pemerintahan - HaloEdukasi.com https://haloedukasi.com/sub/pemerintahan Wed, 23 Feb 2022 04:37:48 +0000 id-ID hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.8 https://haloedukasi.com/wp-content/uploads/2019/11/halo-edukasi.ico pemerintahan - HaloEdukasi.com https://haloedukasi.com/sub/pemerintahan 32 32 Negara Aristokrasi: Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh https://haloedukasi.com/negara-aristokrasi Wed, 23 Feb 2022 04:35:02 +0000 https://haloedukasi.com/?p=31562 Saat ini sudah telah berdiri 195 negara yang tersebar di seluruh penjuru Bumi. Negara ini memiliki kebijakan dan bentuk pemerintahannya  masing-masing. Setidaknya ada 10 bentuk pemerintahan yang diterapkan di berbagai negara. Pada pembahasan kali ini kita akan mengulas salah satu bentuk pemerintahan yakni Aristokrasi.  Pengertian Negara Aristokrasi  Istilah aristokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni “aristokratia” […]

The post Negara Aristokrasi: Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Saat ini sudah telah berdiri 195 negara yang tersebar di seluruh penjuru Bumi. Negara ini memiliki kebijakan dan bentuk pemerintahannya  masing-masing.

Setidaknya ada 10 bentuk pemerintahan yang diterapkan di berbagai negara. Pada pembahasan kali ini kita akan mengulas salah satu bentuk pemerintahan yakni Aristokrasi. 

Pengertian Negara Aristokrasi 

Istilah aristokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni “aristokratia” yang artinya suatu wujud kebijakan yang baik. Aristoteles dan Plato adalah orang yang memperkenalkan istilah ini pertama kali. Negara aristokrasi adalah sebuah negara yang menerapkan bentuk pemerintahan aristokrasi.

Pada negara dengan bentuk pemerintahan ini dikuasai atau dipimpin oleh sekelompok bangsawan ataupun kelompok kecil yang mempunyai hak istimewa. 

Keluarga atau kelompok tersebut mendapatkan hak istimewa karena dianggap sebagai sekumpulan orang-orang yang paling bermoral dan memiliki intelektual paling sempurna. Kemampuan ini kan digunakan dalam mengatur masyarakat. 

Pada umumnya keluarga dari kelompok ini akan memiliki gelar seperti duke, Duchess, Baron, atau Baroness. Gelar-gelar ini diberikan kepada anggota keluarga yang masih satu garis keturunan dalam kurun waktu ratusan tahun. 

Gelar tersebut tidak hanya diberikan kepada penguasa negara saja tetapi juga untuk kelas bangsawan. Selain berdasarkan pada garis keturunan, anggota aristokrasi atau disebut aristokrat bisa didapatkan apabila orang tersebut memiliki intelektual yang baik, terbukti mempunyai kemampuan kepemimpinan, serta harta kekayaan yang dimilikinya. 

Namun pada era saat ini anggota aristokrasi hanya berdasarkan pada garis keturunan, kekayaan, status militer, status agama, pendidikan, atau perpaduan dari hal-hal tersebut. 

Sementara itu, dalam konstitusi Romawi konsep aristokrasi digambarkan sebagai sistem pemerintahan yang memadupadankan antara monarki dengan demokrasi. Bentuk pemerintahan aristokrasi mendapat dukungan dari beberapa tokoh seperti Aristotle.

Anthony Ludovici, Charles Baudelaire, Julius Evola, Alexander Hamilton, Heraclitus, Theodor Herzl, D. H. Lawrence, Joseph de Maistre, Charles Maurras, Arthur Moeller van, den Bruck, Friedrich Nietzsche, José Ortega y Gasset, Plato, Oswald Spengler, Alexis de, Tocqueville, Nicolás Gómez Dávila, Hans-Hermann Hoppe, dan Montesquieu. 

Sejarah Aristokrasi

Negara dengan bentuk pemerintahan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Aristokrasi muncul pertama kali di Yunani Kuno dimana pada saat itu perwakilan warga ditunjuk sebagai ketua senat atau organisasi politik lainnya.

Masyarakat Yunani enggan menggunakan sistem pemerintahan monarki namun pada saat itu sistem demokrasi sedang jatuh. Pada saat itulah bentuk pemerintahan aristokrasi muncul. 

Thomas Hobbes, dalam buku Leviathan tahun 1651 menjelaskan bahwa sistem aristokrasi adalah bentuk dari persemakmuran dimana pemerintahan hanya dijalankan oleh beberapa kelompok saja.

Pada awalnya pemilihan aristokrat hanya berdasarkan pada siapa yang layang untuk menjadi pemimpin kelompok mereka.

Namun syarat tersebut bertambah setelah terjadi perang seratus tahun pada abad pertengahan. Penguasa harus merelakan seseorang yang mempunyai keberanian, bangsawan, moralitas, dan kesopanan. 

Praktek aristokrasi kemudian diadopsi oleh hampir seluruh bangsa-bangsa di Eropa. Namun ketika memasuki abad ke 18 setelah Revolusi Perancis, sebagian besar bangsawan kehilangan tanah mereka. Kemudian muncul sebuah revolusi industri yang membawa kehidupan kelas menengah menjadi lebih makmur. 

Sejak masa itu, sebagian besar dari bangsawan kehilangan hak politiknya. Hingga pada akhir abad ke 19 hanya tersisa Inggris Jerman, Austria, dan Rusia yang masih menggunakan sistem aristokrasi.

Ciri-Ciri Negara Aristokrasi

Sebuah negara dengan bentuk pemerintahan aristokrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  • Pemimpin negara berasal dari suatu kelompok kecil seperti kelompok bangsawan, negarawan, cendekiawan atau orang-orang tertentu yang dianggap memenuhi syarat. 
  • Kelompok kecil tersebut mempunyai tujuan untuk mendirikan dan menjalankan sistem pemerintahan yang baik. 
  • Bertentangan dengan sistem pemerintahan demokrasi. 
  • Banyak terjadi praktek KKN. 

Perbedaan Aristokrasi dengan Oligarki

Aristokrasi kerap disamakan dengan oligarki karena sistemnya yang hampir serupa. Namun keduanya memiliki perbedaan dimana aristokrasi adalah pemerintahan yang dipimpin oleh yang terbaik. Sementara itu oligarki yakni pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang. 

Perbedaan lainnya adalah negara aristokrasi akan memilih pemimpin yang mempunyai darah kebangsawanan, tingkat superioritas moral dan intelektual yang didapatkan dari genetika keturunannya. Sedangkan bentuk oligarki lebih mengendapkan kelompok yang lebih kaya dari kelompok lainnya.

Contoh Negara Aristokrasi 

Saat ini tak banyak negara yang menganut sistem aristokrasi. Berikut ini adalah negara-negara yang menerapkan bentuk pemerintahan aristokrasi. 

Inggris

Inggris sudah menerapkan bentuk pemerintahan aristokrasi selama 1000 tahun yakni dimulai pada saat penaklukan Norman tahun 1066 Masehi dan masih dipertahankan hingga saat ini. Bentuk pemerintahan mereka dikenal sebagai aristokrasi dengan gelar bangsawan. 

Setelah penaklukan, William I membagi tanah menjadi beberapa rumah dibawah kepemimpinan kaum bangsawan Norman. Raja Henry III pada abad ke 13 mendirikan House of Lord yang masih digunakan hingga saat ini. House of Lord adalah kumpulan dari para bangsawan yang dipilih oleh raja Henry III sendiri. 

Sedangkan pada abad ke 14, sebuah rumah yang anggotanya berasal dari rakyat biasa yang terpilih dari kota-kota dan shire Inggris. Keduanya kemudian bergabung dan membentuk dewan parlemen Britania Raya. 

Dimulai sejak abad ke 14, Monarki Inggris telah menciptakan tingkatan bangsawan dengan gelar duke, marquess, earl, viscount, dan baron. Gelar tersebut baru akan diberikan ketika ada keluarga baru contohnya adalah Pangeran William yang baru mendapatkan gelar Duke of Cambridge oleh Ratu Elizabeth II ketika menikah. 

Selain itu Inggris juga memberikan gelar penghormatan kepada individu tertentu yang pada umumnya untuk rekan hidup mereka dan tidak dapat diwariskan. 

India

Saat ini India memang berbentuk republik dan dipimpin oleh seorang presiden. Namun praktik aristokrasi pernah diterapkan di India yakni pada era kekaisaran Mughal yang berkuasa dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Pada masa ini administrasi negara dan aturan hukum dikuasai oleh para kaum bangsawan. 

Para bangsawan tersebut juga mengemban tugas untuk mengurus urusan negara. Pejabat dari kelompok bangsawan ini ditunjuk dan dipilih secara langsung oleh pangeran. 

Rusia 

Sama seperti India, Rusia sebelum berbentuk republik seperti saat ini pernah menerapkan bentuk pemerintahan aristokrasi. Bentuk pemerintahan ini dimulai pada abad ke 14 yang dikenal dengan nama Dvoryanstvo. Kata tersebut diambil dari kata Rusia, dvor, yang berarti istana pangeran, adipati, atau tsar. 

Pemerintahan aristokrasi di Rusia berjaya pada abad ke 17 dimana sebagian besar kekaisaran Rusia dikuasai oleh para pemilik tanah.

Tsar Rusia Peter the Great yang memimpin pada saat itu mengubah sistem aristokrasi sesuai dengan maknanya yakni bukan berdasarkan pada keturunan tetapi dipilih berdasarkan penilaian layanan aktual mereka yang diberikan kepada ketsaran Rusia. 

Memasuki abad ke 18, hak istimewa aristokrasi Rusia dimodifikasikan dalam undang-undang yang dikenal sebagai Piagam Bangsawan. Dalam piagam ini tercantum aturan-aturan  organisasi aristokrasi, termasuk Majelis Bangsawan yang berdiri di setiap provinsi di Rusia.

Sayangnya masa kejayaan aristokrasi di Rusia hanya bertahan sampai dengan abad ke 19. Pemerintahan aristokrasi Rusia berubah menjadi kacau karena beberapa faktor.

Salah satunya adalah adanya reformasi politik seperti penghapusan perbudakan. Kekuasaan bangsawan di Rusia benar-benar berakhir pada Oktober 1917 yakni ketika terjadi Revolusi Rusia. Pemerintahan jatuh ke tangan kaum komunis Bolshevik. 

Prancis 

Prancis pada masa abad pertengahan adalah penganut dari bentuk pemerintahan aristokrasi. Para aristokrat sebagian besar mendapatkan hak politik dan kekuasaan mereka dari garis keturunan. Namun ada juga yang mendapatkannya melalui proses pernikahan. 

Aristokrat di Perancis pada masa itu memiliki hak untuk memiliki tanah, menggunakan pedang, berburu hingga terbebas dari pajak properti. Sebagai gantinya mereka mendapat tugas untuk melayani da harus setia kepada raja. Para aristokrat juga mendapatkan hak istimewa dan posisi tertentu dalam aspek agama sipil, dan militer.  

Pemerintahan aristokrasi di Perancis hampir tergeser pada tahun 1789 yakni pada masa revolusi. Namun pada tahun 1805, Perancis kembali menerapkan sistem aristokrasi dengan gelar bangsawan namun kekuasaannya tidak sebebas seperti sebelumnya. 

Revolusi Perancis kembali terjadi setelah 40 tahun berikutnya. Pada masa ini sistem aristokrasi benar-benar berakhir. Namun gelar tersebut masih terus berkelanjutan hingga pada tahun 1870 namun sudah tidak memiliki kekuasaan maupun hak istimewa lainnya. 

The post Negara Aristokrasi: Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
10 Macam Bentuk Pemerintahan dan Ciri-Cirinya https://haloedukasi.com/macam-bentuk-pemerintahan Wed, 23 Feb 2022 03:44:30 +0000 https://haloedukasi.com/?p=31561 Bentuk pemerintahan tidak sama dengan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan berkaitan siapa yang menjadi pemimpin negara, sedangkan sistem pemerintahan adalah siapa saja yang ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan negara tersebut.  Di dunia ini ada 10 macam bentuk pemerintahan yang sudah terangkum pada penjelasan di bawah ini.  1. Monarki  Monarki adalah bentuk pemerintahan yang paling tua dan paling […]

The post 10 Macam Bentuk Pemerintahan dan Ciri-Cirinya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Bentuk pemerintahan tidak sama dengan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan berkaitan siapa yang menjadi pemimpin negara, sedangkan sistem pemerintahan adalah siapa saja yang ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan negara tersebut. 

Di dunia ini ada 10 macam bentuk pemerintahan yang sudah terangkum pada penjelasan di bawah ini. 

1. Monarki 

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang paling tua dan paling awal di dunia ini. Negara dengan bentuk pemerintahan seperti ini memiliki kepala negara seorang Raja atau ratu dengan gelarnya masing-masing. Seperti Jepang yang memiliki gelar kaisar sedangkan di Brunei Darussalam menggunakan gelar sultan.  

Ciri yang dimiliki dari negara monarki adalah kepala negaranya seorang raja sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri, Raja tidak memiliki batasan kekuasaan, kebijakan kepala negara bisa diubah melalui lembaga legislatif, serta tidak ada kejelasan mengenai hukuman terhadap kepala negara. 

Bentuk pemerintahan monarki terbagi menjadi tiga tipe yaitu:

  • Monarki Mutlak yakni bentuk pemerintahan dimana raja atau kepala negara tidak memiliki batasan kekuasaan. 
  • Monarki Konstitusional yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi. 
  • Monarki Parlementer yaitu bentuk pemerintahan monarki yang di dalam pemerintahannya terdapat dewan perwakilan rakyat. 

Sementara itu contoh dari negara-negara monarki adalah Arab Saudi, Inggris, Jepang, Qatar, Kuwait, Brunei Darussalam dll. 

2. Tirani 

Tirani adalah bentuk dari pemerintahan aristokrat hanya saja memiliki konotasi negatif. Tirani atau tiran adalah istilah untuk menyebut penguasa tunggal dalam suatu negara dengan kekuasaan yang sewenang-wenang. Bentuk pemerintahan ini dianggap merugikan rakyatnya karena pemimpinnya hanya mementingkan pribadi. 

Bentuk pemerintahan juga termasuk pemerintahan yang sudah ada sejak dahulu. Tepatnya adalah dari Yunani ketika Tirani Yunani menggunakan prajurit sewaan di luar daerah kekuasaan mereka.

Contoh dari negara yang menganut bentuk pemerintahan ini adalah Jerman pada masa Adolf Hitler serta Uni Soviet ketika berada di bawah kekuasaan Joseph Stalin. 

3. Aristokrasi 

Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan dengan kepala negara dipimpin oleh beberapa orang yang dianggap memenuhi kriteria. Orang-orang tersebut biasanya berasal dari kaum bangsawan ataupun cendikiawan. 

Kata aristokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni gabungan dari kata “aristo” yang berarti “terbaik” dan “kratia” yang berarti “untuk memimpin”.

Bentuk pemerintahan ini pun muncul pertama kali di Yunani pada tahun 1600an. Aristokrasi sempat mendominasi di seluruh negara-negara di Eropa pada abad 19. Namun saat ini sudah sedikit sekali negara-negara yang menganut bentuk pemerintahan ini. 

Contoh negara yang pernah menerapkan pemerintahan aristokrasi adalah Perancis dan Rusia sebelum masa revolusi. 

4. Oligarki

Oligarki adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di kelompok kecil tertentu berdasarkan pada kekayaan, kemiliteran atau keluarga yang paling berkuasa. Bentuk pemerintahan ini pertama kali muncul di Yunani Kuno. 

Oligarki berasal dari kata “oligo” yang berarti “sedikit” dan “archein” yang mempunyai makna memerintah. Menurut winters, oligarki memiliki dua dimensi yaitu kekuasaan dan kekayaan material yang tidak dapat dipecahkan dan diseimbangkan sebagai dimensi yang pertama. Sedangkan dimensi kedua adalah oligarki mempunyai kekuasaan yang luas dan sistematik meskipun berstatus minoritas. 

Ciri dari negara oligarki adalah kekuasaan dipegang oleh kelompok elit kecil, terdapat kesenjangan material yang menonjol serta lebih mengedepankan uang, harta dan kekuasaan. Pemerintahan oligarki pernah berjaya di Yunani Kuno pada tahun 600 sebelum Masehi.

Contoh negara lainnya adalah Afrika Selatan sebelum naiknya Mandela sebagai presiden pada tahun 1994. Pada saat itu Afrika Selatan berada dibawah kekuasaan bawah sistem apartheid kulit putih. 

5. Demokrasi 

Bentuk pemerintahan selanjutnya adalah demokrasi yang saat ini masih cukup banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Bentuk pemerintahan demokrasi pertama kali muncul pada tahun 508 SM di Athena Kuno.

Negara dengan bentuk pemerintahan seperti ini akan membagi sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga, organisasi, atau negara, kepada seluruh warga negaranya secara merata. 

Pada negara demokrasi mengenal istilah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga rakyat juga berperan dalam menjalankan negaranya bahkan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.

Ciri dari negara ini dapat dilihat dari HAM setiap warganya yang dijamin dan dilindungi, persamaan di mata hukum, dan pemilihan yang bebas, adil dan jujur. 

Contoh dari negara demokrasi Norwegia, Islandia, Denmark, Australia, Swiss, Kanada, Uruguay, Amerika Serikat, Finlandia, Belanda, Indonesia dan masih banyak lagi. 

6. Teknokrasi 

Teknokrasi adalah sebuah bentuk negara yang mengandalkan para pakar teknis dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Individu-individu yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu akan bersatu dan membentuk badan pemerintahan. 

Mereka akan dipilih secara birokratis yang berlandaskan pada pengetahuan dan performa khusus. Bentuk pemerintahan ini kontras dengan pemerintahan demokrasi terpilih. Pada awalnya teknokrasi digunakan dalam penerapan metode ilmiah untuk memecahkan masalah sosial.

Contoh negara yang menerapkan ini adalah Uni Soviet dimana 89% anggota Politbiro adalah insinyur pada tahun 1986. China yang diketahui para pemimpin Partai Komunis China dulunya sebagian besar adalah seorang insinyur profesional.

7. Timokrasi

Bentuk pemerintahan timokrasi adalah negara dengan kondisi ideal tertingginya dan prinsipnya berdasarkan pada rasa  rasa cinta akan kehormatan, kemuliaan dan penghargaan.

Istilah timokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni gabungan dari kata “time” dan “kratein” yang masing-masing memiliki arti penghargaan, kehormatan, martabat, pujaan dan memerintah atau mengatur. 

Plato mendefinisikan timokrasi sebagai kejayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan dalam Politik Aristoteles didefinisikan sebagai Kekuasaan sepenuhnya berasal dari kekayaan tanpa memperhatikan tanggung jawab sosial atau sipil, dapat berubah bentuk dan menjadi plutokrasi di mana orang kaya berkuasa. 

Bentuk pemerintahan Timokrasi muncul pertama kali pada abad ke 6 sebelum Masehi di Athena dan diperkenalkan oleh Solon.

Ciri dari negara Timokrasi adalah kekuasaan dipegang oleh golongan orang kaya dan hanya pemilik properti saja yang bisa bergabung dalam pemerintahan, hak-hak politik dan tanggung jawab ekonomi tergantung pada keanggotaan salah satu dari empat tingkatan populasi. 

Contoh negara yang pernah menerapkan bentuk pemerintahan ini adalah Amerika Serikat pada masa awal kemerdekaan dimana hanya orang kaya saja yang dapat memilih.

8. Kleptokrasi 

Kleptokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana pemerintahnya menggelapkan uang pajak atau korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.

Istilah lain dari bentuk pemerintahan ini adalah Thievokrasi. Kleptokrasi diambil dari kata kleptes yang berarti pencuri dan kratos yang artinya kekuasaan. 

Ciri-ciri dari negara kleptokrasi adalah tidak memiliki pengawasan eksternal, para penguasa kerap membelanjakan uang negara untuk hal-hal kemewahan, para penguasa mengalihkan dana ke nomer rekening pribadi mereka secara rahasia, sering terjadi di negara-negara berkemban atau di negara yang ekonominya sedang jatuh. 

Contohnya adalah Indonesia pada era Soeharto, Filipina pada masa Ferdinand Marcos, Nigeria pada masa kepemimpinan Sani Abacha dan lainnya. 

9. Oklokrasi 

Oklokrasi disebut juga dengan bentuk pemerintahan massa yaitu negara dengan kekuasaan berada ditangan sekelompok massa melakukan tindakan intimidasi terhadap pihak berwenang. Sekelompok kaum ini bukanlah orang-orang cendekiawan ataupun bangsawan melainkan orang-orang yang awam. 

Sederhananya oklokrasi adalah bentuk penyelewengan dari demokrasi yang terlalu bebas. Ciri dari negara ini adalah terjadi di negara demokrasi tetapi banyak terjadi huru hara dan kekacauan, banyak terjadi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan negara. 

Contoh negara yang pernah mengalami bentuk pemerintahan ini adalah Amerika Serikat pada tahun 1930 yakni kekuasaan berada di keluarga mafia. 

10. Plutokrasi

Plutokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara berada di tangan kelompok orang kaya atau kapitalis. Mereka meyakini bahwa untuk mencapai sesuatu membutuhkan banyak biaya sehingga kekuasaan harus berada di tangan kelompok yang kaya. 

Istilah plutokrasi diambil dari Bahasa Yunani yakni kata “ploutos” yang berarti “kekayaan” dan “kratos” yang berarti “kekuasaan”. Awal mula pemerintahan dengan bentuk seperti ini adalah dari Yunani yang kemudian menyebar ke Genova, Italia.

Ciri dari negara ini adalah kaum kaya lebih mendapat perhatian dari pemerintah, kesenjangan si kaya dan si miskin terlihat jelas, mempunyai mekanisme tertentu yang dapat menambah kekayaan kelompoknya serta kekuasaan secara terbuka dikelola demi kepentingan tertentu kaum elit ekonomi lokal.

Contoh negara yang pernah menerapkan plutokrasi adalah kekaisaran Romawi Kuno, Belanda, dan Kekaisaran Jepang sebelum Perang Dunia II. 

The post 10 Macam Bentuk Pemerintahan dan Ciri-Cirinya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Syarat-syarat Referendum yang Harus dipenuhi https://haloedukasi.com/syarat-syarat-referendum Wed, 14 Apr 2021 03:43:59 +0000 https://haloedukasi.com/?p=23952 Referendum merupakan sistem pelaksanaan pemerintahan yang berada dalam pengawasan rakyatnya secara langsung. Dalam pelaksanaannya referendum mempunyai syarat-syarat, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Dilaksanakan Sesuai Hukum yang Berlaku Sebuah negara yang hendak menyelenggarakan referendum harus berdasarkan kepada konstitusi atau peraturan hukum dan ketentuan undang-undang lainnya yang berlaku. Undang-Undang tersebut mengatur alasan diadakannya referendum, siapa yang boleh […]

The post Syarat-syarat Referendum yang Harus dipenuhi appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Referendum merupakan sistem pelaksanaan pemerintahan yang berada dalam pengawasan rakyatnya secara langsung. Dalam pelaksanaannya referendum mempunyai syarat-syarat, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Dilaksanakan Sesuai Hukum yang Berlaku

Sebuah negara yang hendak menyelenggarakan referendum harus berdasarkan kepada konstitusi atau peraturan hukum dan ketentuan undang-undang lainnya yang berlaku. Undang-Undang tersebut mengatur alasan diadakannya referendum, siapa yang boleh mengadakan, dan siapa saja yang diijinkan untuk berpartisipasi.

2. Mempertimbangkan Keadaan Politik Negara

Pelaksanaan referendum harus melihat pada keadaan konstitusional dan politik yang krusial. Terutama yang berkaitan tentang konstitusi, kedaulatan negara, peran hubungan internasional hingga masalah integrasi nasional atau pelepasan diri.

3. Perpaduan Hasil Pendapat

Ketika mengadakan referendum maka harus memutuskan apakah akan digabungkan dengan hasil pendapat lain atau dilaksanakan secara terpisah. Jika tidak diputuskan maka dikhawatirkan akan mengacaukan kinerja pemerintahan. Jika dilihat dari segi administratif penyelenggaraan referendum yang serupa dengan pemilihan umum biasa dinilai lebih efektif.

4. Pertanyaan Referendum

Pertanyaan dalam referendum memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap hasil pemungutan suara. Oleh karenanya menentukan siapa yang akan membuat pertanyaan pada proses referendum sangatlah penting dan tidak boleh dilakukan sembarang orang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus jelas siapa perancangnya.

5. Kampanye

Pada saat melakukan referendum maka diperbolehkan untuk melakukan kampanye, Sehubungan dengan itu maka peraturan kampanye harus ditetapkan agar dapat dipastikan tidak terjadi kecurangan di antara organisasi yang memprakarsai referendum dengan kelompok yang menentang hal tersebut.

6. Jumlah Persyaratan

Peraturan penyelenggaraan berbeda-beda di setiap negara. Beberapa negara menerapkan peraturan referendum akan selesai apabila sebagian besar pemilih mengatakan “ya”. Namun ada beberapa negara yang menetapkan peraturan referendum akan selesai jika ambang batas partisipan terpenuhi. Jika jumlah tersebut tidak mencapai batas makan referendum bisa saja ditolak.

7. Referendum Diketuai Kepala Negara

Pengadaan referendum dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat dan dipimpin oleh seorang kepala negara. Begitu pula dengan pemilihan umum dimana referendum dengan pemungutan suara rakyat secara langsung harus bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil atau dikenal dengan LUBER dan JURDIL.

The post Syarat-syarat Referendum yang Harus dipenuhi appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Intervensi: Pengertian, Jenis dan Dampaknya https://haloedukasi.com/intervensi Thu, 14 Jan 2021 07:33:41 +0000 https://haloedukasi.com/?p=19281 Dalam perkembangannya, banyak sekali konflik dan permasalahan yang diakibatkan oleh adanya intervensi. Intervensi sendiri merupakan tindakan ikut campur terhadap permasalahan negara lain. Tindakan intervensi ini seringkali menyebabkan negara yang berperan sebagai korban merasa risih dan merasa kepentingan privasinya menjadi terganggu. Namun, untuk negara negara besar yang ingin melakukan sabotase besar besaran. Mereka memilih untuk melakukan […]

The post Intervensi: Pengertian, Jenis dan Dampaknya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Dalam perkembangannya, banyak sekali konflik dan permasalahan yang diakibatkan oleh adanya intervensi. Intervensi sendiri merupakan tindakan ikut campur terhadap permasalahan negara lain.

Tindakan intervensi ini seringkali menyebabkan negara yang berperan sebagai korban merasa risih dan merasa kepentingan privasinya menjadi terganggu.

Namun, untuk negara negara besar yang ingin melakukan sabotase besar besaran. Mereka memilih untuk melakukan tindakan intervensi ini. Tentunya dengan segala dampak yang telah dipertimbangkan sebelumnya.

Pengertian Intervensi

Pengertian Secara Umum

Intervensi merupakan hal yang sangat lazim dilakukan di dunia perpolitikan. Tentunya sangat erat hubungannya dengan upaya untuk menghancurkan negara lainnya.

Secara umum, intervensi ini diartikan sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencampuri permasalahan atu kepentingan dari negara lain.

Tindakan ini jelas jelas merupakan tindakan ilegal, namun nyatanya masih sering dilakukan. Intervensi termasuk ke dalam tindakan ilegal, karena pelaksanaannya dilakukan dengan mengabaikan izin dari negara yang bersangkutan. Upaya intervensi ini seringkali dilakukan secara diam diam.

Dengan tujuan untuk memperkeruh permasalahan yang terjadi. Tentunya dengan upaya intervensi ini, salah satu pihak akan merasa dirugikan. Entah karena data atau kepentingannya diketahui publik ataupun merasa risih karena permasalahannya akan menjadi sangat rumit.

Dalam hukum internasional, pemaparan mengenai upaya intervensi ini tidaklah terlalu mendetail. Sebab, menurut mereka intervensi hanya sebuah tindakan ilegal yang berkaitan dengan upaya campur tangan terhadap urusan negara lain. Lama kelamaan, tindakan intervensi ini telah menjadi tindakan berkecenderungan yang dilakukan oleh suatu negara.

Hal ini diakibatkan karena, segala bentuk upaya intervensi telah didukung dengan sumber daya manusia, persenjataan, dan strategi yang memadai.

Pengertian Intervensi Menurut Para Ahli

Untuk menambah pengetahuan kita mengenai makna intervensi. Berikut ada beberapa pemaparan mengenai pengertian dari intervensi yang dikemukakan para ahli.

  • Menurut Oppenheiman Lauterpacht, Intervensi yakni suatu tindakan campur tangan oleh satu negara kepada negara lain yang bersifat diktator. Umumnya dapat dilakukan demi melakukan suatu upaya untuk merubah keadaan atau pun produk ekonomi ke arah yang lebih baik lagi.
  • Menurut Dr. Wirjono Prodojodikoro, Dalam hukum internasional intervention ini tidak akan selalu mengacu pada semua bentuk campur tangan negara asing dalam urusan negara lain. Hal tersebut dikarenakan campur tangan ini juga bersifat menekan dengan media kekerasan atau ancaman untuk melakukan sebuah tindak kekerasan apabila suatu keinginannya tidak dipenuhi.
  • Menurut Parry dan Grant, Intervensi ialah sebuah upaya ikut campurnya sebuah negara dengan cara diktator yang erat kaitannya dengan negara lain yang mana bertujuan untuk dapat menjaga sebuah negara atau juga untuk mengubah kondisi aktual tertentu.
  • Menurut Black’s Law Dictionary, Intervensi yaitu sebuah hal ikut campur suatu negara dalam urusan negara lain dengan menggunakan berbagai ancaman kekuatan atau langsung dengan kekuatan.
  • Menurut J.G. Starke, Intervensi yakni tindakan yang mengacu kepada propaganda atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk dapat mendorong terjadinya revolusi atau perang saudara di negara lain.
  • Menurut Gordon, Intervensi yakni salah satu upaya campur tangan dokter atau perawat yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu kesembuhan pasien seperti sediakala.

Pengertian Intervensi Menurut Bidangnya

Adapun beberapa pengertian dari intervensi yang disesuaikan dengan bidangnya.

  • Intervensi Hukum Perdata

Sebuah upaya atau tindakan campur tangan yang dilakukan oleh salah satu pihak mengenai permasalahan atau kepentingan yang berkaitan erat dengan permasalahan hukum perdata.

  • Intervensi Pemerintah

Tindakan intervensi yang dilakukan dengan melakukan penekanan terhadap suatu pihak. Yang mana intervensi ini dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan tujuan kepemimpinannya. Dan tentunya, agar lebih mudah diterima oleh masyarakat.

  • Intervensi Psikologi

Intervensi yang bergerak di bidang psikologi ini lebih ditekankan pada pemberian pelayanan atau pengobatan yang berkaitan dengan kondisi psikologis suatu individu.

  • Intervensi Keperawatan

Sebuah tindakan campur tangan yang dilakukan oleh pihak tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan dan juga penyembuhan kepada pasien selaku masyarakat umum.

Tujuan Intervensi

Upaya intervensi tentunya dilakukan dengan tujuan dan maksud tertentu. Apabila dilihat melalui sisi negatif, upaya intervensi dilakukan untuk memperkeruh permasalahan yang sedang dihadapi oleh suatu negara.

Sementara, intervensi dengan konotasi positif dilakukan dengan tujuan untuk melindungi suatu kelompok tertentu dari berbagai ancaman.

Jenis-Jenis Intervensi

Adapun beberapa jenis intervensi yang telah dikelompokkan berdasarkan dengan dampak dan juga jangkauannya. Berikut merupakan jenis dari intervensi.

Intervensi Berdasarkan dengan Dampaknya

Dalam perkembangannya,intervensi dibagi menjadi dua apabila dilihat dari dampaknya. Berikut jenis intervensi berdasarkan dampaknya.

  • Intervensi Positif

Intervensi positif ini adalah upaya campur tangan yang digalakan dengan tujuan menyelesaikan sebuah permasalahan ataupun konflik. Segala bentuk penyelesaian masalah itu, lagi lagi hanya ditujukan untuk menegakan aturan, keadilan, serta Hak Asasi Manusia (HAM).

  • Intervensi Negatif

Intervensi dengan konotatif negatif ini lebih ditujukan untuk mencampuri permasalahan pribadi dari suatu negara. Yang tujuannya hanya untuk mengusik ketentraman kehidupan suatu negara.

Selain itu, intervensi negatif ini biasanya disalahgunakan negara asing untuk menjatuhkan perekonomian dan perpolitikan negara lainnya.

Intervensi Berdasarkan dengan Jangkauannya

Berikut merupakan pemaparan mendetail mengenai jenis intervensi yang didasarkan pada jangkauannya.

  • Intervensi Internal

Intervensi yang dilakukan oleh suatu negara. Intervensi itu bertujuan untuk mencampur tangani permasalahan kelompok tertentu.

Yang mana tujuan utama dari pelaksanaan intervensi internal ini untuk membela kelompok tertentu agar terhindar dari ancaman pemberontakan.

Pemberontakan itu pasti erat kaitannya dengan pemerintahan yang sedang dipimpin.

  • Intervensi eksternal

Upaya campur tangan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya. Yang mana tujuan utama yang melatarbelakangi intervensi eksternal ini adalah untuk menjatuhkan negara negara tertentu, terutama aspek perekonomian atau pemerintahannya.

  • Intervensi Reprisal

Salah satu jenis intervensi ini adalah intervensi yang dilakukan dengan tujuan untuk membalaskan dendam. Terutama pembalasan atas kerugian yang diderita suatu negara terhadap negara lain. Untuk menuntaskan pembalasan ini diadakanlah sebuah perang kecil ataupun upaya pemblokadean.

  • Intervensi Punitive

Jenis intervensi ini hampir sama dengan intervensi reprisal. Yang pelaksanaannya ditujukan untuk melakukan pembalasan dendam terhadap kerugian yang diderita.

Bentuk Intervensi

Berikut ini bentuk bentuk dari intervensi yang sudah banyak berkembang di dunia perpolitikan dunia.

  • Intervensi Diplomatik

Intervensi ini terjadi saat seorang perwakilan diplomat mulai memperlihatkan suatu komentar atau anggapan yang sifatnya mendukung permasalahan yang sedang terjadi di negara dia ditempatkan.

  • Intervensi Klasik

Intervensi klasik ini merupakan bentuk intervensi yang dilakukan sesuai dengan perintah atasan yang sifatnya sangat rahasia. Intervensi ini seringkali ditujukan pada para pejabat pejabat yang berwenang.

  • Pameran Kekuatan Militer

Intervensi bentuk ini lebih efektif digunakan saat melakukan pengiriman ekspedisi kemiliteran.

  • Gerakan Bawah Tanah (Subversi)

Gerakan intervensi yang dilakukan secara terstruktur dan terorganisasi. Gerakan intervensi ini dilakukan dengan memanfaatkan keadaan dan situasi yang tengah terjadi di negara yang menjadi sasaran.

  • Gerilya

Upaya tindak intervensi yang dilakukan dengan menggunakan teknik perang yang konvensional.

  • Intervensi Militer

Intervensi yang dilakukan dengan mengirimkan berbagai bantuan persenjataan melalui aktivitas ekspedisi yang ditujukan untuk membentuk sekelompok pemberontak yang menjalankan aksinya.

  • Voeging

Upaya penyelesaian masalah yang dilakukan dengan melibatkan peran pihak ketiga. Pihak ketiga ini bebas menentukan pilihannya untuk memihak pihak mana yang sedang berselisih.

  • Tussenkomst

Upaya penyelesaian masalah yang mengikutsertakan pihak ketiga. Namun, pihak ketiga yang dihadirkan bersikap membela kepentingannya pribadi.

Contoh Tindakan Intervensi

Berikut ini merupakan contoh dari tindakan intervensi yang telah banyak berkembang.

  • Mengirimkan prajurit perang ke negara yang sedang berkonflik. Hal itu dilakukan dengan tujuan memihak salah satu pihak yang berkonflik.
  • Melakukan sabotase terhadap negara tertentu.
  • Ikut melakukan suatu perang dan upaya blokade lainnya. Padahal negara tersebut tidak ada andilnya sama sekali dalam konflik.
  • Melakukan pembelaan terhadap rakyatnya yang sedang diteror oleh kelompok radikal.

Dampak dari Tindakan Intervensi

Upaya intervensi yang sudah banyak dilakukan oleh negara asing, tentunya menimbulkan dampak besar bagi negara yang berkaitan. Berikut merupakan dampak dari tindakan intervensi tersebut.

  • Merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam perang atau proses pemblokadean.
  • Semakin memperkeruh permasalahan yang ada
  • Mengusik kepentingan privasi dan konflik yang sedang dihadapi oleh suatu negara.
  • Memberikan upaya perlindungan terhadap suatu kelompok.

The post Intervensi: Pengertian, Jenis dan Dampaknya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Korupsi: Jenis, Dampak dan Upaya Mengatasi https://haloedukasi.com/korupsi Sun, 03 Jan 2021 06:13:59 +0000 https://haloedukasi.com/?p=18255 Korupsi semakin marak terjadi belakangan ini. Tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara saja, melainkan juga dilakukan oleh lembaga penting pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan tindakan yang sejak dulu telah ada. Dapat dikatakan pula, bahwa korupsi merupakan tradisi ilegal yang dilakukan oleh pihak pihak berkuasa. Yang mana ditujukan untuk menghasilkan keuntungannya pribadi. Walaupun jelas […]

The post Korupsi: Jenis, Dampak dan Upaya Mengatasi appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Korupsi semakin marak terjadi belakangan ini. Tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara saja, melainkan juga dilakukan oleh lembaga penting pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan tindakan yang sejak dulu telah ada.

Dapat dikatakan pula, bahwa korupsi merupakan tradisi ilegal yang dilakukan oleh pihak pihak berkuasa. Yang mana ditujukan untuk menghasilkan keuntungannya pribadi. Walaupun jelas jelas tindakan ini sangat melawan hukum yang ada.

Namun, pertumbuhanya sampai sekarang ini masih ada. Pastilah ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan korupsi. Untuk memahami lebih lanjut mengenai korupsi.

Berikut merupakan pemaparan mendetail mengenai korupsi besrta dengan faktor yang melatarbelakanginya.

Pengertian Korupsi

Pengertian Secara Umum

Korupsi merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan tujuan tertentu. Seringkali tindakan korupsi ini ditujukan untuk memperkaya diri sendiri dengan segala kekuasaannya sekarang ini. Untuk dapat melancarkan tujuannya tersebut, seringkali para pihak tertentu memanfaatkan jabatan dan nama besarnya untuk menutupi kelakuannya.

Tindak korupsi ini apabila dilakukan secara terus menerus akan sangat merugikan keuangan negara. Apabila dilihat secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu Corupptio atau Corruptus. Yang mana kedua kata tersebut memiliki arti sesuatu tindakan yang rusak, busuk, menyogok, dan lain sebagainya.

Secara umum korupsi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah tindakan ilegal yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan resmi untuk mendapatkan keuntungan semata.

Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli

Untuk lebih membantu kita dalam memahami makna dari korupsi, berikut ini ada beberapa pendapat dari ahli dan juga sumber sumber terpercaya lainnya mengenai pengertian korupsi.

  • Menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas ataupun wewenang resmi jabatannya dalam negara. Yang mana tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, dan kelompok sendiri. Sehingga pihak ini secara sengaja melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.
  • Menurut Henry Campbell Black, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang tidak bersesuaian dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain.
  • Menurut Albert Sydney Hornby, korupsi adalah suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap, serta kebusukan atau keburukan.
  • Menurut Nathaniel H. Leff, korupsi merupakan sebuah tindakan yang berada di luar aturan hukum. Yang mana disalahgunakan suatu pihak baik perorangan maupun kelompok yang terorganisir untuk mempengaruhi tindakan tindakan yang sifatnya birokrasi.
  • Menurut Syeh Hussein Alatas, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum. Yang mana pihak yang berkaitan melakukannya dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan ketidakperdulian. Hal tersebut tentunya berakibat pada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat.
  • Menurut Gunnar Myrdal, korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintahan. Yang mana dilatarbelakangi dengan adanya kebiasaan untuk melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan dalam pemberantasan korupsi umumnya dijadikan pembenar utama terhadap KUP Militer.
  • Menurut KBBI, korupsi adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
  • Menurut Prof. Subekti, korupsi adalah suatu tindakan perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekenomian negara.

Faktor Penyebab Korupsi

Tindakan korupsi tidak akan tumbuh dengan sangat suburnya di negara ini, apabila tidak dilatarbelakangi dengan adanya faktor yang mendukungnya. Berikut merupakan faktor faktor penyebab bertumbuhnya korupsi di kalangan pemerintahan.

Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor penyebab tumbuhnya korupsi yang berasal dari diri sendiri. Atau dalam kata lain, semua tindakan korupsi yang dilakukan sangat dilatarbelakangi dengan keinginan dan kemauan pribadi. Bukan berasal dari dorongan pihak manapun, melainkan murni dari keinginan pribadi.

Tentunya faktor lingkungan ataupun faktor kebutuhan yang memaksanya untuk melakukan tindakan ini. Berikut beberapa contoh dari faktor internal yang mendorong adanya perilaku korupsi.

  • Sifat tamak

Sifat hakiki dari manusia adalah terus merasa kurang dengan apa yang dimilikinya. Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dipegang. Sehingga dia akan melakukan berbagai cara lain untuk mendapatkan suatu hal yang lebih dari yag dipunya sebelumnya.

  • Gaya hidup konsumtif

Para pejabat atau pihak berwenang yang sudah masuk ke dalam gaya hidup ini. Akan sangat sulit untuk keluar. Mereka akan terus terusan membeli barang yang tidak bersesuaian dengan kebutuhannya.

Semua dibeli hanya untuk kesenanganya semata. Yang lama kelamaan akan menimbulkan rasa hedonisme. Untuk dapat menyeimbangkan gaya hidupnya ini, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang banyak. Dan juga akan terus bertahan dengan gaya hidupnya itu.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi yang berasal dari lingkungan. Lingkungan dan orang terdekatnya sangat berpengaruh dalam memberikan pemikiran dan juga tindakan. Yang mana nantinya pemikiran tersebut yang menjadi pertimbangan seseorang untuk melakukan korupsi.

Berikut merupakan faktor eksternal yang mendorong berkembangnya tindakan korupsi.

  • Faktor Ekonomi

Kondisi dan permasalahan ekonomi yang menimpa seseorang dapat melatarbelakangi untuk melakukan korupsi. Orang yang merasa dirinya kekurangan, akan terus mencari cara untuk membebaskan dirinya dari keterpurukan ekonomi yang dialaminya.

Salah satunya adalah dengan memanfaatkan celah kebijakan yang ada di kantornya.  Celah tersebut akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan korupsi tanpa diketahui oleh atasan ataupun pihak lainnya.

  • Faktor politik

Dunia perpolitikan tentunya sangat erat kaitannya dengan perebutan dan persaingan kekuasaan. Semua orang yang berkuasa akan berlomba lomba untuk menempati kekuasaan yang diinginkannya.

Berbagai cara dapat mereka lakukan. Salah satunya adalah dengan melakukan tindak ilegal, yaitu korupsi.

  • Faktor Organisasi

Organisasi yang kebijakan kontrolnya kurang ketat, lebih mudah dimanfaatkan celahnya untuk melakukan tindak korupsi. Hal tersebut tentunya sangat mempermudah pihak pihak yang berniat buruk.

Mereka akan secara leluasa melakukan berbagai tindakan ilegal lainnya dan tentunya juga dengan organisir yang baik.

  • Faktor Hukum

Munculnya anggapan bahwa hukum tumpul ke atas dan lancip ke bawah. Hal tersebut tentunya sangat mendukung berbagai tindakan nakal dari para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Dengan berbagai perilaku negatif yang dilakukan oleh pejabat, ia tetap akan mendapatkan perlakuan istimewa di depan hukum.

Selama seseorang memiliki kekuasaan dan uang yang banyak. Ia akan mampu membeli semua hukum yang berkaitan dengannya. Inilah salah satu bukti kebobrokan sistem penegakan hukum yang ada di negeri ini. Semua tidak diperlakukan sesuai dengan haknya, melainkan sesuai dengan kekuasaan dan strata sosialnya.

Ciri-Ciri Korupsi

Adapun beberapa karakter khusus yang dimiliki korupsi. Karakter inilah yang membedakannya dengan tindakan lainnya yag ada dalam lingkup KKN. Berikut merupakan ciri-ciri dari korupsi.

  • Tindakan korupsi ini dilakukan secara terorganisir. Yang mana dalam pelaksanaan melibatkan banyak pihak.
  • Tindak pidana korupsi ini telah dilakukan oleh berbagai pihak. Tidak hanya di kalangan aparatur negara saja. Melainkan sudah berkembang di kalangan pejabat di lembaga negara juga.
  • Terdapat berbagai jenis dari korupsi yang pernah dilakukan oleh suatu pihak. Tindakan tersebut seperti sogokan, uang tempel, uang pelicin, ataupun sebagainya. Yang ditujukan untuk mempermudah sebuah proses.
  • Tindakan korupsi ini tentunya merupakan sebuah tindakan yang ilegal untuk dilakukan. Bagaimana tidak, tindakan ini menimbulkan banyak kerugian, baik berkaitan dengan negara dan juga rakyatnya.
  • Tindakan korupsi seringkali dilatarbelakangi dengan adanya rasa kurang puas, dan selalu menginginkan hal lebih lainnya. Yang tentunya bertentangan dengan hal yang sudah dia punya sebelumnya.
  • Korupsi dilakukan secara sadar ataupun secara sengaja oleh pihak yang memanfaatkan berbagai celah kebijakan yang ada.
  • Biasanya tindakan yang dilakukan menguntungkan satu pihak saja.

Jenis Tindakan Korupsi

Tindakan korupsi dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan pelaksanaannya. Berikut merupakan jenis jenis dari tindakan korupsi yang banyak dilakukan.

  • Penyuapan, tindakan pemberian uang atau barang berharga lainnya dengan tujuan tertentu. Seringkali digunakan untuk mendapatkan posisi atau jabatan tertentu di suatu perusahaan.
  • Embezzlement, tindak pidana ilegal yang berkaitan dengan penipuan ataupun pencurian terhadap sumber daya yang ada. Tentunya hal tersebut dilakukan oleh pihak dalam. Yang tentunya sedang menjalankan tugasnya sebagai pengelola sumber daya.
  • Fraud, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memanipulasi semua sistem informasi yang ada. Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan keuntungan pribadi.
  • Extortion, tindakan merampas suatu barang ataupun uang yang tentunya dilakukan secara paksa.
  • Favouritism, tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme  penyalahgunaan kekuasaan. Yang tentunya nantinya berujung pada keuntungan pribadi semata.

Sedangkan menurut M. Amien Rais terdapat 4 jenis dari perilaku korupsi. Keempat jenis tersebut mencakup,

  • Korupsi Ekstortif, korupsi yang berkaitan dengan pemberian uang sogokan.
  • Korupsi Manipulatif, usaha memanipulasi sesuatu yang mana ditujukan untuk mendapatkan keuntungan di bidang perekonomian.
  • Korupsi Nepotistik, tindakan korupsi yang dilatarbelakangi dengan adanya hubungan pertemanan ataupun tali persaudaraan.
  • Korupsi Subversif, tindakan korupsi yang dilakukan dengan memindahkan semua aset negara kepada pihak asing lainnya. Tentunya dengan berdasarkan kepentingan pribadi juga.

Dampak Korupsi

Tindak korupsi ini tentunya sangat membawa dampak besar dalam semua bidang kehidupan. Terlebih yang sangat berkaitan dengan kepentingan negara dan juga rakyat. Hal-hal vital seperti itulah yang seringkali disalahgunakan untuk melakukan tindak korupsi.

Berikut merupakan dampak dampak dari pelaksanaan korupsi.

  • Tentunya tindakan korupsi yang dilakukan oleh para aparat hukum, dan lembaga lainnya sangat berdampak langsung pada keuangan negara. Atas semua tindakan tersebut, negara harus menanggung kerugian yang cukup besar.
  • Mulai timbulnya rasa ketidakpercayaan dari masyarakat kepada pemerintah yang menjabat. Dengan semua tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, para masyarakat beranggapan para pejabat sudah tidak amanah dengan jabatan dan kewajiban mereka.
  • Terganggunya jalinan hubungan dengan negara lain. Tentunya negara lain akan cenderung mempertimbangkan kondisi tersebut saat akan menjalin hubungan kerja sama.
  • Menurunnya tingkat kewibawaan pemerintah sebagai lembaga yang tertinggi dalam negara.
  • Semua pembangunan nasional yang direncanakan menjadi terhambat. Hal tersebut dikarenakan dana yang dipergunakan sudah habis terlebih dahulu digunakan untuk kepentingan pribadi.
  • Semua aturan hukum sudah tidak dapat lagi dipergunakan sebagai sarana untuk berlindung dari ketidakadilan yang ada.

Upaya Mengatasi Korupsi

Adapun beberapa cara yang ditetapkan untuk dapat mengatasi pertumbuhan tindak pidana korupsi ini.

  • Lebih memperketat kontrol kekuasaan yang ada di berbagai bidang berbangsa dan bernegara.
  • Lebih memperbaiki sistem penegakan hukum dan juga supremasi hukumnya. Yang mana semua ketidakadilan harus dihilangkan tanpa terkecuali.
  • Adanya upaya untuk membangun moral pada penerus bangsa sedini mungkin.
  • Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai korupsi.
  • Berupaya untuk menghilangkan sekecil apapun hal yang dapat menjadi cikal bakal berkembangnya praktik korupsi.
  • Memberikan pemahaman agama yang kuat. Hal tersebut berguna untuk proses pengendalian diri.

Contoh Tindak Korupsi

Berikut merupakan contoh pelaksanaan tindak pidana korupsi.

  • Kasus penggelapan uang e-KTP.
  • Kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19
  • Kasus korupsi Jiwasraya

The post Korupsi: Jenis, Dampak dan Upaya Mengatasi appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian https://haloedukasi.com/intervensi-pemerintah-dalam-perekonomian Mon, 14 Dec 2020 01:39:08 +0000 https://haloedukasi.com/?p=16628 Sebuah campur tangan dari pemerintah pada setiap sistem atau sebuah mekanisme merupakan aspek penting dalam berbagai bidang seperti perekonomian. Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan terstruktur. Dalam ilmu ekonomi, campur tangan dari pemerintah tersebut sering dijuluki dengan istilah intervensi. Pengertian Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), kata “intervensi” […]

The post Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Sebuah campur tangan dari pemerintah pada setiap sistem atau sebuah mekanisme merupakan aspek penting dalam berbagai bidang seperti perekonomian.

Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan terstruktur. Dalam ilmu ekonomi, campur tangan dari pemerintah tersebut sering dijuluki dengan istilah intervensi.

Pengertian Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), kata “intervensi” adalah sebuah campur tangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada mulai dari lingkup setiap individu, kelompok, golongan, hingga negara. Sedangkan kata “pemerintah” adalah sistem yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan di suatu negara seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah merupakan sistem campur tangan pemerintah untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik serta budaya pada setiap individu hingga golongan di suatu negara.

Sementara itu, secara umum pengertian intervensi pemerintah adalah tindakan campur tangan dari pemerintah untuk ikut andil dalam mengatur sistem dan ketentuan berbagai bidang mulai dari sosial hingga ekonomi yang memiliki tujuan sampai dengan dampak bagi kelangsungan negaranya.

Di sisi lain menurut tokoh pelopor ekonomi makro John Maynard Keynes pada tahun 1930, menyatakan sebuah gagasan mengenai perlunya intervensi pemerintah dalam sistem berbagai aktivitas di suatu negara. Salah satunya ialah pada bidang ekonomi atau perekonomian negara.

Dalam gagasannya John Maynard Keynes menjelaskan bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian merupakan cara terbaik bagi pemerintah untuk campur tangan demi mengawasi dan mengendalikan masalah ekonomi negara agar terhindar dari kondisi yang membahayakan seperti resesi dimana sisi penawaran serta sisi permintaan tidak seimbang atau di bawah kapasitas optimal.

Tujuan Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian

Pada suatu negara sebuah intervensi pemerintah dalam mengatur perekonomian negara mestinya memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan tersebut antara lain:

  • Untuk restribusi penghasilan atau pendapatan melalui penetapan pembayaran pajak.
  • Untuk menyediakan fasilitas umum seperti barang publik bagi masyarakat.
  • Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat semacam monopoli dan kolusi di pasaran.
  • Untuk melindungi industri domestik dari perdagangan produk impor.
  • Untuk melindungi konsumen mulai dari penetapan standar kelayakan produk hingga keselamatan tenaga kerja dan lingkungan.
  • Untuk mencegah pencemaran lingkungan karena kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya.

Manfaat Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian

Selain tujuan, intervensi pemerintah dalam mengatur ekonomi negara tentu akan memberikan berbagai manfaat, diantaranya:

  • Mengembangkan perekonomian demi kesejahteraan negara.
  • Menjamin hak-hak konsumen agar dapat terealisasikan.
  • Menerapkan kebijakan-kebijakan yang membantu kelancaran aktivitas ekonomi negara.
  • Mengawasi dan mengontrol kegiatan bisnis agar tetap berjalan sesuai prosedur dan standar.
  • Mengendalikan perdagangan internal dan eksternal atau ekspor-impor agar tetap seimbang.

Fungsi Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian

Pada kelangsungan perekonomian negara, intervensi pemerintah memegang fungsi penting yang dapat mempengaruhi aktivitas dan hasil produksi hingga konsumsi.

Berikut beberapa fungsi intervensi pemerintah dalam perekonomian, diantaranya:

  • Fungsi Alokasi

Merupakan fungsi yang menyediakan fasilitas untuk masyarakat dalam bentuk barang publik. Misalnya seperti penerangan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya.

  • Fungsi Distribusi

Merupakan fungsi yang memberikan keadilan pembagian barang dan jasa maupun pendapattan di berbagai wilayah atau dengan kata lain pemerataan distribusi.

  • Fungsi Stabilitas

Merupakan fungsi yang berupaya menjaga keseimbangan perekonomian agar terhindar dari gangguan atau kesenjangan seperti resesi termasuk inflasi dan devaluasi.

Bentuk Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian

Penerapan intervensi pemerintah dalam mengendalikan perekonomian dapat menjadi beberapa bentuk, mulai dari lingkup ekonomi mikro hingga ekonomi makro. Berikut bentuk-bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian, diantaranya:

Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi merupakan rangkaian konsep dan pedoman yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitas ekonominya.

Sementara itu kebijakan ekonomi yang melibatkan intervensi pemerintah terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

  • Kebijakan Ekonomi Sisi Penawaran

Tindakan pemerintah dalam kebijakan ekonomi sisi penawaran mempunyai fokus untuk meningkatkan efisiensi faktor produksi di pasar serta demi mempengaruhi tingkat penawaran agregat.

  • Kebijakan Ekonomi Sisi Permintaan

Tindakan pemerintah dalam kebijakan ekonomi sisi permintaan dapat dilihat dari penerapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal akan mengatur pembelanjaan negara atau pemerintah.

Sedangkan kebijakan moneter akan mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB) di dalam masyarakat. Kedua kebijakan tersebut diterapkan demi mempengaruhi efisiensi tingkat permintaan agregat.

Pajak

Pajak merupakan pemungutan yang harus dipatuhi oleh individu atau wajib pajak dan badan institusi yang memiliki sifat memaksa terhadap undang-undang tanpa menerima timbal balik secara langsung serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan.

Pajak digunakan oleh pemerintah untuk redistribusi pendapatan dan mempengaruhi perilaku keuangan pelaku bisnis dalam lingkup rumah tangga hingga badan usaha atau perusahaan.

Subsidi

Subsidi adalah wujud bantuan keuangan dari pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat dan badan usaha. Bagi lingkup rumah tangga subsidi akan mengurangi beban pengeluaran, sedangkan untuk badan usaha atau perusahaan akan menghemat biaya produksi.

Mekanisme Pasar

Demi melindungi konsumen dan menghindari persaingan yang tidak sehat, maka pemerintah memberikan plafon harga untuk membatasi harga maksimum yang ditawarkan atas barang dan jasa di pasaran.

Selain itu, juga terdapat harga dasar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah demi melindungi produsen dan pemasok. Biasanya pemerintah akan mematok harga dasar di atas ekuiribilium agar efektif.

Pokok dari intervensi pemerintah dalam bidang mekanisme pasar adalah dengan menjadi regulator dan pengawas.

Di sisi lain apabila terjadi hal-hal yang mengharuskan atau memerlukan tindakan ekstra, maka pemerintah akan turun sebagai pelaku pasar baik secara langsung maupun melalui badan usaha seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Peraturan

Peraturan dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong kegiatan bisnis dapat berjalan dengan sehat dan mengurangi kecurangan serta persaingan yang adil. Di sisi lain, peraturan pemerintah dalam ekonomi memiliki beberapa kategori, diantaranya:

  • Ketenagakerjaaan
  • Perlindungan Konsumen
  • Lingkungan
  • Persaingan
  • Informasi & Pelaporan

Konsekuensi Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian

Walaupun terdapat tujuan yang baik, dan mempunyai manfaat serta fungsi, di sisi lain terdapat konsekuensi yang harus diterima para pelaku bisnis dari implikasi intervensi pemerintah sendiri untuk aktivitas ekonomi, diantaranya:

  • Menimbulkan biaya tambahan bagi badan usaha atau perusahaan untuk memenuhi ketentuan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atas kelayakan usaha dan produksi.
  • Mempersempit pilihan untuk memproduksi jenis barang dan jasa, karena terkadang pemerintah berperan membuat keputusan atas jenis produksi yang diperbolehkan atau diizinkan.
  • Memberikan kesan diskriminasi karena fokus dari intervensi pemerintah sendiri hanya akan membantu kelancaran bisnis domestik atau milik negara. Sedangkan bagi bisnis swasta terkadang akan memberikan kerugian dan kurang diperhatikan.

The post Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
6 Wewenang Pemerintah Pusat yang Tidak Diberikan ke Pemerintah Daerah https://haloedukasi.com/wewenang-pemerintah-pusat-yang-tidak-diberikan-ke-pemerintah-daerah Tue, 08 Dec 2020 10:16:55 +0000 https://haloedukasi.com/?p=16400 Pemerintah pusat merupakan lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kepentingan negara. Semua tugas tugas pelaksanaan pemerintahan pada dasarnya berada di tangan pemerintahan pusat. Hal tersebut dikarenakan pemerintah negara menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan. Yang mana akan terdapat tugas-tugas tertentu yang harus diurus sendiri oleh pemerintah pusat. Tugas-tugas tersebut mengenai kewenangan di bidang pertahanan, […]

The post 6 Wewenang Pemerintah Pusat yang Tidak Diberikan ke Pemerintah Daerah appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Pemerintah pusat merupakan lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kepentingan negara. Semua tugas tugas pelaksanaan pemerintahan pada dasarnya berada di tangan pemerintahan pusat.

Hal tersebut dikarenakan pemerintah negara menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan. Yang mana akan terdapat tugas-tugas tertentu yang harus diurus sendiri oleh pemerintah pusat.

Tugas-tugas tersebut mengenai kewenangan di bidang pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, politik luar negeri,  dan agama. Berikut pemaparan mengenai keenam kewenangan tersebut.

1. Urusan Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan urusan yang mengatur mengenai hubungan internasional antara negara satu dengan negara lainnya.

Secara umum, urusan politik luar negeri berkaitan mengenai pengurusan calon diplomatik. Yang mana jabatan diplomatik ini akan dikirim ke negara yang telah melakukan kerja sama dengan Indonesia.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menunjuk beberapa warga negara yang memenuhi syarat untuk dicalonkan pada sebuah lembaga tingkat internasional.

Urusan politik luar negeri juga berhubungan dengan penetapan dan perumusan sebuah kebijakan. Tentunya kebijakan itu memiliki keterkaitan dengan perjanjian perjanjian yang dilakukan dengan negara lain.

Dan kebijakan lainnya, yang mengatur mengenai kepentingan luar negeri dan dalam negeri yang erat kaitannya dengan hubungan luar negeri.

2. Urusan Pertahanan

Selain mengenai urusan politik luar negeri, wewenang pemerintah pusat yang tidak dilimpahkan ke pemerintahan daerah adalah urusan pertahanan.

Urusan pertahanan sendiri merupakan sebuah permasalahan yang vital. Yang mana secara perkembangannya sangat berdampak pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka menangani hal ini adalah, mendirikan sebuah pasukan bersenjata, melakukan penyebaran pasukan militer di area perbatasan dan sekitarnya, serta menetapkan kebijakan kebijakan yang erat hubungannya dengan pertahanan wilayah Indonesia.

Apabila dalam pelaksanaannya urusan ini diserahkan kepada pemerintah daerah, akan menyebabkan sebuah polemik disintegrasi.

3. Urusan Keamanan

Pemerintah pusat lebih memilih untuk mengatur dan mengatasi sendiri permasalahan yang berhubungan dengan urusan keamanan. Yang mana keamanan negara merupakan sebuah kepentingan yang berskala nasional, bukan kepentingan yang berkaitan dengan tiap daerah.

Untuk melindungi semua kepentingan masyarakat dan menciptakan rasa aman pada seluruh masyarakat, pemerintah lebih memilih untuk memusatkan urusan keamanan kepada pemerintah pusat.

Dalam perkembangannya upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan keamanan adalah dengan membentuk kepolisian negara.

Semua polisi telah dikerahkan untuk mengamankan semua daerah yang ada di Indonesia. Namun, tetap dengan kontrol terbesar berada di tangan pemerintah pusat.

4. Urusan Moneter dan Fiskal

Urusan moneter dan fiskal ini erat kaitannya dengan keuangan negara. Yang mana dalam hal ini, pemerintah pusat memegang peranan pentingnya dalam mengatur pencetakan serta peredaran mata uang.

Peran pemerintah dapat diwujudkan melalui pembentukan Bank Indonesia. Yang mana secara khusus dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi peredaran mata uang Indonesia.

Selain berhubungan dengan peredaran mata uang, urusan moneter dan fiskal juga berkaitan dengan pembentukan kebijakan yang ada. Pemerintah pusat pastilah menetapkan Undang Undang untuk meningkatkan keuangan negara.

5. Urusan Yustisi

Urusan pemerintah pusat di bidang yustisi ini sangat identik dengan lembaga peradilan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang lekat dengan julukan negara hukum. Dengan adanya julukan tersebut, tidak mungkin sekali apabila Indonesia tidak memiliki lembaga peradilan.

Indonesia memiliki berbagai jenis lembaga peradilan. Yang mana secara menyeluruh kontrolnya dilakukan oleh pemerintah pusat.

Selain itu perihal masalah yustisi, pemerintah pusat juga memegang kekuasaan untuk menetapkan kebijakan yang erat kaitannya dengan lembaga imigrasi, dan beberapa kebijakan lainnya yang sifatnya untuk kepentingan nasional. 

6. Urusan Agama

Pemerintah pusat dalam urusan agama lebih berperan dalam menetapkan hari libur keagamaan. Karena penetapan hari libur itu sendiri berkaitan dengan kepentingan nasional, bukan kepentingan daerah saja.

Hal tersebut juga diwujudkan melalui kewenangan pemerintah dalam menetapkan segala kebijakan yang berhubungan dengan urusan keagamaan.

The post 6 Wewenang Pemerintah Pusat yang Tidak Diberikan ke Pemerintah Daerah appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Urutan Presiden Indonesia Beserta Wakilnya https://haloedukasi.com/urutan-presiden-indonesia Wed, 13 May 2020 02:27:03 +0000 https://haloedukasi.com/?p=6412 Indonesia telah mengalami pergantian presiden dari masa ke masa, begitu juga wakilnya. Lalu siapa saja yang pernah menjabat menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia? Presiden Republik Indonesia Presiden Pertama Dr.(H.C.) Ir. H. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun. Beliau adalah […]

The post Urutan Presiden Indonesia Beserta Wakilnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Indonesia telah mengalami pergantian presiden dari masa ke masa, begitu juga wakilnya. Lalu siapa saja yang pernah menjabat menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia?

Presiden Republik Indonesia

Presiden Pertama

Ir. Soekarno

Dr.(H.C.) Ir. H. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun.

Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945–1967.

Beliau memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda.

Beliau adalah Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945.

Presiden Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan beliau sendiri yang menamainya.

Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan yang terjadi pada masa Presiden Soekarno atau orde lama, ada 4x pergantian, sejatinya saat itu adalah masa pencarian jati diri Indonesia saat setelah merdeka:

  • Tahun 1945 – 1949, Sistem Pemerintahan : Presidensial
  • Tahun 1949 – 1950, Sistem Pemerintahan : Quasy Parlementer
  • Tahun 1950 – 1959, Sistem Pemerintahan : Parlementer
  • Tahun 1959 – 1966, Sistem Pemerintahan : Presidensial

Presiden Kedua

soeharto

Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, lahir di Kemusuk, Yogyakarta, 8 Juni 1921 dan meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun.

Beliau adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Presiden Soekarno.

Di dunia internasional, Presiden Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General (Sang Jenderal yang Tersenyum) karena raut wajahnya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan.

Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi, Beliau sering juga disebut sebagai diktator bagi yang berseberangan dengannya.

Sistem Pemerintahan

Pada masa orde baru ini untuk pemerintahannya adalah presidensial dengan bentuk pemerintahnya republik. UUD 1945 sebagai dasar konstitusi.

Namun diera ini, presiden menjadi pusat sentral pemerintah, pembuat kebijakan, dan pembuat peraturan.

Presiden Ketiga

Bacharuddin_Jusuf_Habibie

Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936 dan meninggal di Jakarta, 11 September 2019 pada umur 83 tahun. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga.

Sebelumnya, Presiden B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Wakil Presiden Try Sutrisno. B. J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

Uniknya, Presiden Habiebie tidak didampingi wakil presiden atau posisi lowong saat beliau menjabat sebagai presiden Indonesia.

Sistem Pemerintahan

Masa reformasi atau masa transisi ini terbuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi.

Masa ini dimulai dari kepemimpinan Presiden BJ Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri.

Pada masa ini, Presiden Habibie membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan.

Sistem yang dijalankannya itu lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan.

Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah Sistem Presidensial, sejak 21 mei 1998 hingga Pemerintahan sekarang, menggunakan sistem Presidensial yang berdemokrasi.

Presiden Keempat

Abdurrahman wahid

Dr.(H.C.) K. H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dan meninggal di Jakarta, 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun.

Beliau adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001.

Beliau menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999.

Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional.

Masa kepresidenan Bapak Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001.

Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR.

Presiden Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa.

Presiden Kelima

megawati soekarno putri

Dr.(H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Ibu Megawati Soekarnoputri atau biasa disapa dengan panggilan Mbak Mega, lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947, umur 73 tahun.

Beliau adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.

Beliau merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari presiden Indonesia pertama, Presiden Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia.

Pada 20 September 2004, ia kalah suara dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004 putaran yang kedua.

Presiden Keenam

susilo bambang yudhoyono

Jenderal TNI (HOR.) (Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A., GCB., AC., lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949, umur 70 tahun.

Beliau adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014.

Beliau adalah Presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilu.

Beliau, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004.

Beliau berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono.

Sejak era reformasi dimulai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.

Presiden Ketujuh

joko widodo

Ir. H. Joko Widodo atau Jokowi, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961, umur 58 tahun.

Beliau adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014.

Beliau terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014 dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Pemilu Presiden 2019.

Presiden Jokowi pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014 didampingi Bapak Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur.

Sebelumnya, Beliau adalah Wali Kota Surakarta (Solo), sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012 didampingi Bapak F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota.

Dua tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Solo, Presiden Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Wakil Presiden Republik Indonesia

Wakil Presiden Pertama

Bung hatta

Dr. (H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta, populer sebagai Bung Hatta, lahir dengan nama Mohammad Athar di Fort de Kock, Hindia Belanda, 12 Agustus 1902 dan meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun.

Beliau adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama.

Beliau bersama Presiden Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945.

Beliau pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS.

Pada 1956, ia mundur dari jabatan wakil presiden karena berselisih dengan Presiden Soekarno.

Wakil Presiden Kedua

sri sultan hamengkubowono IX

Sri Sultan Hamengkubuwana IX atau Gusti Raden Mas Dorodjatun, lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat, 12 April 1912 dan meninggal di Washington, DC, Amerika Serikat, 2 Oktober 1988 pada umur 76 tahun.

Beliau adalah seorang sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia.

Memerintah antara tahun 1940-1988, ia adalah penguasa Yogyakarta terlama dalam sejarah (48 tahun).

Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 dan 1978.

Dia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Wakil Presiden Ketiga

Adam malik batubara

H. Adam Malik Batubara, lahir di Pematangsiantar, Sumatra Utara, 22 Juli 1917 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat, 5 September 1984 pada umur 67 tahun.

Beliau adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa Departemen, antara lain ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Beliau juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga.

Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998 berdasarkan Keppres Nomor 107/TK/1998.

Wakil Presiden Keempat

umar wirahadikusumah

Jenderal TNI (Purn.) Umar Wirahadikusumah, lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat, 10 Oktober 1924 dan meninggal di Jakarta, 21 Maret 2003 pada umur 78 tahun.

Beliau adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat antara 1983 dan 1988 dan menjadi wakil presiden pertama yang berasal dari suku Sunda.

Wakil Presiden Kelima

soedharmono

Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Soedharmono, S.H., lahir di Cerme, Gresik, Jawa Timur, Indonesia, 12 Maret 1927 dan meninggal di Jakarta, Indonesia, 25 Januari 2006 pada umur 78 tahun.

Beliau adalah wakil presiden indonesia kelima yang menjabat selama periode 1988–1993.

Wakil Presiden Keenam

try sutrisno

Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 15 November 1935; umur 84 tahun.

Beliau adalah Wakil Presiden Indonesia ke-6 periode 1993-1998.

Sebelum diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia, Wakil Presden Try menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Wakil Presiden Ketujuh

B.J Habibie

Sebelum Bapak B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998, beliau sempat menjadi wakil presiden ketujuh.

Wakil Presiden Kedelapan

megawati

Ibu Megawati sebelum menjadi presiden Indonesia menggantikan Presiden Abdurrahman wahid, beliau menjabat sebagai wakil presiden ke delapan yang mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid.

Dahulu, sebagai bentuk penunjukan yang dilakukan MPR dan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap dirinya kala itu.

Wakil Presiden Kesembilan

hamzah haz

Dr. H. Hamzah Haz, M.A., Ph.D., lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, 15 Februari 1940, umur 80 tahun.

Beliau adalah Wakil Presiden Republik Indonesia kesembilan yang menjabat sejak tahun 2001 bersamaan dengan naiknya Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Republik Indonesia.

Dalam kepartaian, Wakil Presiden Hamzah Haz menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 1998–2007.

Wakil Presiden Kesepuluh

jusuf kalla

Dr.(H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942, umur 77 tahun.

Beliau adalah pengusaha dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12.

Beliau merupakan Wakil Presiden Indonesia pertama yang menjabat 2 kali, Beliau menjadi Wapres dalam 2 masa jabatan yang tidak berturut-turut.

Dalam masa jabatannya yang pertama, periode 2004-2009, Beliau merangkap sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya.

Bapak JK pernah menjadi calon presiden bersama Wiranto dalam Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan Hanura.

Wakil Presiden Kesebelas

boediono

Prof. Dr. H. Boediono, B.Sc., M.Ec., lahir di Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943, umur 77 tahun.

Beliau adalah Wakil Presiden Indonesia kesebelas yang menjabat sejak 20 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014.

Beliau terpilih dalam Pilpres 2009 bersama pasangannya, Susilo Bambang Yudhoyono.

Wakil Presiden Keduabelas

jusuf kalla

Dr.(H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, satu-satunya Wakil Presiden yang menjabat 2 kali dalam masa kepemimpinannya.

Wakil Presiden Ketigabelas

maruf amin

Prof. Dr. (H.C.) K. H. Ma’ruf Amin, lahir di Kresek, Tangerang, Masa Pendudukan Jepang, 11 Maret 1943, umur 77 tahun.

Beliau adalah politisi, ulama, dan dosen Universitas Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Bapak Ma’ruf duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

The post Urutan Presiden Indonesia Beserta Wakilnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Kedaulatan: Pengertian – Teori dan Jenisnya https://haloedukasi.com/kedaulatan Wed, 06 May 2020 03:47:00 +0000 https://haloedukasi.com/?p=6289 Kata kedaulatan kerap melekat pada keberadaan sebuah negara atau pemerintahan dalam mengatur wilayah kekuasaan dan rakyatnya. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia, bentuk-bentuk kedaulatan sebuah pemerintahan negara juga mengalami berbagai perubahan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Berikut akan dibahas beberapa aspek berkenaan dengan kedaulatan. Pengertian Kedaulatan Pengertian Kedaulatan Menurut KBBI Dalam Kamus Besar […]

The post Kedaulatan: Pengertian – Teori dan Jenisnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>
Kata kedaulatan kerap melekat pada keberadaan sebuah negara atau pemerintahan dalam mengatur wilayah kekuasaan dan rakyatnya.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia, bentuk-bentuk kedaulatan sebuah pemerintahan negara juga mengalami berbagai perubahan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada.

Berikut akan dibahas beberapa aspek berkenaan dengan kedaulatan.

Pengertian Kedaulatan

Pengertian Kedaulatan Menurut KBBI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa frasa kedaulatan berasal dari kata daulah (Bahasa Arab) yang secara etimologi berarti Kekuasaan atau pemerintahan.

Sementara itu, kedaulatan sendiri dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi atas sebuah pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya.

Pengertian Kedaulatan Menurut Para Ahli

Beberapa ahli tata negara mengemukaan pengertian kedaulatan sebagai berikut:

  • Miriam Budiardjo
    Kedaulatan dalam pandangan Miriam Budiarjo adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang ada.
  • Wirjono Prodjodikoro
    Menurut Prodjodikoro, Kedaulatan merujuk pada sebuah gagasan bahwa yang terbaik dalam masyarakat adalah segala hal yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat.
  • Moh. Koesnadi dan Buntaran R. Saragih
    Menurut Koesnadi dan R. Saragih, Kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, yakni rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga,  kedaulatan rakyat berarti pemerintahan dan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
  • J. H. A. Logemann
    Kedaulatan Negara menurut Logemann adalah kekuasaan mutlak dan tertinggi atas penduduk dan wilayah beserta isinya yang dimiliki oleh suatu negara nasional yang berdaulat.
  • Jean Bodin (1530- 1596)
    Jean Bodin membagi pengertian kedaulatan menjadi dua macam, yaitu:
    • Kedaulatan ke dalam (intern) yang artinya negara berhak mengatur urusan dalam negerinya melalui lembaga negara tanpa campur tangan dari negara lain.
    • Kedaulatan ke luar (ekstern) yang artinya adanya kebijaksanaan pemerintah untuk mengadakan hubungan kerja sama dengan Negara lain (hubungan internasional).

Pengertian Kedaulatan Secara Umum

kedaulatan merupakan terjemahan dari kata Souverignity (Inggris), Souverainete(Perancis), Sovranus (Italy), dan Superamus (latin), yang kesemuanya memiliki arti “tertinggi”.

Makna ini digunakan oleh para ahli sebagai istilah “Summa Potetas” yang berarti kedaulatan tertinggi dari suatu kesatuan politik.

Dari paparan diatas bisa disimpulkan bahwa kedaulatan berarti kekuasaan mutlak dan tertinggi dalam suatu negara atau pemerintahan untuk mengatur penduduk, wilayah, dan apa yang ada didalamnya serta untuk bekerjasama dengan negara lainnya.

Teori Kedaulatan

Berdasarkan perkembangan sistem pemerintahan negara dan pemerintahan yang pernah terjadi dalam sejarah manusia, para ahli tata negara mengemukakan beberapa teori mengenai kedaulatan sebagai berikut :

1. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi adalah berasal dari Tuhan yang diserahkan kepada kaisar, raja, atau penguasa.

Kaisar atau Raja dianggap sebagai jelmaan Tuhan yang diutus sebagai wakil Tuhan untuk menjalankan Hukum-hukumnya.

Oleh karena itu, rakyat harus mematuhi setiap peraturan yang dibuat oleh penguasa karena sejatinya itu bersumber dari Tuhan.

Beberapa pakar yang menganut teori ini antara lain:

  • Thomas Aquinas
  • F.J. Stahl, Agustinus
  • Marsillius.

2. Teori Kedaulatan Raja

Menurut teori ini, kedaulatan suatu negara berada di tangan seorang Raja.

Hal ini dikarenakan Raja adalah bayangan dan penjelmaan dari kehendak Tuhan. Kehendak raja adalah juga kehendak Tuhan.

Oleh karena itu seorang raja harus memiliki kekuasaan yang kuat dan tak terbatas sehingga rakyat mau tunduk dan menyerahkan hak-haknya kepada raja.

Dengan demikianlah negara akan menjadi kuat dan kokoh. Raja bertanggungjawab kepada dirinya dan Tuhan serta tidak tunduk pada konstitusi.

Tokoh-tokoh penganut paham kedaulatan raja antara lain

  • Niccolo Machiavelli
  • Thomas Hobbes
  • Jean Bodin
  • F. Hegel.

3. Teori Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan negara menganggap negara sebagai badan hukum yang dianggap memiliki kekuasaan tak terbatas yang diserahkan kepada penguasa atas nama negara.

Menurut salah satu tokoh penganut teori ini, George Jellineck, hukumtidaklah diciptakan oleh Tuhan ataupun raja, tetapi hukum diciptakan oleh Negara, sehingga negara tidak wajib untuk tunduk pada Hukum.

Penganut teori kedaulatan negara yaitu Paul Laband dan George Jellinek.

4. Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum menganggap bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara berada pada aturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, aturan hukum harus bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran Hukum.

Menurut teori ini, sebuah negara seharusnya menjadi negara hukum yang mana segala keputusan dan tindakan negara dalam menjalankan pemerintahannya harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Beberapa tokoh penganut teori kedaulatan hukum adalah Immanuel Kant, H. Krabbe, dan Kranenburg.

5. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Rakyat memberikan kekuasaannya kepada negara melalui perwakilan-perwakilan yang dipilih melalui pemilu.

Wakil-wakil rakyat tersebut kemudian menjalankan pemerintahan berdasarkan aspirasi dari rakyat serta harus mengakui serta melindungi hak-hak rakyat.

Teori kedaulatan rakyat inilah yang pada perkembangannya menjadi dasar munculnya demokrasi.

Penganut teori ini ialah:

  • John Locke
  • Solon
  • Montesquieu
  • J.J. Rousseau.

Fungsi Kedaulatan

Secara umum, kedaulatan berfungsi sebagai dasar bagi penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahan sebuah negara yang tujuan akhirnya adalah untuk menyejahterakan rakyat dan mencapai kemakmuran rakyat yang berada dalam negara tersebut.

Tujuan Kedaulatan

Adanya kedaulatan adalah salah satu syarat yang harus dimiliki oleh sebuah negara.

Tujuan dari adanya kedaulatan negara adalah untuk memberikan kekuasaan dalam mengatur,menentukan, dan mengarahkan jalannya sebuah negara, sehingga tujuan negara dapat dicapai.

Sifat Kedaulatan

beberapa sifat kedaulatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Jean Bodin adalah sebagai berikut :

  • Permanen
    Artinya bahwa kedaulatan itu akan tetap ada selama negara tersebut berdiri. Meskipun terjadi perubahan struktur dari sebuah negara, akan tetapi kedaulatannya tetaplah ada.
  • Asli
    Bahwa kedaulatan itu murni terbentuk dengan sendirinya dan tidak berasal dari  kekuasaan mana pun yang lebih tinggi.
  • Bulat
    Artinya bahwa kedaulatan adalah kesatuan yang utuh dan tidak dapat dibagi-bagikan.
  • Tidak terbatas
    Bahwa kedaulatan itu tidak memiliki batasan dan tidak ada yang membatasi.

Cara Pandang Kedaulatan

ada dua paham mengenai cara pandang tentang kedaulatan, yaitu:

  • Monisme

monisme adalah paham yang menyatakan bahwa kedaulatan itu tunggal, bulat, dan tidak bisa dibagi-bagi.

Pemegang kedaulatan memiliki wewenang tertinggi di dalam negara dan menentukan komponen-komponen negara yang selainnya seperti rakyat dan wilayah.

  • Pluralisme

Paham ini meyakini bahwa negara bukanlah satu-satunya yang memiliki kedaulatan.

Disana ada lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi lainnya yang juga memiliki kedaulatan atas masyarakat.

Dalam hal ini, tugas negara adalah untuk mengkoordinir lembaga atau organisasi tersebut.

Bentuk Kedaulatan

ada 2 bentuk kedaulatan menurut Jean Bodin, yakni :

  • Kedaulatan Ke Dalam

Kedaulatan ke dalam berkaitan dengan hak atau kewenangan negara dalam mengatur urusan di dalam negaranya sendiri.

Dalam hal ini, negara memiliki hak untuk mengatur kepentingan rakyatnya serta wilayah negaranya dan apa yang ada di dalamnya, melalui berbagai lembaga dan perangkat pemerintahan tanpa campur tangan dari negara lainnya.

  • Kedaulatan Ke Luar

Kedaulatan ke luar berkenaan dengan urusan negara dengan negara lainnya.

Dalam hal ini, negara yang berdaulat memiliki hak untuk mengadakan kerjasama dan hubungan luar negeri dengan negara mana pun guna kepentingan negaranya.

Selain itu, negara juga berhak mengambil langkah-langkah dan membuat kebijaksanaan luar negeri tanpa campur tangan negara lain, sejauh hal tersebut tidak melanggar hukum internasional dan tidak melanggar hak atau kedaulatan negara lainnya.

Jenis-jenis Kedaulatan

1. Kedaulatan Tuhan

Kedaulatan Tuhan berarti bahwa kekuasaan tertinggi adalah berasal dari Tuhan yang diserahkan kepada kaisar, raja, atau penguasa.

Ciri-ciri negara yang menerapkan kedaulatan Tuhan adalah:

  • Tidak dibedakannya urusan agama dan negara atau sebaliknya
  • Anggapan bahwa raja atau kaisar adalah manusia suci yang merupakan wakil Tuhan di bumi.

Sistem ini berkembang antara abad ke-5 hingga abad ke-15. Negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan disebut sebagai negara teokrasi, seperti:

  • Ethiopia pada masa Raja Haile Selassi
  • Jepang pada masa Kaisar Tenno Heika
  • Swiss pada masa pemerintahan Calvin.

2. Kedaulatan Raja

Sistem kedaulatan raja menetapkan bahwa kedaulatan suatu negara berada di tangan seorang raja, dikarenakan raja adalah penjelmaan dari kehendak Tuhan.

Ciri-ciri negara dengan kedaulatan Raja adalah:

  • Kekuasaan raja atau pemimpin adalah mutlak atau absolut.
  • Raja bisa berbuat sekehendak hati dan tidak tunduk pada konstitusi sekalipun ia yang membuat dan menetapkan konstitusi tersebut.

Sistem kedaulatan raja pernah diterapkan di Perancis pada masa Raja Louis XIV.

3. Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan negara menganggap negara sebagai badan hukum yang dianggap memiliki kekuasaan tak terbatas yang diserahkan kepada penguasa atas nama negara.

Teori kedaulatan negara pernah dilaksanakan di Rusia pada pemerintahan Tsar dan Stalin, Jerman saat dibawah kekuasaan Adolf Hitler, dan juga Italy dibawah Mussolini.

Ciri-ciri negara yang menjalankan kedaulatan negara adalah:

  • Kekuasaan negara adalah absolut dan tertinggi.
  • Negara berhak mengatur rakyatnya dan rakyat harus tunduk pada kemauan negara
  • Hukumyang ada dibuat untuk kepentingan negara, disisi lain negara tidak bisa dibatasi oleh Hukum
  • Penerapan kedaulatan ini adalah oleh penguasa tapi diatasnamakan negara.

4. Kedaulatan Hukum

Kedaulatan hukum menganggap bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara berada pada aturan hukum yang berlaku dalam negara tersebut.

Hukum harus diberlakukan dan ditaati oleh setiap elemen yang ada dalam negara tersebut.

Ciri-ciri negara dengan kedaulatan hukum adalah:

  • Hukum sebagai sumber kekuatan dan kekuasaan tertinggi
  • Pemerintahan negara diatur dan harus tunduk pada hukum yang ada.
  • Hukum dijunjung tinggi oleh pemerintahan dan segenap warna negara.
  • Adanya sanksi yang tegas dan memaksa.

Saat ini sebagian besar negara-negara di Eropa dan Amerika menganut sistem kedaulatan hukum ini dalam menjalankan pemerintahannya.

5. Kedaulatan Rakyat

merupakan sistem yang meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang diberikan kepada negara melalui perwakilan-perwakilan yang dipilih melalui pemilu.

Wakil-wakil rakyat tersebut kemudian menjalankan pemerintahan berdasarkan aspirasi dari rakyat serta harus mengakui serta melindungi hak-hak rakyat.

Ciri-ciri negara dengan kedaulatan rakyat:

  • Adanya kontrak sosial antara rakyat yang merupakan pemilih kedaulatan dengan negara sebagai pelaksana kedaulatan.
  • Adanya pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan
  • Hak-hak rakyat harus dilindungi
  • Rakyat berhak melakukan pergantian penguasa melalui mekanisme hukum yang ada.

Saat ini sebagian besar negara di dunia melaksanakan sistem kedaulatan rakyat, namun praktik pelaksanaannya berbeda-beda tergantung penguasa, ideologi yang dianut dan juga faktor sosial budaya dari negara yang bersangkutan.

Peran Lembaga Negara Dalam Melaksanakan Kedaulatan Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat Indonesia.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri adalah melalui sistem perwakilan yakni rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam pemerintahan melalui sebuah proses pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Wakil-wakil rakyat inilah yang pada praktiknya duduk pada lembaga-lembaga pemerintahan dan menjalankan fusngsinya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Sejumlah lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

  • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
  • Pemerintahan Pusat di bawah Presiden
  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  • Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  • Mahkamah Agung (MA)
  • Komisi Yudisial (KY)
  • Mahkamah Konstitusi (MK)
  • Komisi Pemilihan Umum (KPU)
  • Pemerintahan Daerah (Pemda)
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

The post Kedaulatan: Pengertian – Teori dan Jenisnya appeared first on HaloEdukasi.com.

]]>