Kekuasaan sebuah negara seringkali tidak terlepas dari kontrol para lembaga lembanganya. Semua lembaga yang bersangkutan saling berhubungan untuk mengontrol peranan lembaga lainnya, apakah sudah bersesuaian atau belum. Semua tergantung dengan pemerintahannya menggunakan prinsip bagaimana.
Adapun beberapa negara yang menggunakan sistem penyerahan kekuasaan. Yang mana semua kekuasaan hanya dipegang oleh satu orang saja. Semua pemerintahan berpusat pada satu kekuasaan.
Hal tersebut seringkali disebut dengan otoritarianisme. Otoritarianisme merupakan organisasi sosial yang ditandai dengan terjadinya penyerahan kekuasaan. Berikut merupakan pemaparan mengenai otoritarianisme.
Pengertian Otoritarianisme
Otoritarianisme merupakan sebuah prinsip penyerahan kekuasaan. Yang mana dalam perkembangannya, semua proses pemerintahan maupun keorganisasian hanya terpusat pada satu orang saja. Orang tersebut memiliki hak untuk dapat mengontrol semua perkembangan yang ada.
Dalam dunia kepemerintahan, hal ini seringkali disebut dengan sentralisaasi. Yang mana semua kekuasaan pemerintahan baik daerah maupun pusat dipegang semua oleh pemerintah pusat. Pemerintahan pusat juga berwenang untuk mengatur hubungan luar negeri.
Otoritarianisme ini juga seringkali disebut dengan ideologi otoriter. Hal itu berarti dalam bentuk pemerintahan terjadi penekanan pada kelompok tertentu yang sifatnya pribadi. Tekanan tekanan itu berasal dari kekuasaan negara tertentu.
Dalam perkembangannya, sistem otoritarianisme seringkali menentang prinsip demokrasi. Sehingga perihal pergantian kekuasaan tidak dilakukan secara terbuka dan demokratis.
Ciri-ciri Otoritarianisme
Adapun beberapa karakteristik dari otoritarianisme yang mampu menambah wawasan kita mengenai paham ini. Yang tentunya juga membantu kita dalam membedakan paham otoritarianisme dengan paham lainnya, seperti diktator dan lain sebagainya. Berikut merupakan ciri ciri otoritarianisme.
- Tidak Dihargainya Hak Asasi Manusia
Dalam penerapan prinsip otoriter, semua kekuasaan telah dikendalikan oleh pihak tertentu. Sehingga dalam hal pengambilan keputusan dan lain sebagainya dilakukan diluar kehendak dari masyarakatnya. Yang mana pihak tersebut hanya memperhatikan kemajuan negaranya, tanpa memperdulikan kesejahteraan rakyatnya. - Pemimpin Dapat Menjabat Dalam Waktu yang Lama
Untuk mendukung jalannya pemerintahan, pastilah dilakukan perpindahan kekuasaan. Namun, negara yang berprinsip otoriter tidak melakukan perpindahan kekuasaan itu secara terbuka atau demokrasi. Melainkan dengan cara cara yang cenderung tertutup dari masyarakat. - Selalu Mencurigai Munculnya Organisasi Baru
Pemerintahan yang otoriter cenderung memiliki ketakutan untuk diberontak oleh kelompok kelompok tertentu. Hal tersebut karena mereka takut, kekuasaannya akan dijatuhkan begitu saja. Sehingga untuk mencegah adanya hal itu, pemerintah mengeluarkan aturan yang berhubungan dengan pencegahan pembentukan sebuah organisasi baru. - Pemimpin Memegang Kekuasaan Tertinggi
Seperti yang kita tahu, pemerintahan yang otoriter cenderung untuk menyerahkan semua kekuasaannya hanya kepada pemimpin. Sehingga pemimpin memiliki peran yang begitu besar untuk mengendalikan dan mengatur segala aspek kepemerintahan. - Menggunakan Komunikasi Satu Arah
Pemerintahan otoriter sangat membantasi warganya untuk mengutarakan pendapat atau aspirasinya mengenai kebijakan yang ditetapkan. Untuk itu untuk melancarkan semua kekuasaannya, pemerintah hanya menggunakan komunikasi yang sifatnya satu arah saja. Komunikasi satu arah ini digunakan untuk berkomunikasi ide, pikiran dan pesan, dan perintah lainnya, hanya dalam satu bentuk yaitu, instruksi.
Contoh Otoritarianisme
Pemimpin Korea Utara, Kim melakukan pelarangan terhadap pembentukan organisasi baru di Korea Utara. Hal tersebut digunakan sebagai pencegahan awal lahiranya gerakan oposisi yang melakukan pemberontakan terhadap kebijakan otoriternya.