Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam UUD NKRI 1945 pasal 18 ayat (1) sampai (6), pasal 18 A ayat (1) dan (2), serta Pasal 18 B ayat (1) dan (2). Ada tiga faktor yang menjadi dasar hubungan antara pemerintah pusat […]
Related Posts
- Krisis Ekonomi 2018: Kondisi dan Perbedaannya dengan Krisis Ekonomi 1998
- 10 Sekolah Kedinasan di Indonesia Beserta Penjelasannya
- 4 Perusahaan Listrik di Indonesia yang Perlu diketahui
- 2 Tokoh Liberal Indonesia yang Berperan Penting Bagi Perekonomian
- Sejarah Ekonomi Indonesia : Pengertian, Tokoh, Awal Munculnya, dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia