Monopoli pasar merupakan keadaan di mana terdapat pihak yang menguasai pasar sehingga pihak-pihak lain merasa dirugikan. Hal ini biasanya terjadi pada sistem ekonomi liberal atau pasar karena masyarakat diberikan kebebasan tanpa adanya pengawasan.

Padahal, pengawasan sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi agar semuanya berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, sistem ekonomi campuran berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan ekonomi.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga pada sistem ekonomi campuran pemerintah turut serta menggerakkan roda perekonomian.

Berikut ini sejumlah peran pemerintah dalam sistem ekonomi campuran.

1. Penguasaan Barang Modal dan Sumber Daya

Dalam hal ini bukan berarti pihak swasta tidak diberikan kesempatan untuk menguasai sumber daya yang ada. Pihak swasta tetap diberikan kesempatan untuk menguasai hanya saja tidak semuanya dikuasai. Hal ini dikarenakan jika pihak swasta diberikan kebebasan untuk menguasai secara penuh.

Dikhawatirkan akan terjadi adanya monopoli. Pemerintah berusaha membatasi gerak pihak swasta dalam penguasaan sumber daya. Biasanya pihak swasta hanya diberikan sekitar 20-30% untuk menguasai sumber daya.

Biasanya penguasaan barang modal dan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah terbatas pada sumber daya yang bersifat terbatas dan berfungsi memenuhi hajat hidup orang banyak. Seperti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, listrik, gas dan sebagainya.

Sumber daya yang semacam itu jika tidak diatur oleh pemerintah maka akan terjadi ketimpangan atau penyebaran yang tidak merata. Sementara, sumber daya tersebut merupakan kebutuhan primer yang tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya.

Sayang, pada praktiknya peran pemerintah sering sekali tidak sesuai dengan cita-cita sistem ekonomi campuran. Kegiatan monopoli justru dilakukan oleh pemerintah itu sendiri karena peran pemerintah yang begitu besar dari sistem ekonomi ini.

Pemerintah banyak yang menyalahgunakan peran dan tugasnya sebagai lembaga pengawas. Mereka mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Sumber daya yang seharusnya menjadi milik negara justru dialihkan menjadi milik pribadi. Akibatnya, tujuan sistem ekonomi campuran tidak tercapai dan negara mengalami kerugian.

2. Membuat Kebijakan Ekonomi

Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah memiliki peran sebagai pembuat kebijakan ekonomi. Adanya kebijakan ekonomi agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan untuk mengintervensi keberadaan pihak swasta.

Biasanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan regulasi pasar dan penetapan harga. Penetapan harga pasar biasanya dilakukan agar tidak ada harga yang terlalu melambung tinggi dan rendah sehingga masing-masing pihak merasa diuntungkan.

Baik dari pihak pedagang maupun pembeli. Penetapan harga biasanya dengan menentukan harga eceran tertinggi dan terendah. Harga eceran tertinggi ditetapkan agar pihak pedagang tidak memberikan harga yang mencekik konsumen sehingga barang tersebut bisa dijangkau oleh banyak orang.

Harga eceran tertinggi ini guna melindungi hak-hak konsumen. Sedangkan harga eceran terendah ditetapkan agar pedagang tetap mendapatkan keuntungan. Keberadaan harga eceran terendah ini untuk melindungi hak-hak pedagang agar tetap mendapatkan keuntungan yang sebanding dengan kualitas barang yang dijual sehingga konsumen tidak bisa bertindak seenaknya (menawar).

Namun, dalam kenyataannya, masih banyak pedagang yang tidak taat akan aturan. Mereka terkadang menetapkan harga semaunya. Terutama dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti menjelang idul fitri, tahun baru atapun ramadhan.

Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah melakukan sidak pada saat-saat tertentu. Sidak dilakukan untuk menertibkan pedagang agar tidak mematok harga yang berlebihan sehingga konsumen masih bisa membelinya.

Tidak hanya melakukan penetapan harga, pemerintah juga menentukan sejumlah aturan atau regulasi pasar. Regulasi pasar dilakukan agar para pedagang tidak berbuat curang saat menjual barang dagangan. Biasanya para pedagang melakukan sejumlah cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyak.

Tidak hanya soal melambungkan harga, melainkan juga melakukan kecurangan lain seperti pengurangan jumlah atau timbangan, mengganti barang dengan kualitas buruk, memalsukan barang dan sebagainya. Untuk mengatur semua itu, pemerintah yang dalam hal ini menteri perdagangan membuat sejumlah peraturan dan melakukan sidak.

3. Melakukan Pengawasan terhadap Sektor Swasta

Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah bertugas untuk mengawasi sektor swasta. Sektor swasta yang dalam sistem ekonomi liberal diberikan kebebasan tanpa pengawasan, namun tidak dalam sistem ekonomi yang satu ini.

Kebebasan sektor swasta menjadi terbatas karena terdapat aturan yang mengikat yang dibuat oleh pemerintah. Namun, dengan adanya aturan ini bukan berarti tidak memberikan kesempatan pada sektor swasta untuk melakukan inovasi melainkan hanya membatasi pada beberapa aturan saja.

Seperti penguasan sumber daya yang terbatas. Sumber daya yang terbatas hanya boleh dimiliki oleh pemerintah atau negara sedangkan swasta diberikan kebebasan menguasai sumber daya lainnya. Pemerintah dan sektor swasta secara bersama-sama berperan aktif dalam menggerakkan kegiatan ekonomi.

Keduanya saling melakukan kolaborasi agar kegiatan ekonomi di dalam negara bisa berjalan dengan baik. Pemerintah membuat aturan yang menguntungkan berbagai pihak dan sektor swasta melakukan kegiatan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan pribadi tetapi juga negara.

Sehingga, sektor swasta memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan negara bersama pemerintah. Pada praktiknya, memang pengawasan pada sektor swasta tidak begitu ketat. Terlebih jika terjadi tindak pidana penyuapan di dalamnya.

Banyak sektor swasta yang melakukan kecurangan dengan menyuap pemerintah yang bertugas mengawasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akal bulus mereka untuk menguasai sektor-sektor perekonomian. Hal inilah yang kemudian melemahkan peran pengawasan pemerintah dalam sistem ekonomi campuran.

The post 3 Peran Pemerintah dalam Sistem Ekonomi Campuran appeared first on HaloEdukasi.com.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia revolusi dapat diartikan sebagai perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata).

Sedangkan mental terkait manusia bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga. Sehingga secara bahasa, revolusi mental adalah perubahan pada sistem negara yang lebih menekankan pada batin atau watak masyarakat dalam negara tersebut.

Presiden Soekarno pernah menyampaikan gagasan mengenai revolusi mental. Pada 17 Agustus 1957 dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, Soekarno menggambarkan revolusi mental sebagai suatu gerakan untuk menggembleng rakyat Indonesia supaya menjadi manusia baru dengan hati yang putih (suci), berkemauan baja (kuat), bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala.

Dilansir dari situs Kominfo, praktik revolusi mental dalam kehidupan sehari-hari dapat dimaknai dengan upaya menjadi manusia yang memiliki integritas, mempunyai keinginan untuk bekerja keras, dan menunjukkan semangat untuk bergotong royong.

Pengertian tersebut kemudian ditambahkan oleh Yustina, dkk (2017) dengan berdasarkan Pancasila yang memiliki orientasi untuk kemajuan agar Indonesia dapat menjadi negara yang maju, modern, makmur, sejahtera, dan bermartabat.

Sejarah Revolusi Mental

Di Indonesia, istilah revolusi mental pertama kali digunakan pada tahun 1957 oleh presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno karena pada saat itu revolusi nasional sedang berhenti.

Soekarno menjadikan gerakan tersebut untuk mendorong masyarakat agar dapat berubah menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.

Untuk merealisasikannya, Soekarno merasa diperlukan gerakan hidup baru yang dapat mewujudkan Trisakti, di antaranya berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Setelah itu, 57 tahun kemudian, Presiden Joko Widodo yang pada saat itu mencalonkan diri sebagai presiden menjadikan istilah revolusi mental sebagai kehendak politik untuk Kabinet Kerja yang kemudian ditekankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Pada satu tahun awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, tepatnya sekitar tahun 2015, revolusi mental yang menjadi program besar Jokowi dalam kampanyenya dirasa masih belum dapat berdampak nyata secara praktis dan implementatif.

Padahal nilai strategis yang ingin dicapai, seperti untuk meningkatkan kedaulatan sekaligus daya saing secara kolektif dan nilai instrumental, seperti membangkitkan motivasi untuk lebih produktif serta berprestasi sebenarnya sangat penting (GPR Report, 2015).

Karakteristik Revolusi Mental

Terdapat delapan prinsip revolusi mental yang menunjukkan karakteristik dari revolusi ini, yaitu:

• Bukan proyek pemerintah, melainkan gerakan sosial untuk mendorong kemajuan bangsa Indonesia.
• Adanya tekad politik untuk menjamin kesungguhan pemerintah.
• Sifatnya harus lintas-sektoral.
• Bersifat partisipatif, di mana ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan juga dengan sektor khusus serta akademisi.
• Diawali dengan program pemicu untuk mengubah perilaku masyarakat secara konkrit dan cepat.
• Desain program harus mudah bagi penggunanya, popular, sistematik-holistik, dan dapat menjadi bagian dari gaya hidup.
• Bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial (moralitas publik) dan bukan mengatur moralitas privat.
• Dampaknya dapat diukur, tidak hanya dirasakan.

Tujuan Revolusi Mental

Dilansir dari situs Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Buleleng, revolusi mental bertujuan agar setiap individu dalam suatu negara dapat diterima satu sama lain. Maksudnya adalah, revolusi mental dapat membuat individu lebih mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri terhadap berbagai kondisi. 

Dengan demikian, ketika individu tersebut bisa memahami keadaan serta perbedaan, ia pastinya juga bisa menggunakan cara pandang yang lebih luas untuk melihat situasi yang ada di sekitarnya di mana pun ia berada.

Selain itu, revolusi mental juga bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai esensial, seperti etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, kedisiplinan, taat hukum dan aturan, optimis, produktif-inovatif, gotong royong, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Contoh Revolusi Mental

Contoh-contoh dari revolusi mental tercantum dalam lima aksi nyata gerakan revolusi mental dalam program-program, seperti:

1. Indonesia Melayani

• Peningkatan pelayanan dengan 3S serta layanan publik yang dilaksanakan secara cepat, tepat, dan murah.
• Keterbukaan informasi pada publik terkait pelayanan umum yang jelas, seperti dalam pengurusan masalah administrasi (KTP, SIM, akte, IMB, dan lain-lain).

2. Indonesia Bersih

• Menerapkan perilaku-perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan rasa kepedulian terhadap diri sendiri dan lingkungan.
• Bijak dalam menggunakan sumber daya air, listrik, bahan bakar, dan energi lainnya.

3. Indonesia Tertib

• Mewujudkan kesadaran untuk tertib berlalu lintas dengan mematuhi aturan yang berlaku, seperti menggunakan helm jika mengendarai motor, memakai sabuk pengaman jika menggunakan mobil, atau mengikuti aturan kecepatan.
• Bijak dalam menggunakan media sosial, seperti tidak menyebarkan kebencian atau hal-hal yang hoaks.

4. Indonesia Mandiri 

• Meningkatkan budaya penggunaan produk dalam negeri.
• Melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. Indonesia Bersatu

• Menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan di dalam maupun antar umat beragama.
• Meningkatkan rasa kepedulian, budaya gotong royong, kerja sama, serta kerukunan satu sama lain.

Demikianlah pengertian, sejarah, karakteristik, tujuan, serta contoh dari revolusi mental. Kesimpulannya revolusi mental merupakan perubahan yang mendorong masyarakat untuk lebih bekerja keras dan bekerja sama agar secara bersama dapat menjadi negara yang lebih modern dan sejahtera.

Konsep revolusi mental pertama kali diucapkan oleh Presiden Soekarno dan kemudian digunakan lagi oleh Presiden Jokowi sebagai tujuan politik bangsa. Revolusi ini memiliki beberapa karakteristik, seperti membutuhkan partisipasi masyarakat dan kesungguhan pemerintah serta program-program yang mudah dan dapat mengatur kehidupan sosial.

Tujuan dari adanya revolusi mental ini secara umum agar individu dalam suatu negara dapat mudah beradaptasi sehingga bisa melakukan perubahan pada nilai-nilai yang esensial. Contoh revolusi mental terdapat dalam program Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, Indonesia Bersatu

The post Revolusi Mental: Pengertian, Karakteristik dan Tujuan appeared first on HaloEdukasi.com.

1. Toleransi Perpajakan
   Modal UMKM relatif lebih kecil jika dibanding modal usaha yang dimiliki badan usaha  dengan status korporasi. Hal ini membuat pemerintah memberikan toleransi berupa penurunan pajak pendapatan dari 1% menjadi 0,5%. Harapan kebijakan ini adalah meringankan beban UMKM, meningkatkan nominal keuntungan, dan meningkatkan minat dan kesadaran pelaku usaha untuk membayar pajak.
2. Meringankan Bunga Pinjaman
   Modal UMKM sering kali didapat melalui pinjaman dari bank. Pada tahun 2007 silam, bunga yang dibebankan pada pelaku UMKM mencapai 24%, namun sekarang bunganya bahkan dibawah 10%. Perbankan nasional bahkan menyediakan jenis pinjaman yang disebut Kredit Usaha Rakyat yang dapat diajukan para pemilik usaha UMKM.
3. Pembinaan Usaha
   Pembinaan usaha dilakukan melalui Kementrian BUMN yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha serta mandiri dalam pemberdayaan sosial masyarakat.
4. Mempercepat Perizinan
   Kecepatan merupakan salah satu komponen utama agar dapat memenangkan persaingan ekonomi. Pengertian pemerintah akan hal ini ditunjukkan dengan meluncurkan single submission, yaitu perizinan berakses teknologi yang mempermudah dan mempercepat UMKM tanpa melalui proses panjang dan lama.
5. Perluasan Akses Pasar
   Untuk memperluas jangkauan pasar UMKM, pemerintah memberikan beberapa program pendukung. Contohnya yaitu Mall-toMall yang ditujukan pada UMKM dengan produk sejenis berjualan di mall terbuka. Serta program Go Online dengan tujuan mengonlinekan penjualan UMKM.

The post 5 Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM yang Wajib Ketahui appeared first on HaloEdukasi.com.

Menurut Hasan, komunikasi pemerintahan yaitu menaympaikan ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat demi tercapainya tujuan Negara.

Arti komunikasi pemerintahan disini yaitu pemerintah dalam hal ini diibaratkan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun situasi tersebut tidaklah mutlak dimana ada saatnya masyarakat yang menyampaikan ide, program dan gagasannya kepada pemerintah agar didengar dan ditindak lanjuti. Dalam situasi ini, pemerintah memiliki wewenang sekaligus bertanggungjawab untuk mempertimbangkan, bahkan untuk merespons sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengapa Pemerintah Mulai Membuat Akun Media Sosial?

McGraw Hill Dictionary mendefinisikan media sosial sebagai salah satu sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, membagi, serta saling bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunikasi virtual.

Sosial media tidak terbatas kepemilikannya hanya sebatas individu saja, tetapi sudah banyak instansi pemerintahan maupun swasta yang mulai memanfaatkan keberadaan media sosial untuk menjangkau masyarakat lebih jauh lagi.

Pemerintah mulai membuat akun-akun media sosialnya dengan instansi masing-masing, sekalipun fungsinya sama yaitu sama-sama untuk memberikan informasi serta gagasan program yang sedang dan akan dijalankan. Tentu kita sering kali melihat akun-akun instansi pemerintahan beredar di laman facebook, instagram, twitter, dan masih banyak lagi.

Akun-akun ini biasanya dikelola oleh admin, fungsi dari pemanfaatan media sosial oleh pemerintahan yaitu:

• Menyampaikan ide kepada masyarakat
• Menyampaikan program kerja suatu instansi pemerintahan
• Memberikan edukasi
• Membangun interaksi dengan masyarakat
• Menerima kritik dan saran dari masyarakat

Dapat ditarik kesimpulan mengapa pemerintah membuat akun media sosial, karena pemerintah ingin menyampaikan informasi kepada semua kalangan tanpa terbatas usia baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Tentu dikemas dengan tampilan-tampilan menarik sehingga masyarakat sebagai audiens tidak bosan membacanya.

Bahkan, konten-konten di media sosial cenderung lebih update, cenderung lebih baru informasinya. Bahkan masyarakat bisa langsung memberikan kritik dan saran kepada instansi pemerintah apabila terjadi tindakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh anggotanya.

Media sosial ini dinilai bisa membangun komunikasi masyarakat dengan pemerintah menjadi tidak ada sekat, tidak ada penghalang sehingga bisa berinteraksi tanpa adanya batas-batas tertentu.

The post Manfaat Media Sosial Bagi Pemerintah yang Perlu diketahui appeared first on HaloEdukasi.com.

Dalam artikel kali ini akan dibahas mengenai tugas pembantuan sebagai salah satu cara atau jenis hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana yang telat diatur dalam undang-undang.

Pengertian Tugas Pembantuan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 yang mengatur tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pada pada 36 ayat (1) disebutkan pengertian dari tugas pembantuan adalah:

Penugasan  dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Secara lebih sederhana bisa dikatakan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintah pusat atau pemerintah dengan jenjang lebih tinggi dan disertai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja atau pelaksanaannya kepada pemerintah atau instansi yang menugaskannya.

Tujuan Tugas Pembantuan

Tujuan dari tugas pembantuan adalah untuk mengatasi atau menanggulangi keterbatasan jangkauan dari aparatur pemerintah pusat terhadap permasalahan atau urusan di daerah.

Sehingga urusan atau permasalahan tersebut harus dilimpahkan melalui kewenangan yang diberikan kepada aparatur pemerintah daerah.

Aturan dalam Tugas Pembantuan

Beberapa aturan atau prinsip dalam pelaksanaan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

• Pemerintah pusat berwenang dalam menentukan perencanaan suatu urusan secara umum, memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan dan biaya yang diperlukan. Sementara itu untuk perencanaan yang lebih rinci, pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan kepada pejabat atau aparatur pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah.
• Dalam menjalankan tugas pembantuan, pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk daerahnya. Adapun kebijakan yang dimaksud adalah hanya berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan tugas pembantuan di daerahnya
• Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu tugas pembantuan adalah berasal dari yang memberi tugas. Dokumen anggaran diserahkan oleh aparat yang menerima tugas pembantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersamaan dengan penyampaian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
• Penerima tugas pembantuan harus menyerahkan laporan pelaksanaan dan penggunaan anggaran kepada DPRD di saat bersamaan dengan penyampaikan laporan keuangan APBD oleh Pemda.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan ada 6 urusan yang menjadi pengecualian. 6 urusan ini sifatnya mutlak, artinya berdasar undang-undang keenamnya hanya bisa ditetapkan dan menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

Keenam urusan tersebut adalah:

1. Politik luar negeri
2. Keamanan
3. Pertahanan
4. Yustisi
5. Agama
6. Moneter dan fiskal nasional

Kriteria Tugas Pembantuan

Pelaksanaan tugas pembantuan harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Bukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (binwas)
2. Bukan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
3. Tidak dilaksanakan sendiri
4. Adanya perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan bidang yang di tugas pembantuan
5. Tersedia sarana dan prasarana yang diperlukan
6. Ada perangkat daerah dan personel yang menangani tugas pembantuan
7. Memperhatikan karakteristik daerah
8. Tidak ada biaya pendamping dari daerah
9. Lingkup penugasan tepat

Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Adapun mekanisme pelaksanaan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Penugasan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga yang memberi penugasan setelah dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri (UU no.23 tahun 2014, Pasal  19)
2. Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga tersebut disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Bappenas.
3. Adapun penugasan dari daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
4. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang menerima tugas pembantuan bisa membentuk peraturan daerah mengenai mekanisme atau tata cara pelaksanaan sesuai kriteria tugas pembantuan
5. Keputusan Kepala Daerah mengenai teknik pelaksanaan tugas pembantuan adalah termasuk di dalamnya menetapkan perangkat daerah

Contoh Tugas Pembantuan

Diantara contoh tugas pembantuan adalah :

• Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan dan pemberian bantuan modal usaha kepada rakyat miskin.
• Program INPRES untuk sekolah dasar.

The post Tugas Pembantuan: Pengertian, Tujuan dan Pelaksanaannya appeared first on HaloEdukasi.com.

Sistem pembangunan nasional yang dianut beberapa pemerintahan tentunya berbeda satu sama lain. Sebab, pembangunan nasional seringkali disesuaikan dengan gaya kepemimpinan tiap pemerintahan. Berikut merupakan pemaparan mengenai pembangunan nasional.

Pengertian Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan sebuah proses perubahan yang berskala nasional yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara berkelanjutan.

Pembangunan nasional dilakukan untuk memberikan segala perbaikan atau perubahan terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat. Segala pembangunan itu dilaksanakan sesuai dengan seperangkat aturan yang telah dipegang.

Yang mana dengan segala pembangunan yang dilakukan, diharapkan dapat memuwujudkan kehidupan yang didambakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk mengembangkan segala potensi, inisiatif, daya kreasi dan kepribadian yang ada pada setiap masyarakat.

Dengan semua perubahan yang dilakukan negara berharap dapat meningkatkan kesejahteraan para masyarakatnya. Yang mana hal tersebut adalah tujuan utama diadakannya pembangunan berskala nasional ini.

Secara umum, pembangunan nasional merupakan sebuah rangkaian proses pembangunan yang dilakukan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diharapkan.

Pelaksanaan dari pembangunan nasional juga dilakukan dalam rangka untuk merealisasikan semua tujuan bangsa Indonesia yang tertulis dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Dalam hal ini pemerintah sebisa mungkin melakukan pembangunan terhadap semua aspek berbangsa dan bernegara. Aspek itu mencangkup aspek perpolitikan, perekonomian, sosial budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan.

Sejarah Pembangunan Nasional

Sejak pernyataan resminya pada 17 Agustus 1945, Indonesia merupakan negara kesatuan yang telah memiliki kedaulatan penuh. Kedaulatan tersebut mencakup pulau pulaunya yang berjajar dari Sabang sampai Merauke.

Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya yang ada di Sabang hingga Merauke, pemerintah berinisiatif untuk melakukan pembangunan berskala nasional.

Pembangunan ini ditujukan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur ditiap daerahnya. Untuk dapat mendukung pelaksanaan kemakmuran itu telah dibentuk sebuah dewan yang disebut Dewan Perancang Nasional pada masa demokrasi terpimpin.

Dewan Perancang Nasional itu diberikan mandat untuk mewujudkan keadilan serta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yang mana dalam pelaksanaannya, perlu memperhatikan beberapa faktor, yakni:

• Adanya Perencanaan Keseluruhan
  Pembangunan nasional tidak semata mata dilakukan masing masing, melainkan dilakukan dengan berbagai sinergi dari aspek aspek yang ada. Yang mana semua aspek itu berkaitan dengan kehidupan negara beserta dengan masyarakatnya. Maka untuk mendukung terlaksananya tujuan sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, perlu diadakannya perencanaan secara keseluruhan mengenai kebutuhan yang diperlukan.
• Adanya Hubungan pembangunan Nasional dengan Demokrasi Terpimpin
  Semua pembangunan nasional yang telah disesuaikan dengan kebutuhan, diharapkan dapat menunjang keberlangsungan kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin.

Faktor Penghambat Pembangunan Nasional

Sebenarnya faktor faktor yang menghambat pembangunan telah ada sejak tahun 1950. Adapun beberapa faktor lainnya yang menghambat terlaksananya pembangunan nasional.

• Faktor Politis
  Pembangunan nasional yang sedang berlangsung harus didukung dengan adanya stabilisasi pada bidang politik. Yang mana seringkali pembangunan nasional terhambat pelaksanaannya akibat perbedaan program yang diangkat oleh masing masing kabinet yang memimpin.
• Faktor Psikologi
  Adanya berbagai tekanan ekonomi, guncangan politik serta pertentangan ideologi menyebabkan pembangunan nasional harus dihentikan untuk sementara waktu. Hal tersebut dikarenakan pemerintah masih perlu waktu untuk mengembalikan segala kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan berbagai goncangan yang telah terjadi.
• Faktor Pendidikan
  Seringkali masih terdapat sekolah sekolah yang menerapkan adanya sistem pendidikan lama atau pendidikan kolonial. Yang mana pendidikan tersebut tidak bersesuaian dengan tuntutan nasional yang ada.

Hakikat Pembangunan Nasional

Hakikat dari pembangunan nasional tentunya ditujukan untuk membangun semua masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hal itu perlu dilakukan hal hal tertentu yang menopang pembangunan nasional. Berikut merupakan hal yang perlu diperhatikan,

• Adanya unsur keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang utuh dalam melakukan seluruh agenda pembangunan yang ada.
• Pembangunan harus dilakukan secara merata ditiap daerah yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan adanya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
• Yang menjadi subjek terpenting dalam pembangunan ini adalah manusia dan seluruh masyarakat Indonesia.
• Pembangunan dilakukan dengan sinergi yang ada diantara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat diupayakan dapat berpartisipasi dalam segala kebijakan pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah terkait.

Tujuan Pembangunan Nasional

Secara umum tujuan dari pembangunan nasional telah tercantumkan pada pembukaan UUD 1945 tepat pada alinea IV. Yang seperti kita tahu isinya mencakup tujuan nasional bangsa Indonesia yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan itu semua diperlukan pembangunan nasional yang sifatnya berkelanjutan. Dengan itu, tujuan dari pembangunan nasional dibagi menjadi dua, yakni tujuan jangka panjang serta tujuan jangka pendek.

• Tujuan Jangka Pendek
  Tujuan jangka pendek dari pembangunan nasioal adalah mengupayakan peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakatnya. Serta sebisa mungkin mewujudkan adanya keadilan dan kemerataan yang nantinya digunakan untuk landasan kuat pembangunan selanjutnya.
• Tujuan Jangka Panjang
  Tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pancasila.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional

Adapun beberapa visi dan misi yang dijadikan pegangan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Visi Pembangunan Nasional

Adapun visi dari pelaksanaan pembangunan nasional.

• Mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia dan negara yang aman bersatu serta rukun.
• Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sangat menjunjung tinggi keberadaan hukum serta hak asasi manusia.
• Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan berbagai peluang kerja dan penghidupan yang layak.

Misi Pembangunan Nasional

Adapun misi dari pembangunan nasional.

• Pengamalan pancasila yang konsisten dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.
• Penegakan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia.
• Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari hari.
• Penjaminan kondisi aman, damai, tertib dan ketenteraman bagi masyarakat Indonesia.
• Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berpegang pada kepribadian yang dinamis, kreatif dan tahan dari pengaruh globalisasi.
• Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional.
• Pelaksanaan otonomi daerah.
• Perwujudan kesejahteraan rakyat.
• Perwujudan aparatur negara yang melayani masyarakat dengan tulus sesuai dengan kewajibannya.
• Perwujudan sistem pendidikan nasional yang demokratis dan berpegang teguh pada akhlak mulia.
• Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, bebas, dan proaktif bagi kepentingan nasional.

Prinsip Pembangunan Nasional

Adapun beberapa prinsip yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

• Kesemestaan
  Pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan sebagai wadah yang mampu menyatukan segala aspek berbangsa dan bernegara di Indonesia.
• Partisipasi Masyarakat
  Untuk dapat menghasilkan pembangunan nasional yang sangat optimal, sangat diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah membuka peluang seluas luasnya untuk masyarakat dapat berpartisipasi di segala kebijakan pembangunan yang telah direncanakan.
• Keseimbangan
  Untuk melaksanakan pembangunan nasional diperlukan adanya keseimbangan, keselarasan serta kesesuaian dengan tujuan utamanya.
• Kontinuitas
  Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang dilakukan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut pemerintah perlu mengadakan pembangunan yang berkelanjutan.
• Kemandirian
  Pelaksanaan dari pembangunan nasional seolah olah dijadikan sebagai bukti bahwa negara Indonesia telah mampu berdiri dan berdaulat sendiri tanpa bantuan dari negara lain.
• Skala Prioritas
  Dalam melakukan pembangunan nasional perlu ditentukan skala prioritas, seperti bidang mana yang perlu dilakukan pembangunan dengan segera dan bidang mana yang bisa ditunda pembangunannya.

Contoh Pembangunan Nasional

Adapun contoh mengenai pelaksanaan pembangunan nasional.

• Mengupayakan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yag berkelanjutan. Yang mana hal tersebut diwujudkan dengan melakukan peningkatan terhadap sektor pertanian, mengingat Indonesia merupakan negara yang agraris kaya akan lahan pertaniannya. Pemerintah akan terus memaksimalkan potensi tersebut dalam rangka meningkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
• Pemerintah berupaya untuk melakukan pemerataan terhadap tingkat pelayanan sosial dan juga perekonomiannya. Hal ini selalu diupayakan pemerintah untuk menghindari munculnya kesenjangan sosial dan perekonomian di antara wilayah wilayah di Indonesia.
• Melanjutkan adanya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Yang mana untuk mewujudkanhal itu, pemerintah menitikberatkan pada peningkatan karaktr dan budi pekerti yang baik, serta diimbangi dengan pembangunan etos kerja yang baik pada seluruh masyarakat Indonesia.

The post Pembangunan Nasional: Pengertian – Hakikat dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.