Dalam kebijakan publik, suatu undang-undang umumnya dilaksanakan melalui satu aturan pelaksana atau lebih. Aturan-aturan pelaksana ini merupakan landasan bagi implementasi undang-undang yang dimaksud.
Pengertian Implementasi
Pengertian implementasi secara umum
Secara umum implementasi diartikan sebagai penerapan.
Pengertian implementasi menurut KBBI
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, implementasi diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan.
Pengertian implementasi menurut para ahli
Adapun pengertian implementasi menurut para ahli di antaranya adalah sebagai berikut.
- D. van Meter dan C. van Horn dalam Sore dan Sobirin (2017 : 121)
Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. - Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Sore dan Sobirin (2017)
Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. - Michael Howlett dan M. Ramesh dalam Suharto (2007)
Mereka menyatakan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh hal-hal berikut.- Hakekat dan perumusan masalah kebijakan
- Keragaman masalah yang ditangani oleh pemerintah
- Ukuran kelompok-kelompok sasaran
- Tingkat perubahan perilaku yang diharapkan.
- Syaukani dkk
Implementasi adalah rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup hal-hal berikut.- Pertama, menyiapkan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.
- Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut.
- Ketiga, menghantarkan kebijakan tersebut secara konkrit ke masyarakat.
- Uddin B. Sore dan Sobirin (2017)
Mereka menyatakan bahwa secara etimologis, implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Arti implementasi lainnya adalah untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Dengan demikian, yang dimaksud implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah. Selain itu, sesuatu tersebut dapat pula merujuk pada keputusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.
Teori Implementasi
Terdapat beberapa teori yang dirumuskan oleh para ahli yang secara khusus mengupas tentang implementasi, utamanya implementasi kebijakan. Teori-teori yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut.
- Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang menyatakan bahwa terdapat tiga variabel yang memengaruhi kebijakan implementasi yaitu karakteristik masalah atau tractability of the problems, karakteristik kebijakan/undang-undang atau ability of statute to structure implementation, dan variabel lingkungan atau non-statutory variables affecting implementation.
- Teori D. van Meter dan C. van Horn yang menyatakan bahwa kinerja implementasi dipengaruhi oleh lima faktor yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, serta ekonomi dan politik.
- Teori George C. Edward (Edward III) yang menyatakan bahwa suatu implementasi kebijakan umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.
- Teori Merilee S. Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu isi kebijakan atau content of policy dan lingkungan implementasi atau context of implementation.
Tujuan Implementasi
Menurut Rahmat Alyakin Dachi (2017), tujuan implementasi adalah menghasilkan perubahan sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan.
Lebih lanjut dikatakan bahwa jika sebuah kebijakan dibuat untuk mengintervensi kehidupan publik, maka implementasi adalah bentuk nyata dari tindakan intervensi itu sendiri.
Contoh Implementasi
Salah satu contoh implementasi adalah implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain sebagai berikut.
- Dana Desa yang diterima oleh setiap desa di seluruh Indonesia mencapai 600-800 juta per tahun yang berkonstribusi pada peningkatan dan pembangunan infrastruktur desa.
- Musyawarah desa merupakan lembaga demokrasi dan pembuat kebijakan strategis di. Desa
- BUM Desa adalah salah satu pilihan untuk mengembangkan ekonomi lokal berbasis aset desa yang dibentuk sebagai upaya mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.