Dalam pengenalan akan macam-macam demokrasi di dunia, perlu diketahui bahwa menurut tujuan atau perhatiannya demokrasi dibagi menjadi tiga, yakni demokrasi material, demokrasi formal dan demokrasi gabungan.
Artinya, demokrasi terklasifikasi menurut kebijakan negara dalam pembentukan aturan-aturan pemerintahan disesuaikan dengan apa saja yang masyarakat perlukan. Demokrasi material merupakan ideologi demokrasi yang tidak berfokus pada penyamarataan bidang politik seperti halnya demokrasi formal.
Tapi lebih fokus kepada upaya untuk menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi. Berikut ini adalah sederet contoh demokrasi material yang diterapkan dalam sebuah negara; biasanya implementasi ada pada negara-negara sosialis dan komunis.
1. Rakyat Berhak Mengatur Dirinya
Dalam demokrasi material, sistem ini memberikan kebebasan atau hak bagi masyarakat untuk mengatur diri sendiri maupun kelompoknya. Tidak terdapat batasan khusus untuk pengaturan diri sendiri.
Dan kelompok untuk kehidupan bersama di dalam masyarakat selama tetap berada di bawah pemerintahan legal dan sah. Masyarakat memiliki kemerdekaan untuk pengaturan hidup sendiri namun sebaiknya tidak melakukan pelanggaran hukum dan perundang-undangan.
2. Rakyat Bebas Mengeluarkan Pendapat
Demokrasi material adalah sistem yang memperbolehkan rakyat berpendapat atau beraspirasi. Namun, rakyat tidak memiliki kekuasaan untuk terlibat dalam keputusan negara karena masyarakat hanya boleh berpendapat dengan keteraturan sosial pemerintah. Meski demikian, kebebasan dan hak berpendapat rakyat memperoleh perlindungan dari negara.
3. Pemerintah Memperjuangkan Kesetaraan Ekonomi
Adanya demokrasi bukan untuk penyamarataan dalam bidang politik karena pemerintah hanya berfokus pada kesetaraan bidang ekonomi saja. Demokrasi di negara tersebut berupaya menekan kesenjangan sosial serta begitu berusaha untuk memperbaiki, meningkatkan dan memajukan sektor ekonomi.
4. Satu Pihak dengan Wewenang Tak Terbatas
Demokrasi material adalah sistem yang tidak memberlakukan kesetaraan hak dalam politik, sebab wewenang tak terbatas hanya dipegang oleh satu pihak saja (baik individu atau lembaga). Sekalipun terdapat penyelenggaraan pemilihan umum untuk jabatan kekuasaan tertentu, proses ini dikawal dan diawasi ketat oleh satu pihak atau partai tertentu yang memiliki wewenang. Namun dari segi ekonomi, pemerintah memperjuangkan agar kesenjangan sosial berkurang atau hilang.
Tanggung jawab pemerintah dalam sistem demokrasi material untuk memenuhi kebutuhan rakyat sangat diutamakan melalui penekanan kesenjangan sosial dan kemajuan ekonomi negara, namun bidang politik tetap tidak melibatkan rakyat sebagai yang berkuasa.