Daftar isi
Pembangunan di berbagai sektor yang merupakan alokasi APBN seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, petani dan dukungan non industri kepada masyarakat dan Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, APBN memuat arah politik pemerintah yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan.
Salah satu bidang kebijakan ini adalah kebijakan ekonomi. APBN adalah kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendistribusikan kembali pendapatan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh elemen negara (baik pemerintah pusat maupun daerah) dan masyarakat, termasuk dunia usaha, terkena dampaknya. Misalnya, subsidi BBM semakin dirasakan membebani APBN, sehingga subsidi BBM diganti dengan dana kompensasi subsidi publik.
Kebijakan ini berdampak pada perekonomian yang berarti biaya produksi meningkat yang berdampak pada tingkat harga di pasar. Sebaliknya, jika subsidi diberikan, maka akan menurunkan tingkat harga.
APBN mempengaruhi rencana sektor swasta dan meyakinkan lembaga lain tentang apa yang akan dilakukan negara ini di masa depan, dan lebih efektif bagi pemerintah untuk membuat keputusan di masa depan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, seperti namanya, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah (pemda). Berdasarkan UU No. 21/2011 APBD didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi, yang dibahas, disepakati, dan ditetapkan bersama oleh pemerintah kota dan DPRD sesuai dengan peraturan daerah.
Secara umum, APBD dapat didefinisikan sebagai bagian dari rencana keuangan tahunan dan dapat menjadi alat politik terpenting kota. Jika APBD ini digunakan sebagai alat penentuan pendapatan dan belanja.
Selain itu, APBD juga merupakan pedoman untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta pengesahan rencana pengeluaran di masa depan. Dengan demikian, dapat meminimalkan kesalahan, pemborosan, dan penyalahgunaan yang merugikan perekonomian daerah serta menjamin keadilan ekonomi dan pembangunan daerah.
Tujuan penyusunan APBD setiap daerah di Indonesia antara lain untuk mengatur pendapatan dan belanja daerah, meningkatkan efisiensi dan pemerataan penyediaan barang dan jasa publik, meningkatkan kejelasan dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap DPRD dan publik, menentukan prioritas belanja pemerintah daerah, dan memfasilitasi koordinasi antar departemen pemerintah daerah.
Selain itu, APBD harus terbuka, adil, jujur, dan objektif bagi masyarakat setempat. Hal ini dilakukan dengan harapan APBD dapat mempengaruhi perekonomian dalam banyak hal, antara lain:
Secara meluas kita bahas pengaruh APBD terhadap perekonomian diantaranya yaitu :
Sebagian besar anggaran ditujukan untuk kemajuan negara, dengan asumsi percepatan kesejahteraan rakyat.
APBN merupakan pedoman ekonomi yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kegiatan pembangunan desa seperti pembukaan jalan
Asumsi yang digunakan dalam APBN menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya.
Kebijakan penetapan tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri dan menjamin keseimbangan perdagangan internasional.
Pemerintah dengan sengaja mengubah biaya dan pendapatan untuk mencapai stabilitas keuangan. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan sektor pemerintah disebut kebijakan fiskal.
APBD merupakan program pembangunan daerah jangka pendek kotamadya, sehingga dapat mengarahkan perekonomian daerah melalui program-program yang telah digariskan. Selain itu, seperti dilansir kemdikbud.go.id, APBD memiliki beberapa pengaruh terhadap perekonomian nasional, antara lain: