Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai kebudayaan,ras,dan agama. Kemajemukan itu haruslah disatukan dalam satu kesatuan negara republik Indonesia.
Upaya penyatuan ini bertujuan untuk menghindari adanya konflik maupun pergolakan yang mengancam keutuhan NKRI seperti dulu. Masih terlintas dibenak kita adanya pergolakan yang mengancam keutuhan negara republik Indonesia seperti kelompok bersenjata OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang bersenjata.
Pergolakan yang terjadi di Papua itu merupakan sebuah pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Kemajemukan yang berada di Indonesia tidaklah perlu diperdebatkan, melainkan perlu dilestarikan sebagai identitas nasional. Berikut rincian mengenai pergolakan pergolakan konflik yang terjadi di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan dikumandangkan.
1. Pemberontakan PKI Madiun 1948
Partai komunis Indonesia adalah organisasi yang yang menjadi penerus dari organisasi sosialis yang berdiri pada masa pergerakkan nasional terdahulu.
Aktivitas Partai komunis ini barulah terdeteksi pada saat dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945.
Maklumat tersebut berisi mengenai pemberian kesempatan dari pemerintah untuk masyarakat mendirikan sebuah partai politik. Dengan keluarnya maklumat ini pemerintah mengharapkan indonesia dapat menjadi negara demokrasi seutuhnya.
Kesempatan itulah yang dimanfaatkan PKI untuk dapat kembali pada ranah politik Indonesia.
Kembalinya Pki dalam ranah politik ini sendiri mengantarknnya menjadi salah satu partai pendukung pemerintah. Susunan keanggotaan partai komunis ini dimulai dengan pengangkatan Moh. Jusuf sebagai pimpinan partai dan dengan beberapa tokoh sentar PKI masa itu.
Pada awal september tahun 1948 pertempuran antara kelompok yang pro terhadap pemerintah dan pro terhadap PKI mulai pecah di Surakarta. Dalam pertempuran tersebut pemerintah berhasil mendesak pasukan PKI untuk keluar dari Surakara.
Dengan pengusiran tersebut kelompok yang pro terhadap partai komunis mulai bergegas pindah ke Madiun. Disana mereka bergabung dengan anggota anggota lainnya yang juga pro terhadap PKI. Sampai pada akhirnya gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengalami puncaknya pada 18 september 1948.
Puncak dari pemberontakan tersebut adalah dengan pembentukkan Front Nasional yang memiliki tujuan untuk mengganti pancasila menjadi ideologi komunis bawaan mereka.
Pada 19 september mereka terus terusan melakukan pemberontakan di Madiun dan berhasil memukul mundur para pasukan pendukung pemerintahan.
PKI juga mulai merubah tata susunan pemerintahan Madiun dengan mengganti aparatur pemerintahnya dengan para pasukan yang pro terhadap partai komunis. Pemberontakan ini dikenal dengan sebutan Madiun Affairs.
2. Pemberontakan DI/TII
Pada tanggal 17 Januari 1948 pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda bersepakat untuk menandatangami sebuah perjanjian yang diberi nama perjanjian renvile.
Salah satu hasil dari kesepakatan tersebut adalah disetujuinya adanya sebuah garis demarkasi yang membagi wilayah republik Indonesia dengan daerah kependudukan Belanda. Garis tersebut juga sering dijuluki dengan garis van mook.
Akibat disetujuinya perjanjian tersebut Indonesia mengalami pengecilan wilayah. Selain itu, berdasarkan dengan perjanjian renvile pemerintah republik Indonesia diharuskan untuk mengosongkan kantong kantong gerilya yang berada dalam wilayah garis van mook yang telah disepakati.
Dengan aturan tersebut pemerintah Indonesia menarik sebesar 20.000 pasukan divisi siliwangi yang berada pada daerah Jawa Barat.
Setelah penarikan tersebut, divisi pimpinan kolonel A.H Nasution tersebut mulai untuk melakukan perjalanan ke arah jawa tengah.
Berdasarkan Garis Van Mook, jawa tengah termasuk daerah yang masih menjadi kepemilikan Indonesia. Peristiwa tersebut disebut dengan Long march siliwangi.
Adanya pemindahan pasukan yang dipimpin oleh A.H Nasution tersebut mengalami penentangan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo. Maridjan Kartosuwirjo ini merupakan pemimpin dari laskar Hizbullah yang telah berkuasa di daerah pedalaman Jawa Barat.
Ia mengajukan ketidaksetujuannya tersebut dikarenakan menurutnya dengan dipindahkannya pasukan divisi siliwangi dari Jawa Barat menuju jawa Tengah sama artinya dengan menyerahkan daerah Jawa Barat kepada pihak Belanda.
Kartosuwirjo juga menolak keras untuk memundurkan pasukannya ke jawa Tengah untuk mengikuti divisi siliwangi dan memilih untuk tetap menetap di pedalaman Jawa Barat bersama dengan para pengikutnya.
Sikap pertentangan dari kartosuwiryo terhadap Indonesia ini kembali diperlihatkan melalui pembentukkan gerakan Darul Islam (DI) dan tentara Islam Indonesia TII.
Dalam pembentukkan kedua gerakan tersebut oleh kartosuwiryo bertujuan untuk mengupayakan berdirinya sebuah negara Islam sesuai dengan cita citanya. Cita cita tersebut mulai terwujud dengan berdirinya sebuah negara yang diberi nama Negara Islam Indonesia atau NII pada 7 agustus 1949 di desa Cisayong, Jawa Barat.
Dalam perkembangannya DI/TII berhasil mempengaruhi beberapa wilayah untuk menganut ajaran yang ia bawa.
Pengaruh dari DI/TII ini sendiri sudah menyebar diberbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatandan Aceh.
Yang akhirnya DI/TII ini berpusat di Jawa Tengah tepatnya di wilayah Brebes, Tegal, serta Pekalongan.
Pemilihan Jawa Tengah sebagai pusat ini dikarenakan gerakan DI/TII yang berada di sini memiliki kekuatan yang cukup kuat karena didukung oleh Batalion 426.