Status kewarganegaraan tersebut tergantung pada negara kelahiran serta asal negara dari kedua orang tuanya. Status kewarganegaraan tunggal mengharuskan warganya hanya boleh mendapatkan satu kewarganegaraan saja. Lain halnya dengan status kewarganegaraan ganda, yang memperbolehkan warga negaranya mendapatkan lebih dari satu kewarganegaraan.

Negara tersebut membebaskan warganya untuk mendapatkan dua kewarganegaraan sekaligus. Namun, tidak semua negara yang menerapkan asas ini. Berikut ini beberapa negara yang mengizinkan warganya memiliki kewarganegaraan ganda.

1. Swedia

Swedia menjadi salah satu egara yang mengizinkan warganya memiliki kewarganegaraan ganda. Namun, hal tersebut diperbolehkan jika negara yang diajukannya juga mengizinkan kewarganegaraan ganda. Izin mendapatkan kewarganegaraan ganda sebagaimana tercantum dalam Undang-undang kewarganegaraan Swedia pada tanggal 1 Juli 2001. Namun, Undang-Undang ini kemudian diubah pada tanggal 1 April 2015.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa jika seorang warga negara kehilangan kewarganegaraan Swedia yang disebabkan karena mendapatkan kewarganegaraan dari negara lain, warga negara tersebut dapat mengajukan kembali sebagai warga negara Swedia lagi.

Swedia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis yang artinya seseorang dapat mendapatkan kewarganegaraan Swedia jika orang tuanya merupakan kelahiran Swedia. Di manapun tempat lahirnya, selama kedua orang tuanya merupakan warga negara Swedia maka akan mendapatkan kewarganegaraan Swedia .

Namun, semenjak Undang-undang kewarganegaraan Swedia yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2001, Swedia memperbolehkan kewarganegaraan ganda. Mantan warga negara Swedia sebelum adanya Undang-undang ini diperbolehkan mengajukan kembali kewarganegaraan Swedia dalam kurun waktu 2 tahun lewat deklarasi. Hal ini pun berlaku bagi anak-anak yang lahir dari orang tua mantan kewarganegaraan Swedia.

Selain itu, adanya perubahan pada Undang-undang juga mengakibatkan pada putusan bahwa orang-orang yang ingin dinaturalisasi tidak perlu melepaskan kewarganegaraan sebelumnya. Mereka masih dapat mempertahankan kewarganegaraannya jika negara tersebut mengizinkannya. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan kewarganegaraan ganda yakni negara asal dan Swedia.

2. Finlandia

Finlandia merupakan salah satu negara yang terkenal dengan kehebatannya pada dunia pendidikan. Negara ini pun menjadi negara yang mengizinkan kewarganegaraan ganda. Finlandia terbuka dengan kewarganegaraan ganda bagi warga negaranya baik yang berada di Finlandia ataupun yang menetap di negara lain. Meskipun begitu, tetap saja kembali pada kebijakan negara yang menjadi tujuan kewarganegaraan.

Maka dari itu, ketika akan mendapatkan kewarganegaraan ganda, terlebih dahulu harus mengecek asas kewarganegaraan negara tujuan. Apakah negara tersebut memperbolehkan atau tidak karena sekalipun Finlandia memperbolehkan namun negara tujuan tidak, tidak akan bisa mendapatkan kewarganegaraan ganda.

Kewarganegaraan Finlandia bisa didapatkan dengan cara kelahiran, adanya pernikahan orang tua Swedia, adopsi dan tempat lahir. Secara hukum, negara ini menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis.

Namun, mulai tanggal 1 Juni 2003, Finlandia menetapkan bahwa warga negara Finlandia bisa mendapatkan kewarganegaraan asing tanpa kehilangan kewarganegaraan Finlandia. Begitupun dengan mantan warga negara Finlandia masih bisa mendapatkan kembali kewarganegaraannya lewat deklarasi. Hal ini pun berlaku bagi anak-anak dari orang tua yang merupakan mantan kewarganegaraan Finlandia.

Kewarganegaraan Finlandia dapat dicabut ketika seseorang melakukan kejahatan dan dijatuhi hukuman berat misalnya delapan tahun penjara. Hal ini mulai berlaku semenjak tanggal 1 Mei 2019. Keputusan pembatalan kewarganegaraan menjadi wewenang layanan imigrasi Finlandia.

3. Chili

Chili menerapkan kebijakan asas kewarganegaraan berdasarkan pada keturunan, naturalisasi serta kelahiran seseorang. Selain itu, Chili juga memperbolehkan warganya untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda. Artinya, warga negara asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan Chili tetap bisa mempertahankan kewarganegaraan asalnya.

Meskipun begitu, tetap saja hal ini tergantung pada asas yang dianut oleh negara asal. Jika negara tersebut tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda, maka mereka yang ingin mendapatkan kewarganegaraan Chili harus melepaskan kewarganegaraan sebelumnya. Sebab, jika tidak maka tidak akan bisa mendapatkan kewarganegaraan Chili. Secara hukum, Chili menganut asas kewarganegaraan ius Soli.

Asas tersebut dianut berdasarkan pada prinsip yang dianut oleh sistem hukum Inggris. Di mana prinsip Ius Soli dikembangkan di sana. Selain itu, penerapan ius Soli juga dikarenakan untuk menarik warga asing menjadi warga negaranya. Chili menganut ius soli tanpa syarat sama seperti Brazil.

4. Irlandia

Irlandia menjadi negara yang mengizinkan warganya mendapatkan kewarganegaraan ganda. Asas kewarganegaraan Irlandia diperoleh melalui keturunan, kelahiran, perkawinan dan naturalisasi. Untuk dapat memperoleh kewarganegaraan ganda, kembali lagi pada negara asal ataupun negara tujuan. Jika mengizinkan, maka dapat memperoleh kewarganegaraan ganda. Sebab, tidak semua negara mengizinkan warganya memiliki kewarganegaraan ganda.

Sama seperti ketiga negara lainnya, mantan warga negara Irlandia juga masih bisa mengajukan kembali kewarganegaraan ke pemerintahan Irlandia. Hal ini berlaku bagi warga negara yang melepaskan kewarganegaraan Irlandia demi mendapatkan kewarganegaraan lain. Secara umum, secara bisa mendapatkan kewarganegaraan melalui kelahiran ataupun keturunan.

Secara otomatis, jika seorang bayi lahir di Irlandia maka ia akan mendapatkan kewarganegaraan Irlandia. Meskipun begitu, jika orang tua dengan kewarganegaraan Irlandia melahirkan bayi di negara lain, bayi tersebut masih bisa mendapatkan kewarganegaraan Irlandia.

Hal ini dikarenakan bayi tersebut memiliki keturunan Irlandia dari kedua orang tuanya. Namun, kembali lagi pada hukum yang dianut pada negara yang menjadi tempat lahir bayi tersebut. Selain melalui keturunan dan kelahiran, kewarganegaraan Irlandia bisa didapatkan melalui naturalisasi.

Seseorang dapat melakukan naturalisasi jika telah tinggal di Irlandia selama 12 bulan berturut-turut dalam kurun waktu 5 tahun atau tidak menghabiskan 6 bulan berturut-turut di luar Irlandia. Begitupun jika menikah dengan warga Irlandia dan tinggal selama tiga tahun, maka bisa mendapatkan kewarganegaraan Irlandia.

5. Turki

Turki menjadi negara yang mengizinkan warganya mendapatkan kewarganegaraan ganda. Secara hukum, asas kewarganegaraan yang dianut oleh Turki adalah ius sanguinis. Artinya anak yang lahir dari orang tua dengan kewarganegaraan Turki baik itu ayah maupun ibu berhak mendapatkan kewarganegaraan Turki.

Untuk terlepas dari kewarganegaraan Turki dapat dilakukan jika seseorang melakukan perilaku yang melanggar sikap nasionalisme. Pemutusan kewarganegaraan Turki dapat diajukan melalui petisi kelas aparat pejabat administrasi ataupun konsulat Turki.

Kewarganegaraan Turki tidak bisa didapatkan dengan cara tempat kelahiran. Maka dari itu, seorang bayi lahir di negara Turki, dia tidak akan mendapatkan kewarganegaraan Turki kecuali salah satu orang tuanya merupakan warga negara Turki.

Selain itu, Undang-undang kewarganegaraan Turki juga membebaskan warga negara mendapatkan kewarganegaraan ganda tanpa melepaskan salah satunya. Meskipun begitu, untuk bisa memiliki kewarganegaraan ganda harus mengajukan permohonan kewarganegaraan lain dengan cara mengajukannya ada otoritas terkait.

Saat mengajukannya dapat membawa sertifikat naturalisasi yang asli, kelahiran Turki, dokumen penyelesaian dinas militer bagi laki-laki, surat nikah dan foto. Bagi warga negara yang mendapatkan kewarganegaraan ganda, saat keluar masuk Turki tidak wajib menggunakan paspor. Mereka masih bisa berpergian dengan menggunakan paspor asing dan kartu identitas Turki.

6. Australia

Australia menjadi negara yang mengizinkan warga negaranya memilik kewarganegaraan ganda. Meskipun begitu, hal ini berlaku jika negara tujuan memperbolehkan adanya kewarganegaraan ganda. Sebab, prinsip hukum kewarganegaraan adalah kewarganegaraan suatu negara didapatkan dari negara tersebut. Artinya, kewarganegaraan ganda menjadi urusan dari negara yang bersangkutan.

Warga negara Australia yang ingin memiliki kewarganegaraan ganda harus mampu meyakinkan bahwa negara asing yang menjadi tujuan memberikan izin untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan ganda dengan cara menghubungi negara yang bersangkutan.

Hal ini juga berlaku jika warga negara asing ingin mendapatkan kewarganegaraan Australia bagi anak-anaknya. Mereka harus mematikan negara asal mengizinkan kewarganegaraan ganda, karena jika tidak, maka akan menghilangkan kewarganegaraan sebelumnya.

Sebelum tanggal 20 Agustus 1986, semua individu yang lahir di Australia secara otomatis akan mendapatkan kewarganegaraan Australia. Tidak peduli dengan kewarganegaraan yang dianut oleh orang tuanya. Namun, setelah tanggal itu, seseorang yang lahir di Australia bisa mendapatkan kewarganegaraan Australia jika salah satu orang tuanya merupakan warga negara Australia.

Begitupun dengan anak-anak yang lahir di Australia yang merupakan warga negara Selandia Baru dapat memperoleh kewarganegaraan Australia ketika lahir. Hal ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022.

Bagi warga negara asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan Australia, jika telah tinggal selama 4 tahun di Australia atau telah tinggal permanen selama satu tahun. Dengan catatan, orang tersebut dapat mahir berbahasa Inggris.

Selain itu, jika seseorang lahir di negara asing dari orang tua Australia, tetap bisa mendapatkan kewarganegaraan Australia dengan mengajukan permohonan. Namun, jika orang tuanya mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau adopsi, maka harus tinggal di Australia selama dua tahun ketika pengajuan permohonan.

7. Kanada

Untuk mendapatkan kewarganegaraan Kanada melalui kelahiran, keturunan dan naturalisasi. Kanada juga mengizinkan warga negaranya untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Seorang anak yang lahir di tanah Kanada, maka ia akan mendapatkan kewarganegaraan Kanada.

Dengan catatan, selama anak tersebut lahir di tanah, udara, wilayah, perairan yang terdaftar di Kanada. Meskipun kedua orang tuanya bukan warga negara Kanada. Hal ini tidak berlaku jika anak tersebut lahir dari diplomat pemerintahan yang tinggal di Kanada.

Sebelum tahun 2009, seorang bayi yang lahir di negara asing atau luar Kanada, dengan salah satu orang tuanya merupakan warga negara Kanada, maka berhak mendapatkan kewarganegaraan Kanada. Namun, setelah tahun 2009, hanya anak dari generasi yang berhak mendapatkan kewarganegaraan Kanada atas dasar keturunan.

Sementara itu, untuk anak angkat yang diadopsi dari orang tua kewarganegaraan Kanada, maka berhak mendapatkan kewarganegaraan Kanada. Hal ini berlaku sejak juli 2020. Penduduk tetap asing dapat mendapatkan kewarganegaraan Kanada jika telah berusia 18 tahun dan tinggal selama lebih 3 tahun di Kanada. Kewarganegaraan ini bisa didapatkan melalui hibah.

Sebelum pengajuan lamaran kewarganegaraan, ia harus tinggal minimal 1.095 hari selama 5 tahun. Selain itu, pengaju juga harus mengajukan pajak penghasilan selama tiga tahun dari 5 tahun menetap. Mereka juga harus mahir dalam berbahasa Inggris ataupun Perancis dan lulus dari seleksi Kewarganegaraan Kanada.

Anak-anak yang berada di bawah 18 tahun dengan orang tua dari Kanada, tidak perlu memenuhi syarat kehadiran fisik dan pengajuan pajak. Mereka harus mengajukan permohonan terpisah dengan memenuhi syarat tertentu. Sementara itu, pemohon yang berusia 14 tahun harus mengambil sumpah kewarganegaraan.

The post 7 Negara dengan Dwi Kewarganegaraan appeared first on HaloEdukasi.com.

Sementara itu, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai warga negara. Antara hak dan kewajiban sebagai warga negara tentunya harus seimbang. Jangan hanya meminta hak namun tidak menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus menjalankan kewajiban-kewajibannya. Salah satu kewajiban warga negara adalah menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman terutama pada abad ke-21 ini. Banyak sekali ancaman yang dapat mengancam keutuhan NKRI seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi.

Ancaman-ancaman tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar. Kedua ancaman tersebut tidak dapat dianggap remeh karena bisa saja mengancam keutuhan NKRI. Oleh karena itu, kita dapat berperan menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman.

Berikut ini sejumlah peran warga negara dalam mengatasi ancaman dan menjaga keutuhan NKRI pada abad ke-21.

1. Melestarikan Kekayaan Budaya Indonesia

Indonesia kaya akan budaya yang diwariskan oleh leluhur. Bahkan beberapa budaya telah diakui sebagai warisan budaya UNESCO. Budaya Indonesia berupa tarian tradisional, alat musik tradisional, seni rupa, bangunan bersejarah, makanan tradisional dan masih banyak lagi. Semua itu memiliki unsur budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas budaya yang menonjol.

Sayangnya, kekayaan budaya Indonesia saat ini mulai pudar. Banyak generasi muda yang tidak mengenal budaya-budaya Indonesia dan daerahnya. Mereka justru lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya tanah sendiri. Tentunya hal ini menjadi ancaman bagi NKRI yang memiliki banyak budaya yang seharusnya dijaga dan dilestarikan dengan baik.

Akibatnya, beberapa budaya Indonesia diakui oleh negara lain seperti batik, angklung, dan lainnya. Salah satu kasus nyata dari ancaman pengambilan budaya oleh negara lain adalah penjiplakan lagu halo-halo Bandung.

Baru-baru ini di salah satu kanal YouTube milik warga negara tetangga, Malaysia membuat sebuah lagi yang nada dan liriknya menyerupai halo-halo Bandung. Padahal, lagi halo-halo Bandung merupakan lagu yang memiliki nilai sejarah.

Maka dari itu, sudah seharusnya sebagai warga negara ikut melestarikan budaya yang dimiliki Indonesia. Caranya dengan mempelajari budaya tersebut kemudian mengajarkannya ke generasi-generasi selanjutnya. Dengan begitu, generasi muda Indonesia dapat mengenal budaya negara sendiri sehingga tidak akan lagi ada pengakuan dari negara lain.

2. Mengamalkan nilai Pancasila

Pada abad ke-21, arus informasi akan semakin deras. Begitupun dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Hal ini tentunya membawa dampak baik bagi kemudahan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sayangnya, derasnya arus informasi dan teknologi ternyata membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah mudah masuknya berbagai paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Paham yang bertentangan dengan Pancasila tentu saja membahayakan keutuhan NKRI. Paham tersebut dapat memecah belah masyarakat sehingga tidak akan ada lagi keutuhan bangsa. Jika keutuhan sebuah bangsa terancam, akan mengakibatkan kehancuran pada negara tersebut.

Hal tersebut tidak boleh terjadi pada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Negara ini didirikan dengan sejumlah tenaga, pikiran bahkan mengorbankan nyawa sehingga tidak boleh hancur begitu saja hanya karena paham tertentu.

Peran warga negara untuk mengatasi berbagai paham yang masuk adalah dengan memahami ideologi Pancasila itu sendiri sehingga mampu menyaring hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila. Untuk memahami Pancasila, dapat dilakukan dengan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, Pancasila bukan hanya sebatas ideologi melainkan falsafah hidup bangsa atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Menghapuskan Berbagai Macam Diskriminasi

Diskriminasi dapat diartikan sebagai pembedaan perlakuan terhadap kelompok minoritas. Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis, ras, suku, agama dan budaya. Sebagai negara yang multikulturalisme memberikan nilai positif bagi Indonesia. Salah satunya yakni dengan kekayaan budaya yang melimpah. Namun, sayangnya multikulturalisme ini dapat mengakibatkan berbagai perpecahan.

Indonesia sangat rawan untuk terjadi bentrokan karena perbedaan budaya. Tidak hanya itu, masalah lain yang akan timbul adalah adanya penguasaan dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas atau biasa disebut dengan diskriminasi.

Pembedaan perlakuan terhadap kelompok tertentu masih saja terjadi di Indonesia. Masih banyak yang beranggapan sebagai kaum super karena memiliki masa yang lebih banyak. Mereka seakan-akan mampu melakukan apapun karena jumlah yang banyak.

Tidak hanya terjadi di kehidupan nyata, di dunia maya pun terjadi hal yang demikian. Padahal, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada yang namanya kelompok paling kuat dan kelompok lemah.

Semuanya sama, sama-sama warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, sudah seharusnya diskriminasi dihapuskan. Diskriminasi dapat mengancam keutuhan NKRI.

4. Mengelola Sumber Daya Alam dengan Baik

Indonesia kaya akan sumber daya alam baik yang ada di daratan maupun lautan. Sayangnya, kekayaan tersebut masih belum dikelola dengan baik. Bahkan beberapa kekayaan alam Indonesia justru diberikan kepada pihak asing untuk mengelolanya.

Sumber daya alam Indonesia dikeruk dan dikomersilkan namun keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia tidak banyak. Justru, Indonesia masih memiliki sejumlah hutang kepada negara lain untuk digunakan sebagai pembangunan.

Sumber daya alam yang dikuasai oleh pihak lain, disebabkan karena kurangnya kemampuan kita untuk mengelola. Akibatnya, sumber daya alam tersebut dikelola oleh pihak asing dan mereka yang mendapatkan banyak keuntungan.

Parahnya, Indonesia yang akan menerima akibat dari eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. Eksploitasi yang berlebihan dapat mengakibatkan sejumlah kerusakan lingkungan hingga bencana alam yang terjadi.

Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita dapat mengelola sumber daya alam dengan cara bijaksana agar alam masih dapat terjaga. Pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat berguna untuk generasi yang akan mendatang sehingga mereka dapat merasakannya.

Sumber daya alam bukanlah barang sekali pakai yang harus dihabiskan saat ini juga. Maka dari itu, saat menggunakan sumber daya alam sudah seharusnya dilakukan dengan cara yang baik. Tidak boleh menyebabkan kerusakan, sebab alam sudah memberikan kekayaannya pada kita.

5. Menggunakan Produk dalam Negeri

Kecanggihan teknologi membuat kemajuan pada bidang ekonomi. Negara-negara semakin berlomba memproduksi produk-produk terbaiknya sehingga akan mendapatkan keuntungan yang melimpah. Persaingan di dunia ekonomi, akan berdampak baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Perkembangan ekonomi Indonesia sudah seharusnya didukung oleh warga negaranya dengan cara membeli produk buatan negeri sendiri. Produk-produk dalam negeri tidak kalah bagus dari produk-produk yang dihasilkan oleh negara lain.

Bahkan beberapa produk dalam negeri mampu menembus pasar internasional. Mereka mampu bersaing dengan produk luar negeri lainnya. Oleh sebab itu, sebagai seorang warga negara kita harus bangga menggunakan produk dalam negeri.

Dengan bangga memakai produk dalam negeri kita telah membantu perekonomian Indonesia. Sayangnya, kampanye penggunaan barang dalam negeri hanya sebatas kampanye. Banyak pejabat publik hingga publik figur yang lebih bangga menggunakan produk luar negeri.

Mereka dengan bangga memamerkan berbagai barang-barang branded dengan harga selangit. Padahal, dengan menggunakan produk dalam negeri telah membantu UMKM yang berkembang di Indonesia.

6. Mematuhi Setiap Peraturan Hukum yang Berlaku

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak sumber hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Keberadaan hukum sudah seharusnya ditaati oleh semua warga negara. Sayangnya, selama ini keberadaan hukum hanya sebatas peraturan semata yang tidak perlu ditaati.

Banyak sekali warga yang masih menganggap enteng peraturan hukum yang berlaku. Contoh kecil saja peraturan dalam berkendara. Masih banyak yang tidak menggunakan helm saat berkendara dengan alasan jarak yang dekat. Padahal, keberadaan hukum berfungsi untuk melindungi warga negara itu sendiri.

Keberadaan aturan dalam kehidupan selain untuk melindungi hak warga negara juga untuk mengatur ketertiban. Dengan adanya hukum, kehidupan menjadi lebih teratur dan manusia tidak dapat bertindak seenaknya.

Manusia dibatasi dengan sejumlah peraturan sehingga tidak bisa berbuat semaunya baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan bermasyarakat sangat rawan untuk terjadi kekacauan dan perpecahan.

Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap warga negara mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan mematuhi peraturan yang berlaku, kita telah membantu tugas aparat dalam menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban menjadi tugas bersama bukan hanya aparatur pemerintah saja. Dengan menjaga ketertiban, sehingga akan tercipta kedamaian dan ketentraman di masyarakat.

Kedamaian dan ketentraman merupakan dambaan semua pihak. Dengan hidup damai, semua akan terasa lebih menyenangkan terlebih lagi jika saling tolong menolong saat terkena musibah. Hidup damai dapat menciptakan kebahagian dan kenyamanan sehingga dapat mengurangi peluang perpecahan di antara sesama. Meskipun perpecahan masih saja bisa terjadi, namun paling tidak intensitas bisa berkurang.

7. Ikut Melakukan Gotong Royong

Gotong royong merupakan salah satu kebiasaan yang menjadi tradisi warga Indonesia. Namun, sayangnya kebiasaan gotong royong mulai pudar. Terlebih lagi dengan berbagai kemudahan teknologi membuat manusia menjadi seseorang yang individualis. Mereka cenderung mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum.

Contohnya dapat kita lihat di lingkungan sekitar yang sudah jarang melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar. Dengan melakukan gotong royong dapat mempererat hubungan antar sesama. Hubungan yang baik dapat terjalin dengan adanya komunikasi dan interaksi. Salah satu cara melakukan interaksi dengan sesama yakni dengan melakukan gotong royong.

Biasanya di sela-sela membersihkan lingkungan, masyarakat akan saling mengobrol satu sama lain. Mulai dari hal-hal ringan bahkan hingga topik-topik yang tengah diperbincangkan. Tentunya hal tersebut dapat membuat kekompakan terjalin sehingga nantinya ketika mengalami kesulitan tidak canggung untuk meminta tolong.

Telah banyak contoh masyarakat yang tidak bergaul, tiba-tiba ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Manusia memang sejatinya membutuhkan individu lain. Bukan hanya sebatas meminta tolong dalam keadaan fisik saja melainkan juga untuk sekadar menyampaikan keresahan yang dipendam.

Keresahan yang dipendam dapat membuat stress yang meningkat karena tidak ada seseorang yang dapat diajak bercerita. Akibatnya, peluang melakukan bunuh diri semakin terbuka lebar.

The post 7 Peran Warga Negara dalam Mengatasi Ancaman terhadap NKRI di abad 21 appeared first on HaloEdukasi.com.

Berikut peran warga negara dalam bidang sosial budaya.

1. Mendukung kebudayaan lokal

Warga negara dapat menghadiri dan berpartisipasi dalam upacara adat, perayaan lokal, dan tradisi budaya yang ada di komunitasnya. Hal tersebut membantu melestarikan praktik-praktik budaya yang unik.

Membeli karya seni, kerajinan tangan, dan produk-produk lokal merupakan cara efektif untuk mendukung seniman dan pengrajin lokal serta membantu menciptakan lapangan kerja dalam komunitas. Kemudian warga negara bisa ikut bergabung dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal, seperti restorasi situs bersejarah, museum komunitas, atau festival budaya.

Dengan demikian, menjalankan peran tersebut warga negara dapat membantu memastikan bahwa kebudayaan lokal mereka tetap hidup dan berkembang, sambil memupuk rasa identitas dan kebanggaan dalam komunitas mereka.

2. Menghormati keberagaman budaya

Menghormati keberagaman budaya adalah prinsip dasar dalam membangun masyarakat yang inklusif, beradab, dan berdaya saing global. Ini menciptakan lingkungan di mana semua warga negara merasa dihargai dan berkontribusi untuk kebaikan bersama.

Menghormati keberagaman budaya juga berarti tidak melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan asal budaya, suku, agama, atau bahasa. Dalam lingkungan global yang semakin terhubung, kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan individu dan kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda sangat penting.

Menghormati keberagaman budaya memudahkan kerjasama tersebut. Selain itu, mendukung program pendidikan multikultural yang memasukkan pengajaran tentang beragam budaya membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara generasi muda tentang keberagaman budaya.

3. Warga berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya

Melalui partisipasi dalam upacara adat, festival budaya, dan tradisi lokal, warga negara memainkan peran penting dalam mempromosikan dan melestarikan identitas budaya mereka dan masyarakat. Kemudian dengan kontribusi aktif dalam kegiatan sosial budaya, warga negara memperkaya masyarakat mereka dengan perspektif, ide, dan pengalaman yang beragam.

Hal ini akan membantu masyarakat menjadi lebih dinamis. Dalam banyak acara sosial budaya, isu-isu sosial dan budaya sering kali menjadi topik pembicaraan serta berpartisipasi dalam diskusi itu membantu warga negara untuk lebih memahami dan mungkin mencari solusi untuk tantangan-tantangan tersebut.

Di dunia yang semakin terhubung secara global, berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya yang melibatkan beragam budaya memungkinkan warga negara untuk mendapatkan pengalaman interaksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda.

4. Mempromosikan budaya lokal ke mancanegara

Warga negara dapat menjadi duta kebudayaan dengan menghadiri acara-acara budaya internasional, pameran seni, festival budaya dan bisa memamerkan seni, musik, tarian, dan produk-produk budaya lokal di kancah internasional.

Kemudian dengan mengirim seniman, musisi, atau penampil budaya lokal ke festival-festival internasional menjadi cara untuk memperkenalkan budaya lokal ke mancanegara. Hal itu juga membantu dalam pertukaran budaya antarbangsa.

Dengan aktif mempromosikan budaya lokal ke mancanegara, warga negara tidak hanya menjaga warisan budaya tetap hidup, tetapi juga membantu dalam membangun jembatan budaya dan memperkuat hubungan antarnegara., sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi, edukatif, dan diplomatik yang signifikan.

5. Melakukan pemberdayaan masyarakat

Warga negara dapat berperan dalam mendukung program-program pendidikan dan penyuluhan yang memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah mereka.

Kemudian melalui pelatihan dan kursus, warga negara dapat membantu masyarakat mengembangkan keterampilan baru yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Menggugah kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial dan budaya adalah langkah awal dalam proses pemberdayaan.

Warga negara dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran akan isu-isu tersebut. Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, warga negara berperan dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengelola masalah-masalah mereka sendiri.

Dan juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan budaya yang lebih berkelanjutan serta inklusif. Hal itu menciptakan masyarakat yang lebih kuat, sadar, dan aktif dalam mencapai kesejahteraan bersama.

6. Peduli terhadap lingkungan

Peduli terhadap lingkungan adalah peran penting warga negara dalam bidang sosial budaya. Warga negara dapat terlibat dalam pelestarian lingkungan alam, seperti hutan, sungai, dan lahan basah serta melibatkan upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lanskap yang memiliki nilai budaya dan ekologis.

Jika budaya lokal terkait dengan pariwisata, warga negara dapat mendukung bentuk pariwisata yang berkelanjutan, yang memperhitungkan dampak lingkungan dan budaya. Peduli terhadap lingkungan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab sosial dan budaya.

Dengan menjalankan peran tersebut, warga negara dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi warisan budaya, dan menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

7. Memberi apresiasi terhadap pelaku seni dan kreativitas

Memberikan pengakuan dan pujian kepada seniman dan kreator melalui media sosial, ulasan, atau penghargaan adalah cara untuk memberi apresiasi terhadap kerja keras mereka dan memotivasi mereka untuk terus berkarya.

Kemudian, dengan menghadiri pameran seni, konser, pementasan teater, dan acara seni lainnya adalah cara konkret untuk mendukung seniman lokal dan menciptakan permintaan untuk seni dan budaya. Melalui peran tersebut, warga negara membantu memastikan bahwa seni dan budaya lokal tetap hidup, berkembang, dan menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat.

Dengan memberikan apresiasi dan dukungan kepada pelaku seni dan kreativitas, masyarakat juga memperkaya kehidupan budaya dan memajukan budaya yang inklusif dan beragam.

8. Kepedulian terhadap hak asasi manusia

Warga negara harus aktif dalam mengatasi diskriminasi rasial, gender, agama, orientasi seksual, dan bentuk-bentuk lain dari ketidaksetaraan yang dapat mengancam hak asasi manusia. Selain itu, mendukung program pendidikan dan kesadaran tentang hak asasi manusia di sekolah-sekolah dan masyarakat.

hal tersebut cara untuk memastikan bahwa generasi muda memahami pentingnya hak-hak tersebut serta dapat mendukung kelompok-kelompok yang sering kali menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, seperti pengungsi, minoritas, atau kelompok yang rentan.

Kepedulian terhadap hak asasi manusia adalah fondasi masyarakat yang adil, inklusif, dan beradab. Melalui peran tersebut, warga negara berperan dalam melindungi hak-hak individu, mempromosikan keadilan sosial, dan membangun masyarakat yang menghormati dan melindungi setiap anggota masyarakat.

The post 8 Peran Warga Negara dalam Bidang Sosial Budaya appeared first on HaloEdukasi.com.

Status warga negara mencerminkan ikatan antara individu dengan negara dan menentukan identitas hukum serta hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat di dalamnya. Warga negara memainkan peran penting dalam pemerintahan suatu negara.

Peran mereka sangat vital untuk menjaga dan memperkuat demokrasi serta mengawasi kinerja pemerintah. Dalam sistem demokratis, warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum.

Dengan menggunakan hak pilihnya, mereka berkontribusi pada pemilihan pemerintah yang mewakili kepentingan dan nilai-nilai masyarakat. Ketika warga negara tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum, pemilihan umum lokal, atau proses politik lainnya, demokrasi cenderung menjadi kurang representatif.

Keputusan politik dapat tercermin lebih sedikit pandangan masyarakat, dan hal ini dapat mengurangi kualitas demokrasi. Selain itu, pemerintah yang kurang diawasi oleh warga negara cenderung memiliki potensi untuk penyalahgunaan kekuasaan atau perilaku yang tidak etis.

Peran warga negara dalam bidang politik sangat penting untuk menjaga dan memperkuat demokrasi serta memastikan bahwa suara dan aspirasi warga negara dihargai dan diwakili dalam pengambilan keputusan politik.

Beberapa peran utama warga negara dalam bidang politik.

1. Ikut Memilih dalam Pemilihan Umum

Ikut memilih dalam pemilihan umum adalah salah satu peran paling penting yang dimainkan oleh warga negara dalam bidang politik. Hal tersebut menjadi tindakan yang sangat signifikan dalam demokrasi dan memiliki dampak langsung pada arah dan kepemimpinan negara.

Warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dengan menggunakan hak pilihnya, mereka dapat memilih pemimpin yang mewakili nilai-nilai dan kepentingan mereka.

Dengan memberikan suaranya, warga negara juga berkontribusi pada pengawasan terhadap pemerintah dan para pejabat terpilih, serta dapat mengevaluasi kinerja pemimpin dan memutuskan apakah perlu perubahan kepemimpinan pada pemilihan berikutnya.

Kemudian, dengan memilih calon yang mereka yakini mewakili nilai-nilai dan kepentingan masyarakat, warga negara ikut menentukan siapa yang akan memimpin negara di berbagai tingkatan pemerintahan, seperti presiden, legislator, dan pejabat lokal.

2. Menjadi Anggota Aktif dalam Politik

Menjadi anggota aktif dalam sebuah partai politik memungkinkan warga negara untuk ikut dalam proses pemilihan calon, membentuk platform kebijakan, dan berkontribusi pada politik partai. Melalui pemilihan umum atau proses politik lainnya, beberapa warga negara memilih untuk menjadi pejabat terpilih untuk mewakili kepentingan masyarakat mereka di tingkat lokal, regional, atau nasional.

Dengan menjadi anggota aktif dalam politik, warga negara memiliki kesempatan untuk membentuk kebijakan, mempengaruhi arah negara, dan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan politik. Hal tersebut menkadi aspek penting dari partisipasi demokratis yang memungkinkan warga negara untuk memengaruhi masa depan negara mereka sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilainya.

3. Menyampaikan Pendapat Terhadap Kinerja Pemimipin

Menyampaikan pendapat adalah salah satu peran utama warga negara dalam bidang politik, mencakup berbagai cara di mana warga negara dapat mengekspresikan pandangan, keprihatinan, atau aspirasi warga tentang isu-isu politik dan sosial.

Warga negara dapat menyampaikan pendapatnya dengan memberikan suara dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin atau mengesahkan kebijakan. Selain itu, hadir dalam pertemuan umum, dewan kota, atau forum komunitas juga menjadi cara untuk berpartisipasi dalam diskusi politik lokal dan menyampaikan masukan.

Melalui berbagai bentuk menyampaikan pendapat ini, warga negara berperan dalam membentuk opini publik, memengaruhi kebijakan, dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses politik. Hal tersebut menjadi elemen penting dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berfungsi.

4. Mematuhi Hukum dan Ketentuan Politik

Warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan yang berlaku dalam sistem politik, termasuk pembayaran pajak dan penghormatan terhadap hak-hak dasar. Salah satunya yaitu mematuhi proses pemilihan umum yang adil dan jujur, dengan melakukan hal tersebut, warga negara dianggap menghormati hasil pemilihan, bahkan jika calon atau partai yang didukung tidak menang.

Warga negara juga diharapkan untuk mengikuti etika politik, seperti tidak terlibat dalam korupsi atau pelanggaran etika lainnya. Mematuhi hukum dan ketentuan politik adalah dasar bagi tatanan politik yang berfungsi dan masyarakat yang stabil serta membantu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam sistem politik yang demokratis.

5. Mengadakan Komunikasi atau Berdialog dengan Wakil Rakyat

Mengadakan komunikasi atau berdialog dengan wakil rakyat adalah salah satu peran yang penting bagi warga negara dalam bidang politik. Hal itu menjadi cara yang efektif untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memengaruhi pembuatan kebijakan.

Dengan berkomunikasi dengan wakil rakyat, warga negara dapat menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik yang penting bagi masyarakat atau warganya serta ikut membantu mewakili pandangan masyarakat kepada pemimpin yang terpilih.

Selain itu, melalui komunikasi yang teratur dengan wakil rakyat, warga negara dapat membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan pemimpin atau pemerintah, yang dapat membantu dalam memengaruhi kebijakan jangka panjang.

Dengan demikian, mengadakan komunikasi atau berdialog dengan wakil rakyat adalah cara konkret bagi warga negara untuk menjalankan peran mereka dalam politik dengan tujuan memengaruhi kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan masyarakat.

6. Mengawasi Pemerintah

Warga negara dapat memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah untuk memastikan bahwa pemerintah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Beberapa negara memiliki lembaga-lembaga pengawasan independen, seperti ombudsman atau badan pengawas, yang bertugas untuk mengawasi pemerintah.

Warga negara dapat berpartisipasi dalam proses hukum dan menghadiri pengadilan jika diperlukan juga menjadi cara warga negara untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan dihormati oleh pemerintah. Mengawasi pemerintah adalah bagian integral dari menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

Hal tersebut merupakan salah satu cara utama di mana warga negara dapat berperan dalam menjaga demokrasi yang kuat dan masyarakat yang adil.

7. Berkampanye dan Menghadiri Kelompok Diskusi

Berkampanye adalah cara bagi warga negara untuk mendukung calon politik atau isu-isu tertentu yang mereka yakini. Hal itu bisa berupa kampanye pemilihan umum, kampanye referendum, atau dukungan untuk kebijakan tertentu.

Dengan berkampanye, warga negara berkontribusi pada proses pemilihan dan membantu memengaruhi hasilnya. Kemudian bergabung dengan kelompok diskusi atau forum politik adalah cara untuk berbicara tentang isu-isu politik, mendengarkan sudut pandang orang lain, dan membantu membentuk pandangan masyarakat tentang masalah-masalah tersebut.

Diskusi semacam itu dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi, warga negara aktif berpartisipasi dalam proses politik, menyumbangkan suara mereka, dan membentuk arah politik negaranya. Semua itu adalah cara aktif untuk berpartisipasi dalam proses politik dan membentuk opini publik.

8. Memahami sistem politik dan isu-isu politik

Memahami sistem politik dan isu-isu politik untuk pengambilan keputusan yang lebih baik menjadi aspek penting dari peran warga negara yang bertanggung jawab dalam demokrasi. Dengan pemahaman tersebut, warga negara dapat mengambil keputusan yang lebih baik saat memilih pemimpin, mendukung kebijakan, dan berpartisipasi dalam proses politik.

Salah satu contohnya yaitu memahami isu-isu terkini yang mempengaruhi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, seperti ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, dan lainnya serta meneliti calon dan pejabat terpilih untuk memahami pandangan mereka, rekam jejak, dan integritas mereka sebelum memberikan dukungan.

Pemahaman tentang hal-hal tersebut membantu warga negara membuat keputusan yang lebih baik saat berpartisipasi dalam proses politik, memilih pemimpin, dan memengaruhi kebijakan.

The post 8 Peran Warga Negara dalam Bidang Politik appeared first on HaloEdukasi.com.

Hubungan antara negara warganegara dengan negara terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warganegara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban tehadap warganya.

Dengan istilah sebagai warganegara, ia memiliki hubunga timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Hubungan dan kedudukan warganegara ini bersifat khusus, sebab hanya individu-individu yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya.

Orang-orang yang tinggal di wilayah negara, tetapi bukan warganegara dari negara yang bersangkutan maka tidak memiliki hubungan timbal balik dengan negara tersebut. Berikut kedudukan warga negara dalam negara.

Sebagai Penentuan warga negara

Siapa saja yang dapat menjadi warganegara dari suatu negara? Setiap negara berdaulat berwenang menentukan individu-individu yang menjadi warganegara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.

Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas ius soli da asas ius sanguinis lus, artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya negeri atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sangius yang artinya darah.

• Asas lus soli

Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan.

• Asas lus sanguinis

Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.

Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asa persamaan derajat.

• Asas persamaan hukum

Didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama suami-istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan statu kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.

• Asas persamaan derajat

Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Dengan demikian mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga.

Negara memiliki kewenangan untuk menentukan kewarganegaraan sesuai asas yang dianut negara yang bersangkutan. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu negara tidak terikat oleh negara dan dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warganegara dari situ neagra.

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan bagi seorang apatride dan bipatride. Apatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap(dwi kewarganegaraan) bahkan dapat muncul multipatride yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak (lebih dari dua).

Warga negara Indonesia

Negara Indonesia telah menentukan orang-orang menjadi warganegara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945, sebagai berikut :

• Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesai asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.
• Penduduk ialah warganegara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
• Hal-hal mengenai warganegara dan penduduk diatur dengan undang-undang

Berdasarkan hal diatas, kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah :

• Orang-orang bangsa Indonesia asli
• Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara

Berdasarkan pasal 26 ayat (2) UUD 1945, penduduk negara Indonesia terdiri atas dua, yaitu warga negara dan orang asing. Ketentuan ini merupakan hal baru dan sebagai hasil amandemen atas UUD 1945. Sebelumnya, penduduk Indonesia berdasarkan Indische Staatregeling pasal 163, di bagi menjadi tiga, yaitu :

• Golonga Eropa, terdiri atas :
  • Bangsa belanda
  • Bukan bangsa Belanda tetapi dari Eropa
  • Orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropa
• Golongan Timur Asing, terdiri atas :
  • Golongan tionghoa
  • Golongan timur asing bukan Cina
• Golongan Bumiputra atau Pribumi, terdiri atas :
  • Orang Indonesia asli dan keturunannya
  • Orang lain yang menyesuaikan diri dengan pertama

Dengan adanya ketentuan baru mengenai penduduk Indonesia diharapkan tidak lagi pembedaan dan penamaan penduduk Indonesia atas golongan pribumi dan keturunan yang dapat memicu konflik antarpenduduk Indonesia.

Orang-orang bangsa lain adalah orang-orang peranakan seperti peranakan Belanda, Tionghoa, dan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mengakui Indonesia sebagai tumpah darahnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia.

Orang-orang ini dapat menjadi warganegara Indonesia dengan cara naturalisasi atau kewarganegaraan. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia diatur dengan Undang-undang. Adapun undang-undang yang mengatur tentang warganegara adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Ketentuan Undang-Undang mengenai warga negara Indonesia

Perihal warga negara Indonesia diatur dengan undang-undang sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai saat ini, undang-undang yang mengatur perihal kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang no.3 tahun 1946 tentang warganegara dan penduduk negara
2. Undang-undang no.6 tahun 1946 tentag warga negara dan penduduk negara
3. Undang-Undang No.8 tahun 1947 tentang memperjuangkan waktu untuk mengajukan pernyataan berhubungan dengan kewargaan negara Indonesia
4. Undang-Undang no.11 tahun 1948 tentang memperjuangkan waktu lagi untuk mengajukan pernyataa berhubung dengan kewarga negara Indonesia
5. Undang-Undang No.62 tahu 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia
6. Undang-Undang No.3 tahun 1976 tentang perubahan atas pasal 18 Undang-Undang no.62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan republik Indonesia
7. Undang-Undang no.1 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia atau undang-undang sebagai pelaksanaan dari pasal 26 UUD 1945 yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang no.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang diundangkan pada 1 Agustus 2006.

Undang-Undang ini menggantikan undang-undang kewarganegaraan republik Indonesia. Pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini adalah :

1. Siapa yang menjadi warganegara Indonesia
2. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia
3. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia
4. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia
5. Ketentuan pidana

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang no.12 tahun 2006 antara lain sebagai berikut.

1.Siapa yang menjadi warganegara Indonesia

Tentang siapa yang menjadi warganegara Indonesia, dinyatakan bahwa warganegara Indonesia adalah :

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warganegara Indonesia.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warganegara Indonesia
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warganegara Indonesia dan ibu warga negara asing
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warganegara asing dan ibu warganegara Indonesia
5. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warganegara Indonesia. Tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan tersebut.
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warganegara Indonesia
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warganegara Indonesia
8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warganegara asing yang diakui oleh seorang ayah warganegara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan atau belum menikah
9. Anak yang lahir di wilayah negara republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
10. Anak yang lahir yang ditemukan di wilayah negara republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
11. Anak yang lahir di wilayah negara republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warganegara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah di kabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia
14. Anak warganegara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui sebagai warganegara Indonesia
15. Anak warganegara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warganegara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warganegara Indonesia.

2. Tentang pewarganegaraan

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia melalui permohonan. Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal wilayah negara republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang diancam dengan pida penjara 1 tahun atau lebih.
6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap
8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara

Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Menteri yang dimaksud adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kewarganegaraan republik Indonesia dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM.

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud disertai dengan pertimbangan kepada Preside dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima. Selanjutnya Presiden berwenang mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.

Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres). Warganegara asing yang kawin secara sah dengan warganegara Indonesia menyampaikan kewarganegaraan republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat berwenang.

Pernyataan sebagaimana dimaksud dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengabaikan berkewarganegaraan ganda.

Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat pula diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

3. Tentang kehilangan kewarganegaraan

Dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia hilang karena :

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulun dan Presiden
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warganegara Indonesia.
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji serta kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
9. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warganegara Indonesia 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warganegara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
10. Perempuan warganegara Indonesia yang kawin denga laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
11. Laki-laki warganegara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya sebagai akibat perkawinan tersebut. Atau jika ingin tetap menjadi warganegara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan dapat diajukan oleh perempuan setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.
12. Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya. Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraan republik Indonesia dalam berita negara republik Indonesia.

The post Kedudukan Warga Negara dalam Negara appeared first on HaloEdukasi.com.

Warga diartikan sebagai anggota atau peserta. Dengan demikian warganegara secara sederhana di artikan sebagai suatu bangsa.

Pengertian warga negara

Istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen (bahasa inggris) yang mempunyai arti sebagai warganegara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warganegara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kawula.

Warganegara sebagai terjemahan dari citizen artinya adalah anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Pada masa lalu, dipakai istilah kawula atau kawula negara (misalnya zaman hindia Belanda) yang menunjukkan hubungan yang tidak sederajat dengan negara.

Istilah kawula memberi kesan bahwa warga hanya sebagai obyek atau milik negara. Seakrang ini istilah warganegara lazim digunakan untuk menunjukkan hubungan yang sederajat antara warga denga negaranya.

Dengan memiliki status sebagai warga negara, orang memiliki hubungan dengan negara. Hubungan itu nantinya tercermin dalam hak dan kewajiban. Seperti halnya kita sebagai anggota sebuah organisasi, maka hubungan itu berwujud peranan, hak dan kewajiban secara timbal balik.

Anggota memiliki hak dan kewajiban kepada organisasi, demikian pula organisasi memiliki hak dan kewajiban terhadap anggotanya.

Pengertian kewarganegaraan

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yag menunjukkan hubungan atau ikatan antara negra dengan warganegara. Menurut memori penjelasan dari pasal II peraturan penutup Undang-Undang No.62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan republik Indonesia, kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia kewargenegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu :

• Kewarganegaraan dalam arti yuridis

Ditandai denga adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan tanda dari adanya ikatan hukum, misalnya akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.

• Kewarganegaraan dalam arti sosiologis

Tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

Selain aspek sosiologis, persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah aspek yuridis yang merupakan ikatan formal warganegara dengan negara. Di sisi lain, terdapat orang yang memiliki kewarganegaraan dalam arti yuridis, namun tidak memiliki kewarganegaraan dalam sosiologis.

Ia memiliki tanda ikatan hukum negara, tetapi ikatan emosional dan penghayatan hidupnya sebagai warga negara tidak ada. Dengan demikian ada kalanya terdapat seseorang warganegara hanya secara yuridis sebagai warganegara, sedangkan secara sosiologis belum terpenuhi.

Adalah sangat ideal apabila seorang warganegara memiliki persyaratan yuridis dan sosiologis sebagai anggota dari negara.

Kewarganegaraan dalama artian formil dan materiil

• Kewarganegaraan dalam arti formil

Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah Kewarganegaraan berada pada hukum publik.

• Kewarganegaraan dalam arti materiil

Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dan status Kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

Kewarganegaraan seseorang mengakibatka orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki Kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan negaranya.

The post Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan appeared first on HaloEdukasi.com.

Kelompok etnis yang dulunya memiliki otoritas dan otonomi sendiri, kalah dengan negara yang datang untuk mendominasi dan berakhir menjadi bangsa tanpa negara.

Pengertian

Bangsa tanpa negara atau stateless nation adalah kelompok etnis yang tidak memiliki negara kedaulatan sendiri, serta bukan merupakan populasi mayoritas baik di tanah airnya sendiri maupun di negara bangsa mana pun mereka berada.

Mereka tetap dapat menjadi warga negara dari negara di mana mereka tinggal. Namun demikian, banyak dari mereka yang ditolak status pengajuan kewarganegaraannya. Tercatat, lebih dari 90% populasi dari 3.000 bahkan lebih etnis di dunia secara teknis tidak memiliki kewarganegaraan (statelessness).

Bangsa tanpa negara juga tidak bisa mengirimkan wakilnya di berbagai turnamen olahraga internasional maupun dalam organisasi internasional, seperti PBB. Mereka diklasifikasikan sebagai negara dunia keempat.

Dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya 20 negara yang merupakan negara bangsa (pemerintah & wilayah geografis) dengan satu bangsa kelompok etnis yang mendiami wilayah tersebut. Selebihnya merupakan negara multinasional, di mana batas teritorial mereka mencakup lebih dari satu wilayah etnis.

Sebagai contoh Amerika Serikat. Amerika serikat merupakan negara multinasional yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian yang didiami oleh penduduk asli Amerika. Meski setiap negara bagian memiliki kedaulatan atas wilayah mereka sendiri, mereka bukanlah negara yang terpisah.

Contoh Bangsa Tanpa Negara

Diperkirakan ada sekitar 10 hingga 15 juta penduduk di seluruh dunia yang dianggap asing di negara mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka lahir dan besar di negara yang menolak kewarganegaraan mereka atas dasar diskriminasi baik etnis maupun agama.

Berikut ini merupakan contoh dari kelompok etnis yang memiliki populasi cukup besar namun tidak memiliki status kewarganegaraan maupun negara berdaulat.

Bangsa Kurdi

Kurdi merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Timur Tengah dan merupakan bangsa non-Arab Iran yang tinggal di suatu daerah yang disebut dengan Kurdistan Raya. Jumlah mereka mencapai 30 hingga 40 juta jiwa yang tersebar di beberapa titik, yaitu Irak bagian utara, Suriah bagian utara, Turki bagian timur, dan sebagian wilayah di Iran.

Di Irak, tekanan asimilasi terhadap bangsa Kurdi tidak sekuat di Iran, namun represi dari pemerintah Irak merupakan yang terbrutal dari semua yang pernah bangsa Kurdi alami. Namun, pemberontakan sering terjadi, dan tahun 1988 menjadi tahun paling mengerikan di mana pasukan Irak berusaha menghancurkan perlawanan Kurdi dengan senjata kimia dalam jumlah besar terhadap warga sipil Kurdi. Sebanyak 5.000 orang Kurdi tewas akibat gas mustard dan racun saraf yang mereka hirup.

Sementara di Turki, sepanjang tahun 1900-an pihak pemerintah melakukan upaya penghilangan identitas dan pengurangan populasi Kurdi dengan menekan agitasi politik Kurdi di beberapa provinsi timur agar bermigrasi ke bagian barat Turki yang urban. Antara tahun 2016 dan 2019, Serangan demi serangan diluncurkan pemerintah Turki ke wilayah Suriah barat laut dan timur laut guna mencegah bangsa Kurdi memperluas jangkauan mereka ke wilayah Turki.

Apabila bangsa Kurdi mendirikan otonom mereka sendiri, luas wilayah yang mereka miliki akan mencapai sekitar 193.000 mil persegi (500.000 kilometer persegi) dari total keseluruhan wilayah yang mereka tempati saat ini.

Status kewarganegaraan bangsa Kurdi juga telah dicabut oleh pemerintah setempat, seperti pencabutan kewarganegaraan 300.000 orang Kurdi oleh pemerintah Irak pada 1980 karena dianggap tidak loyal pada Saddam Hussein. Di Suriah, pada 1962 juga telah terjadi pencabutan status kewarganegaraan terhadap ratusan ribu orang Kurdi, dan sejak perang saudara (2011) populasi bangsa Kurdi tanpa kewarganegaraan (statelessness) di Suriah telah mencapai 300.000 orang.

Bangsa Roma

Selama di Eropa, bangsa Roma lebih memilih hidup di pinggiran masyarakat setempat karena mereka tidak percaya dengan status kepemilikan properti pribadi, termasuk rumah. Namun, hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari masyarakat Eropa terhadap bangsa Roma yang menganggap mereka adalah pencuri, pemuja okultisme, dan masih banyak julukan buruk lainnya.

Selama Perang Dunia II, ratusan ribu orang Roma terbunuh di kamp-kamp konsentrasi Nazi. Sementara orang Roma yang tinggal di bekas wilayah Yugoslavia cenderung memiliki kehidupan yang relatif damai, namun pada tahun 1990-an, ketika Yugoslavia runtuh dan terjadi konflik bersenjata, ratusan ribu orang Roma mengungsi ke negara-negara Balkan, seperti Bosnia-Herzegovina dan Kosovo.

Namun, banyak dari bangsa roma yang memilih untuk melarikan diri dari negara-negara tersebut tanpa dokumen dan identifikasi kewarganegaraan resmi. Hal ini didasari oleh ketidakpercayaan bangsa Roma kepada lembaga pemerintah, bahkan mereka juga sering mengeluarkan anak-anak mereka dari institusi pendidikan milik pemerintah.

Diperkirakan ada sekitar 10.000 hingga 20.000 orang Roma tanpa kewarganegaraan yang tinggal di Italia. Sementara di Makedonia, diperkirakan ada sekitar 110.000 hingga 200.000 bahkan lebih orang Roma tanpa kewarganegaraan yang berjuang mendapatkan pekerjaan, perawatan kesehatan, dan perumahan, meski sekarang dari beberapa generasi mereka telah tinggal di pengasingan.

Rohingya

Rohingya merupakan kelompok etnis Muslim Indo-Arya di wilayah bagian Rakhine (Arakan), Myanmar Barat. Pada 2019, lebih dari 730.00 Muslim Rohingya memilih untuk melarikan diri guna menghindari penganiayaan brutal, seperti penggerebekan dan pembakaran seluruh desa mereka di Rakhine.

Lebih dari 600.00 Muslim Rohingya berada di kamp pengungsian Kutupalong di Bangladesh, yang merupakan kamp pengungsian terbesar di dunia. Masih belum jelas asal-usul dan berapa lama etnis Rohingya tinggal di Myanmar.

Ada yang menyebut mereka tiba ke Rakhine bersama penduduk Muslim gelombang pertama pada abad ke-9. selain mempraktikkan agama Islam di negara mayoritas Buddha, etnis Rohingya juga berbicara dalam bahasa mereka sendiri.

Pada 1982, pemerintah Myanmar mengesahkan undang-undang kewarganegaraan baru yang di dalamnya berisi tentang pencabutan kewarganegaraan Rohingya. Karena tidak memiliki hak hukum sebagai warga negara, Rohingya tunduk pada kebijakan yang tidak adil dan diskriminatif, seperti membatasi pergerakan mereka, menyita tanah beserta properti mereka, dan keterbatasan untuk mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Pada 2017, terjadi sebuah konflik yang dipicu oleh penyerangan pos-pos polisi di Myanmar dari kelompok militan Rohingya. Pemerintah Myanmar mengerahkan pasukan militer yang dibantu oleh kelompok Buddha untuk melawan pemberontakan Rohingya, dengan melakukan berbagai tindakan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran desa Rohingya.

Hmong, Karen, dan Berbagai Etnis Minoritas Lain di Thailand

Thailand telah menjadi salah satu rumah bagi sekitar 2 hingga 3,5 juta orang tanpa kewarganegaraan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kebanyakan dari mereka tinggal di wilayah paling utara Thailand, yakni di sepanjang hutan dan pegunungan yang berbatasan dengan Myanmar dan Laos.

Sejak 1980-an, ratusan ribu orang tanpa kewarganegaraan mulai masuk ke Thailand, yang berasal dari etnis Akna, Lisu, Lanu, Shan, Yao, Karen, dan Hmong. Sejak saat itu pula anggota kelompok ini ditolak kewarganegaraannya secara keras karena dianggap sebagai imigran ilegal.

Namun, resolusi yang dilakukan pemerintah Thailand pada 2017 membawa angin segar bagi 80.000 orang-orang statelessness, terutama anak-anak imigran dan pengungsi, termasuk Rohingya, yang ingin memiliki kewarganegaraan Thailand. Ini merupakan upaya serius pemerintah Thailand dalam merangkul kaum minoritas di negaranya.

The post Kenali 4 Contoh Bangsa Tanpa Negara appeared first on HaloEdukasi.com.

Seorang warga negara mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Warga negara memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara dan juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan kepada negara.

Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

Istilah warga negara merujuk pada terjemahan kata citizen. Mengkaji dari konsep citizen, menghasilkan makna warga negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sementara menurut UUD 1945 pasal 26, warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara”.

Ketentuan tentang warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diterangkan siapa saja yang dimaksud warga negara Indonesia.

Dalam KBBI, hak adalah kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Selain itu, hak juga diartikan kekuasaan yang benar tas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan.

Pengertian hak dan kewajiban warga negara adalah wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 pasal 26 hingga 34. Didalam UUD 1945 tercantum hak warga negara dan kewajiban warga negara.

Menurut modul pembelajaran mandiri Pancasila dan Kewarganegaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dalam setiap sila yang termuat dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang melekat dengan hak dan kewajiban setiap warga Indonesia.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban warga negara telah dicantumkan dalam Undang-undang dasar (UUD) 1945 pasal 27 sampai pasal 34. Dalam setiap pasal 27 sampai dengan 34 memuat hak-hak warga negara dab kewajiban warga negara.

Dalam pasal 27 ayat 1 memuat kewajiban warga negara yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara dalam ayat 2 dan 3 memuat hak warga negara. Ayat 2 berbunyi,”tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam ayat 3 memuat tentang hak dan kewajiban warga negara, bunyi pasal 3 adalah “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Terdapat banyak poin dalam pasal 28 yang memuat hak dan kewajiban warga negara. Seperti pada pasal 28, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Hak yang termuat dalam pasal 28A yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam pasal 28 B, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pasal 29 ayat 2 memuat hak warga negara yang berbunyi “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat”.

Pasal 30 ayat 1 memuat hak warga negara tentang usaha pertahanan dan keamanan negara. Bunyi pasal 30 ayat 1 adalah “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Hak Warga Negara Indonesia

Menurut UUD 1945, hak-hak warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan sosial (pasal 28A)
2. Hak mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum 9pasal 27 ayat 1)
3. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
4. Hak atas pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak (pasal 28D ayat 2)
5. Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (28D ayat 3)
6. Hak untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya (pasal 29 ayat 2)
7. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1)
8. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
9. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya
10. Hak mendapatkan pendidikan
11. Hak untuk berserikat dan berkumpul
12. Hak untuk mengeluarkan pikiran atau pendapat secara lisan dan tulisan (pasal 28)
13. Hak untuk usaha pembelaan negara (pasal 30 ayat 1)
14. Hak atas budaya
15. Hak atas perekonomian
16. Hak atas kesejahteraan sosial (pasal 34)

Kewajiban Warga Negara Indonesia

Dalam hubungan timbal balik dengan negara, selain hak yang didapatkan oleh warga negara, terdapat kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia. Berikut kewajiban warga negara Indonesia:

1. Menjunjung dan menaati hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 30 ayat 1)
3. Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) orang lain (pasal 28J ayat 1)
4. Wajib tunduk terhadap peraturan yang ditetapkan undang-undang (pasal 28J ayat 2)
5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1)
6. Wajib mengikuti pendidikan dasar (pasal 31)

The post Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945 dan Contohnya appeared first on HaloEdukasi.com.

1. Permohonan Pindah Warga Negara
   Setiap warga negara berhak untuk melepaskan status WNI nya untuk menjadi warga negara lain. Namun tentunya dengan melewati berbagai persyaratan seperti berusia minimal 18 tahun, sudah menikah, mempunyai tempat tinggal di negara tujuannya tersebut. Orang tersebut juga harus melengkapi berkas-berkas yang ditujukan kepada presiden. Orang tersebut akan melepaskan status WNI apabila pengajuannya disetujui oleh presiden. Jika tidak disetujui maka pengajuan gagal dan masih berstatus sebagai WNI. 
2. Mendapatkan Status Warga Negara dari Negara Lain 
   Seseorang bisa saja mendapat kewarganegaraan dari negara lain atau mendapat status kewarganegaraan ganda. Orang tersebut tidak menolak dan juga tidak melepaskan status kewarganegaraan lainnya padahal ia bisa melakukannya. 
3. Mengucapkan Sumpah Setia dengan Negara Lain
   Seseorang yang dengan sadar berjanji untuk setia kepada negara yang bukan asalnya atau negara lain. Maka status kewarganegaraannya akan dihapus oleh pemerintah negara asalnya. Penghapusan tersebut tentu sudah berdasarkan bukti sumpah yang ada. 
4. Menjadi Anggota Tentara Negara Asing
   Seseorang yang bergabung dengan pasukan tentara negara lain tanpa ada persetujuan atau izin dari presiden terlebih dahulu maka status kewarganegaraannya akan dihilangkan. 
5. Melakukan Pekerjaan Dinas dengan Negara Asing
   Seseorang akan kehilangan status warga negara sebelumnya apabila ia dengan sukarela dan sadar untuk bergabung dengan dinas luar negeri. Sedangkan jabatannya di Indonesia hanya dapat diperoleh oleh orang yang berstatus Warga Negara Indonesia. 
6. Pernikahan dengan WNA yang Memiliki Aturan Tersendiri
   Pernikahan beda negara banyak dilakukan akhir-akhir ini. Hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab hilangnya status warga negara seseorang. Kondisi tersebut terjadi apabila seorang wanita warga negara Indonesia menikah dengan pria warga negara asing. Sedangkan asal negara pria tersebut menerapkan peraturan sang istri harus mengikuti status kewarganegaraan suami. Hal tersebut juga dapat dialami oleh seorang pria WNA yang menikah dengan wanita WNI yang mengharuskan sang suami mengikuti istri seperti yang telah diatur dalam pasal 26 UU RI No. 12 Tahun 2006.
7. Berpartisipasi dalam Pemilihan Ketatanegaraan
   Seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraannya apabila dirinya turut berpartisipasi dalam suatu pemilihan yang bersangkutan dengan ketatanegaraan negara asing. Sementara orang tersebut tidak memiliki kewajiban dalam hal tersebut. 
8. Menetap di Negara Lain Tanpa Alasan 
   Seseorang yang telah tinggal dan menetap di negara lain tanpa adanya alasan yang jelas dan sah akan kehilangan status kewarganegaraannya. Setiap warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri harus menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI setiap lima tahun sekali. Jika tidak maka akan status warga negaranya akan dihapus.  Negara asalnya akan menganggap bahwa orang tersebut sudah tidak menginginkan untuk menjadi warga negaranya.
9. Memiliki Identitas dari Negara Lain
   Seseorang yang memiliki identitas dari negara lain seperti paspor yang masih berlaku. Paspor atau surat identitas lainnya merupakan bukti keanggotaan sebuah negara oleh sebab itu tidak dapat memiliki status warga negara yang lainnya. 
10. Status Kewarganegaraan Palsu
    Tindak kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan dengan cara apa saja termasuk dengan memalsukan status kewarganegaraan. Seseorang yang terbukti melakukan hal tersebut maka akan dianggap sebagai pelanggaran hak kewarganegaraan.
11. Bergabung dengan Kepolisian Negara Lain
    Selain bergabung dengan tentara negara lain, menjadi anggota kepolisian suatu negara asing juga akan menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan seseorang. Kondisi ini akan  terjadi apabila orang tersebut tidak mengajukan izin terlebih dahulu kepada presiden. Hal tersebut dikarenakan melanggar kewajiban sebagai warga negara. 
12. Melanggar Peraturan Negara
    Apabila seseorang terbukti melanggar Undang-Undang yang bersifat menghianati negaranya maka hak dan status warga negaranya akan dicabut. Orang tersebut juga akan dibebani sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. 
13. Balita yang diadopsi Secara Sah
    Jika ada seorang balita yang memiliki warga negara asing kemudian diangkat menjadi seorang anak oleh WNI maka secara sah maka ia akan mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Begitu pula apabila ada seorang anak yang lahir di Indonesia kemudian diadopsi oleh warga negara asing sebelum usianya lima tahun maka status kewarganegaraan anak tersebut mengikuti orang tua angkatnya. 

The post 13 Penyebab Hilangnya Status Kewarganegaraan yang Perlu dipahami appeared first on HaloEdukasi.com.

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakan. Kewajiban banyak macamnya. Contohnya sebagai berikut.  

1. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal
2. Menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal
3. Mengikuti kegiatan yang diadakan warga masyarakat
4. Menghormati dan menghargai tetangga dan warga masyarakat
5. Mengasihi dan saling membantu tetangga dan warga yang membutuhkan bantuan
6. Mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat
7. Menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal
8. Berperan serta membangun dan meningkatkan kesejahteraan warga

B. Hak sebagai Warga Masyarakat

Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi wewenang seseorang. Hak sangat penting untuk dipenuhi sebab dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia. Berikut ini beberapa hak bagi warga masyarakat.

1. Hidup dengan tenang, aman, dan damai
2. Menjalankan ibadah dengan tenang sesuai keyakinan yang dimiliki
3. Mendapat perlindungan hukum yang sama dengan warga lainnya
4. Mendapat kesempatan untuk berpendapat dan bernegosiasi
5. Dihargai dan dihormati warga lainnya
6. Hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat
7. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak
8. Menggunakan sarana dan prasarana dalam masyarakat

The post Hak dan Kewajiban sebagai Warga Masyarakat appeared first on HaloEdukasi.com.