Norma kebiasaan adalah aturan-aturan atau perilaku yang secara konstan dan berulang dijalankan oleh masyarakat dalam suatu kelompok atau lingkungan tertentu. Norma kebiasaan ini tidak secara resmi ditetapkan oleh lembaga atau hukum, tetapi telah menjadi kebiasaan yang diterima dan diikuti secara turun-temurun oleh anggota masyarakat. Norma kebiasaan dapat berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, seperti tata cara […]
Category: PPKN
Norma hukum berpasangan merupakan sebuah konsep yang mengacu pada dua jenis norma hukum yang saling terkait dan berlaku bersama-sama untuk mengatur suatu aspek tertentu dalam masyarakat. Norma hukum berpasangan tersebut membantu memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara dihormati dari perlindungan hukum yang adil diberikan kepada setiap individu. Tujuan dari norma hukum berpasangan adalah sebagai […]
Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (crime atau Verbrechen atau misdaad). Yang diartikan secara kriminologis dan psikologis serta istilah dalam hukum tindak pidana merujuk pada jenis-jenis tindak pidana tertentu. Tindak pidana tersebut diatur secara khusus dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berbeda dari ketentuan tindak pidana umum yang […]
Kedaulatan negara adalah konsep politik dan hukum yang merujuk pada hak suatu negara untuk memerintah dirinya sendiri, bebas dari campur tangan atau pengaruh negara lain. Kedaulatan negara menunjukkan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam wilayahnya dan berhak membuat keputusan atas berbagai isu dalam batas-batasnya tanpa campur tangan dari negara lain. Pengertian kedaulatan negara dapat bervariasi […]
Setiap negara akan membutuhkan lembaga negara dan lembaga independen sebagai pelaksana dalam menjalankan pemerintahan. Negara juga membutuhkan suatu lembaga untuk mengaktualisasikan ideologi negara dan mencapai tujuannya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang, lembaga negara memiliki fungsi, kewenangan dan tugas yang secara tegas terdapat dalam UUD 1945. Secara umum, lembaga negara dibentuk untuk menjalankan fungsi negara dan menerapkan […]
Politik di Indonesia telah mengukir sejarah panjang sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Saat ini, sistem pemerintahan Indonesia berada pada masa reformasi yang di mulai sejak tahu 1988 setelah orde baru berakhir yang ditandai dengan pergantian Presiden Soeharto ke B. J. Habibie. Masa reformasi adalah upaya pemerintah dalam melakukan perubahan terhadap lembaga dan sistem pemerintahan karena […]
Materai merupakan sejenis tanda pengesahan atau stempel khusus yang ditempatkan pada dokumen resmi atau perjanjian tertulis. Di Indonesia, penggunaan materai diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Undang-undang tersebut mengatur jenis dokumen yang wajib dikenai materai, besaran tarif materai, serta sanksi bagi yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Penggunaan materai di Indonesia mencakup […]
Hubungan antara pajak dan Pancasila terkait dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila yang menjadi landasan bagi sistem perpajakan di Indonesia. Berikut adalah beberapa hubungan antara pajak dan Pancasila: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa Pancasila mengakui keberadaan Tuhan sebagai dasar moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks perpajakan, pengelolaan dana pajak yang transparan, adil, dan […]
Istilah “kedaulatan rakyat” mengacu pada prinsip bahwa pemerintahan yang adil dan sah harus muncul dari kehendak dan persetujuan rakyat. Kedaulatan rakyat mengandung gagasan bahwa warga negara memiliki hak untuk mempengaruhi kebijakan publik, memilih pemimpinnya, dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan politik. Pengertian Kedaulatan Rakyat Kedaulatan rakyat adalah konsep politik yang menunjukkan bahwa kekuasaan dan otoritas […]
Kedaulatan merujuk pada hak dan kemampuan suatu negara atau pemerintahan untuk mengatur urusan internalnya tanpa campur tangan dari pihak luar. Ini berarti bahwa negara memiliki kekuasaan dan otoritas yang tertinggi atas wilayah, rakyat, dan keputusan dalam batas-batasnya. Namun, kedaulatan juga dapat dibatasi oleh berbagai faktor. Misalnya, negara dapat terikat oleh perjanjian internasional yang mengharuskan negara […]