Terdapat 6.577.916 kali peristiwa perpindahan yang yang tercatat oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri pada tahun 2021. Sedangkan, pada tahun 2020 tercatat ada sekitar 9.890 laporan penduduk yang pindah ke DKI Jakarta. Perpindahan masyarakat dari desa ke kota ini sering disebut sebagai urbanisasi.
Umumnya, urbanisasi ini terjadi secara musiman karena kebanyakan masyarakat Indonesia akan melakukan urbanisasi secara besar-besaran pasca Lebaran sekaligus dengan arus balik balik Lebaran. Alasan dibalik terjadinya urbanisasi ini sendiri adalah karena masyarkat ingin mencari lapangan pekerjaan.
Urbanisasi ini dianggap memiliki dampak positif dan juga dampak negatifnya masing-masing. Namun, peristiwa ini lebih identik dengan dampak negatif ketimbang dampak positifnya. Untuk dampak positifnya sendiri, taraf hidup masyarakat menjadi lebih terangkat jika mereka bekerja di kota.
Sedangkan, untuk dampak negatifnya adalah seperti ledakan jumlah penduduk yang kemudian akan mengarah pada bertambahnya lingkungan dan meningkatnya kriminalitas. Selain itu, kemacetan yang ada di kota menjadi lebih parah lagi sehingga tak jaranga angka kemacetan pun meningkat.
Salah satu upaya meminimalisir laju urbanisasi, diperlukan adanya pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang merata baik di kota maupun di desa.
Jangan sampai masyarakat merasakan adanya ketimpangan pembangunan dan berbondong-bondong pindah ke kota yang akan memperparah kondisi kota yang sudah padat.
Dengan adanya fasilitas-fasilitas umum yang memadai, maka diharapkan pula tingkat produktivitas masyarakat di desa akan jauh lebih meningkat.
Selain pemerataan pembangunan, perlu juga adanya pemerataan pendidikan agar masyarakat di desa menjadi lebih terdidik dan diharapkan dapat memikirkan caranya tersendiri tentang bagaimana ia memajukan kesejahteraannya meskipun tetap tinggal di pedesaan. Selain itu, alasan utama masyarakat melakukan urbanisasi adalah untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik.
Universitas-universitas yang kebanyakan hanya berada di kota-kota besar membuat banyak orang pergi merantau sehingga urbanisasi menjadi tidak terelakkan. Fasilitas pendidikan yang lebih baik di kota pun menjadi alasan mereka melakukan urbanisasi.
Hal ini mempermudah masyarakat pedesaan untuk mendapatkan perawatan dan berobat. Jadi, mereka tidak perlu bersusah payah pergi ke kota untuk berobat.
Selain itu, dengan hadirnya fasilitas kesehatan yang memadai di desa diharapkan dapat menurunkan angka kematian dan menjadikan indeks ketahanan kesehatan Indonesia meningkat.
Alasan utama masyarakat melakukan urbanisasi adalah untuk mencari lapangan pekerjaan. Jika ingin meminimalisir laju urbanisasi, maka lapangan pekerjaan yang ada di desa perlu ditingkatkan lagi dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru.
Jika desanya memiliki potensi pariwisata, hal ini dapat dimanfaatkan karena sektor pariwisata biasanya memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak. Selain itu, perluasan industri-industri kecil padat karya juga dapat dilakukan untuk meraup tenaga kerja sebanyak mungkin.
Diperlukan adanya regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah unuk membatasi populasi yang meningkat melalui pembatasan jumlah masyarakat yang melakukan perpindahan.
Cara ini dapat dilakukan dengan pembatasan masa tinggal atau harus memiliki bukti berupa kartu identitas jika seseorang ingin tinggal dalam waktu yang lama di kota.
Jika ingin meminimalisir laju urbanisasi, maka akan diperlukan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pengurangan laju pertumbuhan ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki distribusi pendapatan dan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan secara absolut. Penggalakan-penggalakan program seperti keluarga berencana merupakan salah satu contohnya.
Desentralisasi ini terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di daerah-daerah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah lebih paham dengan kondisi masyarakatnya dan solusi apa yang ampuh untuk diterapkan agar masalah-masalah yang ada di daerahnya dapat teratasi.
Kondisi kota kecil yang berbeda dengan kota besar juga membuat kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tidak selamanya cocok untuk masing-masing daerah.