Orde lama adalah sejarah politik indonesia yang merujuk pada kepimpinan sang proklamator Presiden Ir. Soekarno. Orde lama ini berlangsung kurang lebih 21 tahun yakni dari tahun 1945 sampai 1966. Berbicara mengenai kondisi ekonomi dan keuangan di masa orde lama, tercatat sangatlah buruk. Hal itu disebabkan karena terjadinya inflasi yang sangat tinggi sebab beredarnya lebih dari satu mata uang yang secara tidak terkendali. Orde lama itu sendiri terbagi menjadi tiga masa di mana memiliki permasalahan dan kebijakan ekonomi masing-masing. Adapun tiga masa orde lama antara lain:
Ekonomi Awal Kemerdekaan
Era konomi awal kemerdekaan ini berlangsung mulai tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini, seluruh kegiatan produksi, perdagangan dan juga kondisi ekonomi Indonesia terbilang masih belum stabil yang diakibatkan karena kondisi konflik di awal kemerdekaan. Kondisi ekonomi di masa awal kemerdekaan dapat digambarkan sebagai berikut:
- Kasitas produksi menurun. Hal itu disebabkan karena aktivitas sektor pertanian dan sektor industri manufaktur berhenti. Sehingga menyebabkan adanya keterbatasan pada kapasistas produksi dan infrastruktur pendukung.
- Aset produktif yang rusak akibat perang.
- Terjadi inflasi yang tinggi karena kelangkaan barang.
- Peningkatan uang beredar secara tidak terkendali yang bertujuan untuk menutup defisit anggaran.
- Kegiatan ekspor dan impor terpaksa berhenti akibat blokade dari Belanda.
- Mata uang yang beragam. Misal mata uang versi Pemerintah RI, Jepang dan De Javasche Bank.
- Adanya pergerakan penduduk besar-besaran antar daerah.
Indonesianisasi Ekonomi
Era ini berlangsung mulai dari tahun 1950 hingga 1957. Permasalahan-permasalahan ekonomi yang timbul, pada masa ini mulai diatasi dengan kebijakan ekomomi yang ditetapkan oleh pemerintah. pemerintah berupaya untuk menggeser dominasi ekonomi dari Belanda dengan meningkatkan peran Indonesia di bidang ekonomi melalui sejumlah program. Adapun program-program yang sudah dijalankan yakni:
- Program benteng
Program benteng dijalankan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir mulai dari Agustus 1950 hingga 1957. Program ini merupakan sebagai alokasi devisa dan kredit perbankan untuk meningkatkan peran importir dari bumiputera. Jadi, seluruh importir berasal dari masyarakat Indonesia. - Sistem Alibaba
Sistem Alibaba dibuat pada masa pemeritah Kabinet Ali Sastroatmidjojo I pada tahun 1953 hingga 1955. Program ini merupakan di mana pengusaha-penguasa etnis China atau Tionghoa diharuskan memberi pelatihan kepada penguasa bumiputera. - Gelombang nasionalisasi
Gelombang nasionalisasi merupakan kebijakan yang ditetapkan juga pada masa indonesiasnisasi di mana terdapat perubahan nama dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Misal, pada bidang perbankan ada perubahan pada nama De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, , Escompto menjadi Bank Dagang Negara, dan Nederlandse Handelsbank (NHB) menjadi Bank Umum Negara. - Gunting Uang Sjafruddin Kendalikan Inflasi
Kebijakan ini ditetapkan pada 10 Maret 1950 yang bertujuan untuk mengendalikan laju inflasi. Hal itu dikarenkan peningkatan uang beredar yang tidak terkendali sehingga berpotensi menambah laju inflasi dan juga membahayakan perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengeluarkan kebijakan ini dengan menggunting uang menjadi dua di mana lembar pertama tetap berlaku untuk kegiatan ekonomi namun dengan nilai yang hanya setengah harga saja. Misal, yang tadinya Rp10 menjadi Rp5. Dan untuk potongan lembar kedua dapat ditukar dengan obligasi (bunga 3%). Kebijakan ini ternyata berdampak positif karena laju uang yang beredar perdesember 1950 turun menjadi 19,8% di mana sebelumnya 64,7%.
Era Ekonomi Terpimpin
Ketidakstabilan di masa parlementer ternyata mendorong diterapkannya ekonomi terpimpin yakni pada tahun 1957 hingga 1965. Walaupun di era ini telah menunjukkan prestasi di awal, namun sistem ini justru memicu terjadinya gejolah seperti hiperinflasi yakni kenaikan harga barang yang secara drastis. Adapun langkah penanganannya terbagi menjadi dua tahap yaitu:
Tahap I pada 25 Agustus 1959
- Penurunan nilai mata uang yang berlaku pada uang kertas.
- Pembekuan giro.
- Menurunkan nilai rupah terhadap 1 dolar Amerika.
Tahap II pada 13 Desember 1965
- Penyederhanaan mata uang sesuai Keppres RI No. 27 tahun 1965 yakni terbit Rp1.
- Seluruh jenis nilai uang seperti Rp10.000, Rp5.000, dan Rp1.000 tidak berlaku.