Badan peradilan merupakan lembaga atau sistem yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam suatu negara. Lembaga tersebut memiliki peran penting dalam memeriksa perkara hukum, mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tepat.
Badan peradilan biasanya terdiri dari berbagai tingkatan pengadilan, seperti pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan pengadilan-pengadilan lain yang berspesialisasi dalam berbagai jenis perkara. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat.
Adanya badan peradilan sangat penting dalam suatu negara karena berperan sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keadilan, penegakan hukum, dan stabilitas masyarakat. Selain itu, badan peradilan juga bertugas untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman atau sanksi atas pelanggaran hukum.
Hal itu menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat dan memberikan hukuman yang sesuai untuk tindakan yang melanggar hukum. Peradilan umum adalah sistem peradilan yang menangani beragam jenis kasus, termasuk pidana, perdata, keluarga, dan lainnya, dengan aturan dan prosedur umum yang berlaku.
Sedangkan peradilan khusus adalah sistem peradilan yang memiliki yurisdiksi yang terbatas dan fokus pada jenis kasus tertentu, seperti korupsi, perpajakan, atau anak-anak, dengan aturan dan prosedur khusus yang sesuai.
Berikut perbedaan antara peradilan umum dan peradilan khusus adalah sebagai berikut.
Peradilan Umum
Badan peradilan umum adalah sistem peradilan yang berfokus pada perkara-perkara sipil dan pidana yang melibatkan warga negara dalam konteks hukum umum atau hukum sipil. Ini berbeda dari badan peradilan khusus, seperti Pengadilan Agama atau Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memiliki yurisdiksi dalam bidang hukum tertentu.
Badan Peradilan Umum memiliki tanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara seperti sengketa perdata, tindak pidana, perceraian, warisan, kontrak, dan kasus-kasus hukum lain yang melibatkan hukum umum. Peradilan menerapkan prinsip-prinsip hukum sipil atau hukum umum dalam pengambilan keputusannya.
Contoh badan peradilan umum di Indonesia adalah Pengadilan Negeri (PN) yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara-perkara perdata dan pidana. Badan peradilan umum penting dalam menjaga keadilan, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.
- Ruang lingkup
Ruang lingkup dari peradilan umum atau pengadilan umum, mencakup berbagai jenis perkara yang melibatkan warga negara dan pihak-pihak yang bukan anggota kekuatan bersenjata atau yang bukan terkait dengan hukum agama tertentu.
Selain itu, menangani sengketa antara individu atau organisasi dalam hal kontrak, kepemilikan properti, perceraian, dan masalah hukum sipil lainnya. Peradilan umum memiliki yurisdiksi yang meliputi beragam jenis kasus, dengan aturan dan prosedur yang berlaku secara umum untuk menyelesaikan sengketa dan memastikan keadilan.
- Contoh kasus
Contoh kasus peradilan umum seperti kasus pembunuhan di mana seorang terdakwa dituduh membunuh seseorang dan diadili dalam pengadilan umum. Dalam kasus tersebut, pihak jaksa akan mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan pengacara bela diri akan mencoba membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah atau ada alasan pembelaan. Proses tersebut melibatkan persidangan, sidang-sidang pengadilan, dan akhirnya putusan hakim yang akan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.
- Wilayah hukum
Wilayah hukum peradilan umum melibatkan sebagian besar kasus perdata dan pidana, serta di seluruh yurisdiksi negara. Selain itu sistem hukum di berbagai negara memiliki perbedaan dalam struktur dan yurisdiksi pengadilan, tetapi tujuan utamanya adalah menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan konflik.
Pengadilan umum merupakan komponen penting dalam sistem peradilan yang menyediakan wadah untuk penyelesaian berbagai jenis sengketa hukum antara individu, perusahaan, atau entitas lain dan memastikan kepatuhan terhadap hukum umum atau hukum sipil dalam masyarakat.
Peradilan Khusus
Badan peradilan khusus adalah sistem peradilan yang memiliki yurisdiksi dalam bidang hukum atau jenis perkara tertentu, yang berbeda dari badan peradilan umum yang menangani perkara-perkara hukum umum atau hukum sipil. Badan peradilan khusus didirikan untuk menangani perkara yang memerlukan keahlian dan pemahaman khusus terkait dengan bidang hukum tertentu.
- Ruang lingkup
Peradilan khusus adalah sistem peradilan yang dirancang untuk menangani jenis kasus tertentu atau kelompok tertentu, seperti militer, perburuhan, pajak, atau narkotika. Sistem peradilan khusus dirancang untuk menangani kasus-kasus dengan karakteristik unik atau kepentingan khusus, dan seringkali memiliki aturan dan prosedur tersendiri.
Ruang lingkupnya bervariasi berdasarkan negara dan yurisdiksi hukum. Peradilan juga fokus pada kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, termasuk pelanggaran hukum oleh anak di bawah umur, hak asuh anak, dan perlindungan anak.
- Contoh kasus
Kasus ini melibatkan dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pejabat pemerintah diduga terlibat dalam skandal korupsi besar-besaran.
Selain itu, KPK menangani kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana BLBI pada masa krisis keuangan tahun 1997-1998. Sejumlah pejabat dan pengusaha dituduh terlibat dalam penyalahgunaan dana tersebut.
- Wilayah hukum
Wilayah hukum peradilan khusus bisa mencakup seluruh negara, wilayah tertentu, atau kasus yang terbatas pada daerah tertentu. Peradilan khusus biasanya memiliki yurisdiksi atas jenis kasus yang telah ditentukan oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku.
Misalnya, peradilan khusus dapat memiliki yurisdiksi atas kasus korupsi, narkotika, anak-anak, perdagangan, perpajakan, atau hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, peradilan khusus dapat memiliki yurisdiksi atas kasus yang terjadi dalam periode waktu tertentu, seperti kasus-kasus perang dunia atau konflik bersenjata tertentu.
Kedua jenis peradilan tersebut bekerja bersama-sama dalam sistem hukum Indonesia untuk menegakkan hukum dan menjaga keadilan. Peradilan umum mencakup sebagian besar kasus, sementara peradilan khusus memberikan pendekatan yang lebih spesifik untuk jenis kasus tertentu yang memerlukan perhatian ekstra.
Perlu untuk diingat bahwa perbedaan antara peradilan umum dan khusus dapat bervariasi antar negara, tergantung pada sistem hukum masing-masing. Contoh-contoh yang diberikan hanya mengilustrasikan perbedaan secara umum.