Daftar isi
Pemilihan Umum Presiden pada tahun 2014 mengeluarkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden yang baru. Untuk menopang kepemerintahannya Presiden Joko Widodo mengusung sebuah kabinet. Kabinet itu dikenal dengan nama Kabinet Kerja.
Dalam menjalankan sasaran revolusi itu, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga membentuk beberapa kebijakan untuk keberlangsungan pemerintahannya.
Berikut kebijakan kebijakan Presiden Joko Widodo di masa pemerintahannya.
Di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan sebuah kebijakan yang cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia.
Kebijakan itu berupa peluncuran kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Pengeluaran kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat Indonesia, terlebih masyarakat kalangan bawah.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memiliki cara yang unik dalam menjalankan kepemerintahannya. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja pada berbagai daerah di Indonesia.
Cara unik Presiden Joko Widodo ini sering dikenal dengan blusukan. Presiden Joko Widodo beranggapan bahwa dengan caranya tersebut, beliau mampu membaur dalam masyarakat Indonesia.
Selain itu, beliau juga menjadi lebih mudah mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung, begitupun dengan keinginan rakyat.
Dalam pemerintahannya, Presiden JokoWidodo pernah membuat sebuah kebijakan mengenai kenaikan harga BBM.
Keputusan tersebut memicu berbagai aksi demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Kebijakan mengenai kenaikan BBM itu dirasa kurang tepat pada saat itu.
Hal itu disebabkan karena harga minyak di dunia sedang mengalami penurunan. Dengan respons masyarakat itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan sebuah kebijakan kembali yang berkaitan dengan harga BBM.
Pemerintah beranggapan keputusan mengenai pencabutan subsidi BBM dapat digunakan sebagai dana perbaikan pada sektor yang produktif.
Untuk dapat memperkuat sistem perekonomian di Indonesia, Presiden Joko Widodo juga berupaya aktif dalam menghadiri setiap konferensi tinkat nasional yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi, seperti APEC, Asian Summit dan G-20.
Dalam setiap kehadiranya, Presiden Joko Widodo berusaha untuk selalu mengajak para investor dunia untuk beinvestasi di Indonesia. Hal itu dilakukan semata mata untuk mendukung perkembangan perekonomian lokal.
Di sektor kelautan, Presiden Joko Widodo mengistruksikan perlakuan keras terhadap para pencuri ikan yang ada di wilayah perairan Indonesia.
Perlakuan keras tersebut diharapkan mampu memberikan rasa takut kepada seluruh pencuri ikan, khususnya di wilayah Indonesia.
Selain itu, Presiden Joko Widodo berharap agar para kapal kapal yang melakukan ilegal fishing diperairan Indonesia supaya ditindak lebih tegas lagi. Hal itu bertujuan untuk memberi peringatan kepada para pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
Dalam kebijakan ini juga Presiden Soekarno mengangkat menteri kelautan yang berkompenten untuk memberantas adanya ilegal fishing di perairan Indonesia.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh menteri kelautan adalah berupaya sebisa mungkin untuk menenggelamkan kapal kapal asing yang ada.
Pemerintah Indonesia tidak memberikan rasa ampun sama sekali dalam hal ini.
Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengupayakan untuk dapat menguasai sumber daya alam agar mampu dikelola secara pribadi.
Salah satunya adalah pada Desember 2019, pemerintah berhadil mengambil alih 51% saham yang dimiliki oleh PT. Freeport Indonesia setelah 5I tahun saham tersebut dikauasai oleh McMoran sebanyak 90,4%.
Dalam hal ini presiden menegaskan mengenai kepemilikan mayoritas saham PT. Freeport ini akan dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.
Hal itu merupakan salah satu keberhasilan kebijakan pemerintah dalam upaya pengeksplorasian sumber daya alam Indonesia. Yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan serta kemakmuran bangsa Indonesia.
Selain itu, untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat, Presiden Indonesia melakukan pembangunan terhadap infastruktur yang ada. Infrasturktur itu berupa jalan tol, jembatan, pelabuhan, serta beberapa bendungan di berbagai daerah.
Tidak lupa, Presiden Joko Widodo juga melakukan pembangunan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan peningkatan fasilitas yang lebih modern.
Pemerintah juga melakukan perbaikan terhadap infastruktur yang sederhana seperti, SPBU, pasar, dan lain sebagainya.
Semua itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya di wilayah perbatasan yang cenderung kurang fasilitas.