Daftar isi
Penduduk bumi diatur dalam sebuah organisasi besar yang kemudian disebut dengan istilah negara. Negara-negara dalam menjalankan negaranya menggunakan sistem dan bentuk pemerintahan yang berbeda. Bentuk pemerintahan dari suatu negara dapat dilihat dari siapa yang menjadi kepala negaranya.
Ada berbagai macam bentuk pemerintahan yang masih atau pernah digunakan di tiap-tiap negara. Salah satunya adalah bentuk oligarki yang akan diulas lebih lanjut dalam pembahasan berikut ini.
Oligarki adalah sebuah bentuk pemerintahan dimana negaranya dipimpin oleh sekelompok elit kecil. Kelompok ini lah yang memegang kekuasaan politik di negara tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara oligarki adalah bangsa yang menerapkan bentuk pemerintahan oligarki.
Kata oligarki diambil dari bahasa Yunani yakni kata “olígos (ὀλίγος)” yang artinya “sedikit” dan “arkho” (ἄρχω) yang artinya “memerintah”. Kedua kata ini kemudian digabungkan menjadi “Oligarkhía” (Ὀλιγαρχία) sehingga maknanya menjadi bentuk kekuasaan yang di tangan segelintir orang.
Penggunaan istilah oligarki mengacu kepada kelompok orang-orang bangsawan dipelopori oleh filsuf Aristoteles. Ia menggunakan istilah ini untuk menunjuk penguasa yang jahat dan korupsi.
Dalam pelaksanaanya pemerintahan bentuk ini berdampingan dengan praktik tirani yakni bentuk kekuasaan yang penuh dengan penindasan. Bentuk pemerintahan oligarki juga dapat diartikan sebagai bentuk rusak dari aristokrasi.
Bentuk pemerintahan oligarki sudah muncul bahkan sebelum adanya penanggalan Masehi. Bangsa yang pertama kali menggunakan pemerintahan oligarki adalah Athena pada abad ke 4 sebelum Masehi. Selain di Athena, Korintus dan Thebes juga identik dengan oligarki pada masanya.
Kala itu para kaum bangasawan yang lebih kaya dan terpandang akan menyingkirkan bangsawan yang lainnya dari kursi kekuasaan. Para kaum elit tersebut akan saling bersaing untuk mendapatkan dukungan publik namun pada akhirnya mereka akan menggunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi.
Oligarki mulai berkurang pada abad ke 5 sebelum Masehi yakni awal bentuk demokrasi mulai diterapkan. Namun begitu oligarki masih diterapkan di berbagai tempat terutama di Romawi Kuno.
Teori “Iron law of oligarchy” adalah sebuah pandangan politik yang dicetuskan pertama kali oleh sosiolog Italia kelahiran Jerman yakni Robert Michels dalam bukunya tahun 1911. Dalam buku tersebut ia mengungkapkan bahwa pemerintahan oligarki tidak dapat dihindari.
Menyebutnya sebagai “Iron Law” atau Hukum Besi” yang akan selalu ada dalam setiap organisasi demokratis sebagai bagian dari “kebutuhan taktis dan teknis” dari organisasi tersebut.
Semetara itu Teori Michels mengatakan bahwa oraganisasi apaun yang sangat demokratis pada awalnya akan berubah menjadi oligarki pada akhirnya terutama pada organisasi yang kompleks. Michael telah mengamati berbagai organisasi besar dan kompleks dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada dari organisasi tersebut yang menerapkan demokrasi secara murni. kekuasaan dalam suatu organisasi akan selalu didelegasikan kepada individu-individu dalam kelompok itu baik dipilih atau tidak.
Pernyataan tersebut dilandasi beberapa faktor yaitu ketika birokrasi terjadi maka kekuasaan akan meningkat. Maksud dari kekuasaan adalah kekuasaan untuk korupsi. Faktor lainnya adalah karena birokrasi harus menciptakan keputusan besar setiap hari dan tidak bisa sejumlah besar orang yang tidak terorganisir.
Oleh sebab itu diciptakanlah sentralisasi agar organisasi berjalan efisien. Pada akhirnya kekuasaan akan berakhir di tangan segelintir orang. Orang-orang ini kemudian akan melakukan segala cara untuk meningkatkan kekuasaan mereka. Pada saat itulah tercipta oligarki.
Oligarki dibagi ke dalam beberapa tipe berdasarkan kelompok yang menjadi penguasanya. Tipe-tipe tersebut adalah sebagai berikut.
Oligarki Panglima adalah ketika kekuasaan berada di tangan panglima. Para panglima ini membawahi pasukan militer yang dilengkapi dengan senjata sebagaimana oligarki identik dengan kekerasan. Dengan begitu panglima bisa menggunakan kekuatan tentaranya untuk merebut kekuasaan.
Oligarki panglima akan saling menyerang antar satu panglima dengan yang lainnya. Namun, daripada mengklaim pendapatan mereka akan cenderung mengklaim harta. Contoh oligarki panglima yakni terjadi di Pegunungan Appalachia pada abad pertengahan di Eropa.
Selain dengan cara kekerasan, kekuasaan oligarki juga bisa didapatkan dari kolektif lembaga atau instansi yang memiliki norma dan aturan. Para penguasa ini akan saling bekerjasama dalam mempertahankan kekayaan mereka sehingga dapat mengendalikan suatu komunitas.
Para penguasa ini membagi biaya kekuatan pemaksa antar yang mereka bayar dengan mereka gunakan sendiri terutama untuk wilayah pedesaan yang ada di luar ibukota. Pembayaran mereka cenderung akan diberikan secara langsung kepada aparat negara.
Oligarki jenis ini melibatkan banyak aspek mulai dari saudagar hingga finansial kota agar feodal tuan rumah dapat disingkirkan.
Contoh oligarki penguasa kolektif pernah terjadi di Yunani-Roma dan Indonesia setelah kepresidenan Soeharto.
Oligarki Sultanistik adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di satu tangan oligarki. Pada tipe ini oligarki (patron-klien) dengan oligarki yang berkuasa akan saling berkaitan. Oligarki ini akan bertindak kasar kepada penguasa utama saja sedangkan oligarki lainnya hanya menggantungkan harta kekayaan mereka kepada oligarki utama. Jenis ini juga pernah terjadi di Indonesia yakni pada era Soeharto.
Oligarki sipil sedikit berbeda dengan tipe oligarki sebelumnya dimana mereka tidak melakukan kekerasan dan tidak berkuasa secara langsung. Oligarki ini menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada lembaga non pribadi dan lembaga yang dianggap memiliki hukum yang kuat.
Tujuan dari oligarki ini adalah mempertahankan kekayaan mereka dengan cara menghindari diri dari jangkauan negara dalam meredistribusi kekayaannya.
Oligarki putatif adalah kelompok perdagangan yang dapat diklasifikasikan sebagai oligarki. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah yang memiliki ciri-ciri dibawah ini.
Oligarki intelektual adalah tipe oligarki yang paling baru yakni diperkenalkan oleh George Bernard Shaw pada tahun 1905 dalam dramanya yang berjudul Major Barbara. Shaw menjelaskan oligarki intelektual adalah bentuk oligarki yang yang bertindak melawan kepentingan rakyat jelata.
Oligarki ini memberikan senjata kepada kaum-kaum rendah untuk melawan pengacara, dokter, pendeta, sastrawan, profesor, artis, dan politisi.
Negara-negara yang menerapkan pemerintahan oligarki memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
Seperti definisinya,ciri utama dari negara penganut oligarki adalah kekuasaan politik berada di tangan kelompok kecil. Kelompok tersebut pada umumnya adalah kelompok masyarakat dengan kekayaan yang berlimpah. Dengan kekayaan yang mereka miliki akan memudahkan jalan mereka masuk ke dalam pemerintahan.
Di negara oligarki golongan yang kaya akan sangat berkuasa dan mereka cenderung hanya akan memperhatikan kedudukan dan kekayaannya saja. Sehingga kesenjangan baik sosial dan material akan terlihat dengan jelas. Oleh sebab itu banyak terjadi konflik sosial di negara oligarki dimana penguasa semakin kaya sedangkan rakyatnya semakin miskin.
Negara oligarki hanya berfokus pada kekuasaan dengan uang sehingga keduanya tidak dapat terpisahkan. Dengan harta yang berlimpah maka akan tercipta motivasi, kapasitas, dan masalah politik bagi mereka yang kaya. Kelompok kaya ini akan mudah mendapatkan kekuasaan politik dan hanya akan menunjang para penguasa kaya saja.
Ciri lain yang dapat terlihat dengan jelas di negara oligarki adalah para penguasa masuk kepintaran bukan untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan kekayaan mereka.
Pengambil alihan kekuasan sama halnya dengan menyerahkan kekuasaan. Oleh sebab itu mereka akan mempertahankan kekayaannya agar terus berkuasa.
Penerapan oligarki pada umumnya tidak berlangsung selama-lamanya melainkan ada eranya tertentu namun dengan kurun waktu yang tidak bisa ditentukan. Dengan kata lain bisa terjadi dalam waktu sesaat namun tidak menutup kemungkin berlangsung dalam waktu yang lama. Berikut ini adalah negara-negara yang pernah menerapkan bentuk pemerintahan oligarki.
Indonesia ternyata pernah berada di bawah kekuasaan oligarki yakni pada masa Orde Baru. Pemerintahan oligarki ini runtuh ketika lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Menurut Winters, oligarki di Indonesia ada dua tipe yakni sultanistik dan penguasa kolektif.
Namun menurut pandangan dari Richard Robison serta Vedi R. Hadiz, oligarki di Indonesia tidak runtuh secara keseluruhan meskipun pasca reformasi 98. Oligarki justru berubah menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong oleh Neoliberalisme.
Sparta adalah salah satu kota di Yunani Kuno yang merupakan ibu kota Laconia. Kota ini hanya memperbolehkan para kaum bangsawa untuk memilih sedangkan rakyat biasa tidak memiliki hak pilih. Sparta juga memiliki majelis seperti Athena, tetapi keputusan utama berada di tangan “Dewan Sesepuh” dengan 2 raja dan 28 orang lainnya sebagai anggotanya.
Dua raja berasal dari keluarga kerajaan sedangkan anggota-anggota lainnya ditunjuk oleh majelis. Untuk pria yang akan dipilih menjadi anggota Dewan Tetua, mereka harus berusia setidaknya 60 tahun dan berasal dari keluarga bangsawan.
Dewan Tetua memiliki kekuatan yang paling tinggi yaitu mempersiapkan undang-undang dan memiliki kekuatan untuk menghapus undang-undang yang tidak diinginkan. Lebih jauh lagi, begitu hukum dipilih dan disahkan, hukum itu berlaku seumur hidup.
Kekuasaan Afrika Selatan pernah berada di bawah kekuasaan kelompok kulit putih atau dikenal sebagai Apartheid. Kelompok ini adalah kelompok minoritas di Afrika Selatan namun berhasil memerintah orang kulit hitam sejak tahun 1948.
Para penguasa politik pada masa ini hanya mendukung kelompok kulit putih saja sedangkan penduduk pribumi tersisihkan bahkan tertindas. Beruntungnya politik Apartheid ini sudah berakhir pada tahun 1994 sampai dengan 1999.
Amerika Serikat modern telah digambarkan sebagai pemerintahan yang oligarki. Hal ini didasarkan pada beberapa literatur yang telah menunjukkan bahwa elit ekonomi dan kelompok terorganisir yang mewakili kepentingan khusus memiliki dampak independen yang substansial terhadap kebijakan pemerintah AS.
Sementara warga negara biasa dan kelompok kepentingan berbasis massa memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pengaruh sama sekali.