Demokrasi Pancasila Orde Baru : Kelebihan dan Kelemahannya

Konfigurasi kehidupan demokrasi pada masa Orde Baru sebenarnya bersifat paradoks dan ambigu. Dalam tataran konseptual tampaknya pemerintah Presiden Soeharto menyelenggarakan tata pemerintahan yang demokratis.

Akan tetapi, bila dilihat secara empiris, dalam praktiknya sistem pemerintahan orde baru bersifat totaliter yang bertentangan dengan nilai-nilai unversal demokrasi. Sistem politik yang kuat dan bersifat militeristik telah mampu menompang pembangunan ekonomi dan nation building selama lebih dari 30 tahun.

Kenyataan bahwa orde baru mewarisi suasana kehidupan demokrasi ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan da keamanan yang porak poranda, telah menyebabkan penyelamatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menajdi bersifat imperatif.

Kestabilan politik menjadi satu keharusan untuk menata kembali kehidupan bersama berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara terencana dan bertahap. Pada tahap awal pembangunan orde baru banyak yang menilai sebagai era baru kebebasan politik.

Pada awal orde baru disebut-sebut sebagai bulan madu antara negara dengan masyarakat. Namun, perkembangan ini tidak berlangsung lama. Sistem politik orde baru secara perlahan mulai berubah. Sejak Golkar, partai politik yang dimotori pemerintah, memenangkan pemilu secara mayoritas pada tahun 1971, perilaku politik pemerintah mulai menunjukkan regulas politik yang ketat.

Kemenangan Golkar yang didukung oleh militer memberikan wewenang yang kuat kepada pemerintah untuk melakukan beberapa langkah politik seperti birokratisasi, depolitisasi, dan institusionalisasi. Akibat kebijakan ini peranan pemerintah semakin kuat dan otonom, sedangkan masyarakat semakin terabaikan dari kekuasaan dan formulasi kebijakan.

Tanda praktik demokrasi orde baru

Praktik politik orde baru ditandai oleh beberapa hal penting, diantaranya :

• Militer sebagai pemeran utama dalam proses pembangunan melalui pemfungsian dwi fungsi TNI, yakni peran sosial politik dan peran pertahanan keamanan. Melalui pemfungsian dwifungsi inilah TNI menjadi basis dan sekaligus penopang kekuasaan orde baru, selain Golkar.
• Pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional
• Stabilitas dan integrasi nasional
• Birokrasi patrimonialisme

Kelebihan demokrasi orde baru

Meskipun demikian, model demokrasi orde baru yang khas, mengandung kekuatan sekaligus juga kelemahan dan efektivitas pemerintahan. Diantara beberapa kekuatan model demokrasi orde baru adalah.

1. Konsensus didalam atau antarlembaga politik menjadi relatif lebih mudah dicapai. Hal ini karena lembaga-lembaga tersebut diisi oleh para pelaku politik yang cenderung memiliki keseragaman sikap. Lembaga eksekutif maupun legislatif cenderung tidak memiliki kendala berarti dalam merumuskan berbagai kebijakan politik.
2. Keseragam elit politik yang terintegrasi di dalam elemen-elemen negara terjadi dan dalam batas-batas tertentu mempertinggi efektivitas dan mempermudah kelancaran regulasi negara terhadap masyarakat sipil.
3. Kesinambungan dan konsisten kebijakan politik relatif terjamin, mengingat adanya dominasi berkelanjutan dari satu kekuatan politik tertentu.
4. Mendorong terciptanya pemerintahan yang stabil.

Kelemahan demokrasi orde baru

Di lain sisi, model demokrasi yang khas juga mengandung sejumlah kelemahan, yaitu :

1. Model demokrasi orde baru menyumbat akses menuju kekuasaan dan formulasi kebijakan politik bagi kekuatan-kekuatan politik populis da egaliter.
2. Demokrasi orde baru cenderung tidak akomodatif terhadap pluralitas masyarakat, sebab pluralitas cenderung disederhanakan dan direduksi ke dalam keinginan kekuatan politik tertentu.
3. Hakikat mendasar partai politik sebagai wadah artikulasi dan agregasi kepentingan politik masyarakat menjadi kabur, sehingga partai politik muncul dalam wajahnya yang semu.
4. Demokrasi orde baru bertumpu pada satu kekuatan politik ini cenderung berbahaya karena potensi mengarah pada terbentuknya one party authoritarian.

Ketidakpuasan di kalangan masyarakat mulai muncul, terutama melihat proses pembangunan ekonomi yang kapitalis dengan masuknya modal asing sehingga memunculkan peristiwa malari tahun 1974 yang dipicu oleh kekecewaan para mahasiswa terhadap dominasi modal asing khususnya Jepang di Indonesia.

Sejak itu, perkembangan politik mengalami represi, dan baru mulai menunjukkan perkembangan yang membaik pada tahun 1980-an. Melalui pengelolaan sistem politik yang hegemonik, secara sistematis pemerintahan orde baru berhasil memegang peranan penting dalam proses akumulasi modal serta penataan politik melalui dominasi peran militer, birokrat dan teknokrat sebagai pilar penyangga kekuasaan.

Pemerintahan orde baru secara perlahan juga berhasil mendorong proses transformasi kultur dan ideologi sehingga dapat meredam gejolak-gejolak konflik primordial, penyatuan ideologi dalam masyarakat, institusionalisasi politik sehingga semakin memperkuat kekuasaan rezim Orde Baru.