Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian

Sebuah campur tangan dari pemerintah pada setiap sistem atau sebuah mekanisme merupakan aspek penting dalam berbagai bidang seperti perekonomian.

Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan terstruktur. Dalam ilmu ekonomi, campur tangan dari pemerintah tersebut sering dijuluki dengan istilah intervensi.

Pengertian Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), kata “intervensi” adalah sebuah campur tangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada mulai dari lingkup setiap individu, kelompok, golongan, hingga negara. Sedangkan kata “pemerintah” adalah sistem yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan di suatu negara seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah merupakan sistem campur tangan pemerintah untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik serta budaya pada setiap individu hingga golongan di suatu negara.

Sementara itu, secara umum pengertian intervensi pemerintah adalah tindakan campur tangan dari pemerintah untuk ikut andil dalam mengatur sistem dan ketentuan berbagai bidang mulai dari sosial hingga ekonomi yang memiliki tujuan sampai dengan dampak bagi kelangsungan negaranya.

Di sisi lain menurut tokoh pelopor ekonomi makro John Maynard Keynes pada tahun 1930, menyatakan sebuah gagasan mengenai perlunya intervensi pemerintah dalam sistem berbagai aktivitas di suatu negara. Salah satunya ialah pada bidang ekonomi atau perekonomian negara.

Dalam gagasannya John Maynard Keynes menjelaskan bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian merupakan cara terbaik bagi pemerintah untuk campur tangan demi mengawasi dan mengendalikan masalah ekonomi negara agar terhindar dari kondisi yang membahayakan seperti resesi dimana sisi penawaran serta sisi permintaan tidak seimbang atau di bawah kapasitas optimal.

Tujuan Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian

Pada suatu negara sebuah intervensi pemerintah dalam mengatur perekonomian negara mestinya memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan tersebut antara lain:

• Untuk restribusi penghasilan atau pendapatan melalui penetapan pembayaran pajak.
• Untuk menyediakan fasilitas umum seperti barang publik bagi masyarakat.
• Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat semacam monopoli dan kolusi di pasaran.
• Untuk melindungi industri domestik dari perdagangan produk impor.
• Untuk melindungi konsumen mulai dari penetapan standar kelayakan produk hingga keselamatan tenaga kerja dan lingkungan.
• Untuk mencegah pencemaran lingkungan karena kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya.

Manfaat Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian

Selain tujuan, intervensi pemerintah dalam mengatur ekonomi negara tentu akan memberikan berbagai manfaat, diantaranya:

• Mengembangkan perekonomian demi kesejahteraan negara.
• Menjamin hak-hak konsumen agar dapat terealisasikan.
• Menerapkan kebijakan-kebijakan yang membantu kelancaran aktivitas ekonomi negara.
• Mengawasi dan mengontrol kegiatan bisnis agar tetap berjalan sesuai prosedur dan standar.
• Mengendalikan perdagangan internal dan eksternal atau ekspor-impor agar tetap seimbang.

Fungsi Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian

Pada kelangsungan perekonomian negara, intervensi pemerintah memegang fungsi penting yang dapat mempengaruhi aktivitas dan hasil produksi hingga konsumsi.

Berikut beberapa fungsi intervensi pemerintah dalam perekonomian, diantaranya:

• Fungsi Alokasi

Merupakan fungsi yang menyediakan fasilitas untuk masyarakat dalam bentuk barang publik. Misalnya seperti penerangan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya.

• Fungsi Distribusi

Merupakan fungsi yang memberikan keadilan pembagian barang dan jasa maupun pendapattan di berbagai wilayah atau dengan kata lain pemerataan distribusi.

• Fungsi Stabilitas

Merupakan fungsi yang berupaya menjaga keseimbangan perekonomian agar terhindar dari gangguan atau kesenjangan seperti resesi termasuk inflasi dan devaluasi.

Bentuk Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian

Penerapan intervensi pemerintah dalam mengendalikan perekonomian dapat menjadi beberapa bentuk, mulai dari lingkup ekonomi mikro hingga ekonomi makro. Berikut bentuk-bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian, diantaranya:

Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi merupakan rangkaian konsep dan pedoman yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitas ekonominya.

Sementara itu kebijakan ekonomi yang melibatkan intervensi pemerintah terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

• Kebijakan Ekonomi Sisi Penawaran

Tindakan pemerintah dalam kebijakan ekonomi sisi penawaran mempunyai fokus untuk meningkatkan efisiensi faktor produksi di pasar serta demi mempengaruhi tingkat penawaran agregat.

• Kebijakan Ekonomi Sisi Permintaan

Tindakan pemerintah dalam kebijakan ekonomi sisi permintaan dapat dilihat dari penerapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal akan mengatur pembelanjaan negara atau pemerintah.

Sedangkan kebijakan moneter akan mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB) di dalam masyarakat. Kedua kebijakan tersebut diterapkan demi mempengaruhi efisiensi tingkat permintaan agregat.

Pajak

Pajak merupakan pemungutan yang harus dipatuhi oleh individu atau wajib pajak dan badan institusi yang memiliki sifat memaksa terhadap undang-undang tanpa menerima timbal balik secara langsung serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan.

Pajak digunakan oleh pemerintah untuk redistribusi pendapatan dan mempengaruhi perilaku keuangan pelaku bisnis dalam lingkup rumah tangga hingga badan usaha atau perusahaan.

Subsidi

Subsidi adalah wujud bantuan keuangan dari pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat dan badan usaha. Bagi lingkup rumah tangga subsidi akan mengurangi beban pengeluaran, sedangkan untuk badan usaha atau perusahaan akan menghemat biaya produksi.

Mekanisme Pasar

Demi melindungi konsumen dan menghindari persaingan yang tidak sehat, maka pemerintah memberikan plafon harga untuk membatasi harga maksimum yang ditawarkan atas barang dan jasa di pasaran.

Selain itu, juga terdapat harga dasar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah demi melindungi produsen dan pemasok. Biasanya pemerintah akan mematok harga dasar di atas ekuiribilium agar efektif.

Pokok dari intervensi pemerintah dalam bidang mekanisme pasar adalah dengan menjadi regulator dan pengawas.

Di sisi lain apabila terjadi hal-hal yang mengharuskan atau memerlukan tindakan ekstra, maka pemerintah akan turun sebagai pelaku pasar baik secara langsung maupun melalui badan usaha seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Peraturan

Peraturan dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong kegiatan bisnis dapat berjalan dengan sehat dan mengurangi kecurangan serta persaingan yang adil. Di sisi lain, peraturan pemerintah dalam ekonomi memiliki beberapa kategori, diantaranya:

• Ketenagakerjaaan
• Perlindungan Konsumen
• Lingkungan
• Persaingan
• Informasi & Pelaporan

Konsekuensi Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian

Walaupun terdapat tujuan yang baik, dan mempunyai manfaat serta fungsi, di sisi lain terdapat konsekuensi yang harus diterima para pelaku bisnis dari implikasi intervensi pemerintah sendiri untuk aktivitas ekonomi, diantaranya:

• Menimbulkan biaya tambahan bagi badan usaha atau perusahaan untuk memenuhi ketentuan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atas kelayakan usaha dan produksi.
• Mempersempit pilihan untuk memproduksi jenis barang dan jasa, karena terkadang pemerintah berperan membuat keputusan atas jenis produksi yang diperbolehkan atau diizinkan.
• Memberikan kesan diskriminasi karena fokus dari intervensi pemerintah sendiri hanya akan membantu kelancaran bisnis domestik atau milik negara. Sedangkan bagi bisnis swasta terkadang akan memberikan kerugian dan kurang diperhatikan.