Daftar isi
Dalam sejarah perkembangan Indonesia, Belanda pernah melancarkan serangannya dalam bentuk agresi militer. Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda yang berada di Jawa serta Sumatera. Serangan militer tersebut diarakan terhadap Republik Indonesia yang bermula pada tanggal 21 Juli 1947.
Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda. Pemberlakuan ini ditujukan dalam rangka mempertahankan anggapan Belanda atas keputusan rapat linggarjati.
Namun, Indonesia beranggapan bahwa operasi yang dilakukan Belanda ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap hasil keputusan perundingan linggarjati.
Sehingga, dalam hal ini pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan pertahanan terhadap Negara Kesatuan Indonesia. Berikut pemaparan mengenai proses agresi militer Belanda 1 di Indonesia.
Latar Belakang Terjadinya Agresi Militer I
Meletusnya operasi militer oleh Belanda ini diakibatkan oleh adanya perbedaan penfasiran mengenai hasil keputusan perundingan linggarjati.
Perbedaan penafsiran itu semakin hari semakin memuncak, akibat kedua belah pihak tetap ingin bertahan pada penafsirannya masing masing. Belanda tetap ini mendasarkan tafsirannya terhadap pidato Ratu Wilhemina.
Pidato yang disuarakan pada tanggal 7 Desember 1942 itu menjelaskan bahwa wilayah Indonesia akan dijadikan sebagai anggota “commonwealth”.
Selain itu, negara Indonesia akan berbentuk negara federasi yang semua hubungan luar negerinya akan ditangani oleh pemerintah Belanda.
Sedangkan, pihak Pemerintah Republik Indonesia tetap mengupayakan agar Indonesia mampu berdaulat penuh dan mendapatk pengakuan kedaulatan dari pihak pemerintah Belanda.
Dengan adanya hal ini pemerintah Belanda meminta untuk segara diadakan gendarmerie atau pasukan keamanan bersama.
Kondisi pertikaian ini semakin memperburuk kondisi pemerintahan Belanda. Bagaimana tidak, pada saat itu Belanda juga tengah dilanda masalah perekonomian yang memburuk.
Sehingga dalam hal ini Belanda ingin mengupayakan untuk menyelesaikan pertikaian ini dengan cepat. Dalam usahanya, Belanda mengirimkan sebuah nota ultimatum yang harus dijawab oleh pemerintah Republik Indonesia.
Belanda memberi Indonesia tenggang waktu selama 14 hari. Dalam nota ultimatumnya Belanda meminta agar
- Indonesia dan Belanda membentuk pemerintahn AD interim bersama.
- Bersama sama untuk mengeluarkan uang dan mendirikan lembaga devisa
- Pemerintah Republik Indonesia harus berkenan mengirimkan beras untuk rakyat yang berada di daerah kekuasaan Belanda
- Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama. Salah satunya terhadap daerah daerah Republik Indonesia yang masih memerlukan bantuan Belanda. Serta Belanda menghendaki untuk menyelenggarakan pemilikan bersama atas ekspor dan impor.
Menanggapi nota ultimatum yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, Perdana Menteri Syahrir sebagai wakil pihak Indonesia mengatakan kebersediaannya untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan. Namun, dengan menolak diselengarakannya pasukan keamanan bersama.
Tindakan Perdana Menteri Syahrir pun menuai banyak kecaman keras dari berbagai kalangan partai politik. Yang pada akhirnya berimbas pada jatuhnya kabinet yang dipimpin oleh Syahrir.
Mengenai keputusan Indonesia, Belanda tetap menuntut untuk diselenggarakannya gendarmerie dan meminta Indonesia untuk berhenti memusuhi Belanda.
Ultimatum itu dikeluaran pada tanggal 15 Juli 1947 oleh belanda yang bertujuan agar RI menarik mundur semua pasukannya sejauh 10 km dari garis batas demarkarsi. Nota tersebut kemudian disusul lagi dengan sebuah ultimatum lainnya.
Pada nota ultimatum kali ini Belanda menyatakan bahwa dalam waktu 32 jam Republik Indonesia harus memberi jawaban terhadap tuntutan Belanda.
Jawaban Pemerintah Republik Indonesia disampaikan oleh perdana Menteri Amir Syarifuddin pada tanggal 17 Juli 1947 melalui RRI Yogyakarta ditolak oleh Belanda.
Tujuan Agresi Militer I
Dalam agresi mliter Belanda 1 ini yang menjadi fokus utama adalah mengenai perebutan daerah daerah perkembunan Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya.
Dalam tujuan ini Belanda berkeinginan untuk dapat menghancurkan RI dengan menguasai tambnag perminyakannya. Dalam strateginya, Belanda akan melakukan dua kali operasi militer.Dengan fokus utama pada agresi militer pertama, sebagai berikut.
- Dalam bidang politik, Belanda berupaya untuk melakukan pengepungan terhadap ibukota RI dan menghapus wilayah RI dari peta. Secara tidak langsung, Belanda ingin untuk menghilakan bukti kongkret Indonesia sebagai sebuah negara.
- Dalam bidang ekonomi, yaitu dengan merebut daerah-daerah penghasil bahan makanan khusunya di Jawa Barat dan Jawa Timur. Serta menguasai wilayah produksi bahan ekspor
- Dalam bidang militer,Belanda bertujuan untuk menghancurkan TNI.
Untuk menutupi niat jahatnya dari dunia internasional, belanda memberi nama agresi militer ini sebagai aksi polisionil. Selain itu, Belanda juga mengatakan bahwa tindakannya ini sebagai sebuah urusan dalam negeri. Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Dr. H.J. van Mook juga menyampaikan sebuah pidato radio.
Yang mana dalm pidato itu beliau menyatakan, bahwa Belanda tidak ingin lagi terikat atas Persetujuan Linggarjati.
Kronologi terjadinya Agresi Militer I
Pada awalnya, Gubernur Jenderal H.J Van mook mengumumkan pada wartawan mengenai aksi polisionil Belanda yang pertama. Dalam hal ini Belanda telah melakukan beberapa serangan terhadap wilayah Indonesia. Wilayah tersebut seperti Jawa Timur dan Jawa Barat.
Kedua wilayah itu yang digadang gadang sebagai wilayah yang kaya akan produksi bahan makanan. Serangan itu telah berlangsung sejak tanggal 21 juli malam hari.
Pada mulanya, Belanda berhasil menerobos ke daerah daerah yang dikuasai oleh Indonesia seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Namun dalam melakukan serangannya, Belanda hanya terfokus pada tiga tempat, yaitu Sumatera Timur (sekarang Sumatera Utara), Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Di wilayah Sumatera Timur yang menjadi fokus sasaran Belanda adalah daerah perkebunan tembakau, di Jawa Tengah Belanda berusaha untuk dapat menguasai seluruh daerah pantai utara.
Sedangkan yang menjadi sasaran di Jawa timur adalah beberapa perkebuna tebu beserta dengan pabrik gula. Untuk melancarakan seranganya, Belanda mengarahkan dua pasukan khusus dalam hal ini. Pasukan tersebut adalah Korps Speciale Troepen (KST) di bawah Westerling dan Pasukan Para I (1e para compagnie) di bawah Kapten C. Sisselaar.
Dalam aksi serangannya Belanda menembak pesawat Dakota dengan simbol palang merah yang saat itu sedang membawa obat obatan yang berasal dari Singapura.
Penembakan itu menyebabkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisucipto Agustinus Adisutjipto, Komodor Muda Udara dr. Abdulrahman Saleh serta Perwira Muda Udara I Adisumarmo Wiryokusumo.
Semua serangan yang dilakukan oleh Belanda berawal dari tidak dikabulkannya tuntutan Belanda. Selama dua minggu, Belanda sudah mampu menguasai kebanyakan wilayah di Indonesia. Terutama pada wilayah yang menjadi sumber daya alam, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Selain itu, belanda juga menduduki beberapa pelabuhan perairan laut serta wilayah tambang minyak di Sumatera. Agresi militer yang dilakukan oleh Belanda ini berhasil mengambil alih semua wilayah penting di Indonesia. Oleh karena aksinya ini, Belanda menuai banyak reaksi hebat dari dunia.
Dampak Agresi Militer I
Serangan agresi militer yang dilakukan secara terbuka itu tentunya sangat berdampak pada pemerintahan Indonesia maupun pemerintah Belada. Berikut berbagai dampak yang diakibatkan dari agresi militer Belanda I.
- Dampak Positif bagi Indonesia
Dengan berbagai serangan yang dilancarkan pihak Belanda ke Indonesia, bangsa Indonesia berhasil menuai berbagai simpati dari masyarakat dunia internasional.
Selain itu, dengan adanya agresi militer ini Bangsa Indonesia mampu mendapat pengakuan de jure atas kemerdekaannya. Negara Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.
Selain Mesir, Indonesia juga mendapat pengakuan de yure sebagai sebuah negara merdeka dari Libanon, Syiria, Irak, Afganistan, serta Saudi Arabia.
2. Dampak Negatif Bagi Indonesia
Dengan kedudukan Belanda di Indonesia, menyebabkan wilayah kekuasaan Republik Indonesia kian menyempit. Selain itu berbagai serangan Belanda juga mengganggu stabilitas politik serta pemerintahan indonesia.
3. Dampak Positif Bagi Belanda
Banyak dampat positif yang didapat Belanda atas semua serangan terbukanya pada Indonesia.
- Belanda berhasil memperluas kekuasaannya di Indonesia
- Belanda berhasil menduduki wilayah wilayah yang berpotensi di Indonesia
- Belanda berhasil melemahkan stabilitas politik serta kekuatan dari tentara Indonesia
4. Dampak Negatif Bagi Belanda
Dalam berbagai serangannya,belanda menuai banyak kecaman keras dari dunia internasional, terutama dari PBB. Yang mana hal tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah dukungan dari negara negara lain yang sebelumnya menjadi sekutu Belanda.
Upaya penyelesaian Agresi Militer Belanda I
Untuk mengatasi serangan militer antara Indonesia dengan Belanda, India melalui perdana menterinya menyampaikan bahwa India menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada pihak PBB. Dua hari setelah pernyataan tersebut, India dan Australia memutuskan untuk membawa pertikaian ini ke hadapan PBB.
Dalam hal ini Australia berpendapat bahwa pertikaian ini merupakan bentuk pelanggaran perdamaian. Sedangkan menurut India, pemeliharaan perdamaian dan kedamaian dunia Internasional sedang mengalami ancaman.
Selain itu, pihak Australia juga mengusulkan agar Belanda dan Indonesia menyerahkan pertikaian mereka pada pihak ketiga dan segera menyelesaikan agresi militernya.
Untuk menindaklanjuti laporan dari India dan Austalian, pada 1 Agustus 1947,PBB memerintahkan Indonesia dan Belanda untuk menghentikan permusuhan.
Penghentian permusuhan akan dilakukan oleh komisi tiga negara. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia memilih Australia sebagai perwakilannya. Sedangkan Belanda memutuskan untuk diwakili oleh Belgia.
Komisi Tiga Negara pertama kali mengadakan sidang resminya di geladak kapal renville. Dalam pertemuan itu, KTN berhasil mempertemukan kedua belah pihak untuk menandatangi kesepakatan gencatan senjata.
Kesepakatan tersebut tetap berpegang teguh dengan prinsip prinsip politik yang telah disetujui bersama dan disaksikan oleh KTN. Penandatanganan kesepakatan itu terjadi padi 17 Januari 1948.