Demokrasi liberal merupakan salah satu bentuk demokrasi dimana system pemerintahan melindungi hak warga Negara secara konstitusional. Dengan demikian maka hak warga Negara menganut system kebebasan individu secara tidak langsung. Sistem pemerintahan jenis ini pernah dianut oleh Indonesia di tahun 1950. Kala itu, system demokrasi liberal di Indonesia menghasilkan system parlementer. Sistem tersebut cenderung melahirkan kabinet […]
Category: PPKN
Unikameral adalah sebuah sistem legislatif di mana hanya terdapat satu badan legislatif atau parlemen yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang. Sistem unikameral, juga dikenal sebagai parlemen unikameral, adalah sistem legislatif di mana hanya terdapat satu badan legislatif atau dewan yang bertanggung jawab untuk membuat, mengubah, dan mengesahkan undang-undang. Dalam sistem ini, tidak ada badan legislatif […]
Demokrasi representatif adalah suatu sistem pemerintahan di mana warga negara memilih perwakilannya untuk mewakili kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan politik. Demokrasi representatif berbeda dengan demokrasi langsung, di mana warga negara secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam demokrasi representatif, warga memilih perwakilan yang akan bertindak sebagai pengambil keputusan atas nama mereka dalam badan […]
Trias Politica (dikenal juga sebagai Trias Politika) adalah sebuah konsep atau prinsip dalam sistem pemerintahan yang mengusulkan pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang yang berbeda dan independen di dalam negara. Tujuan dari pemisahan kekuasaan dalam Trias Politica adalah untuk menciptakan keseimbangan dan sistem pengawasan timbal balik antara ketiga cabang tersebut. Dengan demikian, diharapkan tercipta check and […]
Indonesia merupakan negara hukum di mana segala sesuatu tindak pidana dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki beberapa lembaga peradilan yang bertugas untuk mengadili, memutuskan dan mengawasi tindak pelanggaran. Salah satu pejabat negara yang termasuk ke dalam lembaga peradilan adalah hakim. Keadilan merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh semua warga […]
Indonesia merupakan negara hukum, artinya segala sesuatu yang terjadi bisa berpotensi atau mengandung hukum. Adanya hukum membuat masyarakat merasa dilindungi. Hukum sangat melekat dengan peradilan. Peradilan berfungsi untuk mengadili setiap perkara yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan. Masyarakat akan hidup sejahtera dan damai jika keadilan sudah ditegakkan. Pada […]
Lembaga Negara Non Kementerian (LNNK) atau yang sering disebut sebagai Lembaga Non Kementerian (LNK) adalah lembaga pemerintahan yang berada di Indonesia, tetapi tidak termasuk dalam kementerian. Lembaga ini memiliki peran khusus dan tugas tertentu dalam menjalankan fungsi-fungsi negara. LNNK biasanya dibentuk melalui undang-undang atau peraturan presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berikut Beberapa Lembaga […]
Kedaulatan negara adalah konsep politik dan hukum yang merujuk pada hak suatu negara untuk memerintah dirinya sendiri, bebas dari campur tangan atau pengaruh negara lain. Kedaulatan negara menunjukkan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam wilayahnya dan berhak membuat keputusan atas berbagai isu dalam batas-batasnya tanpa campur tangan dari negara lain. Pengertian Kedaulatan Negara Menurut Ahli […]
Banyak negara di dunia yang menganut teori kedaulatan negara dalam sistem pemerintahannya. Sebagian besar negara modern mengakui kedaulatan negara sebagai prinsip dasar dalam menjalankan urusan dalam negeri dan hubungan internasional. Berikut beberapa negara yang menganut teori kedaulatan negara. 1. Amerika Serikat Kedaulatan negara Amerika Serikat (AS) merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah federal […]
Norma adalah aturan atau standar perilaku yang mengatur tindakan dan interaksi sosial dalam masyarakat. Norma dapat bersifat formal, seperti hukum dan peraturan, atau tidak resmi, seperti adat istiadat dan norma-norma sosial. Fungsi norma adalah untuk menciptakan keteraturan, mengatur hubungan antarindividu, dan memfasilitasi koordinasi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Norma-norma tersebut membantu menentukan apa yang dianggap benar atau salah, pantas atau tidak pantas, […]