Warga negara merupakan individu yang secara hukum diakui oleh suatu negara sebagai bagian integral dari masyarakat dan sistem politik negara tersebut serta memiliki kewajiban dan hak-hak tertentu yang diatur oleh undang-undang negara tersebut. Status warga negara mencerminkan ikatan antara individu dengan negara dan menentukan identitas hukum serta hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat di dalamnya. Warga […]
Category: PPKN
Masa reformasi merupakan masa yang penuh tantangan dimana mobilitas perkembangan jaman bergerak dengan sangat cepat. Menghadapi hal tersebut, penerapan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sudah seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat. Terlebih, Pancasila merupakan landasan yang mampu memecahkan masalah yang muncul di era reformasi ini. Tidak heran jika bangsa Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk menghadapi masa reformasi […]
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang diterapkan di Indonesia hingga kini. Demokrasi tersebut telah berjalan sejak masa orde baru. Sebelum masa reformasi, masa orde baru merupakan masa yang cukup terkenang bagi bangsa Indonesia. Tidak heran jika penerapan demokrasi Pancasila sebelum masa itu menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah. Sama halnya dengan jenis demokrasi yang pernah diterapkan […]
Demokrasi partisipatif adalah bentuk sistem politik di mana warga negara tidak hanya memilih perwakilan mereka dalam pemilihan umum, tetapi juga secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Ini melibatkan partisipasi langsung warga dalam berbagai aspek kebijakan dan proses politik, seperti berpartisipasi dalam diskusi, pemungutan suara, inisiatif rakyat, dan berbagai bentuk aksi politik […]
Secara umum istilah demokrasi totaliter digunakan untuk menggambarkan situasi atau sistem pemerintahan di mana elemen-elemen demokrasi seperti pemilihan umum, partisipasi politik, dan kebebasan berbicara ada Tetapi dalam kenyataannya, pemerintah atau penguasa memiliki kendali otoriter atau total atas negara dan masyarakat serta menciptakan ilusi demokrasi sementara penguasa sebenarnya menjalankan kontrol penuh. Dalam demokrasi totaliter pemilihan mungkin […]
Di masa reformasi, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila mulai diterapkan di tahun 1998 dan berlangsung hingga kini. Setelah berakhirnya masa orde baru, masa reformasi diharapkan mampu mewujudkan harapan baru yang tidak sesuai di masa orde baru. Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia dijadikan bahan pertimbangan untuk menjalankan pemerintahan. Nilai-nilai yang […]
Demokrasi liberal merupakan salah satu bentuk demokrasi dimana system pemerintahan melindungi hak warga Negara secara konstitusional. Dengan demikian maka hak warga Negara menganut system kebebasan individu secara tidak langsung. Sistem pemerintahan jenis ini pernah dianut oleh Indonesia di tahun 1950. Kala itu, system demokrasi liberal di Indonesia menghasilkan system parlementer. Sistem tersebut cenderung melahirkan kabinet […]
Unikameral adalah sebuah sistem legislatif di mana hanya terdapat satu badan legislatif atau parlemen yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang. Sistem unikameral, juga dikenal sebagai parlemen unikameral, adalah sistem legislatif di mana hanya terdapat satu badan legislatif atau dewan yang bertanggung jawab untuk membuat, mengubah, dan mengesahkan undang-undang. Dalam sistem ini, tidak ada badan legislatif […]
Demokrasi representatif adalah suatu sistem pemerintahan di mana warga negara memilih perwakilannya untuk mewakili kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan politik. Demokrasi representatif berbeda dengan demokrasi langsung, di mana warga negara secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam demokrasi representatif, warga memilih perwakilan yang akan bertindak sebagai pengambil keputusan atas nama mereka dalam badan […]
Trias Politica (dikenal juga sebagai Trias Politika) adalah sebuah konsep atau prinsip dalam sistem pemerintahan yang mengusulkan pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang yang berbeda dan independen di dalam negara. Tujuan dari pemisahan kekuasaan dalam Trias Politica adalah untuk menciptakan keseimbangan dan sistem pengawasan timbal balik antara ketiga cabang tersebut. Dengan demikian, diharapkan tercipta check and […]