Tidak heran jika penerapan demokrasi Pancasila sebelum masa itu menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah. Sama halnya dengan jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia, penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru juga memiliki kelebihan dan kekurangan.

Dalam penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru memiliki kelebihan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Berikut Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru.

Kelebihan demokrasi Pancasila masa orde baru

1. Tercapainya tujuan Repelita

Salah satu kelebihan penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru adalah tercapainya tujuan rencana pembangunan lima tahun (Repelita). Program tersebut digalakkan oleh pemerintah demi tercapainya pembangunan di setiap sector yang mendukung kemajuan Indonesia.

Selama masa orde baru, demokrasi Pancasila mendukung keberhasilan Repelita. Program tersebut telah dijalankan selama kurang lebih 30 tahun. Pusat pengembangan yang dikaji dalam program tersebut berkaitan dengan ekonomi makro yang mulai populer di Indonesia.

Repelita yang dimulai pada 1 April 1969 mampu membawa bangsa Indonesia kea rah perubahan ekonomi yang lebih baik di masa orde baru. Terlebih dengan adanya dukungan penerapan yang disesuaikan dengan demokrasi Pancasila kala itu.

2. Pertumbuhan ekonomi

Salah satu kelebihan penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru adalah pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan tercapainya program repelita, pertumbuhan ekonomi di masa orde baru juga mengalami perubahan yang signifikan.

Penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi yang sempat menurun di masa orde lama. Hal tersebut dapat dilihat apda pendapatan perkapita Indonesia yang meningkat dari kisaran $70 di tahun 1967 ke angka $1000 di tahun 1996.

Peningkatan tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat secara signifikan pada penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru.

3. Program wajib belajar

Salah satu kelebihan demokrasi Pancasila masa orde baru adalah tercapainya program wajib belajar. Kala itu program yang dicanangkan pemerintah terkait dengan wajib belajar selama Sembilan tahun.

Tujuan program wajib belajar Sembilan tahun yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi Pancasila adalah meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak usia sekolah dasar dan menengah pertama.

Program tersebut berhasil mengingkatkan angka partisipasi sekolah dan bebas buta huruf di Indonesia hingga 70% di tahun 1970. Seiring berjalannya waktu, di tahun 1996 angka tersebut bahkan meningkat hingga 90%.

4. Program swasembada pangan

Salah satu kelebihan demokrasi Pancasila masa orde baru adalah tercapainya program swasembada pangan. Kesuksesan program ini cukup populer bagi bangsa Indonesia dan masih terkenang hingga kini. Penerapan demokrasi Pancasila yang mendukung program swasembada pangan meliputi beberapa aspek di dalamnya. Tidak hanya fokus pada peningkatan pangan, tetapi juga revolusi hijau.

Revolusi hijau tersebut membantu masyarakat meningkatkan sector pertanian mulai dari penggunaan bibit unggul, pupuk berkualitas, irigasi yang memadai, hingga mekanisasi yang mendukung suksesnya pertanian.

Kekurangan demokrasi Pancasila masa orde baru

1. Munculnya otoritarianisme

Dalam menjalankan kekuasaan pemerintah dinilai menyelewengkan landasan yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Dalam penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru, pemerintah memiliki kuasa penuh terhadap lembaga Negara yang ada. Hal tersebut juga berimbas pada terbatasnya partai politik dan organisasi yang dianggap mengganggu kestabilan jalannya pemerintahan.

Munculnya sikap otoritarianisme pada penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru menyebabkan tidak adanya transparansi pemerintahan. Hal tersebut menyebabkan peran warga Negara cenderung terbatas dalam pemerintahan.

2. Demokrasi tidak berjalan maksimal

Sejalan dengan munculnya otoritarianisme di pemerintahan, hal tersebut menciptakan terbatasnya kebebasan berpolitik bagi warga Negara. Munculnya partai yang tampak lebih dominan dibanding partai lain juga membuat penerapan demokrasi tidak berjalan maksimal dan menyimpang dari landasan demokrasi yang tertera pada nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian, peran masyarakat sebagai warga Negara yang seharusnya turut berpartisipasi dalam menjalankan demokrasi cenderung terbatas. Peran penerapan demokrasi Pancasila menjadi tidak berjalan sesuai amanah yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

3. Korupsi, kolusi, dan nepotisme

Hal tersebut menyebabkan ketimpangan sosial yang signifikan di kalangan masyarakat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang muncul pada penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru juga menyebabkan kerugian lainnya. Misalnya masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang tidak maksimal dari pemerintah.

Tidak hanya ditinjau dari pelayanan public, fasilitas umum yang tersedia juga cenderung memiliki fungsi yang tidak optimal. Terlebih ketika beberapa sector Negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tidak dijalankan sesuai amanahnya.

4. Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM tidak hanya memicu kerusuhan tetapi juga ketakutan dan kesedihan yang mendalam bagi masyarakat. Di masa orde baru, penerapan demokrasi Pancasila dianggap mengalami penyimpangan karena pelanggaran HAM disinyalir telah menimbulkan hilangnya rasa keadilan dan kemanusiaan di kalangan masyarakat Indonesia.

Beberapa kasus pelanggaran HAM yang masih terkenang hingga kini adalah peristiwa G30S/PKI di tahun 1965, tragedi Malari 1974, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Lampung 1991, hingga pengusiran yang melibatkan penganiayaan pada etnis Tionghoa di tahun 1998.

The post Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru appeared first on HaloEdukasi.com.

Akan tetapi, bila dilihat secara empiris, dalam praktiknya sistem pemerintahan orde baru bersifat totaliter yang bertentangan dengan nilai-nilai unversal demokrasi. Sistem politik yang kuat dan bersifat militeristik telah mampu menompang pembangunan ekonomi dan nation building selama lebih dari 30 tahun.

Kenyataan bahwa orde baru mewarisi suasana kehidupan demokrasi ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan da keamanan yang porak poranda, telah menyebabkan penyelamatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menajdi bersifat imperatif.

Kestabilan politik menjadi satu keharusan untuk menata kembali kehidupan bersama berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara terencana dan bertahap. Pada tahap awal pembangunan orde baru banyak yang menilai sebagai era baru kebebasan politik.

Pada awal orde baru disebut-sebut sebagai bulan madu antara negara dengan masyarakat. Namun, perkembangan ini tidak berlangsung lama. Sistem politik orde baru secara perlahan mulai berubah. Sejak Golkar, partai politik yang dimotori pemerintah, memenangkan pemilu secara mayoritas pada tahun 1971, perilaku politik pemerintah mulai menunjukkan regulas politik yang ketat.

Kemenangan Golkar yang didukung oleh militer memberikan wewenang yang kuat kepada pemerintah untuk melakukan beberapa langkah politik seperti birokratisasi, depolitisasi, dan institusionalisasi. Akibat kebijakan ini peranan pemerintah semakin kuat dan otonom, sedangkan masyarakat semakin terabaikan dari kekuasaan dan formulasi kebijakan.

Tanda praktik demokrasi orde baru

Praktik politik orde baru ditandai oleh beberapa hal penting, diantaranya :

• Militer sebagai pemeran utama dalam proses pembangunan melalui pemfungsian dwi fungsi TNI, yakni peran sosial politik dan peran pertahanan keamanan. Melalui pemfungsian dwifungsi inilah TNI menjadi basis dan sekaligus penopang kekuasaan orde baru, selain Golkar.
• Pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional
• Stabilitas dan integrasi nasional
• Birokrasi patrimonialisme

Kelebihan demokrasi orde baru

Meskipun demikian, model demokrasi orde baru yang khas, mengandung kekuatan sekaligus juga kelemahan dan efektivitas pemerintahan. Diantara beberapa kekuatan model demokrasi orde baru adalah.

1. Konsensus didalam atau antarlembaga politik menjadi relatif lebih mudah dicapai. Hal ini karena lembaga-lembaga tersebut diisi oleh para pelaku politik yang cenderung memiliki keseragaman sikap. Lembaga eksekutif maupun legislatif cenderung tidak memiliki kendala berarti dalam merumuskan berbagai kebijakan politik.
2. Keseragam elit politik yang terintegrasi di dalam elemen-elemen negara terjadi dan dalam batas-batas tertentu mempertinggi efektivitas dan mempermudah kelancaran regulasi negara terhadap masyarakat sipil.
3. Kesinambungan dan konsisten kebijakan politik relatif terjamin, mengingat adanya dominasi berkelanjutan dari satu kekuatan politik tertentu.
4. Mendorong terciptanya pemerintahan yang stabil.

Kelemahan demokrasi orde baru

Di lain sisi, model demokrasi yang khas juga mengandung sejumlah kelemahan, yaitu :

1. Model demokrasi orde baru menyumbat akses menuju kekuasaan dan formulasi kebijakan politik bagi kekuatan-kekuatan politik populis da egaliter.
2. Demokrasi orde baru cenderung tidak akomodatif terhadap pluralitas masyarakat, sebab pluralitas cenderung disederhanakan dan direduksi ke dalam keinginan kekuatan politik tertentu.
3. Hakikat mendasar partai politik sebagai wadah artikulasi dan agregasi kepentingan politik masyarakat menjadi kabur, sehingga partai politik muncul dalam wajahnya yang semu.
4. Demokrasi orde baru bertumpu pada satu kekuatan politik ini cenderung berbahaya karena potensi mengarah pada terbentuknya one party authoritarian.

Ketidakpuasan di kalangan masyarakat mulai muncul, terutama melihat proses pembangunan ekonomi yang kapitalis dengan masuknya modal asing sehingga memunculkan peristiwa malari tahun 1974 yang dipicu oleh kekecewaan para mahasiswa terhadap dominasi modal asing khususnya Jepang di Indonesia.

Sejak itu, perkembangan politik mengalami represi, dan baru mulai menunjukkan perkembangan yang membaik pada tahun 1980-an. Melalui pengelolaan sistem politik yang hegemonik, secara sistematis pemerintahan orde baru berhasil memegang peranan penting dalam proses akumulasi modal serta penataan politik melalui dominasi peran militer, birokrat dan teknokrat sebagai pilar penyangga kekuasaan.

Pemerintahan orde baru secara perlahan juga berhasil mendorong proses transformasi kultur dan ideologi sehingga dapat meredam gejolak-gejolak konflik primordial, penyatuan ideologi dalam masyarakat, institusionalisasi politik sehingga semakin memperkuat kekuasaan rezim Orde Baru.

The post Demokrasi Pancasila Orde Baru : Kelebihan dan Kelemahannya appeared first on HaloEdukasi.com.

Dan tak lama setelah peristiwa G30S/PKI terjadi, rezim orde lama pun menemui akhirnya, lalu awal rezim orde baru pun di mulai. Peristiwa ini sendiri ditandai oleh perpindahan tampuk kekuasaan, dari Ir. Soekarno kepada Jendral Soeharto.

Lahirnya Orde Baru ini sendiri, didasari oleh keinginan untuk memperbaiki secara menyeluruh segala penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama. Pada masa inilah setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia disusun kembali agar kekuatan bangsa dan stabilitas negara segera pulih; dan pembangunan nasional dapat secepatnya terlaksana.

Namun, rezim Orde Baru bukanlah sesuatu yang mudah untuk terwujud. Ada begitu banyak aksi dan pergolakan yang terjadi untuk mewujudkannya. Masa-masa itu sendiri dikenal sebagai masa transisi orde baru, yang terjadi pada tahun 1966-1967. Lantas, apa sajakah yang terjadi pada masa transisi orde baru? Berikut adalah penjelasannya.

1. Aksi-aksi Tritura

Peristiwa gerakan 30 September 1965 yang sungguh kejam dan penanganannya yang kurang memuaskan menyulut kemarahan rakyat. Hal ini berimbas pada kacaunya keadaan politik serta keamanan negara. Tak sampai disitu saja, keadaan ekonomi pun kian buruk hingga inflasi menyentuh angka 600%. Sementara usaha
pemerintah untuk melakukan devaluasi rupiah pun malah menimbulkan keresahan masyarakat.

Lalu, aksi-aksi yang menuntut agar pelaku G30S/PKI dihukum seadil-adilnya juga makin bergeliat. Aksi-aksi tersebut dipelopori oleh para pemuda, mahasiswa hingga pelajar yang membentuk kolompok-kelompok aksi bernama KAPPI, KAMI dan KAPI. Lantas munculah para buruh yang membentuk KABI, para sarjana membentuk KASI, para wanita membentuk KAWI, bahkan kalangan guru membentuk KAGI.

Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 para kelompok aksi ini merapatkan barisan mereka dalam kesatuan Front Pancasila. Kelahiran front ini menjadikan gelombang demonstrasi semakin meluas. Dan ditambah dengan makin merosotkan perekonomian, kondisi politik pemerintahan pun bertambah panas.

Berlandaskan pada perasaan tak puas mengenai situasi kala itu, para pemuda serta mahasiswa pun mendatangi gedung DPR pada tanggal 12 Januari 1966 dan mengajukan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yang berisi:

• Pembubaran PKI;
• Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S/PKI;
• Penurunan harga/perbaikan ekonomi.

Sayangnya, tuntutan rakyat agar membubarkan PKI tak dipenuhi Presiden Soekarno. Beliau malah mengadakan perubahan dengan mengganti Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri dalam upaya menenangkan rakyat. Namun siasat ini tak berhasil sebab dalam Kabinet 100 Menteri masih terdapat oknum-oknum peristiwa G30S/PKI.

Maka pada tanggal 24 Februari 1966, saat pelantikan Kabinet 100 Menteri, para pemuda, mahasiswa serta pelajar melakukan aksi dengan berkumpul di jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Namun aksi itu berakhir nahas karena tewasnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arief Rachman Hakim karena bentrok dengan pasukan Cakrabirawa.

Esoknya, karena peristiwa itu, Presiden Soekarno membubarkan KAMI (Kelompok Aksi Mahasiswa Indonesia). Tak terima akan keputusan itu, para mahasiswa Bandung pun melakukan protes dengan mengeluarkan “Ikrar Keadilan dan Kebenaran” dan mengajak rakyat melanjutkan perjuangan KAMI, yang segera disambut dengan munculnya massa Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI).

Front Pancasila pun melakukan protes atas keputusan pembubaran KAMI dan meminta peninjauan ulang. Lalu pada tanggal 8 Maret 1966, para pelajar juga mahasiswa melakukan demonstrasi dan menyerbu juga mengobrak-abrik gedung Departemen Luar Negeri, membakar kantor berita Republik Rakyat Cina bernama Hsin Hua.

Aksi mereka ini pun menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno, yang memicu dikeluarkannya perintah harian yang menghimbau supaya seluruh lapisan masyarakat waspada terhadap upaya-upaya yang ingin membelokkan revolusi ke arah “kanan”.

Beliau juga meminta agar masyarakat bersiap sedia memusnahkan setiap upaya yang bertujuan mengganggu kepemimpinan, merusak kewibawaan, atau mengacaukan
kebijakan Presiden secara langsung maupun tak langsung; serta memperkuat “pengganyangan terhadap Nekolim” dan proyek “British Malaysia”.

2. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)

Pasca gugurnya seorang mahasiswa UI yang berbuntut pembubaran KAMI, kondisi politik di Indonesia kian panas, hingga puncaknya pada tanggal 11 Maret
1966 presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet untuk mengatasi krisis politik tersebut. Namun ternyata sidang ini diboikot oleh para demonstran, di mana mereka mengempesi ban-ban mobil yang melintas di  jalanan yang mengarah ke Istana.

Lalu tak lama setelah Presiden mulai berpidato, ia segera meninggalkan sidang lalu terbang ke Bogor karena mendapat berita jika terdapat pasukan tanpa tanda pengenal menunggu di luar. Kemudian tiga orang perwira tinggi angkatan darat menyusul Presiden ke Bogor dengan membawa pesan dari Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang kala itu sedang sakit.

Pesan Jenderal Soeharto itu berkaitan dengan pembicaraannya dengan Presiden Soekarno dalam pertemuan-pertemuanya sebelumnya. Yang intinya adalah mengenai kesediaan Jenderal Soeharto membubarkan PKI asalkan ia memperoleh kebebasan bertindak.

Presider Soekarno yang sebelum-sebelumnya selalu menolak untuk menyetujui usulan Jenderal Soeharto, pada akhirnya menyetujui usulan tersebut. Lalu usai dibahas bersama, Presiden Soekarno pun menandatangani surat perintah yang kemudian dikenal dengan nama Supersemar (Surat Perintah 11 Maret), yang dirumuskan oleh Muhamad Yusuf, Amir Machmud, dan Basuki Rachmat.

Supersemar sendiri berisi pemberian mandat kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keadaan serta wibawa pemerintah. Dan dalam menjalankan tugas ini, penerima mandat diwajibkan melaporkan mengenai segala sesuatunya kepada presiden.

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Soeharto setelah menerima Supersemar ialah sebagai berikut:

• Membubarkan serta melarang PKI berikut organisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966.
• Memerintahkan para pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah dan kampus.
• Mengeluarkan Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30S/PKI ataupun dianggap memperlihatkan iktikad kurang baik dalam menyelesaikan masalah tersebut.

3. Dualisme Kepemimpinan Nasional

Memasuki tahun 1966, pasca tragedi berdarah G30S/PKI, di Indonesia mulai tampak gejala krisis kepemimpinan secara nasional. Krisis kepemimpinan ini kemudian menimbulkan apa yang disebut “dualisme kepemimpinan nasional”. Yang pada akhirnya menghadirkan berbagai pertentangan dan gejolak politik antar masyarakat.

Di mana satu golongan masih memihak Presiden Soekarno yang kala itu masih menjabat presiden, meskipun pamornya kian menurun karena penolakkannya membubarkan PKI. Sementara golongan satu lagi memihak  Soeharto yang dianggap lebih aspiratif dan kian populer. Terlebih setelah beliau mendapatkan Surat Perintah Sebelas Maret lalu membubarkan PKI.

Kemudian, ada salah satu sidang MPRS yang diadakan sejak akhir bulan Juni hingga awal Juli 1966, diputuskan bahwa Supersemar ditetapkan sebagai Ketetapan (Tap) MPRS. Hal ini membuat Supersemar, secara hukum, tak akan dapat lagi dicabut oleh Presiden Soekarno.

Saat itu, walaupun Soekarno masih menjabat sebagai pemimpin kabinet, namun untuk pelaksanaan tugas harian pemerintahan telah diemban oleh Soeharto. Bahkan Soeharto memiliki kedudukan yang setara dengan Soekarno secara hukum, yakni Mandataris MPRS.

4. Akhir Masa Pemerintahan Soekarno

Bebagai macam usaha terus dilakukan untuk menenangkan gejolak politik yang melanda negeri di berbagai lapisan. Termasuk pendekatan secara pribadi kepada Presiden Soekarno yang dilakukan oleh pimpinan ABRI sendiri. Tujuannya adalah agar Soekarno mau melepaskan kekuasaannya lalu menyerahkannya Jenderal Soeharto.

Hal itu dimaksudkan untuk mengakhiri perpecahan di kalangan rakyat akibat dualisme kepemimpina. Juga untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan serta pribadi Soekarno.

Bahkan salah seorang sahabat, yakni Mr. Hardi, pergi menemui Soekarno dan menyarankannya agar menyatakan bahwa ia non-aktif di hadapan sidang Badan Pekerja MPRS. Dan akhirnya Soekarno pun melunak lantas menerima saran Mr. Hardi. Kemudian disusunlah “Surat
Penugasan mengenai Pimpinan Pemerintahan Sehari-hari kepada Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966, yaitu Jendral Soeharto.

Setelah beberapa kali terjadi perubahan draft dan konsep, akhirnya pada Rabu, 22 Februari 1967, pukul 19.30 tepat, Presiden Soekarno mengumumkan pengunduran dirinya secara resmi. Lalu beberapa pekan kemudian, tepatnya pada 12 Maret 1967, Soeharto pun dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS—Jenderal Abdul Haris Nasution.

Dan akhirnya, setelah satu tahun berlalu. Dalam sebuah Sidang Umum V MPRS yang diadakan pada tanggal 27 Maret 1968, dihasilkan  Tap No. XLIV/MPRS/1968. Dan Jenderal Soeharto pun dikukuhkan menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua.

The post Masa Transisi Orde Baru (1966-1967) yang Perlu dipahami appeared first on HaloEdukasi.com.

Kabinet Ampera terdiri dari 2 periode yaitu, Kabinet Ampera I (28 Juli 1966-11 Oktober 1967) dan Kabinet Ampera II (17 Oktober 1967-10 Juni 1968). Kabinet Ampera otomatis dipimpin oleh presidium kabinet yaitu Letjen Soeharto, setelah mandat presiden Soekarno dicabut.

Penugasan pembentukan Kabinet Ampera kepada Letjen Soeharto diatur di dalam TAP MPRS No. IX Tahun 1966, di dalamnya juga berisi tugas Letjen Soeharto untuk berkonsultasi kepada pimpinan MPRS dan DPR-GR.

Kabinet Ampera terdiri dari pimpinan yaitu presiden, 5 orang menteri utama yang membantu dan menteri utama bidang HANKAM sebagai ketua presidium. Sedangkan anggota kabinet terdiri dari 24 orang menteri yang membawahi masing-masing departemen.

Tugas pokok kabinet Ampera berdasarkan TAP MPRS No. XII Tahun 1966, dikenal dengan Dwidahrma. Tugasnya antara lain :

1. Mewujudkan stabilitas politik
2. Mewujudkan stabilitas ekonomi

Ada juga program Catur Karya, yang berisi :

1. Memperbaiki kesejahteraan rakyat di bidang sandang dan pangan
2. Melaksanakan pemilihan dengan batas waktu seperti yang diatur di dalam TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
3. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif demi kepentingan nasional sesuai dengan TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
4. Melaksanakan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk

The post Kabinet Ampera Beserta Penjelasannya appeared first on HaloEdukasi.com.

Dalam pelaksanaannya, masa orde baru diupayakan dapat memperbaiki berbagai kesalahan yang pernah dilakukan pemerintah masa orde lama. Berbagai perubahan mulai digalakan di berbagai aspek kehidupan berbangsa.

Perubahan-perubahan itu tentunya dibarengi dengan penetapan kebijakan yang tepat. Salah satu kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah orde baru adalah kebijakan revolusi hijau. Kebijakan ini diupayakan untuk dapat mengembangkan sektor pertanian yang ada di Indonesia.

Pengertian Revolusi Hijau

Revolusi hijau merupakan kebijakan pemerintah orde baru yang berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian Indonesia.

Pengembangan pertanian ini didukung dengan berbagai pengembangan teknologi pertanian yang ada. Untuk dapat mengoptimalkan hasil pertanian, tentunya tidak bisa hanya dengan menggunakan metode lama.

Untuk itu adanya dukungan dari berbagai sistem teknologi yang canggih, diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan hasil pertanian. Upaya revolusi hijau ini digalakkan untuk dapat menopang peningkatan hasil produksi baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.

Kebijakan revolusi hijau ini juga dapat dikatakan sebagai upaya pengembangan metode pertanian dengan menggunakan cara yang lebih modern.

Dalam hal ini, pemerintah masa orde baru hanya menginginkan adanya peningkatan produktivitas pertanian dengan menggunakan berbagai metode penelitian yang lebih modern.

Ciri-Ciri Revolusi Hijau

Adapun beberapa karakteristik khusus yang menggambarkan revolusi hijau ini. Karakteristik ini tentunya membantu kita untuk lebih memahami kebijakan pertanian milik pemerintah orde baru ini.

Berikut merupakan ciri ciri dari revolusi hijau.

• Jenis tumbuhan yang ditanam lebih bersifat terspesialisasi atau dapat diartikan sebagai monokultur. Metode ini diharapkan lebih memudahkan pemerintah dalam proses perawatan dan pengelolaannya.
• Semua jenis bibit tumbuhan yang dipergunakan merupakan bibit unggul pilihan.Yang mana bibit ini tahan akan berbagai jenis penyakit ataupun hama.
• Pengelolaannya menggunakan teknologi yang canggih. Teknologi ini tentunya telah melewati serangkaian proses untuk dapat meningkatkan hasil produksi pertanian.
• Lebih optimal dalam hal pemanfaatan lahan kosong.
• Sangat berorientasi terhadap hasil pertanian yang optimal.

Manfaat Revolusi Hijau

Kebijakan ini dipilih oleh pemerintah orde baru karena manfaatnya yang besar pada peningkatan produktivitas pertanian. Berikut merupakan manfaat yang terkandung dalam kebijakan revolusi hijau.

• Jenis tumbuhan yang dipilih merupakan tumbuhan jenis unggul yang berumur pendek. Sehingga intesitas penanaman yang harus dilakukan oleh pemerintah menjadi bertambah. Oleh karena itu,banyak tenaga kerja yang diperlukan dalam hal penanaman ini.
• Sangat membantu petani dalam meningkatkan hasil produktivitasnya.
• Dukungan teknologi yang canggih dalam peningkatan hasil pertanian ini semakin memotivasi para petani untuk bekerja semakin optimal. Hal ini tidak lain  dan tidak bukan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Dengan dukungan berbagai metode modern dan juga teknologi yang canggih, semakin membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih maju dari sebelumnya. Hal itu juga dapat terlihat dari pemanfaatan sumber daya alam yang lebih optimal dan maksimal.

Tujuan Revolusi Hijau

Program revolusi hijau ini secara umum ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, ternyata masih banyak lagi tujuan dari pelaksanaan kebijakan revolusi hijau ini.

Berikut merupakan tujuan dari pelaksanaan revolusi hijau.

• Mendapatkan jenis tumbuhan dengan bibit unggul dalam durasi waktu yang lumayan singkat.
• Menekankan pada variasi jumlah dari tumbuhan bibit unggul.
• Mengoptimalkan berbagai lahan kosong untuk dijadikan sebagai lahan pertanian.
• Meningkatkan produktivitas beras baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya.
• Lebih meminimalisir pengolahan bibit tumbuhan yang kurang berkualitas.
• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.
• Mengembangkan dinamika perekonomian masyarakat.

Program Revolusi Hijau

Kebijakan mengenai revolusi hijau ini telah berjalan mulai dari tahun 1969. Saat itu kebijakan revolusi hijau ini masih berkaitan dengan periode pembangunan lima tahun I (Pelita). Untuk mencapai tujuan dari kebijakan revolusi hijau ini, telah disusun 4 program yang berkaitan dengan hal ini.

Tentunya berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian, yaitu beras. Berikut ini merupakan empat program yang telah disusun untuk mendukung kebijakan revolusi hijau ini.

• Intensifikasi Pertanian

Program pertama dari kebijakan revolusi yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang ada di Indonesia. Metode peningkatan ini didukung dengan pelaksanan panca usaha tani.

Yang mana dalam pelaksanaannya, panca usaha tani terdiri atas perbaikan terhadap teknik pengolahan lahan, pengaturan sistem pengairan yang ada di lahan, pemilihan bibit unggul, proses pemupukan, dan juga upaya pemberantasan hama pertanian.

• Eksistensifikasi Pertanian

Metode ini tetap berfokus pada peningkatan produk pertanian yang ada di Indonesia, terutama beras. Metode peningkatan ini dilaksanakan dengan melakukan perluasan terhadap lahan pertanian.

Beberapa lahan hutan yang minim sekali pemakaiannya, lebih dialihfungsikan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian.

Tidak hanya hutan, lahan lainnya seperti lahan gambut, padang rumput, dan lainnya yang masih minim penggunaannya akan dialihfungsikan untuk menjadi lahan pertanian. Upaya ini dilakukan untuk lebih memaksimalkan kuantitas dari produk pertanian.

• Diversifikasi Pertanian

Upaya peningkatan hasil pertanian yang ini, lebih ditekankan pada upaya pengoptimalan penggunaan lahan. Supaya produk yang dihasilkan lebih banyak dan juga beragam, pemerintah lebih memilih untuk menanam berbagai jenis tanaman pokok dalam satu lahan.

• Rehabilitasi Pertanian

Rehabilitasi pertanian merupakan metode peningkatan yang terakhir. Dimana upaya peningkatan produk pertanian ini dilakukan dengan upaya perbaikan sumber daya pertanian yang ada.

Dalam hal ini pemerintah berharap dapat melakukan perbaikan yang menyeluruh terhadap hasil pertanian.

Yang mana hasil pertanian yang belum optimal atau cacat dapat diperbaiki lagi untuk mencapai hasil yang lebih maksimal.  Sehingga semua hasil pertanian dapat dipergunakan dengan maksimal tanpa ada yang terbuang sia sia.

Dampak Revolusi Hijau

Kebijakan besar ini, tentunya membawa dampak besar terhadap perkembangan sektor perekonomian dari masyarakat, terutama lebih terfokus dalam sektor pertanian. Berikut merupakan dampak dari revolusi hijau.

Dampak Positif Revolusi Hijau

Berikut merupakan dampak positif dari pelaksanaan revolusi hijau.

• Lebih meningkakan produktivitas pertanian.
• Meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia.
• Mengoptimalkan penggunaan lahan kosong.

Dampak Negatif Revolusi Hijau

Berikut merupakan dampak negatif dari pelaksanaan revolusi hijau.

• Menurunkan kandungan protein yang ada dalam hasil pertanian.
• Adanya penurunan dari keanekaragaman hayati.
• Jenis tanaman unggul yang akan diproduksi cenderung sangat bergantung dengan penggunaan pupuk.
• Penggunaan pestisida yang berlebihan menyebabkan hama yang resisten.
• Semakin banyak munculnya kerusakan ekosistem.
• Penggunaan pupuk kimia secara terus menerus menyebabkan kerusakan pada struktur tanah.

The post Revolusi Hijau: Manfaat, Program dan Dampaknya appeared first on HaloEdukasi.com.

Orde Baru merupakan salah satu era pemerintahan di Indonesia yang berlangsung setelah masa Orde Lama pada tahun 1959 – 1965.

Masa Orba merupakan masa pemerintahan yang terlama. Di mana berkuasa hingga tahun 1998 sebelum digantikan masa reformasi.

Orde Baru hadir dengan memperbaiki dan meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama dengan dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Berikut adalah beberapa penyimpangan pada masa orde baru, :

1. Memusatkan kekuasaan di tangan Presiden

Adanya pemusatan kekuasaan pada Presiden di masa Orde Baru telah menyebabkan korupsi merajalela, ditambah dengan kolusi dan nepotisme.

Akibatnya terjadi kesenjangan sosial yang semakin besar, hutang luar negeri yang semakin membesar dan juga terjadinya krisis multi dimensi.

Semua lembaga negara yang ada dikendalikan oleh Presiden, juga tidak ada rencana suksesi kekuasaan ke presiden selanjutnya. Kekuasaan kehakiman juga dicampuri sehingga tidak dapat membuat keputusan sendiri.

2. Menurunnya Kualitas Birokrasi

Pada zaman orde baru terjadi penurunan pada kualitas birokrasi yang mengutamakan prinsip ‘asal bapak senang’ sehingga banyak mengabaikan prosedur-prosedur yang harusnya diikuti dengan benar.

Penyimpangan masa Orde Baru ini menjadi kesalahan yang sangat fatal karena tanpa adanya birokrasi yang efektif dapat menghancurkan tatanan suatu negara.

Birokrasi pada masa ini juga kerap dikaitkan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme dan sudah umum diketahui oleh rakyat.

Ketahui juga beberapa peristiwa terkait Orde Baru seperti sejarah peristiwa Malari di tahun 1974, kerusuhan Mei 1998 dan sejarah Peristiwa Trisakti..

3. Hak Politik dibatasi

Penyimpangan pada masa Orde Baru lainnya adalah membatasi hak politik rakyat, yang sebenarnya melanggar hak warga negara sebagaimana tercantum pada Undang-undang Dasar 1945.

Pembatasan ini terlihat pada tiga partai politik yang diizinkan oleh pemerintah yaitu PPP, Golkar dan PDIP.

Kondisi ini sangat menyimpang dari UUD 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara.

Pemilu bahkan tidak dilakukan secara demokratis karena hanya menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden untuk terus menerus dipilih menjadi Presiden seterusnya.

4. Pembatasan Kebebasan Pers

Terjadi adanya pembatasan kebebasan pers, saat itu kebebasan pers dibatasi sehingga suara rakyat tidak bisa diapresiasikan dan juga dituangkan kehadapan umum.

Hal ini bisa terlihat dari banyaknya koran serta majalah yang dibrendel atau dihentikan penerbitan beritanya.

5. Pembangunan Tidak Merata

Pemerintah memang telah merencanakan untuk membangun di daerah tertentu tetapi di saat yang bersamaan juga tidak dilakukan secara merata.

Sehingga terjadi kesenjangan antara pembangunan di pusat dengan pusat di daerah, karena aset berupa dana yang didapatkan dari masing – masing daerah banyak diberikan ke pusat untuk pembangunan.

Hal ini banyak menimbulkan kecemburuan sosial antara lain yang terjadi pada penduduk pribumi dan para pendatang transmigran yang mendapatkan tunjangan cukup besar dari pemerintah pada tahun pertamanya.

The post 5 Penyimpangan Pada Masa Orde Baru Beserta Penjelasannya appeared first on HaloEdukasi.com.

Program tersebut diberi nama trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan tersebut mencakup beberapa aspek, yakni:

• Pemerataan pembangunan dan hasilnya demi menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
• Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah pada masa orde baru ini tidak hanya difokuskan pada satu bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada.

Berikut ini beberapa kebijakan yang diusung oleh pemerintah orde baru di berbagai bidang:

1. Bidang Pertanian

Pertanian merupakan salah satu bidang yang memiliki kendali terhadap berjalannya perekonomian di Indonesia. 

Pertanian juga merupakan bidang yang dijadikan sebagai prioritas untuk dikembangkan pada masa orde baru ini.

Pembangunan sektor pertanian pada masa orde baru sangat erat kaitannya dengan istilah revolusi hijau. Berikut kebijakan pemerintah orde baru di bidang pertanian:

Program Revolusi Hijau

Pelaksanaan program revolusi hijau ini dilakukan dengan menerapkan panca usaha tani serta sapta usaha tani. Kedua konsep panca usaha dan sapta usaha tani tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Institut Pertanian Bogor.

Panca usaha tani itu sendiri merupakan suatu usaha atau program untuk meningkatkan hasil panen. Dan dalam panca usaha tani ada 5 usaha yang harus dijalankan untuk memperoleh hasil panen yang maksimal dan berkualitas. Usaha tersebut seperti:

• Pemilihan dan penggunaan bibit unggul
• Pengolahan lahan tanah yang baik
• Pemupukan yang tepat
• Pengendalian hama
• Pengaturan irigasi atau penyiraman pada proses pertanian

Sedangkan sapta usaha tani adalah lanjutan usaha tani yang terdapat pada isi dari panca usaha tani.

Jika di panca usaha tani menjelaskan tentang pengolahan lahan dan sampai perawatan saja, sedangkan sapta usaha tani menjelaskan secara umum mengenai penanganan pengolahan panen dan pengolahan hasil panen.

Adapun metode yang dilakukan untuk mendukung berjalannya revolusi hijau, yaitu dengan:

• Penerapan metode ekstensifikasi pertanian
• Intensifikasi pertanian
• Diversifikasi pertanian
• Rehabilitasi pertanian
• Mekanisasi pertanian

Pembentukan KUD dan Bulog

Selain dengan melakukan beberapa metode tersebut, untuk dapat melancarkan program revolusi hijau pemerintah juga melakukan pengoptimalan terhadap koperasi tani (Koperta) di tingkat desa.

Pada tahun 1971 Koperta tingkat primer telah dihimpun oleh Badan Usaha Unit Desa (BUUD). BUUD ini bertugas untuk melakukan penyuluhan, pengolahan, dan pemasaran produksi pertanian serta pengkreditan.

Namun, pada tahun 1978 Koperta mengalami pergantian nama menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). Dalam penanganan masalah pangan ini pemerintah juga mendirikan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang berhasil dibentuk pada tahun 1967.

Bulog dimandati untuk melakukan impor beras dari pemerintahan sendiri. Dalam hal pengadaan stok beras, Bulog telah bekerja sama dengan KUD.

2. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat dianggap penting di indonesia. Pendidikan ini sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia.

Pada masa orde baru pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan dalam bidang pendidikan juga.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penempatan pembangunan pendidikan untuk menjadi  salah satu program yang diprioritaskan pada masa orde baru. Berikut kebijakan pemerintah di bidang pendidikan:

• Pembentukan Program Pelita

Program ini dibentuk dengan tujuan untuk memberantas buta huruf yang ada di Indonesia. Dalam Pelita II pemerintah baru melakukan usaha pemerataan pendidikan di seluruh pelosok Indonesia.

Untuk mendukung program pelita II, Presiden Soeharto menginstruksi adanya pembangunan seolah dasar hingga ke pelosok negeri. Dengan hal itu, pada masa ini muncul isilah SD Inpres yaitu SD yang dibangun atas instruksi dari presiden Soeharto.  

Program pemerataan pendidikan di Indonesia masih terus berlanjut hingga program Pelita IV. Selanjutnya dalam Pelita V, pemerintah memulai untuk merintis program wajib belajar yang ditujukan dengan adanya sekolah lanjutan tingkat pertama.

Program yang diusung pemerintah pada pelita V, juga disebut dengan program wajib belajar sembilan tahun. Dalam pelita V, juga dilakukan pembinaan tenaga kerja pada bidang pendidikan yang diupayakan untuk mendukung kualitas tenaga pengajar yang ada di indonesia.

• Pembentukan GNOTA

Selain mengembangkan program mengajar, pemerintah juga membentuk program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA).

GNOTA bertujuan untuk dapat memberikan kesempatan terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga tak mampu agar dapat mengenyam pendidikan yang layak.

GNOTA sendiri difokuskan pada 2 tujuan, pendidikan serta kemanusiaan. Adanya program ini hanya difokuskan pada daerah daerah terpencil agar tujuan pendidikan yang diusung mencapai ekpektasi.

3. Bidang Kesehatan

Untuk mendukung kesehatan sumber daya manusia di Indonesia, pemerintah pada masa orde baru menjalankan 2 program secara langsung yang bergerak dalam bidang kesehatan.

Program ini terdiri atas program Keluarga Berencana (KB) dan program Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

• Program Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang didirikan untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia.

Program Keluarga Berencana tersebut dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto yang telah disetujui oleh MPR pastinya.

Sebagai langkah awal untuk mendukung program tersebut pemerintah juga mendirikan Lembaga Keluarga Berencana yang berskala nasional (LKBN). Lembaga ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi mengenai KB kepada masyarakat.

• Program Kesehatan Masyarakat

Program kesehatan masyarakat ini diwujudkan dengan mendirikan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang berada di setiap kecamatan.

Puskesmas sendiri dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kepedulian dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan.

Lalu pada tahun 1984, untuk semakin mengembangkan program tersebut, pemerintah membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dibentuk di setiap desa ataupun kelurahan.

Posyandu ini memiliki lima program utama, yaitu kesehatan ibu anak (KIA), keluarga berencana (KB), gizi, penanggulangan diare, serta imunisasi.

Pendirian posyandu ini sendiri dipusatkan kegiatannya untuk menangani kesehatan balita dan ibu hamil. Namun, dalam perkembangannya posyandu dapat menjadi penggerak kesehatan masyarakat di daerah pedesaan.

4. Bidang Ekonomi

Pada masa orde baru, berbagai kebijakan ekonomi dikembangkan untuk dapat mencapai tujuan ekonomi itu sendiri. Berikut beberapa kebijakan di bidang ekonomi yang diusung pada masa orde baru dan berhasil mendongkrak perekonomian Indonesia.

• Peningkatan Peran BUMN

Pada masa orde baru BUMN memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian di indonesia.

Soeharto memiliki anggapan bahwa pemerintah merupakan arsitek utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan perekonomian di Indonesia.

Dengan anggapan seperti itu pemerintah menjadi memiliki kesadaran untuk membangun perekonomian di Indonesia menjadi semakin maju.

Melalui beberapa kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, pemerintah menghapus kewenangan instansi teknis yang berperan sebagai pengawas dan memberikan kewenangan terbesar kepada departemen keuangan sebagai satu satunya pengawas BUMN.

• Perluasan Lapangan Kerja

Pemerintah orde baru berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan untuk dapat meningkatkan perekonomian di indonesia.

Pembukaan lapangan kerja tersebut melalui beberapa proyek padat karya dan bantuan pemerintah daerah.

Proyek padat karya sendiri merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan pengangguran, terutama di beberapa daerah dengan produksi pangan yang rendah.

Pembentukan program tersebut, juga didukung dengan pemberdayaan para pekerja untuk dapat membangun sarana dan prasarana publik seperti jalanan dan jembatan.

5. Bidang Sosial Budaya

Kebijakan pemerintah orde baru pada bidang sosial lebih ditekankan pemerintah pada pemerataan kesejahteraan rakyat. Guna dilaksanakannya pemerataan kesejahteraan rakyat oleh pemerintah, pemerintah orde baru mencanangkan program transmigrasi.

Program transmigrasi ini mulai dicanangkan pada pelita I. Tujuan dari pelaksanaan transmigrasi ini sendiri untuk menyediakan tenaga kerja dalam proyek pemerintah yang berada di bidang perkebunan, perikanan, ekspor kayu, serta untuk pemerataan penduduk.

Sedangkan dalam bidang budayanya, pemerintah orde baru berusaha untuk menyusun strategi guna mengarahkan perkembangan budaya kepada berbagai usaha usaha yang dapat memperkuat kepribadian sosial, kebanggaan, dan kesatuan nasional.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan peningkatan pembinaan seni secara meluas melalui berbagai komponen, seperti sekolah, kursus, dan wadah kesenian lainnya.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pencatatan, serta penelitian terhadap setiap warisan budaya nasional.

The post 5 Kebijakan Orde Baru di Berbagai Bidang appeared first on HaloEdukasi.com.

Para mahasiswa pun tidak luput untuk berperan menyuarakan tuntutan tersebut. Beberapa mahasiswa yang muncul berasal dari beberapa kampus ternama yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan serta Makassar.

Dalam penyampaian aspirasi tersebut mahasiswa mengusung demonstrasi positif dengan beberapa tema, seperti:

• Tuntutan untuk menurunkan harga sembako yang melejit pada saat itu.
• Penghapusan politik monopoli.
• Penghapusan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
• Menginginkan pergantian kepemimpinan secara nasional.

Berikut beberapa contoh demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi:

1. Demonstrasi Mahasiswa di Jakarta

Universitas Indonesia (UI)

Jakarta merupakan ibukota yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan.

Jarak yang dekat antara para mahasiswa dengan pusat pemerintahan Indonesia, semakin membuat para mahasiswa yakin bahwa demonstrasi yang mereka lakukan akan semakin didengar oleh pemerintah pusat.

Mahasiswa yang melakukan demonstrasi di wilayah Jakarta ini berasal dari Universitas Indonesia (UI), demonstrasi tersebut adalah demonstrasi pertama yang dilakukan oleh para mahasiswa.

Para mahasiswa hanya meminta kepada pemerintahan orde baru secara sadar dan damai untuk mengundurkan diri dari pemerintahan Indonesia karena telah dianggap gagal dalam menjalankan amanat yang telah diberikan oleh rakyat.

Dan dengan pengunduran secara damai tersebut, para mahasiswa juga mengharapkan adanya pemerintahan baru yang lebih memihak kepada kepentingan rakyat Indonesia, bukan sebaliknya.

Universitas Trisakti

Selain gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia, aksi demonstrasi yang berada di Jakarta juga diwarnai dengan aksi mahasiswa Trisakti.

Namun, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Trisakti ini bisa dibilang menjadi pemicu demonstrasi yang anarkis, sebab pada demonstrasi ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa diantara para mahasiswa.

Pada awalnya demonstrasi dilakukan di dalam area kampus sesuai dengan yang dianjurkan oleh aparat.

Namun dalam perkembangannya, mahasiswa mulai berani untuk menuntut dilaksanakannya demo di depan gedung DPR ataupun MPR dengan tujuan agar inspirasi mereka bisa tersampaikan dengan langsung kepada pemerintah Indonesia.

Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini semakin hari semakin tidak dapat dikendalikan, sehingga dengan terpaksa para aparat harus mengamankan mereka dengan menggunakan peluru tajam, yang berakhir dengan tewasnya empat mahasiswa.

Keempat mahasiswa yang tewas tersebut tertembak saat ribuan mahasiswa Trisakti sedang kembali memasuki kampus setelah melakukan demonstrasi besar besaran. Peristiwa itupun dikenal dengan peristiwa Trisakti (12 Mei 1998).

2. Demonstrasi Mahasiswa di Yogyakarta

Pada 5 Mei 1998, mahasiswa Universitas Gajah Mada atau (UGM) mulai menunjukkan eksistensinya dalam menyuarakan tuntutan reformasi.

Hal tersebut tidak lain dipicu akibat terpuruknya kondisi perekonomian dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dianggap lalai dengan amanat yang diberikan rakyat.

Puncak dari protes tersebut terjadi tepat pada tanggal 8 Mei 1998 di Yogyakarta. Peristiwa tersebut terjadi tepat seusai solat jumat,ada sekiranya lima ribu mahasiswa yang berasal dari UGM yang melakukan demonstrasi di bundaran kampus universitas gajah mada ini.

Dalam demonstrasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh para mahasiswa UGM, melainkan juga terdapat mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus lain yang juga berada di Yogyakarta.

Mahasiswa yang mulai bergerak mengikuti jejak UGM yakni, mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Demonstrasi yang diniatkan dilakukan secara damai, seiring dengan berkembangnya menjadi tidak terkendali lagi.

Aparat keamanan yang tidak memberikan izin terhadap aksi tersebut, membuat mahasiswa semakin geram. Mahasiswa yang sudah terlanjur kecewa dan tidak bersedia untuk membubarkan diri akhirnya terlibat bentrokan dengan aparat keamanan.

Bentrokan tersebut terus terjadi hingga malam hari, hingga menyebabkan tewasnya beberapa mahasiswa. Selain mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, bentrokan antara aparat keamanan dengan mahasiswa ini juga mengakibatkan ratusan orang mengalami luka-luka.

3. Demonstrasi Mahasiswa Surabaya

Gejolak reformasi pada tahun 1998 tidak hanya terjadi di ibukota Jakarta dan sekitarnya. Demonstrasi yang didasarkan dengan tuntutan reformasi ini juga disuarakan oleh mahasiswa Surabaya.

Pergerakan demonstrasi yang berasal dari Kota Pahlawan ini juga tidak kalah heroik. Pergerakan yang terjadi di Surabaya dibagi menjadi empat distrik. Gedung Grahadi menjadi titik tumpul dalam pelaksanakan pergerakan ini.

Dalam melakukan pergerakan ini para mahasiswa dibantu dengan berbagai unsur yang bekerja di berbagai bidang, seperti buruh serta petani.

Pergerakan tersebut berjalan begitu masif yang mengakibatkan para aparat keamanan tidak tinggal diam untuk menertibkan para masa demonstrasi.

Bahkan, pada malam hari aparat masih melakukan penyisiran pada kampus-kampus dan tidak segan segan melakukan tindakan penangkapan terhadap mahasiswa yang masih melancarkan aksinya pada malam hari.

Dalam aksi tersebut terdapat dua orang yang berasal dari Universitas Airlangga yang tak kunjung ditemukan sampai saat ini.

Purnawan Basundoro, sejarawan Universitas Airlangga menyebutkan bahwa gerakan demonstrasi yang telah terjadi di Surabaya ini dipicu oleh pengaruh dari mahasiswa yang berada di Jakarta dan Yogyakarta yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi.

Gerakan demonstrasi yang marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia tersebut memiliki misi yang sama,yakni menuntut mundurnya Presiden Soeharto dalam pemerintahan serta perubahan dalam seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

The post 3 Contoh Demonstrasi Mahasiswa yang Menuntut Reformasi appeared first on HaloEdukasi.com.

Dengan terjadinya krisis tersebut menyebabkan ketakutan tersendiri bagi pemerintah Indonesia akan munculnya berbagai ancaman disintegrasi  dari dalam negeri. Berikut merupakan berbagai krisis yang terjadi  di Indonesia pada masa akhir era orde baru.

1. Krisis Moneter

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh efek domino dari krisis moneter yang ada di Thailand akibat adanya penurunan nilai tukar mata uang bath terhadap mata uang dolar Amerika Serikat.

Adanya penurunan nilai tukar terhadap mata uang tersebut sangatlah berdampak pada perekonomian Indonesia.

Tidak hanya di Indonesia, penurunan nilai mata uang bath ini juga diikuti oleh menurunnya mata uang negara negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara maupun Asia Timur lainnya.

Negara yang juga mendapat dampak tersebut ialah Filipina, Malaysia, serta Korea Selatan.

Dengan terjadinya krisis tersebut Soeharto kemudian mengundang International Monetary Fund atau IMF dengan tujuan untuk mendapat bantuan dalam mengatasi krisis moneter yang trejadi di indonesia.

Namun, hasil pertemuan tersebut sedikit menelan kekecewaan, sebab IMF akan bersedia untuk membantu Indonesia dalam mengatasi krisis tersebut, asalkan Indonesia mampu memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak IMF.

Persyaratan tersebut berisikan mengenai pencabutan subsidi bahan pokok, listrik, serta BBM yang telah diberikan kepada Indonesia. Persyaratan tersebut pun begitu memberatkan pihak Indonesia sendiri, sebab kondisi tersebut mampu mengakibatkan tidak berfungsinya dengan baik sistem perbankan yang ada di indonesia.

Apabila sistem perbankan di Indonesia  mengalami ketidakberfungsian tentunya akan sulit untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dan dunia usaha.

Tidak hanya begitu persediaan barang khususnya kebutuhan pokok juga akan mengalami kelangkaan, yang mengakibatkan harga harga sembako meroket tajam dan tentunya akan memicu kepanikan dari masyarakat akan kondisi tersebut.

Macetnya dunia usaha juga menjadi salah satu faktor bagi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Dengan kata lain,kondisi krisis ekonomi ini justru meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia.

Ketergantungan Indonesia pada aliran modal yang dikucurkan oleh pihak asing, membuat Indonesia tidak dapat mengatasi segala krisis moneter yang terjadi. Dan hal itu membuat Indonesia dengan terpaksa melakukan pinjaman kepada negara lain.

Dengan terhambatnya berbagai bidang dalam kehidupan berbangsa itu, pembangunan yang terjadi di Indonesia hanya terpusat pada satu daerah saja.

Pengaruh globalisasi, dominasi kekuatan pasar, lemahnya pertahanan ekonomi perusahaan,serta lemahnya kepercayaan antara pemerintah pusat dengan masyarakat, menjadi faktor penyebab keterpurukan ekonomi yang trejadi pada akhir orde baru.

Akibat kondisi perekonomian yang tidaklah stabil, pemerintah mengambil keputusan untuk akhirnya melakukan pencabutan subsisdi bahan bakar minyak (BBM) yang tentunya hal ini akan berdampak pada kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik di Indonesia.

Adanya kenaikan tersebut sangat memicu protes dan kemarahan paar rakyat Indonesia. Bentuk kekecewaan tersebut dibuktikan dengan adanya aksi protes dan kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998.

2. Krisis Sosial

Pada saat kondisi indonesia yang sudah tidak dapat terkendali,adanya berbagai gangguan sosialpun nyatanya tidak dapat dihindarkan lagi. Pada tahun 1998, terjadi berbagai kerusuhan di berbagai daerah.

Kerusuhan tersebut terjadi akibat adanya rasa anti tionghoa. Pada masa pemerintahan orde baru, arus investasi sangat dibuka lebar lebar melalui penanaman modal yang dilakuan pihak asing.

Dengan adanya modal yang diinventasikan di indonesia, pemerintah melakukan pemberdayaan terhadap kelompok etnis Tionghoa , WNI, serta warga asing untuk dapat menyukseskan program ekonomi yang akan diusung pada masa pemerintahan orde baru.

Dengan pemberdayaan tersebut, ras Tionghoa semakin menguat eksistensinya di ranah perekonomian Indonesia. Dan hal tersebut memunculkan rasa ketidaksukaan warga negara indonesia terhadap ras Tionghoa.

Namun selain itu, sebelum adanya krisis moneter yang melanda Indonesia, pada majalah eksekutif yang memuat daftar seratus konglomerat yang ada di indonesia, hanya ada 20 orang pribumi,satu warga negara india, dan beberapa sisanya dikuasai oleh ras Tionghoa.

Hal tersebut semakin memancing marah warga negara Indonesia terhadap ras tionghoa. Yang berakibat pada, kerusuhan masyarakat yang menjadikan ras tionghoa sebagai sasarannya.

Kemarahan tersebut bukanlah tanpa sebab, wrga negara Indonesia menganggap ras Tionghoa tersebut terlalu mendominasi perekonomian yang ada di indonesia.

Aksi kerusuhan tersebut pun, banyak menyebabkan banyaknya jumlah korban jiwa terutama berasal dari ras tionghoa. Kerusuhan tersebut terjadi di luar perkiraan pemerintah Indonesia.

3. Krisis Politik

Krisis pada bidang politik ini bermula saat pemilihan umum pada tahun 1997 akan diadakan. Peristiwa tersebut muncul akibat adanya idealisme yang ada di tubuh Partai Demokras Indonesia.

Adanya dualisme tersebut bermula saat enam belas fungsionaris dari PDI menyatakan akan mengadakan sebuah kongres yang bertujuan untuk memisahkan diri dari kepengurusan partai yang saat itu dipimpin oleh Megawati.

Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk dapat menyelesaikan sengketan dualisme oleh PDI tersebut. Namun,lagi lagi tidak ada satu rencana pun yang membuahkan hasil.

Peristiwa tersebut mengalami puncaknya pada 27 Juli 1996. Peristiwa tersebut dikenal dengan kudatuli. Pada saat itu,  kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diambil alih paksa lewat pertumpahan darah. Suasana di Jalan Diponegoro, Jakarta begitu mencekam.

Peristiwa Kudatuli bahkan disebut sebagai salah satu peristiwa yang paling terkelam dalam sejarah demokrasi yang ada di indonesia, terutama terkait dualisme partai politik di Indonesia.

Sebelum sampai ke kerusuhan, hampir satu dekade lamanya PDI mengalami konflik internal. Bergabungnya Megawati ke PDI pada 1987 meresahkan banyak pihak, terutama Pemerintah Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.

Lalu dalam pemilu 1997 Golkar kembali memperoleh suara mutlak dari masyarakat. Dan keberlangsungan pemilu itu sendiri juga diikuti dengan pemilihan Presiden Republik indonesia  yang diadakan secara aklamasi.

Dalam pemilihan tersbeut Soeharto berhasil keluar sebagai Presiden dengan B.J Habibi yang menjadi wakil presiden saat itu. Pelantikan Soeharto menjadi presiden ini tidak mnedapat dukungan masyarakat, justru banyak menuai kecaman dari paar Mahasiswa yang tidak setuju dengan keputusan tersebut.

Penolakan tersebut dilatarbelangi dengan berbagai penyimpangan politik yang sebelumnya dilakukan pemerintah. Hal tersebut justru banyak memicu krisis sosial yang berakhir dengan turunnya Soeharto.

4. Krisis Kepercayaan

Dengan adanya berbagai krisis yang terjadi di Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada masa orde baru. Ketidakmampuan pemerintah dalam menanggulagi segala krisis di Indonesia menjadi salah satu faktornya.

Pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto ini belum bisa untuk membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, serta pelaksanaan kebijakan ekonomi yang tidak berpiha pada rakyat telah melahirkan sebuah krisis kepercayaan.

Pada masa orde baru adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bukan malah menyurut melainkan tumbuh dengan sangat suburnya di Indonesia.

Terjadi kesenjangan kedudukan disitu, dimana hanya orang orang tertentu saja yang mampu menikmati segala fasilitas yang telah dibiayai oleh rakyat melalui pembayaran pajak.

5. Krisis Hukum

Penegakan hukum dan sistem peradilan yang ada di indonesia belum dapat menciptakan rasa aman pada setiap rakyatnya. Banyak sekali rekayasa yang dihadirkan dalam hukum Indonesia saat itu.

Seseorang yang bersalah dapat bebas dengan seenaknya sedangkan orang yang tidak bersalah justru mendekam dibalik jeruji penjara.

Seakan akan peribahasa “tumpul ke atas, lancip ke bawah” menemukan realitanya pada kehidupan.

Semua rakyat Indonesia memerlukan perubahan dalam bidang hukum serta sistem peradilan. Masih banyak hal yang perlu diluruskan untuk menemui kebenarannya.

The post 5 Krisis Pada Masa Orde Baru Beserta Penjelasannya appeared first on HaloEdukasi.com.

Kabinet pembangunan yang di bawah oleh presiden Soeharto dirasa memiliki tugas yang sangat berat, tentunya memperbaiki segala kesalahan yang ada pada orde lama. Namun, tugas yang mendasar pada kabinet ini adalah mewujudkan adanya stabilitas nasional.

Untuk dapat mewujudkan adanya stablitas nasional tersebut, diperlukan terciptanya stabilitas politik serta keamanan terlebih dulu. Dengan hal itu, pemerintah pada masa orde baru terlebih dahulu menetapkan strategi untuk menciptakan stabilitas politik serta keamanan di Indonesia sebelum menciptakan stabilitas ekonomi. Berikut Strategi Pembangunan Politik pada Masa Orde Baru.

1. Penerapan Politik Bebas Aktif

Politik bebas aktif merupakan prinsip bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara negara di dunia tanpa memihak pada salah satu blokyang terlibat dalam perang dingin.

Dalam pengimplementasiannya sendiri,pada zaman demokrasi terpimpin mengalami pergeseran makna, yang terindikasi condong pada blok uni soviet pada masa itu.

Dengan hadirnya kabinet pembangunan pada era orde baru ini, diharapkan untuk dapat meluruskan kembali pelaksanaan poltik bebas aktif yang sebenarnya, dan berupaya untuk dapat memperbaiki segala hubungan Indonesia dengan negara lain yang sebelumnya telah diputuskan secara sepihak oleh Presiden soekarno.

Berikut upaya upaya pemerintah orde baru dalam mengembalikan esensi dari politik bebas aktif.

• Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia
  Sebelumnya pada masa demokrasi terpimpin hubungan antara malaysia dengan Indonesia memang sempat memanas, akibat ditetapkannya Malaysia sebagai anggota tidak tetap PBB.
• Kembali Menjadi Anggota PBB
  Pada masa demokrasi terpimpin,Indonesia memilih untuk keluar dari keorganisasian internasional PBB, dan menarik diri dari pergaulan internasional. Namun,pada 28 September 1966 Indonesia sudah kembali bergabung dengan PBB dan tercatat sebagai anggota tidak tetap PBB yang ke-60 Dewan Keamanan PBB.
• Memprakarsai Pembentukan ASEAN
  Indonesia sendiri pernah menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara pada tanggal 8 agustus 1967. Asean merupakan organisasi regional yang dibentuk atas prakarsa lima menteri luar negeri negara negara dikawasan Asia Tenggara.

2. Kebijakan Fusi Partai

Pada masa orde baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan,yang diberi nama kebijakan fusi atau penggabungan partai politik.

Kebijakan ini dikeluaran oleh pemerintah orde baru sesaat mejelang diadakannya pemilu tahun 1977.

Pasca dikeluarannya kebijakan fusi saat itu presiden Soeharto berniat untuk menyederhanaan partai politik peserta pemilu pada tahun 1977 menjadi dua partai politik dan satu golongan karya.

Langkah langkah penyederhanaan yan dilakukan melalui fusi (penggabungan) partai yang didasari dengan kepemilikan idelogi yang sama,akan digabung dan membentuk sebuah partai baru. Dengan kebijakan fusi partai tersebut mampu menghasilkan tiga partai baru.

• Partai yang memiliki latar belakang yang sama yakni islam,yaitu NU,Parmusi, PSII, dan Perti yang akhirnya digabung menjadi stu dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
• Partai yang mengusung ideologi nasionalis sebagai latar belakangnya dan partai partai non islam, seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI disatukan dalam satu wadah Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

3. Pelaksanaan Pemilihan Umum

Pemilihan umum pertama kali sepanjang sejarah Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Hingga berakhirnya masa jabatan presiden soekarno tidak ada lagi pemilihan umum yang dilaksanakan.

Dengan hal tersebut, pada masa pemerintahan Soeharto diupayakan adanya penyelenggarakan pemilu. Pemilu itu diupayakan untuk melaksanakan prinsip pemerintahan Indonesia yakni demokrasi.

Pada tahun 1968 adalah tonggak awal dilaksanakannya pemilihan umum pada masa orde baru. Dalam pelaksanaannya, pemilu pada masa orde baru diselenggarakan selama enam kali yakni pada tahun 1971, 1977,1982,1987, 1992, serta 1997.

Pemilu yang diadakan pada 29 Mei 1997 merupakan pemilu yang dilakukan terakhir kali pada masa orde baru.

Dan pemilu tersebut pun yang banyak diwarnai berbagai protes di berbagai daerah yang dipicu dengan adanya kecurangan dalam perhitungan suara.

The post 3 Strategi Pembangunan Politik pada Masa Orde Baru yang Perlu diketahui appeared first on HaloEdukasi.com.