Indonesia mempunyai ribuan Pulau dan puluhan Provinsi. Namun sayangnya beberapa provinsi pernah melakukan herakan separatisme yaitu gerakan untuk merdeka dan memiliki kedaulatannya sendiri. Berikut ini adalah daerah di Indonesia yang pernah ingin melepaskan diri dari Republik Indonesia.
1. Bali
Bali adalah salah satu Provinsi di Indonesia dimana Pulaunya sangat terkenal akan keindahannya hingga ke mancanegara. Namun, siapa sangka Bali ingin melepaskan diri dari Indonesia bahkan sejak masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Suara tersebut sempat meredup namun muncul kembali akibat adanya konflik yang terjadi di Lampung dengan Balinuraga.
Antara masyarakat Bali pendatang di Lampung dengan masyarakat Lampung asli saling berselisih. Masyarakat Bali merasa ditindas karena merupakan kaum minoritas dan tidka mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Hal ini memicu gerakan separatisme yang disebut dengan Gerakan Bali Merdeka.
2. Aceh
Aceh merupakan salah satu wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia sejak dahulu kala. Gerakan Aceh Merdeka sudah dimulai sejak 4 Desember 1974 yang diprakarsai oleh Tengku Hasan Di Tiro. Aceh mengeluarkan pernyataan perlawanan dengan RI di bukit Halimon, Kabupaten Pidie. Tengku Hasan Di Tiro memimpin GAM selama tiga dekade namun ia bermukim dan berkewarganegaraan Swedia.
Untuk meredam konflik ini Presiden Soekarno memberikan status daerah istimewa Aceh. Dengan begitu Aceh dapat mengatur agama, hukum adat, hingga pendidikan secara mandiri. Namun suara GAM masih terus terdengar. Alasan Aceh ingin merdeka selain karena ingin mendirikan negara dengan syariat Islam, Aceh juga merasakan adanya ketimpangan dalam hal ekonomi dimana Aceh telah berkontribusi banyak dalam pembangunan negara namun ekonomi Aceh masih tertinggal.
3. Makassar
Pada tahun 1999 sejumlah mahasiswa berkumpul dan bergabung di kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk menyuarakan keinginan melepaskan diri. Diduga gerakan ini muncul karena adanya rasa kecewa yang dirasakan akibat dari pengkhianatan yang dilakukan oleh partai Golkar. Masyarakat Makassar menduga adanya siasat internal dalam proses pemilihan anggota dan MPR hingga menyebabkan gagalnya B.J Habibie menjadi presiden RI kembali dan terpilihnya Megawati sebagai Presiden. Namun informasi mengenai gerakan ini tidak dapat dilanjutkan sehingga dianggap hanya isu belaka.
4. Kalimantan
Borneo atau yang lebih dikenal dengan nama kalimantan sudah menyatakan ide ini sejak tahun 1999 khususnya untuk masyarakat suku Dayak. Berdasarkan hasil survey sebanyak 71% masyarakat Dayak mengendaki untuk merdeka. Gerakan ini didukung oleh gubernur Kalimantan Barat yang menyatakan bahwa cara yang tepat untuk mengatur wilayah sendiri adalah dengan merdeka.
Penyebab munculnya gerakan ini adalah masyarakat Dayak yang mendiami wilayah pedalaman Kalimantan merasa dianaktirikan serta penduduk pendatang menguasai berbagai sektor yang seharusnya milik penduduk asli. Selain itu penyebab lainnya adalah setelah adanya konflik antara suku dayak di Sampit dengan masyarakat Madura tahun 2001 silam.
5. Minangkabau
Pada tahun 2013 Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau merasa sangat kecewa kepada DPR RI yang telah mengesahkan UU desa yang dianggap akan melemahkan eksistensi Minangkabau. Pemerintah Indonesia menghendaki nagari Minangkabau menjadi sebuah desa namun hal tersebut ditolak oleh pemerintah setempat yang dipimpin oleh seroang pemangku adat. Menurut pemangku adat Minangkabau konsep desa dengan konsep negari itu sangat berbeda. Konsep negari lebih istimewa layaknya daerah istimewa Yogyakarta.
6. Jogjakarta
Perundang-undangan daerah DIY hingga tahun 2012 memiliki nasib yang tidak jelas. Hal ini memicu kekecewaan masyarakat Jogja kepada pemerintah RI. Menurut adik dari ibu Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X yaitu Gusti Pangeran Haryo Prabukusumo Bendara Raden Mas Arumanta mengatakan Yogyakarta siap melepaskan diri dari NKRI jika tuntutan tentang keistimewaan daera Jogjakarta. Meski hanya memiliki sumber alam yang sedikit namun yakin bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Terlebih lagi Jogjakarta sudah menerapkan sistem kerajaan sejak dahulu kala.