Sistem pertahanan dan keamanan yang ada di suatu wilayah merupakan bagian vital yang harus dapat dipertahankan. Hal ini tentunya berkaitan dengan beberapa hal yang mampu memicu adanya disintegrasi atau perpecahan dalam bangsa. Daerah daerah yang perlu diperketat penjagaan pertahanan serta keamanannya adalah wilayah perbatasan atau batas batas yang ada di suatu wilayah.
Dalam hal ini, sebenarnya TNI tidak melakukan tugasnya sendiri, melainkan juga dibantu dengan Polisi selaku pihak yang juga mengemban amanat untuk menertibkan masyarakat Indonesia. Tapi, tahukah kalian bahwa kemiliteran dibagi menjadi beberapa jenis? Berdasarkan apa sih pengelompokan jenis kemiliteran ini? Berikut merupakan pemaparan mendetail mengenai jenis jenis dari militer.
Dalam jenis ini sistem kemiliteran yang ditekankan adalah sistem kemiliteran yang condong pada pelaksanaan fungsi dasar yang telah dimiliki oleh militer. Fungsi tersebut adalah fungsi yang berkaitan dengan bidang pertahanan serta keamanan, keahlian dalam penggunaan senjata, serta hal hal yang berhubungan dengan pendidikan dasar kemiliteran lainnya.
Seorang militer profesional dituntut untuk dapat melakukan segala kewenangan serta kewajibannya sesuai dengan etika dan aturan kemiliteran yang telah ditanamkan dalam dalam. Hal ini dilakukan untuk membatasi semua kewenangan yang telah diberikan kepada anggota militer, agar tidak disalahgunakan.
Selain itu, dalam pelaksanaannya militer profesional sangat memperhatikan unsur penting, seperti ketertiban, tata urutan keorganisasian internal atau hirarki, serta pembagian tugas dan kewenangan yang sesuai dengan kedudukan masing masing anggota. Namun, hal yang paling penting adalah seorang individu dengan status militer profesional harus mengakui kesatuan negaranya sebagai bentuk organisasi yang tertinggi.
Sistem militer praetorian ini merupakan sistem militer yang pelaksanaannya lebih condong pada kegiatan politik serta aktivitas yang erat kaitannya dengan perekonomian. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan hakikat dari kemiliteran itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, hal hal yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan lebih dikesampingkan.
Sehingga kebanyakan anggota yang aktif dalam kemiliteran juga memiliki peranan atau jebatan penting dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya, anggota menteri, parlemen, kepala daerah yang juga memiliki jabatan dalam kemiliteran.
Dalam jenis militer ini dapat dikatakan bahwa penerapan dari etika militer profesional tidak terlalu ditekankan.
Militer Revolusioner Profesional merupakan sistem kemiliteran yang pelaksanaannya dapat dikatakan ilegal. Hal ini dapat terlihat dari sistem pelaksanaannya yang dilakukan secara sembunyi sembunyi. Semua hal itu dilakukan untuk dapat memberikan dukungan penuh terhadap pasukan atau kelompok revolusioner.
Yang mana mereka sudah secara terang terangan mengambil alih kekuasaan yang sudah ada tentunya dengan bantuan dan campur tangan pihak serta kelembagaan tertentu secara terang terangan. Untuk dapat bergabung dalam sistem kemiliteran yang satu ini, seorang individu tidak perlu melakukan proses seleksi, pendaftaran dan lain sebagainya.
Hal ini tentunya bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku, bahwa tentara revolusioner tidak dibatasi dalam jumlah tertentu. Namun, dalam hal ini lebih ditekankan pada kesukarelaan atau keinginan dan dorongan pribadi untuk dapat bergabung mendukung gerakan kelompok revolusioner lainnya.