Daftar isi
Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi meja bundar terjadi sebagai tindak lanjut dari perjanjian Roem-Royen. Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia, lantas tidak membuat Indonesia menghirup angin kebebasan.
Justru, setelah itu, pemerintah Belanda gencar melakukan serangan untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak enggan menerima kenyataan bahwa Indonesia merdeka. Alhasil, terjadilah beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan Belanda. Salah satunya agresi militer Belanda.
Kekerasan yang dilakukan oleh Belanda mendapatkan kecaman dari banyak pihak terlebih masyarakat dunia. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menyatakan resolusi uang mengecam serangan militer yang dilakukan Belanda. Selain itu, PBB juga menyarankan adanya perundingan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Indonesia dan Belanda dengan cara damai.
Perjanjian Meja Bundar menghasilkan beberapa dokumen seperti piagam kedaulatan, statuta persatuan, kesepakatan ekonomi dan kesepakatan urusan sosial dan militer. Perjanjian meja bundar telah menyebabkan banyak dampak bagi Indonesia baik positif maupun negatif. Adapun dampak yang dirasakan oleh Indonesia adalah sebagai berikut.
Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam konferensi meja bundar adalah diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh Belanda. Dengan adanya konferensi meja bundar, hal tersebut dapat tercapai.
Salah satu isi perjanjian konferensi meja bundar menyatakan bahwa “kerajaan Netherlands menyerahkan kedaulatan atas Indonesia secara sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat tanpa syarat dan tidak dapat dicabut. Maka dari itu, Republik Indonesia Serikat merupakan negara yang merdeka dan berdaulat”.
Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan atas dasar ketentuan pada konstitusi yang telah dibuat. Rancangan konstitusi tersebut telah dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Kedaulatan Republik Indonesia Serikat sendiri akan diserahkan oleh Netherlands selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.
Setelah adanya konferensi meja bundar, Belanda menyerahkan kedaulatan politik kepada Indonesia di dua tempat. Di Indonesia, penyerahan kedaulatan diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan A.H.J Lovink dari Belanda yang merupakan wakil tinggi Mahkota Belanda. Penyerahan ini dilakukan di Istana Merdeka.
Sedangkan penyerahan kedaulatan yang dilakukan di. Belanda diwakili oleh Muhammad Hatta dan dari Belanda diwakili oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr Willem Dress, Mr E.M.J.A Sassen yang menjabat sebagai Menteri Sebrang Laut.
Sayangnya, saat serah wilayah terima kedaulatan, wilayah Papua bagian barat tidak termasuk di dalamnya. Padahal, Indonesia berharap bahwa Papua bagian barat dan semua daerah bekas Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia Serikat.
Namun, Belanda memiliki keinginan untuk menjadikan wilayah Papua bagian barat menjadi negara yang terpisah. Keputusan ini dibuat dengan alasan, wilayah Papua bagian barat memiliki banyak perbedaan etnis. Sampai konferensi meja bundar di tutup, permasalahan mengenai Papua barat belum diselesaikan.
Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Papua bagian barat bukanlah bagian dari serah terima wilayah kedaulatan Republik Indonesia Seikat. Masalah mengenai hal tersebut akan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun.
Salah satu hal yang disepakati dalam perundingan meja bundar adalah mengenai urusan militer. Dalam perundingan meja bundar, Belanda telah menyepakati bahwa mereka akan menarik mundur seluruh tentara Belanda yang ada di wilayah Indonesia.
Penarikan tentara tersebut akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Semula, saat terjadinya peperangan antara Indonesia dan Belanda, Belanda mengirimkan banyak tentara pada wilayah-wilayah Indonesia.
Keberadaan tentara tersebut untuk mengawasi pergerakan Indonesia. Mereka masih bersikukuh bahwa Indonesia masih termasuk dalam negara jajahan mereka. Sebab, Jepang telah menyerah kepada Belanda tanpa syarat. Otomatis, Indonesia sebagai wilayah jajahan Jepang akan jatuh ke tangan Belanda.
Dengan ditutupnya konferensi meja bundar menandakan bahwa berakhirnya upaya militer yang dilakukan baik oleh Indonesia maupun Belanda. Sebelum terjadinya beberapa perundungan, Belanda beberapa kali sempat melancarkan senjata kepada Indonesia.
Hal ini lantas dibalas oleh Indonesian meskipun tidak sebanding. Seperti yang terjadi pada agresi militer pertama yang dilakukan Belanda. Agresi militer pertama yang dilakukan Belanda telah menyebabkan banyak kerugian.
Indonesia mengalami kekurangan pasukan karena telah gugur dalam agresi. Selain itu Indonesia juga mengalami kerugian materiil karena biaya yang dilakukan selama perang berlangsung.
Berbagai upaya yang dilakukan bertujuan untuk menggagalkan kedualtan Indonesia. Namun, dengan adanya konferensi meja bundar, yang menyatakan Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia membuat Belanda menghentikan segala aktivitas militer.
Penyerahan kedaulatan sendiri dilakukan di dua tempat yakni di Indonesia dan Belanda. Di Indonesia penyerahan kedaulatan dilakukan di Istana Merdeka Indonesia. Sedangkan di Belanda dilakukan di ruang tahta Amsterdam.
Pemerintahan sementara Indonesia dilantik pada tanggal 27 Desember 1949. Kemudian, ditentukan seorang presiden dan perdana menterinya. Ir Soekarno menjadi presiden Republik Indonesia Serikat sedangkan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri. Mohammad Hatta kemudian membentuk kabinet Republik Indonesia Serikat. Setelah adanya pemerintahan yang baru, roda pemerintahan mulai dijalankan.
Pemerintah mulai mengadakan beberapa program yang dapat membantu perkembangan Indonesia. Dengan adanya konflik antara Indonesia dan Belanda telah menghambat proses pembangunan. Padahal, ketika kemerdekaan telah dirancangkan adanya pembangunan mengejar ketertinggalan Indonesia selama penjajahan.
Namun, sayangnya hal tersebut hanyalah rencana. Sebab, kedatangan Belanda menghambat adanya pembangunan. Baru setelah adanya konferensi meja bundar, pemerintah, Indonesia mulai melakukan pembangunan besar-besaran.
Salah satu dampak positif dari adanya konferensi meja bundar adalah ditariknya kapal perang Belanda. Selama ini, selain menggunakan tentara yang mengawasi wilayah Indonesia, Belanda juga menggunakan kapal perang.
Kapal perang digunakan untuk memperlancar misi Belanda dalam menggagalkan kedaulatan Indonesia. Namun, setelah adanya konferensi meja bundar, Belanda menarik kapal perangnya. Sebab, Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia.
Namun, kapal perang tersebut tidak dibawa ke negeri Belanda melainkan diserahkan untuk Republik Indonesia Serikat. Penyerahan ini tentunya menjadi kentungan bagi Indonesia karena mempunyai investasi perang.
Salah satu dampak negatif dari adanya konferensi meja bundar adalah terbentuknya republik Indonesia serikat. Terbentuknya sistem pemerintahan baru ini tidak sesuai dengan cita-cita sebuah negara demokrasi. Selain itu, RIS membuat Indonesia memiliki beberapa negara bagian.
Dengan adanya negara bagian membuat Indonesia menjadi terpecah belah. Selama ini, kesatuan Republik merupakan bentuk dan sistem pemerintahan yang telah disepakati oleh para pendahulu. Namun, dengan adanya Republik Indonesia Serikat membuat Indonesia seolah mengkhianati kesepakatan para pendahulu.
Selain itu bentuk negara serikat tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Makanya, bentuk pemerintahan serikat tidak berlangsung lama di Indonesia.
Salah satu dampak adanya Republik Indonesia Serikat adalah adanya negara-negara bagian. Indonesia terpecah ke dalam beberapa negara bagian yakni Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan dan Jakarta, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan lainnya.
Keberadaan negara-negara bagian ini membuat Indonesia menjadi terpecah. Pemerintahan tidak lagi berpatokan pada satu melainkan negara bagian mempunyai kewenangan tersendiri.
Hal inilah yang kemudian menyebabkan lunturnya semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sebenarnya dengan adanya Republik Indonesia Serikat merupakan taktik Belanda untuk memecah belah Indonesia.
Salah satu isi konferensi meja bundar adalah Republik Indonesia Serikat dan Belanda tergabung dalam Uni Indonesia-Belanda. Ini Indonesia-Belanda berada di bawah pemerintahan Ratu Belanda.
Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya penafsiran dari Belanda bahwa Indonesia masih termasuk ke dalam negara Bagian Belanda. Meskipun Belanda telah mengakui kedaulatan negara Indonesia. Penafsiran tersebut di kemudian hari menyebabkan banyak pertentangan.
Salah satu dampak yang paling dirugikan dari Konferensi Meja Bundar adalah kewajiban membayar utang. Delegasi Indonesia marah dan tidak setuju mengenai pernyataan Republik Indonesia Seikat harus membayar biaya uang digunakan Belanda dalam tindakan militer pada Indonesia.
Perundingan mengenai utang ini berlangsung lama. Masing-masing delegasi menyampaikan perhitungan mengenai biaya yang dikeluarkan selama perang. Selain itu, juga mengajukan pendapat mengenai kewajiban RIS untuk membayar utang yang telah dibuat Belanda setelah mereka menyerah kepada Jepang.
Berkat intervensi dari anggora Amerika serikat dalam komisi PBB untuk RIS, akhirnya membuat delegasi RIS bersedia membayar sebagian utang Belanda. Pembayaran utang Belanda sebagai harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kedaulatan.
Pada tanggal 24 Oktober 1949, disepakati RIS menanggung sekitar 4,3 mikir gulden utang pemerintah Belanda. Pada akhirnya selama kurun waktu 1950-1956 Indonesia membayar sebanyak 4 miliar gulden untuk utang Belanda. Namun, setelahnya RIS tidak lagi membayar utang tersebut.
Selain mengenai utang, permasalahan yang berkepanjangan lainny adalah mengenai masalah Irian Barat. Dalam penyerahan kedaulatan, Irian Barat tidak dimasukkan ke dalam wilayah RIS.
Hal ini lantas menyebabkan Indonesia menuntut agar Irian Barat dimasukkan ke dalam wilayah RIS. Namun, pihak Belanda menjawab bahwasanya Irian Barat tidak dimasukkan ke dalam RIS karena wilayah tersebut banyak etnik dan tidak memiliki keterkaitan dengan etnik RIS.
Banyak pendapat yang mendukung penyerahan Irian Barat namun Belanda tetap menolak memasukkan Irian Barat ke dalamnya. Belanda tidak akan mengubah poin yang sebelumnya telah disepakati jika masalah Irian Barat disepakati oleh forum. Akhirnya, pada tanggal 1 November 1949, kesepakatan mengenai Irian Barat berhasil didapatkan.
Status Irian Barat ditangguhkan sampai adanya perundingan RIS dengan Belanda dalam waktu satu tahun ke depan setelah adanya penyerahan kedaulatan. Hal inilah yang membuat proses penyelesaian Irian Barat terhambat.