Di masa reformasi, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila mulai diterapkan di tahun 1998 dan berlangsung hingga kini. Setelah berakhirnya masa orde baru, masa reformasi diharapkan mampu mewujudkan harapan baru yang tidak sesuai di masa orde baru.
Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia dijadikan bahan pertimbangan untuk menjalankan pemerintahan. Nilai-nilai yang dimiliki pancasila dijadikan landasan dalam kepemimpinan Negara yang diharapkan mampu mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.
Dalam penerapannya selama ini, demokrasi Pancasila juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan demokrasi Pancasila.
Kelebihan demokrasi Pancasila masa reformasi
Masa reformasi memberikan dampak perubahan yang signifikan pada bangsa Indonesia. Secara keseluruhan, demokrasi Pancasila yang telah dianut sebelumnya di masa orde baru juga mengalami perubahan tatanan ke arah yang lebih baik. Tidak heran, jika penerapan demokrasi Pancasila pada masa reformasi memiliki kelebihan tersendiri.
1. Demokrasi lebih terbuka
Berbeda dengan demokrasi Pancasila di masa orde baru yang bersifat sentralistik, di masa reformasi demokrasi tidak mutllak dikendalikan oleh presiden yaitu demokrasi lebih terbuka. Masa reformasi mengubah bentuk demokrasi Pancasila di masa orde baru yang dianggap menyimpang.
Perubahan tatanan juga berpengaruh terhadap partisipasi setoap warga Negara dalam berdemokrasi. Masa reformasi menerapkan kembali nilai-nilai pancasila dimana setiap warga Negara berhak atas kebebasan demokrasi yang mereka anut selama masih sejalan dengan nilai-nilai dan landasan Pancasila dan UUD 45.
2. Kebebasan berpendapat
Sebagai mana telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945, setiap warga Negara berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Sejalan dengan isi pasal dalam UUD 45 tersebut, masa reformasi mengubah adanya keterbatasan berpendapat yang sebelumnya terjadi pada demokrasi Pancasila di masa orde baru.
Demokrasi Pancasila di masa orde baru dianggap menyimpang akibat adanya keterbatasan berpendapat tersebut. Kala itu, setiap warga Negara yang menyampaikan pendapatnya dianggap mengganggu kestabilan Negara. Tidak jarang, warga Negara yang menyampaikan pendapatnya terkait pemerintahan akan dikenai sanksi.
3. Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi
Angka korupsi yang cenderung meningkat pada penerapan demokrasi Pancasila di masa orde baru perlahan dilakukan upaya pemberantasan di masa reformasi. Sejalan dengan pemahaman kebebasan berpendapat yang ada, muncul organisasi yang secara langsung bertugas dalam upaya pemberantasan korupsi.
Hal tersebut dikarenakan penerapan demokrasi Pancasila di masa orde baru disalahgunakan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi pada penerapan demokrasi Pancasila di masa orde baru yang merajalela meningkatkan kesadaran warga Negara di masa reformasi terkait kerugian yang dialami Negara.
4. Menstabilkan perekonomian Negara
Setelah berakhirnya orde baru, demokrasi Pancasila di masa reformasi turut memperbaiki perekonomian Negara. Hal tersebut, salah satunya dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia.
Penerapan demokrasi Pancasila yang disalahgunakan di masa orde baru membuat beberapa sumber daya penting dikuasai untuk kepentingan orang-orang tertentu. Pemanfaatn sumber daya tersebut pada masa reformasi dikembalikan fungsinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
Kekurangan demokrasi Pancasila masa reformasi
Terlepas dari perubahan yang terjadi dari masa orde baru ke masa reformasi, penerapan demokrasi Pancasila di masa reformasi ternyata masih memiliki beberapa kekurangan.
Meskipun demikian, kekurangan tersebut seolah masih berusaha diperbaiki oleh setiap warga Negara hingga kini demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sesuai landasan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.
Berikut terdapat beberapa kekurangan demokrasi Pancasila masa reformasi.
1. Lambatnya birokrasi
Sistem pemerintahan yang mementingkan keputusan birokrasi dianggap lambat sehingga menghambat jalannya bisnis. Birokrasi yang dianggap berbelit-belit dianggap menghambat proses perijinan dalam legitimasi bisnis.
Hal tersebut dianggap sebagai penghambat dimana proses perijinan cenderung memakan waktu yang tidak sedikit. Susunan birokrasi yang cukup kompleks menyebabkan lambatnya proses pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis seringkali hak tersebut dianggap sebagai proses yang rumit dan menghambat regulasi bisnis.
2. Pertumbuhan ekonomi tidak merata
Meskipun beberapa sector ekonomi berhasil kembali dikuasai oleh Negara untuk kepentingan rakyat, kenyataannya tidak berjalan sesuai harapan. Ketimpangan akan kemajuan ekonomi di daerah perkotaan yang semakin maju dan daerah pedesaan yang semakin tertinggal berdampak dengan signifikan.
Hal tersebut menyebabkan urbanisasi yang tepusat pada daerah perkotaan. Tidak heran jika daerah perkotaan mendapatkan tekanan infrastruktur untuk mendukung adanya laju urbanisasi yang menigkat pesat.
3. Kasus korupsi di tingkat pejabat
Meskipun korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa orde baru telah dihentikan tetapi korupsi di kalangan pejabat justru merajalela. Kasus korupsi meningkat di kalangan para pejabat tinggi pemerintah dari berbagai sector.
Hal tersebut membuat kestabilan ekonomi Negara cukup terganggu. Tidak hanya di kalangan pemerintah tetapi juga di kalangan bisnis yang terkait dengan pengelolaan Negara.
4. Timbulnya masalah sosial baru
Di bandingkan dengan masa orde baru, masalah sosial yang muncul di masa penerapan demokrasi Pancasila masa reformasi ternyata lebih kompleks. Angka pengangguran yang terus meningkat menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan di masyarakat. Selain itu, masalah kesetaraan gender juga masih menjadi masalah sosial yang sulit dipecahkan.
Hingga kini perbaikan mengenai penerapan demokrasi Pancasila selalu diupayakan untuk menciptakan kesejahteraan Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan landasan pada nilai-nilai Pancasila.