Daftar isi
Dalam menjalankan suatu pemerintahan, diperlukan adanya aturan.
Aturan ini berguna untuk membatasi hak dan kewajiban masing-masing individu agar tetap berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Selain itu dengan adanya aturan, sebuah negara akan tetap berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.
Kali ini akan kita bahas mengenai aturan dalam pemerintahan yang sering disebut sebagai sistem pemerintahan.
Sistem pemerintahan berasal dari kata sistem yang berarti aturan dan dari kata pemerintahan.
Dua kata ini tergabung dan membentuk arti sebuah aturan yang berlaku di suatu negara mengenai kebijakan, kepemimpinan, pengambilan keputusan dan hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan.
Beberapa negara di dunia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda.
Seperti contohnya Indonesia yang menganut sistem pemerintahan berdasarkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat.
Ada 6 macam sistem pemerintahan yang dianut beberapa negara di dunia, antara lain:
Liberalisme disebut juga dengan paham bebas.
Dalam artian lebih luas, pemerintahan dengan sistem liberalisme adalah pemerintahan yang memiliki aturan dan pandangan bahwa kebebasan dan persamaan hak merupakan hal yang utama.
Negara yang menganut sistem pemerintahan liberal cenderung membebaskan pikiran individu masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Mereka mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dimana masing-masing individu masyarakat menjadi pusat utama sedangkan negara hanyalah sebagai alat semata.
Hukum yang ada pada negara dengan sistem pemerintahan liberalisme lebih menunjukkan aturan bahwa negara melindungi dan membela setiap warganya.
Beberapa negara di Amerika menganut sistem pemerintahan liberalisme.
Hal ini dapat kita lihat dari bebasnya pendapat dan pikiran masing-masing individu disana.
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Liberalisme:
Contoh Negara yang menganut Sistem Pemerintahan Liberalisme:
Sesuai namanya, dalam sistem pemerintahan parlementer, peran penting suatu negara berada pada parlemennya.
Parlemen merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan, dengan sebutan lainnya adalah badan legislatif.
Dalam suatu sistem pemerintahan parlementer, presiden dapat berdiri dengan perdana menteri dimana keduanya dipilih oleh parlemen.
Selain itu, presiden hanyalah sebagai simbol kepala negara saja di dalam sistem pemerintahan parlementer.
Parlemen juga memiliki hak untuk menjatuhkan suatu pemerintahan apabila sudah tidak sesuai.
Meski demikian, sistem pemerintahan parlementer memiliki tingkat tanggap terhadap pelayanan warganya yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya.
Ini dikarenakan sistemnya yang cenderung digerakkan oleh wakil-wakil rakyat.
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer:
Contoh Negara yang menganut Sistem Pemerintahan Parlementer:
Sistem pemerintahan ini berpaham pada komunisme dimana tidak ada partai lain selain partai komunis.
Semua hal yang berkaitan dengan kekayaan alam serta kepemilikan pada tiap-tiap masyarakat, kecuali pakaian, perabotan dan upah, merupakan milik negara.
Tujuan dari sistem pemerintahan ini sebetulnya adalah untuk menyama-ratakan semua kaum agar menuju ke arah makmur.
Namun warga negaranya harus tunduk terhadap bangsa, negara, dan partai komunis itu sendiri.
Lebih tepatnya semua hak individu harus tunduk pada kepentingan partai, karena itulah dalam sistem pemerintahan komunis tidak terdapat hak asasi manusia dan negara serta hukum tidak terlalu berlaku.
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Komunis:
Contoh Negara yang menganut Sistem Pemerintahan Komunis:
Sistem pemerintahan demokrasi liberal lebih menekankan hak-hak dan kebebasan individu dalam berpendapat maupun berpikir.
Negara berhak membuat aturan namun tidak boleh sampai membatasi kebebasan individu tersebut.
Seperti contohnya dalam menetapkan pemimpin di suatu negara dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal.
Akan diadakan suatu pemilihan umum guna menentukan siapa pemimpin yang akan menjadi kepala negara tersebut.
Pemilihan umum ini mengikutsertakan rakyat sehingga rakyat lah yang bebas memilih siapa pemimpin yang cocok bagi mereka.
Sistem pemerintahan demokrasi liberal bertentangan dengan komunisme dan cenderung lebih ke sistem presidensial dan parlementer.
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal:
Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi Liberal:
Sistem pemerintahan presidensial merupakan aturan yang digunakan oleh suatu negara dengan menetapkan presiden sebagai wewenang penting dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, dll.
Presiden dipilih oleh rakyat dan tidak mudah dijatuhkan hanya karena persaingan politik.
Namun tentu saja apabila terjadi pelanggaran, maka presiden dapat diturunkan jabatan.
Di dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan badan eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, walikota, dll akan terpisah dengan kekuasaan legislatif yang terdiri dari dewan rakyat, dewan daerah, majelis rakyat.
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial:
Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial:
Sistem pemerintahan semipresidensial adalah sistem yang menjalankan suatu negara dimana pemimpinnya adalah seorang presiden dan perdana menteri.
Sistem ini menerapkan antara gabungan presidensial dengan sistem parlementer.
Karena penerapannya yang menggabungkan 2 sistem dan 2 kepala negara, karena itulah sistem semipresidensial seringkali disebut sebagai dual eksekutif atau eksekutif ganda.
Meski ada 1 presiden dan 1 perdana menteri, presiden masih memiliki seorang wakil.
Wakil presiden juga membantu tugas-tugas seorang presiden dan menggantikannya sementara apabila seorang presiden melakukan pelanggaran ketika memimpin negara.
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Semipresidensial:
Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan semipresidensial: