KTN sebagai mediator terus menawarkan solusi atas ketegangan yang terjadi. Namun, hal tersebut tidak berhasil. Kedua negara ini akhirnya sama-sama mengirimkan Nota yang berisi tuduhan pada pihak lawan yang tidak menghormati perjanjian renville.

Alhasil, pada tanggal 18 Desember 1948 tengah malam, wali tertinggi mahkota Belanda mengumumkan bahwa Belanda melepaskan diri dari hasil perjanjian renville. Kemudian Belanda melancarkan agresi dengan menggunakan taktik perang kilat.

Pasukan Belanda melakukan serangan pertama kali di terbang Maguwo. Dalam waktu yang singkat, Belanda berhasil merebut Maguwo dan menguasainya. Pasukan pertahanan di sana dapat dijebol karena minimnya persenjataan para pasukan TNI.

Dua jam kemudian dari kejadian tersebut, seluruh kekuatan tempur Belanda bergerak ke Yogyakarta. Adanya agresi militer Belanda yang kedua ini telah memberikan banyak dampak baik dampak positif maupun negatif. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, melainkan oleh Belanda itu sendiri. Berikut ini dampak adanya agresi militer Belanda II.

Dampak agresi militer Belanda II bagi Indonesia.

1. Penangkapan sejumlah tokoh penting.

Adanya agresi militer Belanda II tidak hanya melakukan serangan semata melainkan juga turut mengamankan para tokoh penting Indonesia. Mereka melakukan penangkapan pada Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya.

Selain menangkap para tokoh penting, mereka juga menangkap para menteri yang membantu presiden seperti Mohammad Roem, Agus Salin dan A. G Pringgodigdo. Para tokoh tersebut kemudian dibawa ke tempat pengasingan yakni di Prapat, Sumatera dan Pulau Bangka.

2. Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia

Adanya agresi militer Belanda II membuat kejatuhan dari ibu kota negara Indonesia sehingga memaksa dibentuknya pemerintah Darurat Republik Indonesia. Pembentukan pemerintah darurat ini dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara seorang menteri kemakmuran.

Pemerintahan darurat republik Indonesia dibentuk di Sumatera karena kebetulan saat itu Sjarifuddin sedang ada di Bukit Tinggi. Pembentukan pemerintah darurat ini dilakukan atas surat kuasa dari presiden dan wakil presiden. Pemerintahan Sjafruddin ini kemudian dikenal dengan nama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

Selain memberikan perintah kepada Sjarifuddin, surat kuat juga diberikan kepada dr Sudarsono sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk India, L.N. Palar staf kedutaan RI dan A. A Maramis sebagai menteri keuangan. Pada surat kuasa tersebut presiden memerintah untuk membentuk pemerintah darurat di New Delhi, India sebagai rencana kedua jika Sjafruddin gagal membentuk pemerintahan darurat.

3. Gugurnya 128 orang TNI

Belanda telah mempersiapkan aksi penyerangan dengan matang. Penyerangan pertama kali dilakukan di Yogyakarta. Penyerangan ke Yogyakarta, yang merupakan Ibu Kota Republik Indonesia, diawali dengan pengeboman di Lapangan Terbang Maguwo. Pada pukul 05.45, pasukan Belanda menghujani Lapangan Terbang Maguwo dengan menggunakan bom dan tembakan dari lima pesawat Mustang serta 9 pesawat Kittyhawk.

Garis pertahanan TNI yang ada di Maguwo hanya berjumlah 150 pasukan saja bahkan pangkalan udara ini memiliki persenjataan yang terbatas berupa satu senapan anti pesawat dan beberapa senapan biasa. Hanya ada satu kompi TNI yang bersenjata lengkap di pangkalan udara.

Pertempuran yang berlangsung di Maguwo tidak berlangsung lama, pertempuran hanya terjadi selama 25 menit saja. Lapangan Udara Maguwo akhirnya berhasil jatuh ke tangan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Eekhout.

Banyak korban berjatuhan dari TNI, sedangkan pasukan Belanda tidak ada yang menjadi korban. Agresi militer Belanda II, telah menyebabkan sebanyak 128 orang TNI tewas dan menjadi korban agresi militer Belanda II. Mereka tewas karena serangan Belanda yang dilakukan di Bandara Maguwo.

Belanda menggunakan taktik perang kilat sehingga menyebabkan ketidaksiapan pada TNI. Hal inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya anggota TNI yang menjadi korban dari serangan tersebut.

4. Berhasil Menguasai Maguwo

Adanya agresi militer Belanda II dengan menggunakan taktik perang kilat membuat Maguwo berhasil dikuasai Belanda. Maguwo berhasil dikuasai melalui serangan udara yang menggunakan 14 buah pesawat terbang seperti Mustang dan Kittyhawk.

Maguwo berhasil dikuasai hanya dalam waktu yang sangat singkat yakni 25 menit. Hal inilah yang kemudian membuat aksi ini dinamakan dengan perang kilat karena berlangsung sangat cepat.

5. Hancurnya beberapa bangunan.

Dampak agresi militer Belanda II tidak hanya menyebabkan tewasnya para anggota TNI melainkan juga hancurnya beberapa bangunan di Yogyakarta. Kehancuran bangunan ini dikarenakan serangan udara yang dilakukan oleh Belanda dengan menggunakan 14 pesawat. Belanda juga melakukan pengeboman pada beberapa bangunan yang ada di Yogyakarta.

Tidak hanya itu, adanya serangan ini juga berhasil membuat Yogyakarta dikuasai oleh Belanda sehingga presiden mengeluarkan surat kuasa untuk pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Pembentukan tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa pemerintahan Indonesia itu masih ada.

Dampak agresi militer Belanda II bagi Belanda

Adanya agresi militer Belanda II tidak hanya memberikan dampak bagi Indonesia saja melainkan bagi Belanda itu sendiri. Beberapa dampak tersebut ada yang memiliki positif adapula yang negatif. Berikut ini dampak agresi militer Belanda II bagi Belanda.

1. Tidak dapat merasakan kemenangan seutuhnya

Meskipun serangan yang dilakukan oleh Belanda di Bandara Maguwo telah berhasil membuat Yogyakarta dikuasainya, namun hal tersebut tidak serta merta membuat Belanda menang dan kembali menguasai Belanda.

Pasukan anggota TNI yang semula dikira sudah habis karena tewas ternyata pasukan tersebut masih ada. Bahkan pasukan tersebut berhasil melakukan perlawanan sengit yang mendadak kepada pasukan Belanda.

2. Pasukan Belanda berhasil dilumpuhkan

Adanya agresi militer Belanda II tidak membuat Indonesian diam saja meskipun di awal Belanda berhasil menguasai. Pada tanggal 1 Maret 1949 TNI mengadakan perlawanan balik. Perlawanan ini kemudian dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta. Dampak dari serangan balik ini membuat pasukan Belanda kewalahan sehingga berhasil dilumpuhkan.

3. Adanya aksi gerilya di sejumlah daerah

Adanya agresi militer Belanda II membuat sejumlah daerah di luar kota Yogyakarta melakukan gerilya. Aksi gerilya ini dilakukan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan dipimpin langsung oleh Jenderal Soedirman. Jenderal Soedirman memimpin gerilya selama delapan bulan meskipun di tengah kondisi yang sedang mengalami sakit keras.

Kolonel A. H Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat dengan tajuk Totaliter atau Perintah Siasat No 1. Tajuk ini menyatakan di antaranya tugas pasukan-pasukan daerah federal untuk melakukan penyusupan ke belakang garis musuh dan membangun kantong gerilya. Salah satu dari pasukan itu adalah pasukan Siliwangi.

Pasukan Siliwangi merupakan salah satu pasukan yang harus melakukan perpindahan tempat dari Jawa Tengah menuju lokasi yang sudah ditetapkan. Aksi pemindahan tempat ini dikenal dengan long march Siliwangi. Akibat dari adanya gerilya di sejumlah daerah membuat Belanda menghentikan agresi militernya itu.

4. Kegagalan propaganda yang digaungkan

Tujuan diadakannya agresi militer Belanda II ini adalah untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia serta tentaranya sudah tidak ada. Dengan begitu, Belanda dapat kembali mengepakkan sayapnya sebagai negara penjajah di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Belanda melakukan sejumlah propaganda. Namun, propaganda tersebut dapat digagalkan dengan adanya serangan balik yang dilakukan oleh TNI dan adanya pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit tinggi. Pemerintah darurat bentukan Sjafruddin ini berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada.

Untuk menepis propaganda tersebut tidak lepas dari bantuan pada diplomat Indonesia. Perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh Palar, Sumitro, Sudarpo dan Sujatmoko berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Mereka melakukan keliling di luar negeri untuk melakukan diplomasi kepada sejumlah negara.

Selain itu, diplomasi tersebut juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa adanya agresi militer Belanda II ini merupakan bentuk dari tindakan melanggar perjanjian Renville. Mereka juga meyakinkan bahwa Republik Indonesia merupakan negara yang mencintai kedamaian. Hal ini dibuktikan dengan kepatuhan Republik Indonesia pada hasil perundingan renville.

Selain meyakinkan kepada dunia, para diplomat juga memberikan penghargaan kepada KTN yang telah banyak membantu pemerintah Indonesia saat bersitegang dengan Belanda. Meskipun pada kenyataannya hasil dari perjanjian banyak merugikan Indonesia. Contohnya pada perjanjian Linggarjati.

Para diplomat berhasil membuktikan bahwa pemerintah Republik Indonesia masih ada. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pemerintahan yang berlangsung melalui pemerintah darurat republik Indonesia. Selain itu juga, masih adanya Tentara Indonesia yang melakukan serangan balik pada serangan umum 1 Maret.

Keberhasilan kembali menguasai Yogyakarta selama 6 jam menjadi bukti tambahan yang diungkapkan para diplomat. Usaha yang dilakukan oleh para diplomat membuah hasil. Dunia internasional mengecam aksi yang dilakukan oleh Belanda. Amerika Serikat mendesak Belanda untuk melakukan penarikan pasukan dari wilayah Republik Indonesia.

Amerika Serikat mengancam jika Belanda tidak segera menarik pasukan maka bantuan akan dihentikan. Selain itu, dewan Keamanan PBB juga mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia yang ditahan oleh Belanda.

The post 9 Dampak Peristiwa Agresi Militer Belanda II Setelah Perjanjian Renville appeared first on HaloEdukasi.com.

VOC berhasil menjadi perusahaan raksasa dan terkaya sepanjang sejarah. Jika kekayaannya dikalkulasi pada masa sekarang maka setara dengan gabungan 20 perusahaan terbesar saat ini. Total aset yang dimiliki VOC mencapai US$7.9 atau 110 Kuadriliun Rupiah atau Rp110.600 triliun.

Meski memperoleh kekayaan yang melimpah namun perusahan ini akhirnya jatuh bangkrut. VOC resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Kemunduran VOC bukanlah tanpa sebab melainkan ada beberapa faktor seperti berikut ini. 

1. Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Tindakan korupsi adalah bentuk penyalahgunaan terhadap keuangan baik perusahaan maupun negara dengan tujuan kepentingan individu. Para petinggi VOC sudah sangat akrab dengan praktik korupsi. 

Mereka menggunakan uang perusahaan untuk berfoya-foya seperti membeli rumah mewah. Hal yang memicu para pejabat VOC melakukan tindak korupsi adalah karena upah yang tidak sepadan bahkan cenderung kecil.

Akhirnya mereka mencoba mencari uang tambahan dengan cara korupsi dan juga dengan pungutan liar. Praktik korupsi semakin lancar dengan tidak adanya pengawasan yang ketat. Hampir seluruh pegawai VOC melakukan korupsi dari yang tingkat rendah hingga ke tingkat tinggi. 

Selain korupsi, pegawai VOC juga kerap melakukan pemalsuan laporan keuangan, suap atas penerimaan pegawai baru, penyelundupan barang ekspor dan lainnya. 

2. Penggulingan Raja Willem V

Ketika Belanda takluk di tangan Perancis, pemimpin Napoleon Bonaparte mengakhiri masa kepemimpinan Raja Willem V dengan cara menghilangkannya, sejak saat itu harus tunduk kepada Perancis termasuk urusan politik dan dagang. 

Perancis memegang prinsip yang tidak sejalan dengan VOC yakni kebebasan. Karena perubahan politik ini ruang gerak VOC menjadi terbatas bahkan mengalami kerugian. VOC pun tidak dapat memberikan pemasukan lagi kepada Belanda dan justru meninggalkan utang sebesar 136,7 juta Gulden. Oleh sebab itu Raja Willem menganggap VOC tidak perlu diteruskan dan akhirnya membubarkannya. 

3. Terlalu Banyak Utang

Pada poin sebelumnya disebutkan bahwa VOC dibubarkan dalam keadaan memiliki utang yang membengkak. Utang tersebut berasal dari kegagalan VOC dalam mengelola modal.

Alih-alih meningkatkan saham baru agar mendapat modal tambahan, VOC mengandalkan modal yang diinvestasikan kembali dengan jumlah yang sedikit dan akhirnya perusahaan beralih ke utang.

Utang pertama VOC dilakukan pada tahun 1630-an yang menyebabkan rasio utang meningkat menjadi dua. Rasio tersebut semakin besar hingga pada tahun 1780-an menjadi 18. 

4. Gagal Dalam Bidang Militer

VOC memiliki aturan yakni hak otroi dalam pasal 34 dan 35 yang mengatakan bahwa tidak ada yang boleh melintasi laut antara Tanjung Harapan sampai ke Selat Magellan.

Namun Meski VOC merupakan perusahaan besar dan kaya namun perusahaan ini tidak memiliki militer yang kuat sehingga penjagaan tidak begitu ketat.

Oleh sebab itu aturan tersebut dapat dilanggar dengan mudah terutama oleh bangsa lain seperti Inggris, Portugal, dan Spanyol di mana kapal halal mereka berlayar di wilayah VOC tanpa halangan sedikit pun. 

5. Anggaran yang Terlalu Besar 

Meski memiliki pemasukan yang besar namun VOC juga memiliki kegiatan yang cukup banyak. Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan anggaran yang besar. Pada akhirnya pengeluaran pun juga sama besarnya.

Kegiatan VOC di Indonesia sendiri antara lain menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk perdagangannya, pelayaran hongi, politik pecah belah atau devide et impera agar hubungan antara kerajaan-kerajaan di Indonesia tidak akur, serta membangun  pangkalan-pangkalan dan perluasan wilayah VOC. 

Pengeluaran atau anggaran VOC tidak hanya untuk mendanai kegiatan-kegiatannya saja melainkan hal lain. Hal lain tersebut antara lain biaya para pegawai yang sangat banyak. 

6. Banyaknya Perlawanan Pribumi

Tak hanya biaya anggaran saja yang besar, adanya perlawanan dari masyarakat juga semakin menambah pengeluaran VOC. Masalah semakin besar ketika perlawanan dilakukan dalam skala besar hingga memicu peperangan dan dilakukan oleh banyak kelompok.

Peperangan tersebut terjadi tidak hanya di satu daerah saja melainkan di berbagai wilayah kekuasaan VOC. Bahkan peperangan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. 

7. Wilayah Indonesia yang Terlalu Luas

Jumlah pegawai VOC memang sangat banyak namun wilayah Indonesia terlalu luas. Saking luasnya meski banyak namun faktanya tidak mampu untuk menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Akibatnya beberapa wilayah tidak dijaga dan akhirnya hancur. 

8. Kekurangan Kapal Dagang

Selain mendapat serangan dari warga pribumi, VOC juga mendapat serangan dari negara Eropa lainnya. Serangan tersebut merusak kapal dagang milik VOC hingga akhirnya tidak dapat digunakan lagi. Sedikit kapal yang digunakan artinya hanya sedikit pula komoditas yang dapat diangkut. Maka keuntungan yang didapatkan juga menurun. 

9. Muncul Saingan Baru 

Keberadaan VOC semakin terdesak ketika muncul saingan-saingan dagang baru. Mereka adalah East Indian Company atau EIC milik Inggris dan Compagnie des Indes atau CDI milik Perancis. EIC bahkan menjadi perusahaan terkuat pada abad ke 17. 

Perusahaan dengan teh sebagai komoditas utama mereka memiliki wilayah dan tentaranya sendiri. Wilayah kekuasaan EIC hampir seluruh dari anak benua India. 

10. Kolonialisme Perancis

Negara-negara di Eropa saling bersaing dalam ekspedisi. Masing-masing negara ingin menguasai banyak negara. Terutama Perancis dan Inggris yang merupakan saingan berat. 

Perancis mencoba melakukan ekspedisi ke Asia Tenggara yang mana sebagian besar sudah diduduki Belanda. Oleh sebab itu keberadaan Perancis mengancam perusahaan-perusahaan Belanda termasuk VOC. 

11. Maraknya Perdagangan Gelap 

VOC membeli rempah-rempah dari pedagang Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Oleh sebab itu secara diam-diam rakyat menjual rempah-rempah kepada pihak lain yang lebih menguntungkan. Untuk mengatasi hal ini maka diberlakukan kebijakan pelayaran hongi dengan menggunakan perahu kora-kora. 

The post 11 Faktor yang Menyebabkan VOC Runtuh appeared first on HaloEdukasi.com.

Salah satunya ada Batavia yang saat ini berubah menjadi Jakarta.  Batavia diambil dari kata Batavier yang mana adalah nenek moyang dari bangsa Belanda. 

Berikut ini nama-nama dari Belanda  untuk wilayah Indonesia yang digunakan selama masa kolonial Belanda beserta maknanya.

1. Koetaradjasaat, Aceh

Koetaradjasaat adalah nama yang diberikan untuk wilayah yang saat ini adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Arti dari nama ini adalah “kota milik raja”. Penggunaan nama ini dimulai sejak kerajaan Samudera Pasai berpindah ke Kesultanan Aceh. 

2. Buitenzorg, Bogor

Bogor didirikan pada tanggal 3 Juni 1482 oleh Belanda dengan nama Buitenzorg. Arti dari “Buitenzorg” sendiri adalah “tanpa kekhawatiran” maksudnya adalah menggambarkan bahwa Bogor adalah kota yang damai. 

Nama Buitenzorg dinilai yang paling mendekati dengan sejarah awal Bogor dibandingkan dengan nama lainnya. Hal itu dibuktikan dengan adanya gedung tempat peristirahatan bagi kaum elit Belanda yakni Istana Bogor. 

3. Oosthaven, Bandar Lampung

Oosthaven adalah nama yang diberikan Belanda untuk wilayah Bandar Lampung. Kota ini dahulu memiliki fasilitas pelabuhan yang penting. Itu lah kenapa Lampung disebut sebagai Oosthaven yang memiliki arti “Pelabuhan Timur”. 

4. Arnhemia, Pancur Batu

Pancur Batu adalah sebuah kecamatan yang berlokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Wilayah yang menjadi jalan utama ke Berastagi, Karo ini dahulu kala terdapat sebuah perkebunan yang terkenal. Kebun yang menanam tembakau ini disebut sebagai Arnhemia yang kemudian juga menjadi nama bagi wilayah ini. Pemiliknya adalah seorang Deli Maatschappij, N.V. 

5. Daalen Gebergte, Tanah Gayo

Tanah Gayo atau Dataran Tinggi Gayo merupakan sebuah wilayah yang ada di barisan pegunungan Sumatera dan masuk ke dalam Provinsi Aceh. Pada masa kolonial Belanda wilayah ini dikenal sebagai Daalen Gebergte.

Nama tersebut diambil dari salah satu gubernurnya yang memerintah pada periode 1903–1905. Namun karena telah dinilai tidak becus bahkan terlibat dalam genosida Tanah Gayo maka Daalen diturunkan dari jabatannya. 

6. Fort de Kock, Bukittinggi

Bukittinggi pernah dijadikan sebagai ibukota Indonesia pada 19 Desember 1948. Kota di perbukitan Sumatera Barat ini terdapat sebuah benteng terkenal yakni benteng Fort de Kock.

Benteng tersebut didirikan oleh Kapten Hendrik Merkus de Kock dan digunakan selama 1825–1838. Nama benteng tersebut kemudian digunakan untuk menyebut kota terbesar kedua di Sumatera Barat ini. 

7. Fort van der Capellen, Batusangkar 

Satu lagi kota di Sumatera Barat yang dahulu memiliki nama yang unik dan diambil dari Bahasa Belanda. Kota tersebut adalah Fort Van der Capellen yang saat ini adalah wilayah Batusangkar. 

Serupa dengan Bukittinggi, penamaan tersebut juga berasal dari sebuah benteng kecil yang ada di sekitarnya. 

Benteng tersebut dibangun oleh Gubernur Jenderal Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen. Dibangun pada tahun 1821 akibat adanya bentrok antar kaum beragama.

8. Bencoolen, Bengkulu

Nama Bengkulu tidak lepas dari sejarah berdirinya Indonesia karena pernah menjadi tempat pengasingan Presiden pertama RI karena dinilai membahayakan bagi Belanda. Dahulu kala kota Bengkulu dikenal dengan nama Bencoolen. 

Penamaan tersebut berawal dari nama pos yang didirikan oleh East India Company (EIC) pada tahun 1685. Kata Bencoolen diambil dari kata Coolen yakni dari Cut Land yang artinya tanah patah. Hal itu sesuai dengan kondisi Bengkulu yang memang berada di daerah patahan lempengan bumi paling aktif di dunia. 

 9. Emmahaven, Teluk Bayur

Wilayah lainnya di Sumatera Barat yang mendapatkan nama dari Bahasa Belanda adalah Teluk Bayur. Kota pelabuhan ini dahulu dikenal sebagai Emmahaven yang juga merupakan nama dari pelabuhan ekspor-impor di Sumatera Barat tahun 1888–1893.

Nama Emmahaven diambil dari nama ratu Belanda yakni Ratu Emma yang merupakan ibu dari penguasa Britania Raya pada masa PD I dan PD II yakni ratu Wilhelmina. 

10. Sint-Nicolaas Punt, Merak 

Pelabuhan Merak yang ada di Banten tepatnya di kota Cilegon, Jawa Barat. Pelabuhan ini menjadi yang paling sibuk karena menghubungkan antara pulau Jawa dengan pulau Sumatera.

Pada masa Belanda dulu, pelabuhan ini diberi nama Sint-Nicolaas Punt, nama Saint Nicholas mengacu pada tokoh Santa Claus dari Myra. Disebut demikian sang pendiri yakni Daendels berharap agar para pedagang mendapat perlindungan dan penjagaan dari Santa.

11. Fort Willem I, Ambarawa

Ambarawa merupakan sebuah daerah di Jawa Tengah yang masuk ke dalam wilayah kabupaten Semarang. Kota ini terkenal dengan peninggalan bersejarahnya yakni berupa Benteng Pendem yang memiliki nama asli Fort Willem I. Dibangun pada tahun 1861–1879 oleh Kolonel Hoorn untuk menyimpan logistik dan barak militer selama Perang Diponegoro.

Nama Fort Willem I kemudian digunakan juga untuk menyebut daerah sekitar benteng. Benteng ini kemudian beralih fungsi menjadi tahanan semenjang Jepang datang dan memukul mundur Belanda. 

12. Verlaten Eiland, Pulau Sangiang

Di Selat Sunda terdapat sebuah pulau kecil bernama Pulau Sangiang. Namun pada masa penjajahan Belanda namanya adalah Verlaten Eiland yang artinya “pulau terpencil”. 

13. Jawa’s Eerste Punt, Ujung Kulon 

Ujung Kulon saat ini menjadi rumah bagi salah satu hewan langka di dunia yakni badak. Daerah ini adalah titik pertama dari pulau Jawa. Sebab itu bangsa Belanda memberinya nama Jawa’s Eerste Punt yang artinya ujung barat dari Jawa. 

14. Lang Eiland, Pulang Panjang, Banten 

Daerah lainnya di Banten yang pernah memiliki nama unik berbahasa Belanda adalah Pulang Panjang. Lokasi pulau seluas 8,2 km persegi ini berada di Teluk Banten. Arti dari Lang Eiland sendiri adalah “pulau yang panjang”. 

15. Carstensz-Pyramid, Puncak Jaya

Puncak Jaya adalah wilayah pegunungan di Papua yang merupakan titik tertinggi di Indonesia. Nama Carstensz digunakan juga untuk menyebut gunung setinggi 4,884 m tersebut.

Pada masa Hindia Belanda daerah ini disebut sebagai Carstensz-Pyramid yang diambil dari nama penemunya yakni orang Eropa bernama CaCarstenszoon.

16. Wilhelmina-top, Puncak Trikora

Wilayah lainnya di Papua juga pernah menyandang nama yang berasal dari bahasa Belanda yakni Wilhelmina-top atau terkadang dikenal sebagai Wilhemina Peak. Nama tersebut diberikan langsung oleh pada tahun 1905 oleh Ratu Wilhelmina.

Wilhemina-top kemudian dinasionalisasikan menjadi Puncak Trikora pada tahun 1961 setelah pidato yang berhasil membebaskan Papua Barat. 

17. Purmerend Eiland, Pulau Bidadari 

Pulau Bidadari adalah sebuah pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Dahulu kala nama pulau ini adalah Purmerend Eiland.

Pulau dengan sejuta keindahan ini beberapa kali jatuh ke tangan Inggris dan Belanda bahkan sempat hancur. Namun sejak tahun 1970 an, pulau ini direkonstruksi menjadi sebuah kawasan wisata. 

18. Onrust Eiland, Pulau Kapal

Lokasi dari pulau ini tidak jauh dari Pulau Bidadari yakni masih di Kepulauan Seribu Jakarta. Pada masa Hindia Belanda dan VOC dibentuk, didirikan pos pelayanan perdagangan untuk kapal-kapal mereka. Pos yang mulai dibangun pada 1613–1615 tersebut ada di pulau ini sehinga kapal-kapal bisa beristirahat di sini. 

The post 18 Nama Daerah Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda appeared first on HaloEdukasi.com.

Adapun beberapa alasan mengapa Belanda melakukan penjajahan ke negara-negara di Asia maupun di Afrika diantaranya yaitu:

• Akibat dari adanya peperangan di eropa pada saat itu membuat kondisi ekonominya rusak dan pada abad ke-15 teknologi pelayaran mengalami perkembangan sehingga Belanda mencari sumber ekonomi baru ke Benua Asia.
• Mencari rempah-rempah karena pada saat itu rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat menguntungkan dan kemudian menguasai perdagangan.

Berikut adalah 5 negara yang pernah di jajah oleh Belanda:

1. Indonesia

Bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis De Houtman tiba di Indonesia atau nusantara pada tahun 1596 di Pelabuhan Banten, namun bangsa Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena sikap bangsa Belanda yang kasar.

Pada tahun 1598 bangsa Belanda datang lagi ke Indonesia yang dipimpin oleh Jacob Van Neck dan Wybrecht Van Waerwyck dan tiba di kepulauan Maluku pada tahun 1599. Karena keberhasilan pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia membuat bangsa Belanda lebih banyak mengirimkan kapal-kapalnya ke Indonesia untuk melakukan perdagangan.

Pada tahun 1602 para pedagang belanda mendirikan VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) atau persekutuan perdagangan Hindia Timur. Bertujuan untuk menghindari persaingan antar perusahaan Belanda dan mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lainnya khususnya bangsa Portugis dan bangsa Spanyol.

Pada awalnya kedatangan Belanda ke Indonesia hanya untuk berdagang, namun karena tingginya persaingan perdagangan antar negara membuat Belanda perlahan-lahan menguasai sumber rempah-rempah.

Pada tahun 1799 VOC dibubarkan karena melakukan monopoli perdagangan, dan kemudian diambil alih oleh pemerintahan Belanda, sehingga secara resmi Indonesia berstatus sebagai wilayah yang dikuasai oleh pemerintah kerajaan Belanda pada tahun 1800.

Pada tahun 1830 pemerintah Belanda mengalami kesulitan finansial akibat dari adanya perang Jawa dan perang Belgia sehingga pemerintah Belanda menerapkan sistem tanam paksa dimana rakyat diwajibkan membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian mereka.

Dengan diterapkannya sistem tanam paksa pemerintah Belanda mengharapkan keuntungan yang besar. Selain itu pemerintah Belanda menerapkan sistem-sistem lainnya seperti sistem kolonial liberal, sistem politik etis dan devide at impera atau politik adu domba.

Sistem-sistem tersebut kebanyakan memberikan dampak negatif yang besar bagi masyarakat Indonesia karena banyak merugikan masyarakat dalam kehidupannya.

2. India

Belanda menjajah negara India dari tahun 1605 hingga tahun 1825. Belanda mendirikan perusahaan dagang pertamanya di masulipatnam pada tahun 1605. Perusahaan yang didirikan oleh Belanda merupakan perusahaan modern awal dari rantai pasokan global yang terintegrasi secara vertikal dan proto-konglomerasi.

Perusahaan yang didirikan Belanda melakukan diversifikasi ke berbagai kegiatan komersial dan industri seperti perdagangan internasional. Pada pertengahan abad ke-18 Belanda mulai kehilangan pengaruhnya di India karena adanya persaingan dengan Inggris.

Pertempuran Colachel pada tahun 1741 secara permanen mengakhiri kehadiran bangsa Belanda di India Selatan, ketika tentara Travancore mengalahkan pasukan kompi Hindia Timur Belanda.

Sejak saat itu Belanda mulai kehilangan kepemilikannya kepada Inggris, perjanjian antara Inggris-Belanda tahun 1814 semakin mempercepat penurunan kolonialisme Belanda di India. Pada tahun 1824 perjanjian Anglo-Belanda meratifikasi kepemilikan Asia Holdings dari Belanda dan Inggris.

Perjanjian tersebut merupakan hasil dari serangkaian konflik antara Inggris dan Perusahaan Hindia Timur Belanda. Persyaratan perjanjian menetapkan bahwa semua properti dan pendirian akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 1825.

Pada pertengahan tahun 1825 perusahaan Hindia Timur Belanda telah kehilangan sebagian besar pos perdagangan mereka di India.

3. Malaysia

Belanda menjajah Malaysia dalam dua periode, periode pertama yaitu dari tahun 1641-1795 dan periode ke dua dari tahun 1818-1825. Alasan Belanda menjajah Malaysia yaitu untuk menguasai jalur perdagangan yang dinilai strategis.

Perjalanan laut pertama Belanda ke Kepulauan Melayu untuk menemukan sumber rempah-rempah adalah hasil dari kebutuhan dan keadaan kebetulan. Kontak Belanda pertama di Malaysia dimulai pada 1602, ketika armada Belanda mengunjungi Sultan Johor. Setelah itu, kedua negara melanjutkan hubungan abadi yang didasarkan pada perdagangan, diplomasi, dan persahabatan.

Pada tahun 1641, pasukan gabungan VOC dan Johor merebut Malaka dari Portugis dan Belanda menduduki kota itu selama 160 tahun berikutnya. Perdagangan regional berkembang dan ikatan persahabatan dengan negara-negara Melayu di sekitarnya dipertahankan.

Pada tahun 1650-an sebuah bangunan megah yang megah yaitu Stadthuys dibangun oleh Belanda sebagai pusat administrasi dan rumah Gubernur Malaka. Pada tahun 1660-an, perdagangan di Malaka Belanda menurun dan hubungan dengan negara-negara Melayu juga memburuk.

Pada tahun 1670-an Belanda mendirikan pabrik di Bengkalis tepatnya di muara sungai Siak dan kemudian mereka menguasai perdagangan timah.

Perdagangan di Siak sangat penting bagi Malaka dan bagi komunitas Malaka Freeburghers, sebuah komunitas keturunan Belanda dan Portugis yang menikah dengan penduduk lokal. Hasil yang dikumpulkan dari perdagangan Siak mereka merupakan bagian penting dari pendapatan Malaka.

4. Taiwan

Setelah minat Spanyol menurun di Taiwan dan kekalahan mereka, Belanda memengang kendali atas Taiwan. VOC memperkenalkan berbagai insentif termasuk tanah gratis, pembebasan pajak dan hak milik untuk menarik orang Cina dari provinsi Fujian terdekat di Cina untuk berimigrasi ke Taiwan.

Perkebunan gula dan beras segera menjadi bisnis yang menggiurkan tidak hanya bagi para pendatang tetapi juga VOC. Dalam prosesnya, VOC juga mengembangkan hubungan dengan penduduk asli dan menguasai penduduk asli.

Masa penjajahan bersama antara Belanda dan Cina ini berhasil selama kepentingan kedua belah pihak terpenuhi. Namun, menjelang akhir abad itu, kenaikan pajak VOC kehilangan dukungan dari para imigran Cina.

Yang pada akhirnya menyebabkan pemberontakan dari banyak pemukim Cina dan kekalahan Belanda oleh Zheng Chenggong, loyalis Ming dari kekuatan militer yang besar.

5. Afrika Selatan

Sejak abad ke-17, Belanda mulai menjajah banyak bagian Afrika, termasuk Pantai Gading, Ghana, Afrika Selatan, Angola, Namibia, dan Senegal. Belanda mulai menjajah benua Afrika dari Afrika Barat.

Belanda menggunakan sumber daya alam dan manusia Ghana dan Senegal pada abad ke-16, Pantai Gading dan Afrika Selatan pada abad ke-17, dan Namibia pada abad ke-19.

Belanda mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia di negara-negara Afrika. Orang-orang dibantai dan banyak yang diculik untuk dijadikan budak di Amerika dan Eropa.

Belanda pertama kali pergi ke Ghana, salah satu koloni paling awal di abad ke-16 dan mengeksploitasi tambang bawah tanah, terutama emas di sana. Ribuan orang Afrika diculik dan dijual sebagai budak ke Amerika dan Eropa dari Ghana oleh Belanda; mereka dibawa melalui Kastil Elmina yang dibangun di Ghana pada tahun 1642.

Belanda merupakan negara kolonial pertama yang datang ke Afrika Selatan. Belanda meningkatkan aktivitasnya di wilayah kolonial dan meletakkan dasar kota pelabuhan di Cape Town di pantai barat daya Afrika Selatan dengan mendirikan The Dutch East India Company pada tahun 1652. Jumlah orang Belanda di Afrika Selatan hanya 90 pada tahun 1652, yang mencapai 16.000 pada tahun 1795. Pada tahun yang sama, jumlah orang Afrika Selatan, diperbudak di negara itu oleh Belanda, naik menjadi 16.839. Belanda, yang menggunakan Afrika Selatan sebagai pusat perdagangan budak mereka, membawa ribuan budak, terutama di Cape Town, ke benua Amerika dan Eropa dengan kapal.

The post 5 Negara Jajahan Belanda dan Alasan Melakukan Penjajahan appeared first on HaloEdukasi.com.

1. Benteng Vastenburg

Benteng ini berada di daerah Gladak, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon Solo. Bangunan berbentuk bujur sangkar merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Benteng Vastenburg dibangun pada tahun 1745 oleh Gubernur jenderal Baron Van Imhoff.

Bangunan setinggi 6 meter ini masih nampak kokoh hingga sekarang. Pada masa pra kemerdekaan RI, benteng ini dialih fungsikan sebagai markas TNI. Sedangkan pada tahun 1970-1980an benteng ini digunakan sebagai tempat pelatihan Prajurit TNI yang bertugas di wilayah karesidenan Surakarta dan sekitarnya. Benteng ini kemudian dijadikan sebagai cagar situs budaya sejak tahun 2010 dan dilakukan pemugaran. Benteng ini kerap dikunjungi oleh wisatawan bahkan dijadikan tempat diadakannya acara oleh pemerintah dan juga swasta.

2. Benteng van der Wijck

Benteng Van der Wijck berlokasi di Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Benteng ini dibangun pada tahun 1833 dan berfungsi sebagai tempat logistik pasukan Belanda. Belanda membangun benteng ini untuk mempersiapkan perangnya dengan pangeran Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825-1830.  

Benteng ini diberi nama Van der Wijck karena pada saat itu pasukan Belanda berada di bawah komandan yang cemerlang dalam membungkam perlawanan Acheh. Komandan tersebut adalah Van der Wijck. Namun Van der Wijck bukanlah nama awal yang disematkan pada benteng ini. Sebelumnya benteng Van der Wijck bernama Fort Cochius yang merupakan nama dari gubernur jenderal kala itu.

Benteng Van der Wijck dialih fungsikan sebagai tempat sekolah bagi calon militer keturunan Eropa pada tahun 1856. Sekolah tersebut bernama Pupillen School. Saat ini benteng Van der Wijck berfungsi sebagai area bermain sedangkan bagian atap benteng dimanfaatkan sebagai jalur kereta mini.

3. Benteng Belgica

Benteng Belgica berdiri di atas bukit Tabaleku Naira Tenggara, Maluku. Benteng ini pada awalnya dibangun oleh bangsa Portugis pada abad ke 16. Namun pembangunan ini sempat berhenti kemudia di bangun kembali oleh Belanda pada tanggal 4 September 1611. Pembangunan kedua benteng ini dibangun atas perintah gubernur jenderal VOC pertama yaitu Pieter Both. Pembangunan benteng Belgica bertujuan untuk menghalau rakyat Maluku yang kala itu menentang monopoli perdagangan VOC.

Bangunan ini memiliki bentuk yang unik yaitu persegi lima dan berada di ketinggian 30 meter. Benteng ini jika dilihat dari udara maka akan terlihat dengan bangunan pentagon di Amerika Serikat. Oleh sebab itu benteng ini disebut sebagai “The Indonesian Pentagon”. Sayangnya bangunan ini sudah terbengkalai sejak tahun 1995. Meski demikian bangunan ini masih terlihat kokoh dan eksotis.

4. Benteng de Kock

Benteng de Kock adalah salah satu peninggalan Belanda yang berada di bukit jirek, Bukittinggi, Sumatera Barat tepatnya di jalan Banteng, Kecamatan Guguk. Benteng ini dibangun pada tahun 1825 atas perintah pemerintahan Belanda yang pada saat itu berada di bawah pimpinan Gubernur jenderal Markus de Kock. Hal yang melatar belakangi dibangunnya benteng adalah perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol.

Benteng ini dipersiapkan Belanda dalam perang Padri yang terjadi pada tahun 1821-1837. Secara fisik benteng ini hanya menyisakan satu bagian bangunannya dan persenjataannya seperti meriam. Pada tahun 2012 pemerintah memperbaiki bangunan ini agar tetap ada hingga saat ini benteng Van der Kock dijadikan sebagai tempat wisata bersejarah.

5. Benteng van den Bosch

Benteng Van den Bosch lebih dikenal sebagai dengan benteng pendem. Benteng ini berada di jalur pertemuan bengawan Solo dan Bengawan Madiun atau tepatnya berlokasi di jl.Suropati No.III, Pelem II, Kabupaten Ngawi. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1829 atas perintah gubernur jenderal Defensielijn Van den Bosch. Pemerintah Belanda mendirikan benteng ini untuk mematahkan transportasi logistik pasukan Diponegoro.

Benteng ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat selama puluhan tahun karena benteng ini tidak boleh dijamah oleh publik. Sejak tahun 1962 benteng ini digunakan sebagai markas militer Yon Armed 12 yang sebelumnya berada di Malang. Selain itu benteng ini juga dimanfaatkan sebagai gudang persenjataan. Namun pada tahun 2011 gudang persenjataan tersebut dipindahkan ke jalan Siliwangi, Kota Ngawi. Sejak saat itu pula benteng ini mulai dibuka untuk umum.

6. Benteng Martello

Benteng Martello berada di Pulau Kelor, Kepulauan Seribu, Jakarta. Benteng yang dibangun pada tahun 1850 adalah garda terdepan dari pertahanan Belanda di wilayah Batavia. Benteng berbentuk bundar dengan diameter 23 meter ini terbuat dari batu-bata. Oleh sebab itu benteng ini tidak dapat digunakan untuk jangka waktu panjang. Benteng ini beroperasi hanya sampai tahun 1878.

Setelah itu benteng ini digunakan sebagai gudang penyimpanan mesiu. Kondisi bangunan benteng semakin rusak parah akibat gempa dan tsunami yang disebabkan oleh meletusnya gunung krakatau pada tahun 1883. Benteng ini mulai berhenti digunakan sejak 1903 selain sebagai objek penelitian sejarah. Selain di Pulau Kelor benteng ini juga terdapat di Pulau bidadari dan Pulau Onrust.

7. Benteng Oranje

Benteng ini merupakan ikon budaya Gorontalo. Benteng ini diperkirakan sudah ada sejak lima abad lalu sekaligus menjadi penanda awal mula kedatangan Portugis. Bangunan ini dibangun untuk pertahanan dan juga mengontrol jalur pelayaran. Ketika Portugis kalah dari Belanda, benteng ini pun diambil alih dan perbaiki pada abad ke 18. Belandan menambahkan banguna kecil di atas bukit.

Bangunan ini kemudian difungsikan sebagai pusat penembakan dan juga pusat pengawasan. Hingga saat ini sisa bangunan tersebut masih berdiri dengan kokoh setelah mengalami empat kali perbaikan. Benteng ini sekarang menjadi tempat wisata bersejarah dan juga tujuan study tour para siswa.

The post 7 Benteng Peninggalan Belanda Beserta Gambarnya appeared first on HaloEdukasi.com.

Awal mula nama organisasi ini yaitu Sarekat Dagang Islam, lalu diubah namanya menjadi Sarekat Islam. Setelah diubah namanya organisasi ini diizinkan menjalankan aktivitas dari organisasi ini oleh pemerintah Belanda.

Sejarah Organisasi Sarekat Islam

Organisasi Sarekat Islam ini merupakan suatu organisasi yang didirikan pada tanggal 16 Oktober tahun 1905 oleh H. Samanhudi. Pada awalnya organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam.

Selanjutnya Sarekat Dagang Islam diganti namanya menjadi Sarekat Islam. Organisasi ini merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang masuknya pedagang asing ke Indonesia.

Tujuan dari pendirian organisasi Sarekat dagang islam ini yaitu untuk memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji islam.

Awalnya organisasi ini hanya sebatas para pedagang saja, tidak banyak memiliki anggota. Agar anggotanya bertambah banyak, maka tanggal 18 September 1912, Sarekat Dagang Islam diubah namanya menjadi Sarekat Islam.

Latar belakang organisasi Sarekat Islam, diantaranya:

• Perlawanan terhadap para pedagang Tionghoa.
• Isyarat kepada umat islam bahwa sudah saatnya menunjukkan kekuatannya.
• Membuat front guna melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumi putera.

Organisasi ini dibentuk dengan tujuan awal yaitu menghimpun pedagang pribumi muslim agar nantinya dapat bersaing dengan pedagang-pedagang Tionghoa. Pada saat itu pedagang pedagang dari Tionghoa usahanya telah lebih maju dibanding Indonesia.

Selain itu mereka memiliki hak dan status yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah namanya menjadi Sarekat Islam ini merupakan organisasi ekonomi yang berdasar pada agama Islam.

Namun, seiring dengan perkembangan dari organisasi ini tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi saja melainkan juga bergerak dalam bidang politik. Organisasi Sarekat Dagang islam merupakan simbol perlawanan atas kesewenang-wenangan dari pemerintah Belanda.

Perkembangan Organisasi Sarekat Islam

Perkembangan organisasi Sarekat islam ini terbagi dalam empat bagian, yaitu:

• Periode pertama, yang dilakukan pada tahun 1911 hingga 1916 memberikan corak serta bentuk dari organisasi Sarekat Islam ini.
• Periode kedua, dilakukan pada tahun 1912 hingga 1921. Periode ini dapat dikatakan sebagai periode puncak dari organisasi Sarekat Islam.
• Periode ketiga, dari tahun 1921 hingga 1927 yang merupakan periode konsolidasi. Pada periode ketiga ini, organisasi Sarekat Islam bersaing keras dengan golongan komunis dan mendapatkan tekanan dari pemerintah Belanda.
• Periode keempat, tahun 1927 hingga 1942 usaha dari organisasi ini untuk tetap dalam mempertahankan eksistensinya pada forum politik Indonesia.

Pemerintah Belanda pada bidang sosial membuat kelas sosial di masyarakat penduduk Indonesia yang terbagi menjadi beberapa golongan yaitu pribumi, asia dan eropa. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang terbentuknya organisasi Sarekat Islam.

Masyarakat Indonesia tidak terima bahwa martabat penduduk pribumi berada di bawah bangsa asing. Selain itu perlakuan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda yaitu menggunakan politik zending.

Politik zending yaitu merupakan sebuah usaha dari pemerintah Belanda guna mengkristenkan bangsa yang dijajah termasuk bangsa Indonesia. Hal tersebut berguna untuk melanggengkan kekuasaannya di Indonesia.

Karena perlakuan dari pemerintah Belanda tersebut maka pada akhir tahun 1905 dibentuklah Sarekat Dagang Islam untuk mempersatukan pedagang batik serta menjunjung tinggi derajat dari bumi putera.

Sarekat Islam mengalami masa kejayaannya yaitu pada saat dipimpin oleh H.O.S Tjokroaminoto. Organisasi ini menjadi sebuah organisasi islam yang besar dan membuat pemerintah Belanda dilanda rasa khawatir.

Sarekat Islam di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto mampu menjadi organisasi pergerakan yang pertama dalam sebuah rapat terbuka yang dilaksanakan tanggal 26 Januari 1913 yang berlokasi di Surabaya.

Dibawah pimpinan Tjokroaminoto sarekat islam mengubah konsep dalam pergerakannya dari bidang ekonomi menjadi organisasi pergerakan nasional yang juga bergerak dalam bidang sosial politik.

Seiring dengan perkembangan waktu, semakin banyak masyarakat yang masuk ke dalam organisasi Sarekat Islam ini sehingga organisasi ini mengajukan badan hukum.

Melalui keahlian negosiasi Tjokroaminoto, maka Sarekat Islam berhasil mendapatkan status hukumnya dan menjadi Sarekat Islam lokal.

Beberapa tokoh penting organisasi Sarekat Islam, diantaranya:

• K. H. Samanhudi
• H. O. S. Cokro Aminoto
• Semaun
• Abdul Muis

Tujuan Organisasi Sarekat Islam

Organisasi Sarekat Islam ini tidak membatasi keanggotaannya, siapa saja boleh menjadi atau boleh masuk ke dalam organisasi ini.

Karena tujuan dari organisasi Sarekat Islam yaitu untuk membangun persaudaraan dan tolong menolong diantara sesama muslim. Berikut beberapa tujuan dari Sarekat Islam:

• Membantu mengembangkan jiwa dagang.
• Memperbaiki berbagai pendapat yang berpendapat keliru mengenai agama islam.
• Hidup menurut oleh perintah agama islam.
• Membantu masyarakat yang sedang kesulitan dalam bidang usaha.
• Memajukan pengajaran dan usaha untuk memperbaiki derajat rakyat yang sudah direndahkan oleh penjajah.

Perpecahan Organisasi Sarekat Islam

Pada awalnya organisasi ini dilarang menjalankan organisasinya oleh pemerintah Belanda pada bulan Agustus tahun 1912. Setelah diadakan perubahan nama menjadi Serikat Islam, lalu diperbolehkan untuk menjalankan organisasinya kembali.

Pada kongres Sarekat Islam yang pertama menghasilkan suatu keputusan, yaitu Sarekat Islam bukan lagi organisasi daerah Surakarta, namun organisasi terbuka yang cakupan wilayahnya meliputi Hindia Belanda.

Ada tiga sentral kota dari Sarekat Islam, diantaranya Surabaya, Yogyakarta dan Bandung. Tujuan ketiga sentral kota ini sama yaitu untuk membangkitkan kesadaran politik nasional kaum muslim seluruh Indonesia.

Pada tahun 1914, beberapa anggota dari organisasi Sarekat Islam mendapat pengaruh ideologi dari Henk Sneevliet yang merupakan tokoh Indische Sociaal Democratische Vereniging.

Anggota Sarekat Islam lainnya berusaha mengubah organisasi islam ke arah yang lebih radikal dengan semangat komunisme di dalamnya. Namun upaya beberapa anggota tersebut mendapat perlawanan dari golongan islam yang konservatif.

Pada akhirnya organisasi Sarekat Islam terpecah menjadi dua bagian yaitu Sarekat Islam Merah yang berada di bawah pimpinan Semaun dan Sarekat Islam Putih yang berada di bawah pimpinan Tjokroaminoto.

Kemunduran organisasi Serikat Islam ini dimulai saat struktur organisasi dianggap sudah sempurna, kemudian ada pemecatan pada Dr. Soekiman. Kelemahan lainnya juga terlihat tahun 1939 saat S. M. Kartosuwiryo mengundurkan diri dari pengurusan organisasi Sarekat Islam.

The post Organisasi Sarekat Islam: Pengertian – Latar Belakang dan Tokohnya appeared first on HaloEdukasi.com.

Dalam eksistensinya Belanda pernah mendirikan sebuah organisasi Vereenigde Oostindische Compagnie. Yang dalam perkembangan disebut dengan VOC.

Vereenigde Oostindische Compagnie merupakan organisasi kongsi dagang yang dibentuk untuk mempersatukan para pedagang Hindia Timur.

Sejarah Berdirinya VOC

Berbagai kekayaan sumber daya alam di Indonesia, menarik perhatian berbagai negara asing. Hal tersebut tak luput dengan rempah rempah yang ada di Indonesia. Salah satu negara yang tergiur dengan rempah rempah Indonesia ialah Belanda.

Untuk dapat menguasai rempah rempah Indonesia, Belanda membentuk sebuah kongsi dagang. Kongsi dagang tersebut dibentuk pada 20 Maret 1602, yang diberi nama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Kongsi dagang tersebut merupakan gabungan dari beberapa pedagang Belanda yang melakukan urusan dagang di Hindia Timur.

VOC juga disebut dengan Perserikatan Perdagangan Hindia Timur/Kongsi Dagang India Timur. Berdirinya VOC diresmikan secara sah di Amsterdam, Belanda. VOC didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok/kongsi pedagang Belanda.

Hal tersebut untuk memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia, dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang asing lain. Dalam menjalankan fungsinya, para parlemen memberikan hak istimewa bagi anggotanya. Hak itu disebut dengan hak oktroi atau hak octrooi.

Berikut beberapa hak yang diberikan Belanda kepada VOC.

• Hak untuk memonopoli perdagangan
• Hak untuk memiliki tentara
• Hak untuk melakukan ekspansi ke Asia, Afrika, dan Australia
• Hak untuk melakukan peperangan
• Hak untuk membuat sebuah perjanjian dengan raja raja yang dikuasainya
• Hak untuk mencetak uang sendiri
• Hak untuk mengangkat pegawai negeri sendiri
• Hak untuk dapat memerintah di negeri jajahannya

Dalam perkembangannya, Pieter Both merupakan gubernur Jenderal pertama VOC. Yang pada awal berdirinya VOC masih bermarkas di Nusantara tepatnya didirikan di Maluku. Pemilihan Maluku sebagai markas bukannya tanpa sebab.

Hal itu dikarenakan Maluku merupakan daerah penghasil rempah-rempah yang cukup banyak. Pada tahun 1610, Pieter Both berhasil meyakinkan penguasa Banten agar VOC diperbolehkan untuk mendirikan sebuah pos perdagangan di situ.

Sedangkan pada tahun 1611, VOC melirik potensi yang dimiliki oleh Jayakarta. Pada saat itu, Jayakarta memiliki sebuah pelabuhan yang ramai. Hal tersebut pun dimanfaatkan VOC untuk memindahkan pos perdagannya yang semula berada di Banten ke Jayakarta.

Pendiri VOC

Berdirinya VOC tidak lepas akan peran para gubernur beserta dengan pendirinya. Kongsi dagang VOC didirikan atas usul yang diajukan oleh Johan van Oldebanevelt.

Beliau memberikan usul agar dibentuk sebuah forum kongsi dagang yang bertujuan untuk menggabungkan para pedagang Belanda ke dalam suatu serikat dagang. Saran tersebut diterima dengan senang hati oleh Pangeran Maurits dan Oldebanevelt.

Pangeran Maurits dan Oldebanevelt akhirnya membentuk VOC pada tanggal 16 Maret 1602. Pemerintah Belanda sangat mendukung keputusan tersebut.

Dalam proses pelaksanaannya, VOC didukung dengan  17 orang pegawai yang bekerja di bagian kantornya. Pada bagian kantor dipimpin oleh Francois Wittert.

Keserakahan dan Kekejaman VOC

Kekejaman VOC mulai nampak di Nusantara pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jaan Pieterszoon Coen (J. P. Coen) yang dimulai pada tahun 1679.

J. P. Coen dilantik sebagai Gubernur Jenderal untuk menggantikan posisi Laurens Reael. Dalam menjalankan pemerintahannya, J. P. Coen dikenal sebagai sosok yang ambisius, berani, dan sangat kejam.

Kebijakan pertama yang diterapkan oleh J. P. Coen ialah rencana untuk menaklukan serta mengambil alih kekuatan Jayakarta dari tangan kerajaan Banten dan Inggris.

Hal itu dikarenakan Jayakarta menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung perdagangan VOC. Pada tanggal 30 Mei 1619, Jayakarta berhasil dikuasai oleh VOC di bawah pimpinan J. P. Coen.

Setelah perebutan itu, VOC mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Batavia dijadikan sebagai pusat pemerintahan kongsi dagang VOC yang sebelumnya berada di Maluku.

Langkah langkah yang dilakukan VOC dalam upaya mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

• Merebut pasaran produksi dalam kegiatan pertanian dengan cara memonopoli hasil pertanian. Seperti yang kita tahu Indonesia dikenal sektor pertaniannya waktu itu.
• Tidak berperan aktif sama sekali dalam pelaksanaan pertanian, kegiatan pertanian dibiarkan begitu saja. Mereka memanfaatkan para petani pribumi untuk mengerjakan hasil pertanian. VOC hanya memanfaatkan hasilnya saja dengan paksaan.
• VOC melakukan pendudukan wilayah kekuasaan di beberapa titik wilayah yang strategis. Strategis untuk menghasilkan berbagai keuntungan bagi VOC.
• VOC mulai ikut campur dengan berbagai urusan pemerintahan di kerajaan kerajaan nusantara. Hal tersebut masih ada kaitannya untuk memonopoli harga hasil pertanian pribumi.
• Lembaga lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan tetap dipertahankan untuk dijadikan sebagai alat atau tangan panjang VOC.

Semua kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Belanda tidak jauh jauh dari tujuan monopoli. Kebijakan monopoli yang dilakukan oleh VOC berupa penetapan jumlah, jenis, serta harga barang yang ditentukan oleh VOC.

VOC yang semula hanya bertujuan untuk mengatur perdagangan antar pedagang Belanda di indonesia sebagai sebuah kongsi dagang. Dalam perkembangannya menjadi suatu lembaga politik yang haus kekuasaan.

Selain itu, hak dan kekuasaan yang diberikan oleh Belanda digunakan VOC untuk memperkuat kedudukannya di masyarakat. VOC juga menciptakan sebuah strata sosial baru dalam kehidupan bermasyarakat.

Dampak Berdirinya VOC

Kekuasaan Belanda di Indonesia khususnya VOC berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak tersebut merambah pada semua bidang kehidupan berbangsa di indonesia.

Berikut dampak dampak kekuasaan VOC di Indonesia:

• Munculnya kebijakan tanam paksa yang mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat Indonesia.
• Adanya pengekploitasian sumber daya alam secara besar besaran oleh VOC.
• Munculnya stratifikasi sosial dalam masyarakat yang diciptakan oleh pemerintahan Belanda.
• Berkembangnya berbagai jenis hasil kebun yang ada di indonesia. Hal tersebut menyebabkan tuntutan Belanda terhadap rakyat pribumi semakin besar.
• Pengambilalihan tanah milik warga pribumi sebagai lahan industrialisasi serta perkebunan.
• Munculnya cendekiawan karena adanya pendidikan yang dibentuk Belanda khusus kaum elit.
• Munculnya perlawanan dari berbagai daerah terhadap VOC.
• Masyarakat menanggung beban kerja rodi yang dilimpahkan oleh pemerintah VOC.

Pembubaran VOC

Runtuhnya VOC dimulai sejak terjadinya perubahan besar besaran dalam lembaga kepengurusan VOC. Parlemen Belanda mengeluarkan sebuah Undang undang. Undang undang tersebut mengatur mengenai kedudukan raja yang menjadi kedudukan penguasa tertinggi di VOC.

Raja Willem IV ditetapkan sebagai komando tertinggi dalam VOC. Adanya perubahan tersebut menyebabkan para petinggi VOC enggan untuk mempunyai keinginan dalam rangka kemajuan VOC. Mereka mengubah keinginan mereka untuk lebih memperkaya diri mereka pribadi.

Dalam hal ini, keruntuhan dari VOC dapat disebabkan akibat dua faktor, yaitu utang piutang VOC yang terlampau banyak yang diakibatkan dari operasi militer serta tindakan korupsi yang dilakukan oleh tubuh VOC yang sudah tidak terkendali. Seperti yang kita tahu VOC mengalami banyak sekali perlawanan dari beberapa daerah di Indonesia.

Hal tersebut menyebabkan VOC harus mengeluarkan banyak uang demi memenangkan perlawanan itu. Atas berbagai pertimbangan tersebut, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Pembubaran tersebut dinyatakan oleh pemerintah Belanda.

Belanda menyatakan bahwa kongsi dagang VOC mengalami kebangkrutan dan dinyatakan bubar. Segala bentuk utang piutang dan hak milik VOC telah diambil alih oleh pemerintah Belanda.

Namun, bubarnya kongsi dagang ini bukanlah akhir dari kolonialisasi Belanda, melainkan fase bergantinya penguasa di Indonesia.

The post Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC): Sejarah – Pendiri dan Dampaknya appeared first on HaloEdukasi.com.

Kondisi perekonomian saat itu pun terus mengalami kemerosotan nilai, karena pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 Miliar. Memasuki tahun 1951, perekonomian di Indonesia juga mengalami goncangan karena menurunnya volume perdagangan internasional.

Dengan berbagai permasalahan ekonomi yang kompleks, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem perekonomian liberal berupa pelaksanaan industrialisasi.

Sasaran yang ditekankan dalam pelaksanaan industrialisasi ini antara lain, pembangunan pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, serta percetakan.

Pemerintah Indonesia juga mengupayakan untuk melepaskan keterkaitan ekonominya dengan pemerintah Belanda melalui berbagai cara berikut.

Langkah Pemerintah untuk Bebas dari Ekonomi Belanda

Perundingan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap Indonesia mampu untuk mengirimkan delegasinya untuk menuju Belanda dalam rangka merundingkan masalah ini.

Pada pelaksanaannya, Indonesia dan Belanda tidak memiliki titik temu kata sepakat.  Berikut rancangan persetujuan Finek yang diajukan oleh Indonesia kepada pihak Belanda:

• Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
• Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
• Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.

Usul yang diajukan oleh pemerintah Indonesia pun mengalami penolakan oleh Belanda. Yang mengakibatkan pemerintah Indonesia secara sepihak membubarkan Uni Indonesia–Belanda tepat pada 13 februari 1956 dengan tujuan untuk melepaskan keterkaitan ekonominya dengan Belanda.

Biro Perancang Nasional

Biro Perancang Nasional ini berhasil dibentuk pada kabinet Ali Sastrimidjojo II. Pembentukan Biro Perancang ini bertujuan untuk merancang pembangunan jangka pendek. Biro yang dibentuk pada kabinet Ali Sastromidjojo tersebut dipimpin oleh Djuanda.

Namun, badan ini memiliki masa kerja jabatan yang relatif singkat, sehingga berpengaruhi terhadap pelaksanaan tugas yang tidak maksimal.

Selain itu, ketidastabilan politik yang terjadi saat itu menjadi salah satu faktor penyebab kemrosotan ekonomi, meningkatnya inflasi, serta melambatnya pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Rencana Pembangunan Lima tahun merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh badan Biro Perancang Nasional. Kebijakan ini rencananya akan dilaksanakan pada 1956-1961.

Namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini mengalami banyak sekali permasalahan baik faktor eksternal maupun internal, RPLT sangat berat untuk dijalankan.

Beberapa penyebab kegagalan RPLT antara lain sebagai berikut.

• Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
• Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
• Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

Sehingga pada 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pendanaan untuk rencana ini diperkirakan mencapai Rp 12,5 milyar.

Kebijakan untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi

Kehidupan ekonomi di Indonesia menghadapi masa sulit hingga tahun 1959. Dengan kondisi tersebut pemerintah berupaya untuk memperbaiki kondisi perekonomian pada masa demokrasi liberal, dengan beberapa kebijakan berikut:

Gerakan Benteng

Kebijakan gerakan benteng ini dicetuskan oleh Soemiro Djojohadikusumo pada April 1950.

Inti dari kebijakan ini adalah memberikan bantuan dana kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam membangun perekonomian nasional pada era demokrasi liberal.

Bantuan tersebut selain berupa dana, juga berupa bimbingan konkret dan bantuan kredit yang ditawarkan pemerintah.

Selain, memberikan bantuan modal secara materiil, pemerintah juga berusaha untuk membangun kewirausahaan pribumi dalam bersaing dalam sistem perekonomian agar mampu membentengi perekonomian di Indonesia pasca proklamasi.

Gunting Syariffudin

Dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sulit, Syarifudin Prawiranegara mengeluarkan kebijakan Gunting Syarifudin.

Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan pemotongan nilai uang (sanering) yang bernilai hampir Rp 2,5 ke atas hingga nilai setengahnya.

Melalui kebijakan Gunting Syarifudin ini Syarifudin berniat untuk mencoba mengatasi tingginya inflasi, mengurangi besarnya beban utang luar negeri Indonesia, serta mengatasi defisit anggaran yang mencapai Rp 5,1 miliar yang terbilang sangat besar pada masa itu.

Istilah “gunting” dari kebijakan tersebut memang mengacu pada tindakan menggunting fisik uang kertas NICA untuk pecahan yang bernominal sebesar 5 gulden ke atas.

Pengguntingan terhadap nilai batas tersebut dinilai tidak akan membebani rakyat kecil sebab saat itu masyarakat yang memiliki uang dengan pecahan lebih dari 5 gulden adalah mereka yang berada pada level ekonomi menengah ke atas.

Nasionalisasi Perusahaan Asing

Nasionalisasi merupakan tindakan pencabutan hak milik belanda apapun bentuknya yang telah berada di indonesia. Hal tersebut nantinya akan diambil alih oleh atau ditetapkan status kepemilikannya menjadi milik pemerintah Indonesia.

Pengalihan hak milik ini dipicu karena Belanda telah dinilai mengingkari janjinya dengan tidak menyerahkan kembali Irian Barat sesuai dengan kesepakatan KMB kepada Indonesia. Nasionalisasi tersebut dilakukan secara dua tahap,

Pertama, tahap pengambilalihan, penyitaan, serta penguasaan atau yang lebih sering disebut dengan “di bawah pengawasan”.

Kedua, pemerintah mulai melakukan kebijakan yang pasti, yaitu dengan mengambil alih semua perusahaan milik Belanda yang didirikan di Indonesia, kemudian mengubah status kepemilikannya menjadi hak milik bangsa Indonesia.

Pelaksanaan tahap kedua ini dilandasi dengan dikeluarkannya Undang Undang yang membahas mengenai nasionalisasi perusahaan perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia.

Sistem Ekonomi Alibaba

Sistem ekonomi Alibaba dipimpin oleh Iskaq Tjokrohadisurjo pada pemerintahan kabinet Ali Sastromidjojo I.

Tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini adalah terjalinnya kerja sama yang terjadi antara pengusaha pribumi (Ali) dengan pengusaha non pribumi (Baba).

Kebijakan ini mampu mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam upaya pembangunan perekonomian yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan sistem ekonomi Alibaba ini memiliki tiga langkah sebagai berikut:

• Pengusaha non pribumi harus dan wajib memberi pelatihan untuk pekerja pribumi supaya bisa menduduki jabatan-jabatan staf di perusahaan negara.
• Pemerintah mendirikan perusahaan-perusahaan negara
• Pemerintah memberikan kredit dan lisensi untuk usaha-usaha swasta nasional.

Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan Alibaba mengalami kegagalan. Berikut kegagalan penerapan sistem ekonomi Alibaba.

• Pengusaha non pribumi gagal untuk memberikan pelatihan terhadap pribumi.
• Banyak pengusaha pribumi melakukan pengalihan perusahaanya kepada pengusaha non pribumi.
• Pengusaha non pribumi hanya “Meminjam nama” dari pengusaha pribumi untuk bisa mendapatkan kredit dari pemerintah dan memenuhi kewajiban bekerjasama dengan pengusaha pribumi.

The post Perekonomian di Masa Demokrasi Liberal appeared first on HaloEdukasi.com.

Salah satu provinsi tersebut adalah provinsi Maluku yang di dalamnya terdapat wilayah Irian Barat. Namun, diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengintegrasikan Irian Barat ke wilayah Indonesia. Berikut pemaparan mengenai permasalahan Irian Barat.

Latar Belakang Masalah Irian Barat

Salah satu hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) menyatakan bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.

Namun, Belanda tidak mau menepati hasil yang telah ditetapkan dalam KMB dan terus menunda permasalahan tersebut hingga bertahun-tahun lamanya.

Dalam perkembangannya, Presiden Soekarno menegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam mengintegrasikan Irian Barat belum menemui titik temu.

Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Berikut perjuangan perjuangan bangsa Indonesia dalam menyatukan Irian Barat untuk menjadi bagian dari NKRI:

Perjuangan Melalui Diplomasi

Pada awal permasalahan Irian Barat, pemerintah Indonesia menginginkan penyelesaian masalah tersebut secara bilateral. Namun, upaya tersebut mengalami kegagalan.

Dengan itu, pemerintah indonesia berusaha untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat melalui penyelenggaraan forum Internasional.

Upaya diplomasi dalam forum internasional tersebut ditempuh pemerintah Indonesia melalui Konferensi Colombo yang diadakan pada 1954 dan Konferensi Asia Afrika (KAA).

Dalam konferensi tersebut Indonesia mengajukan permasalahan yang sama mengenai Irian Barat, dan sukses mendapat dukungan dari peserta konferensi.

Selain pengadaan konferensi tersebut, Indonesia juga berupaya untuk mengajukan permasalahan Irian Barat pada sidang umum PBB,namun upaya ini mengalami kegagalan sebab Indonesia tidak mendapat banyak dukungan dari peserta rapat.

Perjuangan Melalui Konfrontasi Politik

Pemerintah Indonesia juga menempuh jalan konfrontasi politik dalam upaya menyelesaikan permasalahan Irian Barat, melalui cara cara berikut ini:

• Membentuk pemerintahan sementara Irian Barat di Soasiu, Tidore pada 17 Agustus 1956.
• Membatalkan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang telah dikukuhkan melalui Undang Undang Nomor 13 tahun 1956.
• Membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) yang bertujuan untuk mengerahkan masa dalam upaya pembebasan Irian Barat.
• Memutuskan hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda yang diikuti dengan penutupan kantor perwakilan Belanda yang berada di Indonesia.

Perjuangan Melalui Konfrontasi Ekonomi

Selain melalui konfrontasi politik, pemerintah juga mengupayakan penyelesaian permasalahan Irian Barat ini melalui konfrontasi ekonomi.

Berikut bentuk konfrontasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah indonesia.

• Pembatalan utang piutang indonesia terhadap Belanda sebesar 3661 juta gulden
• Pelarangan maskapai penerbangan Belanda (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij) untuk melakukan penerbangan dan pendaratan khususnya di wilayah Indonesia.
• Pemberhentian secara serentak semua perwakilan konsuler Belanda yang ada di indonesia pada 5 Desember 1957.
• Pengambilalihan (nasionalisasi) perusahaan Belanda yang didirikan di Indonesia. Hal tersebut telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 1958.
• Pemindahan pasar komoditas Indonesia yang berasal dari Rotterdarm (pelabuhan utama Belanda) ke Bermen (Jerman).

Perjuangan Melalui Konfrontasi Militer

Upaya terakhir Indonesia yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan Irian Barat adalah dengan mengupayakan adanya konfrontasi militer.

Dalam rangka pelaksanaan konfrontasi militer,pemerintah Indonesia berencana membeli persenjataan yang berasal dari Amerika Serikat. Namun, rencana tersebut gagal dilaksanakan.

Mengenai pembelian senjata telah dialihkan ke negara negara Blok Timur, terutama Uni Soviet. Selain perencanaan dalam pembelian senjata, pemerintah Indonesia pun juga mengajak seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam pembebasan Irian Barat.

Lalu  Presiden Soekarno mengumumkan dilakukannya Tri Komando Rakyat (Trikora). Adapun isi dari Trikora tersebut, yakni:

• Gagalkan pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda.
• Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia
• Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan.
• Kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia.

Untuk menindaklanjuti adanya Trikora, Soeharto sebagai panglima dari Komando Mandala Irian Barat ditunjuk untuk mengatur strategi dalam pembebasan Irian, seperti berikut:

• Tahap infiltasi, yaitu tahap memasukkan sepuluh kompi di sekitar sasaran sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat.
• Tahap Eksploitasi, yaitu tahap pengadaan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan usaha untuk menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting.
• Tahap Konsolidasi, yaitu tahap menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh bagian Irian barat.

Hasil Penyelesaian Permasalahan Irian Barat

Penyelesaian Irian Barat hampir menemui titik temu dengan dilaksanakanya Persetujuan New York dan Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Dalam Persetujuan New York, Ellswort Bunker sebagai tokoh penengah antara indonesia dengan Belanda, mengajak agar Indonesia dan Belanda mengadakan suatu pertemuan.

Pertemuan tersebut dilaksanakan pada 15 Agustus 1962 dan berhasil mencapai kesepakatan yang akhirnya disebut dengan perjanjian New York. Secara umum isi Persetujuan New York adalah sebagai berikut:

• Belanda harus menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) selambat lambatnya tanggal 1 Oktober 1962.
• Pemerintahan sementara PBB menggunakan tenaga Indonesia,baik tenaga sipil maupun alat alat keamanan bersama dengan putra putri Irian Barat.
• Angkatan perang Belanda berangsur angsur dikembalikan pada negara asalnya, sedangkan pasukan indonesia yang sudah berada di Irian barat tetap tinggal di irian barat, tetapi tetap di bawah pengawasan anggota sementara PBB.
• Pada 1 Desember 1962, bendera Indonesia mulai dikibarkan di samping bendera PBB dan selambat lambatnya UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat pada Indonesia.
• Setelah penyerahan Irian Barat, pemerintah Indonesia diwajibkan melaksanakan penentuan pendapat rakyat (Pepera).

Sedangkan pada pelaksanaan Pepera, dengan suara bulat Dewan Musyawarah Pepera memutuskan Irian Barat tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia.

The post Pembebasan Irian Barat: Latar Belakang dan Perjuangannya appeared first on HaloEdukasi.com.

Hal tersebut sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar yang telah ditetapkan antara Indonesia dengan Belanda. Bentuk negara federal itupun membuat Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian, seperti Republik Indonesia, negara Pasundan, negara Madura, serta negara Indonesia Timur.

Dalam perkembangannya tersebut rakyat Indonesia yang terhimpun dalam negara negara Republik Indonesia Serikat sudah mulai menunjukkan ketidakpuasannya terhadap bentuk negara federal hasil dari perundingan KMB.

Sehingga dengan adanya beberapa desakan dari rakyat dan pemerintahannya sendiri, Indonesia lebih memilih untuk kembali pada bentuk negara kesatuan yang dinilai lebih pas dengan kondisi Indonesia.

Meskipun demikian, walaupun bentuk negara federal sudah diubah, beberapa rakyat tetap menunjukkan ketidakpuasannya terhadap bentuk pemerintahan tersebut. Sehingga timbul beberapa pergolakan-pergolakan yang terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Berikut merupakan pergolakan-pergolakan yang terjadi di Indonesia akibat sistem pemerintahan

1. Pemberontakan PRRI

Setelah kembalinya bentuk negara Republik Indonesia menjadi negara kesatuan, masih terdapat pergolakan di kalangan masyarakat.

Pergolakan tersebut muncul akibat adanya ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Yang menjadi salah satu dampak akibat ketidakharmonisan hubungan tersebut adalah munculnya beberapa pemberontakan terhadap pemerintah seperti Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik indonesia atau disingkat dengan PRRI.

Latar Belakang Pemberontakan PRRI

Pada masa kepemimpinan presiden Soekarno, pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang.

Pembangunan yang dilaksanakan pun terjadi secara besar besaran. Namun, pembangunan yang sedang dilakukan tersebut hanyalah terfokus pada satu wilayah saja yaitu wilayah ibu kota dan pulau jawa.

Pemerintah melakukan pembangunan tersebut di daerah ibu kota dan pulau jawa, karena mereka beranggapan bahwa pulau Jawa memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan nantinya.

Adanya hal tersebut tentunya memicu adanya kecemburuan sosial dari pemerintah daerah yang menangani daerah daerah yang berada di luar pulau Jawa.

Kecemburuan sosial tersebut akhirnya memuncak pada tanggal 15 Februari 1958, saat Letkol Ahmad Husain mulai mendeklarasikan berdirinya gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat.

Dalam sistem kepengurusannya Syarifudin Prawiranegara ditunjuk untuk menjabat sebagai perdana menteri PRRI.

Berdirinya gerakan ini bukan tanpa maksud, gerakan ini didirikan untuk dapat mengingatkan pemerintah, bahwa pemerintah pusat memiliki daerah daerah lainnya yang harus diperhatikan dan lebih dikembangkan demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

Jalannya Pemberontakan PRRI

Sejak awal berdirinya PRRI berusaha kuat untuk menghimpun berbagi dukungan. Setelah dirasa mendapatkan dukungan massa yang cukup besar, PRRI mulai berani untuk melancarkan berbagai aksi-aksi pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia dengan membentuk dewan dewan daerah.

Dewan-dewan daerah yang berhasil dibentuk oleh PRRI ini yaitu:

• Dewan Banteng yang berada di Sumatra Barat di bawah pimpinan Letkol Ahmad husain
• Dewan Gajah yang berada di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Letkol M. Simbolon
• Dewan Garuda yang berada di Sumatra Selatan berada di bawah Komando Letol Barian
• Dewan Manguni yang berada di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh olonel Ventje Sumual

Upaya Penyelesaian

Untuk menumpas PRRI dibentuklah sebuah pasukan militer yang nantinya akan dikerahkan untuk melakukan operasi militer.

Pasukan militer tersebut dibentuk dengan gabungan dari pasukan angkatan darat, angkatan laut, serta angkatan udara. Pelaksanaan operasi militer tersebut dibagi menjadi beberapa diantaranya adalah:

• Operasi Tegas
• Operasi 17 Agustus
• Operasi Saptamarga
• Operasi Sadar
• Operasi Merdeka

Semua pelaksanaan operasi militer tersebut berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Yani yang dipantau oleh Mayor Jenderal A.H Nasution.

Operasi militer tersebut pertama kali diluncurkan pada tanggal 14 Maret 1958 untuk dapat mengamankan sumber-sumber minyak yang berada di Pekanbaru.

Tidak hanya sampai di situ, operasi militer terus dilakukan perluasan wilayah, menuju wilayah pusat pertahanan PRRI. Operasi militer ini akhirnya memperoleh titik temu pada tanggal 17 Maret.

Mereka dapat memukul mundur para pemberontak PRRI yang berada di kota Medan. Pada tanggal 5 Mei gerakan pemberontakan ini akhirnya dapat ditumpas setelah pasukan militer pemerintah Indonesia berhasil merebut Bukit Tinggi dari tangan PRRI.

2. Pemberontakan Permesta

Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta ini pertama dideklarasikan berdirinya oleh Letkol Ventje Sumua.

Ia merupakan seorang pemimpin sipil dan militer di Indonesia Timur. Namun, Permesta ini sendiri memiliki tujuan yang sama dengan PRRI, yaitu melakukan pemberontakan pada pemerintahan indonesia.

Latar Belakang Pemberontakan Permesta

Memasuki tahun 1950-an pasca berubahnya sistem pemerintah di Indonesia, kondisi politik di Indonesia kian mengalami ketidakstabilan.

Beberapa pemerintah daerah sudah mulai menunjukkan ketidakpuasannya terhadap pembagian pembiayaan pembangunan yang dibagikan pemerintah pusat guna dialokasikan untuk kemajuan daerah.

Adanya ketidakpuasan tersebut akhirnya memicu munculnya gerakan gerakan pemberontakan yang menentang pemerintah pusat. Salah satu gerakan pemberontakan tersebut adalah Permesta.

Jalannya Pemberontakkan

Pada tanggal 2 maret panglima tentara dan teritorium VII Letkol H. N Ventje Sumual mulai memproklamasikan piagam perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).

Proklamasi ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi Permesta pada pemerintah pusat. Bahwa Permesta benar adanya bukan hanya ancaman semata.

Piagam tersebut diproklamasikan di Makassar dan ditandatangani oleh 51 wakil gerakan Permesta. Berdirinya gerakan tersebut difokuskan pada wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, serta Maluku.

Untuk menghadapi perluasan kependudukan oleh permesta, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Indonesia bagian Timor mulai dalam keadaan yang bahaya.

Namun sebelumnya Letkol Ventje Sumual dan para pengikutnya telah dipecat oleh pemerintah pusat dari jabatannya sebagai seorang anggota militer dari angkatan darat, termasuk juga Mayor D. J Somba.

Namun, pemecatan tersebut tidaklah mengurangi langkah Permesta untuk tetap melancarkan pemberontakannya yang dilakukan dengan bergerilya.

Upaya Penyelesaian

Selain dilakukannya pemecatan oleh pemerintah pusat, pemerintah juga melancarkan operasi gabungan untuk dapat menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Permesta.

Operasi gabungan tersebut diadakan di wilayah Sulawesi bagian utara dan tengah. Operasi yang dilancarkan oleh pemerintah tersebut dibagi menjadi beberapa yaitu:

• Operasi Merdeka yang dipimpin oleh letkol Rukminto Hendraningrat
• Operasi Saptamarga 1 yang dipimpin oleh Letkol Soemarsono.

Kedua operasi gabungan tersebut dipimpin oleh KSAD Mayor Jenderal A. H Nasution. Berkat operasi gabungan tersebut, pada tahun 1960 pihak Permesta menyatakan ketersediaanya untuk berunding dengan pihak pemerintah pusat.

Dalam pertemuan tersebut pihak Permesta diwakili panglima besar angkatan perang Permesta, Mayor Jenderal Alexander Evert Kawilarang.

Sedangkan pihak indonesia diwakili oleh Nicholas Bondan yang saat itu menjabat sebagai kepala staf angkatan darat. Dan dengan perundingan tersebut pemberontakan permesta berhasil diselesaikan dengan damai.

3. Persoalan Negara Federal dan BFO

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda masih berambisi untuk menguasai wilayah Indonesia kembali, tepatnya berada di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Hubertus Johanes van Mook.

Supaya dapat mencapai ambisinya tersebut, Van mook memecah wilayah Indonesia dengan garis demarkasi atau garis van mook, sehingga Indonesia terbagi menjadi lima belas negara federal yang memiliki daerah otonom khusus.

Van Mook mendirikan Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO). Pembentukan BFO tersebut memunculkan dua golongan yang memiliki pandangan berbeda.

• Golongan federalis yang pro terhadap kebijakan Belanda. Golongan ini berusaha untuk mempertahanan bentuk pemerintahan Indonesia menjadi bentuk negara federal dengan tetap menjalin hubungan dengan Belanda. 
• Golongan unitaris yang pro terhadap Indonesia. Golongan ini menolak keras Indonesia untuk berhubungan kembali dengan Belanda dan lebih memilih untuk mengembalikan Indonesia dalam bentuk negara kesatuan.

Berdasarkan hasil dari Konferensi Meja Bundar, pemerintah Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang nantinya akan terdiri atas Republik Indonesia dan negara negara BFO.

Dalam perkembangannya, negara-negara bagian tersebut mulai menunjukkan ketidakpuasannya terhadap sistem negara ini, karena mereka masih merasa berada dalam belenggu Belanda.

Dengan begitu banyak yang menginginkan Republik Indonesia Serikat untuk dihapuskan, karena dirasa tidak sesuai dengan prinsip Indonesia sebelumnya.

The post Konflik dan Pergolakan di Indonesia Akibat Sistem Pemerintahan appeared first on HaloEdukasi.com.