UMKM merupakan aset penting yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu roda penggerak perekonomian yang keberadaannya sangat diperhitungkan saat ini. Sebagai salah satu aset penting, pemerintah Indonesia telah turut menyumpang peran dalam pengembangan UMKM. Berikut dibahas 5 peran yang dilakukan pemerintah Indonesia sejauh ini.
- Toleransi Perpajakan
Modal UMKM relatif lebih kecil jika dibanding modal usaha yang dimiliki badan usaha dengan status korporasi. Hal ini membuat pemerintah memberikan toleransi berupa penurunan pajak pendapatan dari 1% menjadi 0,5%. Harapan kebijakan ini adalah meringankan beban UMKM, meningkatkan nominal keuntungan, dan meningkatkan minat dan kesadaran pelaku usaha untuk membayar pajak. - Meringankan Bunga Pinjaman
Modal UMKM sering kali didapat melalui pinjaman dari bank. Pada tahun 2007 silam, bunga yang dibebankan pada pelaku UMKM mencapai 24%, namun sekarang bunganya bahkan dibawah 10%. Perbankan nasional bahkan menyediakan jenis pinjaman yang disebut Kredit Usaha Rakyat yang dapat diajukan para pemilik usaha UMKM. - Pembinaan Usaha
Pembinaan usaha dilakukan melalui Kementrian BUMN yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha serta mandiri dalam pemberdayaan sosial masyarakat. - Mempercepat Perizinan
Kecepatan merupakan salah satu komponen utama agar dapat memenangkan persaingan ekonomi. Pengertian pemerintah akan hal ini ditunjukkan dengan meluncurkan single submission, yaitu perizinan berakses teknologi yang mempermudah dan mempercepat UMKM tanpa melalui proses panjang dan lama. - Perluasan Akses Pasar
Untuk memperluas jangkauan pasar UMKM, pemerintah memberikan beberapa program pendukung. Contohnya yaitu Mall-toMall yang ditujukan pada UMKM dengan produk sejenis berjualan di mall terbuka. Serta program Go Online dengan tujuan mengonlinekan penjualan UMKM.