasembada pangan.

Namun,kebijakan tersebut belum bisa terlaksana.Hal tersebut dikarenakan krisis dunia dan melonjaknya harga minyak di dunia.

Penyelenggarakan pemilu pada tahun 2009 menjadi masa akhir jabatan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden.