Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, tentunya diperlukan peran dari semua lembaga lembaga negaranya. Semua lembaga penting negara itu akan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan serta aturan yang ada.
Tidak hanya itu, sebuah pemerintah juga pasti telah menentukan dan menentapkan sistem pemerintahannya, entah terdiri dari satu kamar saja (unikameral) ataupun terdiri atas dua kamar (bikameral).
Majelis tinggi dan juga majelis rendah. Lalu, apa sih perbedaan mendetail lainnya yang menyertai kedua istilah ini, mungkin dari sistem pelaksanaan, kekuasaannya, dan negara apa saja yang menganutnya. Untuk itu berikut merupakan pemaparan mendetail mengenai perbedaan antara unikameral dan juga bikameral.
| No | Sistem Unikameral | Sistem Bikameral |
| 1. | Legislatif unikameral lebih tepat dan lebih efisien dalam hal pembentukan dan penyusunan peraturan perundang undangan. | Legislatif bikameral dirasa kurang efisien dan kurang tepat dalam hal yang berhubungan dengan penetapan serta pengesahan peraturan perundang undangan. |
| 2. | Unikameral hanya terdiri atas satu majelis saja.Oleh karenanya tidak dapat mewakili seluruh aspirasi yang berasal dari segala aspek dari masyarakat. Jangkauan keadilannya masih sangat pendek. | Bikameral terdiri atas dua majelis yang berasal dari berbagai distik,kelompok serta letak geografis yang berbeda. Sehingga dimungkinkan untuk dapat mewakili semua kepentingan dari masyarakat. |
| 3. | Dalam hal pengambilan keputusan dalam dilakuakan secara cepat tanpa durasi waktu yang lama. | Perihal sistem pengambilan keputusannya memerlukan waktu yang relatif lama, karena harus dikoordinasikan kepada beberapa pihak yang berkepentingan. |
| 4. | Sistem unikameral lebih cocok untuk diterapkan pada negara negara kecil, seperti Vatikan, Hongaria, Selandia Baru, dan juga Iran. | Sistem bikameral lebih tepat untuk diterapkan pada negara besar, seperti Amerika Serikat, Inggris, Italia dan Kanada. |
| 5. | Sistem unikameral terdiri atas satu kamar saja. | Sistem bikameral terdiri atas dua kamar yang saling berkaitan satu sama lain. |
| 6. | Lebih sering dipadukan dengan sistem pemerintahan kesatuan. | Lebih sering dipadukan dengan penerapan sistem pemerintahan federal. |
| 7. | Sangat jarang sekali menemui jalan buntu dalam proses penyelesaian masalahanya ataupun pembentukan kebijakannya. | Sangat sering menemui jalan buntu dalam penyelesaian masalah serta pembentukan kebijakannya. Hal ini dikarenakan harus melibatkan kedua majelis yang saling keterkaitan satu sama lain. |