Pajak Penjualan

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sumber pemasukan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah berdasarkan ketentuan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Salah satu jenis pajak itu adalah pajak penjualan.

Apakah yang dimaksud dengan pajak penjualan dan apa saja jenis-jenis serta bagaimana cara perhitungannya?. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak artikel dibawah ini.

Pengertian Pajak Penjualan

Berdasarkan pada halaman website Otoritas Jasa Keuangan disebutkan pengertian pajak penjualan adalah pajak tidak langsung yang dikenakan oleh pengusaha atas penyerahan barang oleh pabrik atau atas barang-barang impor (sales tax).

Pajak penjualan sendiri bisa didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan sebelum Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya.

Pengertian lain dari pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan/atau jasa oleh pengusaha di dalam daerah pabean yang termasuk dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya , dimana pemungutannya didasarkan pada ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Pasal II huruf b UU No. 11 Tahun 1994 mengenai Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Fungsi Pajak Penjualan

Pengenaan pajak penjualan memiliki sejumlah fungsi penting bagi perekonomian negara. Diantara fungsinya adalah sebagai berikut:

• Mewujudkan keseimbangan pembebanan pajak yang diberikan atas wajib pajak yang menjadi konsumen berpenghasilan tinggi dengan konsumen berpenghasilan rendah.
• Sebagai upaya untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat, terutama konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong barang mewah.
• Sebagai bentuk perlindungan terhadap produsen tradisional dan produsen skala kecil
• Sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

Jenis Pajak Penjualan

Setidaknya ada dua jenis pajak penjualan yang diatur dalam undang-undang, yaitu:

Pajak Penjualan Tanah

Pajak penjualan tanah merupakan pajak yang dikenakan dalam kegiatan transaksi jual beli tanah. Jenis pajak ini juga melibatkan sejumlah biaya lainnya yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Pajak penjualan tanah ditanggung oleh kedua belah, yakni pembeli dan penjual,  pada saat melakukan jual-beli tanah. adapun tarif pajaknya berbeda untuk masing-masing pihak  tergantung atas nilai tanah yang diperjualbelikan.

Jenis-jenis pajak penjualan tanah yang ditanggung oleh penjual dan pembeli adalah PPh, BPHTB, PPN, biaya pengecekan sertifikat, serta jasa notaris atau PPAT.

Dasar hukum pajak penjualan tanah di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam:

• Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
• Pasal 39 ayat 1 huruf G Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau yang disingkat dengan PPnBM merupakan pajak yang dipungut atas penjualan barang-barang mewah yang dihasilkan suatu produsen. PPnBM  juga dikenakan kepada wajib pajak yang mengimpor barang yang termasuk ke dalam kategori barang mewah.

Berkenaan dengan PPnBM ini, maka wajib pajak perlu mengetahui jenis-jenis barang yang termasuk dalam kategori barang mewah dalam pengenaan PPnBM. Adapun kategori barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah, yaitu:

• Barang yang bukan barang kebutuhan pokok.
• Barang yang hanya dikonsumsi oleh golongan masyarakat tertentu.
• Barang yang pada biasanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
• Barang yang dikonsumsi dengan tujuan untuk menunjukkan suatu status sosial.

PPnBM sendiri dikenakan sekali saja, yakni pada saat  terjadi transaksi atau penyerahan barang ke produsen dan pada saat  transaksi impor barang yang tergolong mewah. Adapun  penyerahan barang di tingkat berikutnya setelah transaksi impor tidak lagi dikenai PPnBM.

Tarif pajak atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah berbeda-beda menurut jenis barangnya. Berikut adalah rinciannya:

Contoh Pajak Penjualan

Contoh pajak penjualan adalah:

• Pajak yang dikenakan pada transaksi penjualan tanah, baik yang dikenakan kepada pembeli maupun kepada penjual.
• Pajak yang dikenakan pada impor barang-barang tertentu yang tergolong barang mewah kena pajak.

Rumus Pajak Penjualan

Untuk menghitung pajak penjualan atas barang mewah, maka bisa digunakan rumus perhitungan PPN dibawah ini:

PPN = Tarif PPN x (Harga Barang – PPnBM)

Sementara itu  untuk pajak penjualan tanah, ada beberapa jenis pajak yang perlu dibayarkan oleh penjual dan atau juga pembeli, yakni sebagai berikut:

• Pajak penjualan tanah yang dikenakan kepada penjual, yaitu PPh yang besarnya adalah 2,5% dari total (bruto) nilai pengalihan hak tanah yang ditransaksikan.
• BPHTP (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
• PPN yang menjadi tanggung jawab pembeli adalah sebesar 10% dari total nilai bruto pengalihan hak atas tanah yang ditransaksikan. 

Contoh Soal Pajak Penjualan dan Pembahasannya

1. Amir membeli sebuah mobil sport  2.500cc dengan harga Rp2.000.000.000 dari luar negeri. Berapakah uang yang harus dibayarkan Amir untuk bisa membawa masuk mobilnya ke Indonesia?
   
   Pembahasan:
   Tarif PPnBM sebesar 40% = Rp. 2.000.000.000 x 40% = Rp. 800.000
   PPN = Tarif  PPN x (Harga Barang – PPnBM)
   PPN = 10% x (Rp2.000.000.000  – 800.000.000)
   PPN = 10% x Rp1.200.000.000  = Rp120.000.0000
   Maka, uang yag harus dikeluarkan Amir adalah:
   = Rp. 2.000.000.000 + Rp. 120.000.000 + Rp. 800.000.000
   = Rp. 2.920.000.000
   
   
2. Sebuah tanah telah sepakat  diperjual belikan dengan nilai  Rp. 400.000.000. Maka berdasarkan peraturan yang ditetapkan, tentukan pajak-pajak yang harus dibayarkan oleh penjualan dan atau pembeli atas transaksi tanah tersebut!
   
   Pembahasan:
   PPh = 2.5% x Rp. 400.000.000 = Rp. 10.000.000
   Misal NPOP tanah tersebut adalah sebesar Rp.150.000.000 dan NPOPTKP adalah sebesar Rp80.000.000, maka:
   NJOP Kena Pajak = NPOP – NPOPTKP = Rp.150.000.000  – Rp. 80.000.000 = Rp. 70.000.000
   sehingga BPHTB terhutang = 5% x Rp. 70.000.000 = Rp. 3.500.000
   PPN = 10% x Rp400.000.000 = Rp. 40.000.000

Kesimpulan Pembahasan

Salah satu jenis pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan Negara Indonesia adalah pajak penjualan. Pajak penjualan merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penjualan barang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diantara jenis pajak penjualan tersebut adalah pajak penjualan tanah dan pajak penjualan atas barang mewah.

Dalam jual beli tanah, ada sejumlah pajak yang timbul yang wajib dibayarkan baik oleh pembeli dan atau penjual. Diantara jenis pajaknya adalah PPh, BPHTB, PPN, biaya pengecekan sertifikat, serta jasa notaris atau PPAT. Adapun dalam transaksi barang mewah, tarif PPnBM berbeda-beda  tergantung dari jenis barang mewah yang diperjualbelikan.

Kedua jenis pajak penjualan tersebut hanya dikenakan sekali saja kepada wajib pajak, yakni pada saat  transaksi terjadi. Adapun fungsi dari pajak penjualan sendiri selain sebagai sumber pemasukan pendapatan negara diantaranya juga untuk menciptakan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan tinggi dengan konsumen berpenghasilan rendah, serta sebagai upaya untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat atas barang mewah.