Demokrasi Terpimpin: Pengertian – Ciri dan Contohnya

Berikut ini kita akan membahas mengenai demorasi terpimpin dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah sebuah periode politik Indonesia yang dapat dilihat dengan memuncaknya posisi Presiden yang didukung oleh TNI dan Para Partai dalam menggerakkan politik nasional. Sehingga arah negara dan kebijakannya selaras dengan ide Presiden.

Konsepsi Nasionalis, Agama, Komunis diperkenalkan sebagai bentuk penyatuan seluruh ide-ide yang membentuk Indonesia.

Indonesia juga condong berhubungan dengan negara-negara baru dan negara komunis. Pengaruh dari tokoh lainnya hampir tidak terlihat, karena setiap urusan kenegaraan berada di tangan presiden.

Masa Demokrasi biasanya ditandai dengan adanya konfrontasi politik dengan berbagai pihak, kekacauan ekonomi yang semakin parah, dan pemusatan kekuatan pada tiga kutub yang saling mempengaruhi.

Sejarah Demokrasi Terpimpin

Masa demokrasi terpimpin dimulai dari disampaikannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

Dekrit ini berisi mengenai pembubaran konstituante, pembentukan DPA dan MPR, serta kembalinya konstitusi Indonesia pada UUD 1945.

Kebijakan ini disambut baik oleh kalangan yang jengah dengan ketidakstabilan politik nasional selama sembilan tahun (1950-1959) yang berdampak pada kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Pada masa ini, posisi presiden Soekarno menjadi sangat kuat dengan dukungan dari TNI dan kemudian PKI.

Soekarno banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang didasarkan atas pemikirannya tentang revolusi Indonesia, yang oleh banyak pihak dianggap terlalu ekstem dan membawa Indonesia jatuh lebih jauh ke dalam jurang kekacauan.

Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin

• Pemerintah otoritarian, memuncaknya kekuasaan presiden atas negara.
• Dukungan kuat dari unsur militer yang menjadi kekuatan politik baru
• Dukungan kuat dari PKI sebagai pendukung setia presiden Soekarno
• Lembaga legislatif lemah, dapat diatur bahkan dibubarkan presiden
• Peran partai politik terbatas, bahkan dapat dibubarkan presiden
• Gerakan separatis yang masih berlangsung dari masa sebelumnya.
• Politik luar negeri yang keras
• Kebijakan-kebijakan monumental banyak dilakukan di tengah krisis ekonomi yang terus memburuk.
• Negara mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Tujuan Demokrasi Terpimpin

• Mengembalikan Stabilitas Politik Nasional
  Selama demokrasi parlementer, muncul pemberontakan suatu golongan, terganggunya kegiatan ekonomi, dan terhentinya pencapaian tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Dalam usaha mengembalikan stabilitas politik nasional, Presiden mengesahkan pelaksanaan demokrasi terpimpin mulai melancarkan usahanya dengan berbagai cara. Salah satunya, dengan menjadikan dirinya sebagai pusat dari segala keputusan yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara Indonesia.
• Menghilangkan Sisa Warisan Demokrasi Parlementer
  Sistem multi partai politik dalam demokrasi parlementer jadi konflik diantara partai yang berkuasa dan hal tersebut mengganggu stabilitas nasional di berbagai bidang.

Contoh Demokrasi Terpimpin

Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia:

• Masa Jabatan Presiden Menjadi Seumur Hidup
  Di dalam pasal-pasal UUD 1945, terdapat sebuah pasal karet yang menyatakan bahwa presiden memiliki masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Hal ini dijadikan celah oleh presiden Soekarno untuk mengeluarkan Tap MPR yang menjadi dalil bagi beliau untuk menjadi presiden RI seumur hidupnya. Namun, segera hal tersebut menimbulkan pergolakan di tengah masyarakat.
• Penggunaan Asas Sentralisasi dalam Penerapan Otonomi Daerah
  Pada masa demokrasi terpimpin, pembangunan di tiap daerah mulai dilakukan. Hanya saja, otonomi  daerah mpada masa tersebut masih sangat terbatas. Kita tidak dapat menemukan penerapan dari asas desentralisasi.

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Terpimpin

Kelebihan Demokrasi Terpimpin

• Mampu membangun integritas nasional
  Demokrasi terpimpin yang dipimpin Presiden Sukarno berhasil membangun integritas nasional di mana sebelumnya terpecah belah menjadi berbagai kelompok dan golongan. 
• Kembalinya Irian Barat
  Pada saat kemerdekaan Indonesia dan terakhir Konferensi Meja Bundar, telah ditegaskan bahwa wilayah Indonesia adalah seluruh bekas jajahan / kolonialisme Belanda. Artinya, Papua termasuk wilayah Indonesia. 
• Adanya Rasa Gotong royong
  Meskipun tidak dialami seluruh rakyat Indonesia, demokrasi terpimpin pada sebagian orang membangkitkan rasa nasionalisme dan rasa gotong royong dalam pembangunan menguat kembali. Ini ditandai dengan bersatunya berbagai kelompok dan golongan yang sebelumnya berseberangan dalam kabinet parlementer.

Kekurangan Demokrasi Terpimpin

Beberapa penyimpangan dan kekurangan demokrasi terpimpin adalah:

• Penataan Kehidupan Konstitusi Tidak berjalan
  Melalui Dekrit Prsesiden, awalnya disampaikan akan adanya pelaksanaan konstitusi UUD 1945. UUD 1945 akan dilaksanakan dalam berbagai bidang. Pada pelaksanaannya, kehidupan konstitusi tidak berjalan baik. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. 
• Terjadinya Pertentangan Ideologi
  Pada masa demokrasi terpimpin, presiden mengeluarkan ide nasakom, yang dianggap akan mempersatukan seluruh Bangsa Indonesia.  Namun sebaliknya, ide tersebut membuat terjadinya pertentangan ideologi yang sangat tajam antara ketiganya, nasionalis, agama, dan komunis. Pertentangan yang membuat banyak rakyat gelisah. Apalagi ditambah berbagai kebijakan presiden di bidang lain tidak berjalan baik. Seperti misalnya, kebijakan ekonomi. 
• Kehidupan Politis Tidak Demokratis
  Dengan adanya kekuasaan presiden yang semakin besar, berarti kehidupan demokratis itu sendiri tidak tercapai.  Rakyat tidak diberi kekuasaan berpendapat. Kebebasan pers dikekang. Pemilihan umum ditiadakan. Bahkan, siapa saja yang bertentangan dan tidak menyetujui nasakom Presiden, maka dianggap menentang negara.

Dampak Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin menghasilkan 2 dampak yaitu dampak positif dan negatif.

Dampak Positif :

• Bisa mencegah krisis berkepanjangan akibat dari perpecahan
• Lahirnya pedoman untuk hidup yang jelas pada UUD 1945
• Mengawali pembentukan dari lembaga negara seperti DPAS dan MPRS.

Dampak Negatif :

1. Kekuasaan Presiden yang bisa terlalu besar
2. Militer bisa masuk kedalam politik
3. Presiden menjabat seumur hidup.