Sentralisasi: Pengertian – Tujuan dan Asasnya

Terdapat berbagai jenis penyerahan kekuasaan yang dilakukan di dalam pemerintahan. Beberapa pemerintahan menggunakan sistem pembagian kekuasaan, pelimpahan kekuasaan ataupun penyerahan kekuasaan secara pemenuh. Salah satunya adalah prinsip pemerintahan sentralisasi.

Yang mana seringkali disebut dengan pemimpin. Dengan menggunakan sistem sentralisasi semua dianggap akan menjadi lebih mudah, sebab keputusan hanya diambil oleh satu pihak saja. Namun, tentunya terdapat berbagai kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Berikut merupakan pemaparan mengenai sistem sentralisasi.

Pengertian Sentralisasi

Pengertian Secara Umum

Secara umum dalam dunia pemerintahan, sentralisasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang mana kekuasaan terbesar diberikan pada tangan pemerintahan pusat.

Hanya pemerintah pusat yang bisa mengambil keputusan di dalam situasi apapun. Dengan sistem sentralisasi, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur segala keperluan rumah tangga pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat.

Yang mana pemerintah pusat juga berkewenangan untuk menangani semua kewenangan di bidang administrasi dan kewenangan politik lainnya.

Dalam hal ini, pemerintah pusat berperan untuk membuat serta menetapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan peraturan lainnya. Sistem sentralisasi ini pernah digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur semua pemerintahannya, terutama pada pemerintahan masa orde baru.

Namun, sampai sekarang sistem sentralisasi sendiri juga tetap digunakan, namun hanya pada beberapa bidang tertentu saja seperti, bidang politik luar negeri, moneter, yustisi, pertahanan dan keamanan, dan juga agama.

Pengertian Menurut Para Ahli

• Petersen dan E.G. Plowman
  Menurut Petersen dan E.G. Plowman, sentralisasi berarti konsentrasi. Yang mana sentralisasi dapat dianggap sebagai suatu kekuasaan yang arahnya ke dalam. Sehingga semua hal hal yang telah tercantum dalam orbit akan mendapatkan pengaruh dari satu pusat yang sama.
• B.N. Marbun
  Menurut B.N. Marbun, sentralisasi merupakan pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan ekonomi, politik, sosial di satu pusat.
• Robbins
  Menurut Robbins, sentralisasi sebagai derajat atau tingkat kebebasan bagi otoritas formal untuk menentukan pilihan-pilhan yang terkonsentrasi pada seorang individu, unit, atau tingkat sehingga memungkinkan input yang minim bagi karyawan dalam pekerjaan mereka

Ciri-ciri Sentralisasi

Adapun beberapa karakteristik khusus yang hanya dimiliki sistem sentralisasi. Segala karakteristik itu nantinya yang membedakan sentralisasi dengan sistem pemerintahan lainnya. Berikut merupakan ciri ciri sentralisasi.

• Adanya pemusatan semua wewenang berbangsa dan bernegara kepada pemerintah pusat.
• Semua wewenang pemerintah daerah yang ada hubungannya dengan sistem politik dan sistem administrasi akan ditangani sepenuhnya oleh pemerintahan pusat.
• Kebijakan yang telah ditetapkan dapat dengan mudah diterapkan di tiap daerah.
• Adanya kesesuaian, kesetaraan, dan kesamaan perihal perencanaan wilayah dan pengelolahannya.
• Adanya kemudahan dalam hal berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan Sentralisasi

Pelaksanaan sistem sentralisasi ini pastilah memiliki beberapa tujuan untuk mengembangkan sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu. Berikut merupakan tujuan penerapan sistem sentralisasi di bidang pemerintahan.

• Untuk lebih memudahkan pemerintah dalam hal penerapan kebijakan umum dan pelaksanaannya di tiap daerah.
• Mencegah setiap daerah di Indonesia untuk melaksanakan semua kepentingan rumah tangganya sendiri. Yang mana hal tersebut menimbulkan potensi munculnya pemberontakan kepada pemerintahan pusat.
• Untuk memudahkan proses pengambilan keputusan pada suatu kepentingan yang mendadak. Yang mana dengan prinsip sentralisasi keputusan dapat diambil secara sepihak oleh pemerintah pusat, tanpa menunggu aspirasi dari lainnya.

Asas Sentralisasi

Asas sentralisasi merupakan proses pemusatan segala kegiatan dan kekuasaan yang ada kepada pemerintahan pusat, baik kegiatan kantor, administrasi ataupun perpolitikan.

Dalam artian semua urusan dan kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh divisi masing masing, semua harus diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan pusat, terutama yang seringkali ditangani permasalahanya oleh pemerintah pusat adalah masalah administrasi dan juga politiknya.

Selain itu, dalam permasalahan pengambilan keputusan juga diserahkan kepada pemerintah pusat.

Yang mana hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah harus menunggu dengan waktu yang lama sampai keputusan disampaikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan.

Kelebihan dan Kekurangan Sentralisasi

Adapun kelebihan dan kekurangan dari penerapan sentralisasi di pemerintahan.

Kelebihan Sentralisasi

Berikut kelebihan dari sentralisasi.

• Adanya kemudahan dalam hal komunikasi dan koordinasi
• Kemudahan dalam mengendalikan situasi
• Kebijakan dapat dengan mudah diterapkan diseluruh wilayah.
• Munculnya strategi pemerintahan yang konsisten.
• Dapat mencegah adanya pemberotakan atau disintegrasi di tiap wilayah.

Kekurangan Sentralisasi

Berikut kekurangan dari sentralisasi.

• Munculnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat.
• Pemerintah daerah cenderung tidak dapat mengatur pemerintahannya tanpa komando dari pemerintah pusat.
• Menyebabkan timbulnya politik yang otoriter atau diktator.

Dampak Pelaksanaan Sentralisasi

Adapun dampak dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan sistem sentralisasi dalam segala bidang kehidupan.

Dampak Positif

Berikut dampak positif dari pelaksanaan politik sentralisasi.

• Sistem perekonomian menjadi terarah saat ditangani oleh pemerintah pusat.
• Dalam pengambilan keputusan, pemerintah pusat cenderung lebih dipermudah. Hal itu disebabkan karena semua kekuasaan berada di pusat.
• Dengan pemerintahan sentralisasi, semua masyarakat dipersatukan dalam kebijakan yang telah ditetapkan.
• Masalah yang vital seperti, sabotase dan terorisme akan lebih mudah diselesaikan dengan bantuan pemerintah pusat.

Dampak Negatif

Berikut merupakan dampak negatif yang harus segera diatasi dari pelaksanaan sistem sentralisasi kekuasaan.

• Setiap daerah tidak dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal itu disebabkan karena pemerintah pusat menggunakan sistem kesetaraan dalam pemanfaat sumber daya alam di tiap daerah.
• Pemerintah daerah akan terus bergantung dengan keputusan dari pemerintah pusat.
• Pemerintah daerah kehilangan haknya untuk mengatur urusannya dalam lingkup politik dan administrasi.