Daftar isi
Menurunnya pertumbuhan ekonomi dan pemberlakuan pembatasan sosial dan pergerakan di berbagai daerah akibat pandemi Covid-19 tidak hanya dapat menyebabkan hilangnya sejumlah besar lapangan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan kemiskinan.
The CORE Indonesia Research Institute (Pusat Reformasi Ekonomi) bahwa orang-orang rentan dan hampir miskin ini sering bekerja di sektor non-profit, formal dan banyak orang sangat bergantung pada pemerintah mendukung.
CEO CORE Mohammad Faisal mengatakan, penyebaran Covid-19 yang kini terkonsentrasi di perkotaan berarti potensi peningkatan kemiskinan di wilayah perkotaan yang lebih besar. Hal berikutnya yang perlu diingat adalah tidak dapat dihindari.
Bahwa penyakit akan menyebar dari kota ke pedesaan, termasuk pembatasan mobilitas orang dari kota ke desa, peningkatan yang tak terhindarkan pulih dari jumlah kasus Covid-19 di daerah pedesaan.
Sasaran penerima manfaat program Keluarga Harapan (PKH) yang dibiayai pemerintah selama pandemi adalah 10 juta keluarga dengan alokasi anggaran Rp 37,4 triliun atau Rp 3,7 juta per tahun.
Sementara itu, kartu sembako untuk 20 juta keluarga dengan anggaran Rp 43,6 triliun, di antaranya Rp 200.000 per bulan selama 9 bulan, termasuk Rp 600.000 untuk 1.776 juta keluarga di Jabodetabek selama 3 bulan.
Selain itu, ada transfer tunai dari skema kartu pra-kerja untuk 5,6 juta peserta senilai Rp 600.000 selama empat bulan. Selain terus melakukan pemutakhiran data fakir miskin dan rentan miskin yang layak mendapatkan bansos, pemerintah harus meningkatkan anggaran bansos dan menambah jumlah penerima bantuan bagi masyarakat rentan yang jatuh miskin akibat Covid- 19.
Di berbagai tempat, berbagai bentuk bansos dalam berbagai bentuk dan jumlah telah menimbulkan ketegangan sosial di sejumlah daerah. Hal ini diperparah dengan database bansos.
Khususnya Data Gabungan Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan pemerintah daerah, tidak termasuk masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki surat-surat tetapi kondisi ekonominya memburuk selama pandemi.
Pemerintah dapat mengambil alternatif yaitu bekerja sama dengan bank-bank pemerintah untuk mentransfer manfaat sosial secara langsung melalui rekening khusus untuk setiap penerima. Selain itu, alokasinya lebih efisien, penerima bantuan tidak tumpang tindih. Selain itu, kemungkinan pengurangan jumlah bantuan bisa dihindari.
Mengurangi beban pengeluaran publik, terutama bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, terutama dengan mengurangi biaya yang dikelola pemerintah (harga administratif). Ini termasuk:
Insentif bagi petani, peternak, dan nelayan perlu ditingkatkan melalui program pengadaan pemerintah dan perbaikan jalur pascapanen yang diperlukan untuk produk pertanian, peternakan, dan perikanan.
Hal ini dilakukan berdasarkan fakta bahwa sektor tersebut terus berproduksi dan menghadapi kekurangan penyerapan oleh pasar.
Jika insentif di bidang ini tidak diberikan segera dan secara spesifik, kemungkinan besar akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 34,58 juta orang, menyumbang 27,3% dari angkatan kerja negara pada Agustus 2019.
Meningkatnya intervensi pemerintah untuk menanggulangi pandemi tentu akan berdampak pada peningkatan belanja publik. Meskipun berpotensi meningkatkan defisit, pemerintah dapat mengoptimalkan realokasi anggaran yang telah disiapkan dan menerapkan beberapa alternatif kebijakan, antara lain:
Mengalokasikan kembali sebagian anggaran belanja modal dan belanja aset APBN, serta merealisasikan pembagian beban antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengalihkan sebagian anggaran ke daerah dan dana desa untuk dialokasikan pada anggaran bansos.
Pemerintah juga harus melakukan negosiasi ulang pembayaran utang luar negeri kepada kreditur asing, baik lembaga maupun negara.
Realokasi anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 150 triliun (dari total dana Rp 405 triliun) semula dimaksudkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional, rinciannya belum tersedia. dalam anggaran penanggulangan Covid-19.
Realokasi anggaran program kartu pra kerja yang digunakan untuk membayar program pelatihan senilai Rp 5,63 triliun tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat saat ini, terutama mereka yang menganggur, pekerja yang menganggur karena PHK. Selain itu, sebagian besar materi yang disediakan dapat diperoleh secara gratis di Internet.