Unikameral adalah sebuah sistem legislatif di mana hanya terdapat satu badan legislatif atau parlemen yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang. Sistem unikameral, juga dikenal sebagai parlemen unikameral, adalah sistem legislatif di mana hanya terdapat satu badan legislatif atau dewan yang bertanggung jawab untuk membuat, mengubah, dan mengesahkan undang-undang.
Dalam sistem ini, tidak ada badan legislatif kedua seperti senat atau dewan tinggi yang berperan dalam proses legislatif. Oleh karena itu, semua fungsi legislatif, seperti pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan perwakilan rakyat, dilakukan oleh satu badan legislatif yang disebut dengan berbagai nama, seperti majelis rendah, dewan perwakilan, majelis nasional, atau sebutan serupa.
Sistem unikameral seringkali ditemukan dalam negara-negara dengan populasi yang relatif kecil atau dalam negara-negara dengan tradisi politik yang berbeda. Keuntungan dari sistem ini termasuk keefisienan dalam proses pembuatan keputusan dan perubahan undang-undang, serta pengurangan birokrasi yang terkait dengan badan legislatif ganda.
Namun, kekurangannya adalah mungkin kurangnya cek dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan, karena tidak ada badan legislatif kedua yang dapat memeriksa atau mengimbangi keputusan badan legislatif tunggal.
Unikameralisme telah menjadi bagian dari perkembangan konstitusi negara-negara seiring berjalannya waktu dan evolusi sistem pemerintahan. Banyak negara yang memilih sistem unikameral sebagai bagian dari desain konstitusi mereka untuk berbagai alasan politik, sejarah, atau budaya.
Bentuk Unikameral
Berikut adalah beberapa karakteristik dan bentuk sistem unikameral.
1. Memiliki majelis nasional tunggal
Dalam sistem unikameral, hanya ada satu majelis atau badan legislatif nasional yang terpilih oleh rakyat atau diangkat sesuai dengan hukum negara tersebut. Badan legislatif tersebut mungkin memiliki berbagai nama seperti Majelis Nasional, Parlemen atau istilah serupa, tetapi hal yang paling penting bahwa tidak ada badan legislatif kedua dalam sistem tersebut.
Badan legislatif tunggal ini memiliki tanggung jawab utama dalam membuat undang-undang, mengesahkan anggaran, dan menjalankan fungsi legislatif lainnya tanpa adanya badan legislatif kedua seperti senat atau majelis tinggi.
2. Menerapkan pemilihan langsung atau tidak langsung (Demokrasi)
Dalam pemilihan langsung, anggota badan legislatif tunggal (seperti Majelis Nasional) dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Hal itu berarti warga negara memilih perwakilan mereka secara langsung melalui hak suara dan hasilnya mencerminkan kehendak langsung rakyat.
Sedangkan dalam pemilihan tidak langsung, anggota badan legislatif tunggal dipilih melalui proses perantara, seperti pemilihan oleh badan atau otoritas tertentu yang telah diangkat atau dipilih untuk tujuan tersebut.
Pemilihan tersebut mungkin melibatkan pemilihan oleh badan regional atau kelompok tertentu, dan hasilnya mungkin mencerminkan dinamika perantara. Adapun bentuk pemilihan yang diterapkan dalam sistem unikameral tergantung pada hukum dan konstitusi negara yang bersangkutan.
3. Bertanggung jawab dalam pengesahan undang-undang
Dalam sistem unikameral, badan legislatif tunggal memiliki tanggung jawab utama dalam pengesahan undang-undang. Dengan demikian, badan legislatif tunggal tersebut seperti Majelis Nasional merupakan satu-satunya badan yang berwenang membuat, mengubah, dan mengesahkan undang-undang negara.
Oleh karena itu, fungsi utama dari badan legislatif tunggal dalam sistem unikameral adalah untuk merancang, membahas, dan memutuskan mengenai undang-undang yang akan diberlakukan di negara tersebut.
Setelah undang-undang dirancang dan dibahas, anggota badan legislatif kemudian memberikan suara untuk mengesahkan atau menolak undang-undang tersebut. Jika undang-undang tersebut disahkan, itu menjadi bagian dari hukum negara dan harus ditaati oleh semua warga dan pihak terkait.
4. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cepat
Sistem unikameral cenderung lebih efisien dalam pengambilan keputusan karena tidak ada badan legislatif kedua yang harus diajak berunding atau berdebat. Hal tersebut dapat memungkinkan negara untuk merespons perubahan dan kebutuhan dengan lebih cepat.
Selain itu, sistem unikameral memungkinkan negara untuk dengan cepat merespons perubahan dan kebutuhan dalam kebijakan negara. Ketika perubahan atau tindakan mendesak diperlukan, badan legislatif tunggal dapat mengambil tindakan tanpa hambatan berlebihan.
Akan tetapi, kecepatan dalam pengambilan keputusan juga dapat memiliki tantangan, seperti kurangnya waktu untuk mendiskusikan perdebatan yang mendalam atau pertimbangan yang lebih luas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara kecepatan dan kualitas dalam pengambilan keputusan dalam sistem unikameral.
5. Lebih sederhana dan tertransparansi dengan baik
Karena hanya ada satu badan yang terlibat dalam pembuatan keputusan, proses legislatif dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Anggota badan legislatif tunggal dapat membahas undang-undang secara terbuka, dan hasil keputusan dapat lebih mudah diakses oleh publik.
Kemudian, dalam sistem unikameral dengan pemilihan langsung, pemilih memiliki hubungan langsung dengan perwakilan masing-masing. Sehingga dapat meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas, karena perwakilan harus berkomunikasi dan bertanggung jawab kepada pilihan yang terkait.
Negara-negara dengan Unikameral
Terdapat beberapa negara di dunia yang menerapkan sistem unikameral dalam lembaga legislatif mereka. Berikut beberapa contoh negara dengan unikameral.
1. Vietnam
Dalam sistem unikameral vietnam, semua fungsi legislatif dijalankan oleh Majelis Nasional tanpa adanya badan legislatif kedua seperti senat atau majelis tinggi. Alasan negara Vietnam menjadi negara dengan unikameral yaitu saat Vietnam merdeka dan membentuk sistem pemerintahnya setelah Perang Vietnam.
Sehingga memilih untuk memiliki satu badan legislatif sebagai bagian dari sistem pemerintahan baru serta dapat dipengaruhi juga oleh karakteristik politik dan budaya negara tersebut. Dengan hanya satu badan legislatif, proses pembuatan keputusan dapat menjadi lebih efisien karena tidak perlu berkoordinasi antara dua badan legislatif seperti dalam sistem bikameral.
Hal tersebut dapat memungkinkan Vietnam untuk lebih cepat merespons perubahan dan tantangan dalam kebijakan. Selain itu dalam sistem unikameral, pemerintah Vietnam dapat lebih mudah mengontrol dan mengarahkan jalannya legislatif, yang bisa dianggap sebagai keuntungan oleh pemerintah.
Namun, hal itu juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan internal yang kuat untuk memastikan keseimbangan kekuasaan.
2. Singapura
Singapura merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem unikameral dalam lembaga legislatifnya. Dalam pemerintahannya Singapura memiliki sebuah badan legislatif tunggal yang dikenal sebagai Dewan Negara (Parliament of Singapore) atau Parlemen Singapura.
Adapun negara tersebut menganut unikameral yaitu :
- Sistem unikameral memungkinkan Singapura untuk membuat keputusan legislatif lebih cepat dan efisien.
- Tanpa badan legislatif kedua yang perlu diajak berunding atau berdebat, proses legislatif dapat berjalan lebih lancar
- Memiliki sistem politik yang menekankan stabilitas dan keamanan, dan dengan satu badan legislatif, pemerintah dapat dengan lebih mudah memimpin negara dan mengimplementasikan kebijakan tanpa hambatan berlebihan.
Kemudian dalam sistem unikameral, pemerintah Singapura memiliki kendali lebih besar atas legislatif, yang sesuai dengan visi politik negara tersebut untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Selain itu, negara tersebut memiliki ukuran yang relatif kecil dan memiliki populasi yang terkonsentrasi. Oleh karena itu, satu badan legislatif dianggap cukup untuk mewakili kepentingan beragam masyarakatnya.
3. Laos
Sistem unikameral Laos cenderung lebih efisien dalam membuat keputusan daripada sistem bikameral karena tidak ada badan legislatif kedua yang perlu diajak berunding atau berdebat. Hal itu dapat membantu Laos dalam merespons dengan cepat perubahan dan kebutuhan dalam kebijakan negara.
Selain itu sama dengan negara Singapura, Laos juga menjadi negara dengan populasi yang relatif kecil dan terkonsentrasi dalam wilayah geografis tertentu. Sehingga membuat representasi yang komprehensif dalam satu badan legislatif, yaitu Majelis Nasional Lao, dianggap cukup untuk mencerminkan berbagai kepentingan dan daerah di negara tersebut.
4. Syiria
Dalam sistem unikameral Syiria, semua wewenang legislatif terkonsentrasi dalam satu badan legislatif tanpa adanya badan legislatif kedua seperti senat atau majelis tinggi.
Keputusan Suriah (Syria) untuk memiliki sistem unikameral dalam lembaga legislatifnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sejarah politik Suriah mencakup periode ketidakstabilan politik dan perubahan rezim.
Dalam upaya untuk menciptakan stabilitas, pemerintah Suriah mungkin memilih sistem unikameral untuk mempermudah pembuatan keputusan dan mengurangi potensi konflik antarbadan legislatif. Dalam situasi di mana pemerintah perlu mengambil keputusan cepat untuk mengatasi berbagai tantangan.
Pemerintah Suriah juga melihat sistem unikameral sebagai cara untuk mempertahankan kendali yang lebih besar atas proses legislasi dan pengambilan keputusan, serta sesuai dengan visi politik negara untuk menjaga stabilitas dan keamanan.
5. Kuwait
Dalam sistem unikameral Kuwait, semua wewenang legislatif terkonsentrasi dalam satu badan legislatif tanpa adanya badan legislatif kedua seperti senat atau majelis tinggi. Dalam sistem unikameral, proses pembuatan keputusan cenderung lebih cepat dan efisien karena tidak ada badan legislatif kedua yang perlu diajak berunding atau berdebat.
Hal tersebut memungkinkan Kuwait untuk dengan cepat merespons perubahan dan kebutuhan dalam kebijakan negara. Sistem unikameral dapat lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat serta dapat meningkatkan transparansi dalam proses legislatif dan membuatnya lebih aksesibel bagi warga negara.
Selain itu, sistem unikameral dapat membuat perubahan kebijakan lebih cepat dan lebih langsung. Ketika perubahan dibutuhkan, Majelis Nasional dapat dengan cepat mengesahkan undang-undang baru atau mengubah undang-undang yang ada tanpa hambatan berlebihan.