4 Permasalahan Hukum di Indonesia Beserta Solusinya

√ Edu Passed Pass quality & scientific checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Masalah penegakan hukum di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya masih memiliki cerita kelam. Masyarakat kerap merasa hukum di Indonesia tumpul ke kawan dan tajam ke lawan. Aparat merasa sudah bekerja sesuai aturan perundang-undangan karena terbukti banyak pejabat yang masuk jeruji besi.

Berikut permasalahan dan solusi dari faktor penyebab masih sulitnya penegakan hukum di Indonesia.

1. Faktor Hukum

Hukum dibuat oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Masalah bisa terjadi apabila peraturan yang disahkan bertentangan dengan UUD 1945, bertentangan dengan hirarki perundang-undangan di atasnya, karena dirasa merugikan masyarakat.

Karena tidak sesuai dengan kebudayaan negara, bahasa di peraturan kurang jelas, dan lain-lain, maka bukan tidak mungkin akan terjadi demonstrasi, gugatan ke mahkamah agung untuk dilakukan peninjauan kembali, dan lain-lain.

Solusi untuk mengatasinya bisa dilakukan dengan:

  • Pengajuan Kembali ke mahkamah agung tentang peraturan tersebut.
  • Diadakan dialog terbuka antara pihak yang berkaitan, misal perwakilah pejabat, mahasiswa, dan organisasi masyarakat.
  • Dilakukan demonstrasi secara tertib dan tidak melanggar hukum untuk menyuarakan keberatan akan suatu peraturan.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

 Sering kita saksikan berita bahwa aparat penegak hukum terbukti bersalah akan suatu kasus.

Adanya korupsi, penyelundupan barang ilegal, penggunaan narkoba, menerima suap, dan beberapa kasus lain membuat martabat aparat penegak hukum tercoreng.

Masyarakat sering menganggap hukum di Indonesia masih jauh dari kata bersih.

Solusi untuk mengatasi faktor masalah dari aparat penegak hukum adalah:

  • Dibentuknya KPK yang bertugas secara independen untuk memberantas kasus korupsi.
  • Memberikan efek jera dengan mengadili seadil-adilnya kepada aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum sehingga tidak akan dicontoh oleh aparat yang lainnya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Seringkali sarana dan prasaran dirasa kurang adil dan merata. Kemajuan terasa hanya milik kota-kota besar sehingga masih banyak desa terpencil dan terasing yang merasakan kemiskinan.

Pendidikan yang masih tidak bisa dienyam secara baik, kesehatan yang mahal, perumahan yang sulit digapai warga, juga sulitnya mendapat pekerjaan akan menjadi faktor melemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Solusi untuk kurang baik dan lengkapnya sarana dan prasaran itu adalah:

  • Melakukan pembangunan di segela bidang dan di semua desa dan kota Negara Indonesia.
  • Memperbaiki kualitas pendidikan dengan memberi upah layak kepada guru honorer, melakukan tindakan tegas kepada sekolah yang melakukan pungutan liar, membangun sekolah yang tidak layak, membangun sekolah di desa tertinggal.
  • Memperbaiki fasilitas kesehatan supaya rakyat miskin bisa berobat tanpa khawatir
  • Melengkapi peralatan yang dibutuhkan untuk menciptakan penegakan hukum yang adil dan beradab.

4. Faktor Masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat sangat mempengaruhi tagaknya hukum di Indonesia.

Semakin masyarakat sadar akan pentingnya penegakan hukum, maka terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat akan mudah terwujud. Namun pengetahuan masyarakat masih jauh dari kata taat hukum.

Solusi untuk menciptakan kesadaran hukum antara lain meliputi:

  • Memberi pengetahuan tentang hukum dengan cara melakukan penyuluhan.
  • Memberikan pendidikan tentang hukum dari sekolah hingga jenjang perguruan tinggi dengan biaya murah.
  • Menerapkan sangsi yang adil kepada para pelaku kejahatan sehingga masyarakat tidak menganggap enteng penegakan hukum di Indonesia.
fbWhatsappTwitterLinkedIn