3 Strategi Pembangunan Politik pada Masa Orde Baru yang Perlu diketahui

Setelah pengunduran diri Soekarno sebagai presiden Republk Indonesia, Soeharto mulai bangkit dan menyusun kabinet barunya.Kabinet Pembangunan adalah kabinet yang diusung oleh Presiden Soeharto padaawal pengangkatannya sebagai presiden Republik Indonesia. Susunan dari Kabinet Pembangunan diumumkan pada tanggal 14 Oktober 1967 oleh Presiden Soeharto.

Kabinet pembangunan yang di bawah oleh presiden Soeharto dirasa memiliki tugas yang sangat berat, tentunya memperbaiki segala kesalahan yang ada pada orde lama. Namun, tugas yang mendasar pada kabinet ini adalah mewujudkan adanya stabilitas nasional.

Untuk dapat mewujudkan adanya stablitas nasional tersebut, diperlukan terciptanya stabilitas politik serta keamanan terlebih dulu. Dengan hal itu, pemerintah pada masa orde baru terlebih dahulu menetapkan strategi untuk menciptakan stabilitas politik serta keamanan di Indonesia sebelum menciptakan stabilitas ekonomi. Berikut Strategi Pembangunan Politik pada Masa Orde Baru.

1. Penerapan Politik Bebas Aktif

Politik bebas aktif merupakan prinsip bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara negara di dunia tanpa memihak pada salah satu blokyang terlibat dalam perang dingin.

Dalam pengimplementasiannya sendiri,pada zaman demokrasi terpimpin mengalami pergeseran makna, yang terindikasi condong pada blok uni soviet pada masa itu.

Dengan hadirnya kabinet pembangunan pada era orde baru ini, diharapkan untuk dapat meluruskan kembali pelaksanaan poltik bebas aktif yang sebenarnya, dan berupaya untuk dapat memperbaiki segala hubungan Indonesia dengan negara lain yang sebelumnya telah diputuskan secara sepihak oleh Presiden soekarno.

Berikut upaya upaya pemerintah orde baru dalam mengembalikan esensi dari politik bebas aktif.

• Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia
  Sebelumnya pada masa demokrasi terpimpin hubungan antara malaysia dengan Indonesia memang sempat memanas, akibat ditetapkannya Malaysia sebagai anggota tidak tetap PBB.
• Kembali Menjadi Anggota PBB
  Pada masa demokrasi terpimpin,Indonesia memilih untuk keluar dari keorganisasian internasional PBB, dan menarik diri dari pergaulan internasional. Namun,pada 28 September 1966 Indonesia sudah kembali bergabung dengan PBB dan tercatat sebagai anggota tidak tetap PBB yang ke-60 Dewan Keamanan PBB.
• Memprakarsai Pembentukan ASEAN
  Indonesia sendiri pernah menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara pada tanggal 8 agustus 1967. Asean merupakan organisasi regional yang dibentuk atas prakarsa lima menteri luar negeri negara negara dikawasan Asia Tenggara.

2. Kebijakan Fusi Partai

Pada masa orde baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan,yang diberi nama kebijakan fusi atau penggabungan partai politik.

Kebijakan ini dikeluaran oleh pemerintah orde baru sesaat mejelang diadakannya pemilu tahun 1977.

Pasca dikeluarannya kebijakan fusi saat itu presiden Soeharto berniat untuk menyederhanaan partai politik peserta pemilu pada tahun 1977 menjadi dua partai politik dan satu golongan karya.

Langkah langkah penyederhanaan yan dilakukan melalui fusi (penggabungan) partai yang didasari dengan kepemilikan idelogi yang sama,akan digabung dan membentuk sebuah partai baru. Dengan kebijakan fusi partai tersebut mampu menghasilkan tiga partai baru.

• Partai yang memiliki latar belakang yang sama yakni islam,yaitu NU,Parmusi, PSII, dan Perti yang akhirnya digabung menjadi stu dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
• Partai yang mengusung ideologi nasionalis sebagai latar belakangnya dan partai partai non islam, seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI disatukan dalam satu wadah Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

3. Pelaksanaan Pemilihan Umum

Pemilihan umum pertama kali sepanjang sejarah Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Hingga berakhirnya masa jabatan presiden soekarno tidak ada lagi pemilihan umum yang dilaksanakan.

Dengan hal tersebut, pada masa pemerintahan Soeharto diupayakan adanya penyelenggarakan pemilu. Pemilu itu diupayakan untuk melaksanakan prinsip pemerintahan Indonesia yakni demokrasi.

Pada tahun 1968 adalah tonggak awal dilaksanakannya pemilihan umum pada masa orde baru. Dalam pelaksanaannya, pemilu pada masa orde baru diselenggarakan selama enam kali yakni pada tahun 1971, 1977,1982,1987, 1992, serta 1997.

Pemilu yang diadakan pada 29 Mei 1997 merupakan pemilu yang dilakukan terakhir kali pada masa orde baru.

Dan pemilu tersebut pun yang banyak diwarnai berbagai protes di berbagai daerah yang dipicu dengan adanya kecurangan dalam perhitungan suara.