Daftar isi
BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai merupakan badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Mei 1945, tetapi baru disahkan pada tanggal 29 Maret 1945. Peresmian BPUPKI bertepatan dengan digelarnya sidang pertamanya.
Mohamad Hatta merupakan salah satu tokoh yang memiliki peranan dalam perjalanan BPUPKI. BPUPKI merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang sebagai bentuk nyata dari janji kemerdekaan yang pernah diucapkan oleh Jepang. Melalui BPUPKI, Indonesia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia baik hal yang berkaitan sebelum dan sesudah kemerdekaan.
Badan ini tidak hanya menyangkut hal berbau pemerintahan saja, melainkan juga menyangkut politik, ekonomi hingga hal-hal yang akan dibutuhkan Indonesia nantinya setelah merdeka. Untuk melaksanakan tugasnya, BPUPKI menggelar dua kali sidang.
Sidang yang pertama digelar pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sementara itu, sidang kedua digelar pada tanggal 10 Juli 1945. Sebagai sosok pejuang kemerdekaan, Mohammad Hatta ikut berperan aktif dalam menjalankan tugas-tugas BPUPKI.
Berikut ini sejumlah peran Mohammad Hatta dalam BPUPKI.
Mohammad Hatta merupakan anggota dari BPUPKI. BPUPKI adalah badan yang sengaja dipersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia. Badan ini memiliki sejumlah tugas yakni untuk mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan dalam bidang politik, ekonomi hingga pemerintahan.
Badan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Pembentukan BPUPKI diawali dengan janji kemerdekaan yang dilontarkan oleh Jepang. Ketika itu, Jepang tengah terdesak dalam perang Asia Timur Raya. Kekalahan Jepang semakin terlihat setelah mengalami kekalahan secara berturut-turut dalam berbagai pertempuran.
Akibatnya, banyak tentara Jepang yang berguguran dan pasokan bahan baku militer semakin menipis. Oleh karena itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Semula, BPUPKI memiliki anggota sebanyak 62 orang. Hanya saja ketika itu terjadi penambahan 6 orang anggota sehingga total anggota BPUPKI menjadi 68 orang.
BPUPKI diketuai oleh Dr Rajiman Wedyodiningrat dan R.P Soeroso sebagai wakil ketuanya. Dalam anggota BPUPKI terdapat perwakilan dari Jepang. Perwakilan dari orang-orang Jepang ini berjumlah 7 orang. Meskipun begitu, anggota dari Jepang ini tidak memiliki wewenang untuk memberikan usulan dalam sidang BPUPKI.
Anggota BPUPKI berasal dari berbagai elemen masyarakat bahkan multi etnis. Ada yang dari tokoh nasionalis seperti Hatta, tokoh agama, etnis Arab, etnis tionghoa, pribumi asli, ningrat Jawa, para jurnalis dan sebagainya.
Mohammad Hatta merupakan satu di antara 68 orang anggota BPUPKI. Meskipun, peran Mohammad Hatta dalam badan ini tidak begitu mencolok. Namun, banyak sekali peran yang telah dilakukannya. Selama menjadi anggota Mohammad Hatta tentu saja berkewajiban untuk menjalankan tugas dan peran BPUPKI. Bahkan Mohamad Hatta kerap dipanggil oleh jenderal Jepang sebagai penyambung lidah rakyat.
Salah satu tugas dari BPUPKI adalah merumuskan dasar negara. Tentu saja sebagai anggota, Mohammad Hatta turut berpartisipasi dalam hal itu. Dasar negara merupakan tugas yang pertama dikerjakan oleh BPUPKI. Hal ini dikarenakan dasar negara menjadi acuan bagi pembentukan dokumen negara penting lainnya.
Sidang pertama yang digelar pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni memiliki agenda untuk merumuskan dasar negara. Ketika terdapat 3 orang tokoh yang memberi usulan terkait dasar negara yakni Mohamad Yamin, Ir Soekarno dan Mr. Soepomo. Sidang pertama ini dilaksanakan di Gedung Chuo Sang In atau yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila.
Mohamad Yamin menjadi orang pertama yang mengemukakan usulannya tentang dasar negara kemudian disusul oleh Mr Soepomo dan terakhir Ir Soekarno. Usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Ir Soekarno diberi nama Pancasila, Dari sinilah, istilah Pancasila untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada publik.
Namun, ketika itu Soekarno juga mengusulkan Pancasila dapat diringkas menjadi trisila. Bahkan Pancasila dapat lagi diringkas menjadi eka sila. Ternyata, nama yang digunakan dan tepat adalah Pancasila. Semula juga, Soekarno menyarankan nama 5 butir usulannya ini dengan nama Pancadharma.
Namun, terdapat salah satu tokoh yang mengusulkan untuk menggantinya dengan Pancasila karena dianggap lebih sesuai. Ketika itu, Mohammad Hatta merupakan salah satu anggota yang menyetujui usulan Pancasila sebagai dasar negara.
Ia bahkan membuat penjabaran terkait nilai-nilai Pancasila dalam sebuah irama. Irama merupakan cara baca Pancasila yang mendahulukan sila-sila tertentu. Namun, dalam hal ini irama tidak bertujuan untuk mengubah isi Pancasila. Isi Pancasila tetap saja berpatokan pada gagasan yang dilontarkan oleh Ir Soekarno.
Jika pada sidang pertama berfokus pada dokumen penting negara seperti rancangan dasar negara, pada sidang kedua BPUPKI membahas mengenai hal-jal yang bersifat administrasi. Contohnya seperti bentuk pemerintahan, wilayah pemerintahan dan melanjutkan perumusan dokumen negara seperti undang-indang dasar.
Tidak hanya itu, pada sidang kedua juga membahas struktur ekonomi dan bidang pendidikan. Penting sekali bagi sebuah negara yang baru merdeka untuk merencanakan struktur dan strategi ekonomi yang akan digunakan ke depannya. Hal ini dikarenakan ekonomi menjadi tulang punggung bagi kehidupan bernegara.
Bidang pendidikan pun perlu dibahas karena ketika masa penjajahan banyak tokoh terpelajar yang terlahir karena pendidikan. Bahkan mereka menjadi para penggerak kemerdekaan dan berani menyuarakan keberanian. Oleh karena itu, BPUPKI kembali membentuk sebuah badan yang dinamakan dengan panitia kecil.
Panitia memiliki anggota yang berjumlah 19 orang dan diketahui oleh Ir Soekarno. Selain itu, diangkat pula Muhammad Hatta sebagai Panitia ekonomi dan keuangan serta Abikoesno Tjokrosoerojo sebagai ketua panitia pembela tanah air. Dengan dibentuknya panitia kecil akan meringankan tugas pembentukan struktur ekonomi dan pendidikan.
Pemilihan Mohammad Hatta sebagai ketua ekonomi dan keuangan dikarenakan Hatta dinilai cakap untuk mengurusi bidang ekonomi. Tak heran jika Hatta pada nantinya mendapatkan gelar sebagai bapak koperasi Indonesia. Mohammad Hatta pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Dagang Prins Hendrik, Batavia.
Tidak hanya mendalami soal dunia politik dan pemerintahan, Mohammad Hatta juga mempelajari ilmu koperasi. Bahkan ia sengaja mengunjungi beberapa negara hanya untuk mengetahui tentang koperasi. Dengan berbekal ilmu yang dimilikinya, Mohammad Hatta memiliki lima prinsip ekonomi. Salah satu dari lima prinsip itu adalah memakai koperasi pertanian dan bank-bank rakyat.
Oleh karena itu, tak heran jika Mohammad Hatta ditunjuk sebagai panitia ekonomi dan keuangan. Ilmunya mengenai koperasi mampu memberikan gambaran dan strategi bagi perekonomian Indonesia ke depannya.
Terlebih lagi, selama ini perekonomian Indonesia ketika dijajah mengenal sistem monopoli. Sangat cocok kiranya memutus mata rantai monopoli dengan sistem ekonomi koperasi yang berbasis rakyat.
BPUPKI membentuk panitia sembilan pada tanggal 1 Juni 1945. Panitia ini diketuai oleh Ir Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Panitia ini dibentuk setelah Ir Soekarno mengemukakan usulannya mengenai dasar negara. Setelah melakukan diskusi dengan tokoh nasionalis dan tokoh agama, panitia sembilan merumuskan Piagam Jakarta.
Salah satu tugas dari panitia sembilan adalah melanjutkan tugas BPUPKI dalam merumuskan dasar negara. Di sinilah kemudian menjadi titik penting bagi lahirnya Pancasila yang saat ini sering kita dengar. Panitia sembilan berhasil menuntaskan tugas BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945. Di tanggal yang sama pula, lahirlah Piagam Jakarta.
Adapun isi piagam Jakarta salah satunya yakni adanya kelima butir Pancasila. Lima butir Pancasila ini merupakan hasil perundingan. Di mana ketika terdapat perbedaan pandangan pada sila yang pertama. Nota keberatan dilayangkan oleh perwakilan Indonesia Timur dan meminta diganti.
Setelah mendengarkan berbagai pandangan, akhirnya diganti isi sila pertama yang semula “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat agama islam bagi para pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Adapun butir Pancasila yang resmi adalah sebagai berikut.
Meskipun bukan termasuk tokoh yang mengemukakan usulan dasar negara, Mohammad Hatta memiliki peran dalam peletakan sila pertama pada Pancasila. Sila pertama Pancasila ketika itu menuai banyak kontroversi. Semula, sila ini berbunyi “kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Namun, karena menuai perdebatan, isi sila pertama pada akhirnya diganti. Isi sila tersebut mendapatkan pertentangan dari peserta rapat khususnya masyarakat Indonesia Timur. Mereka tidak sepakat karena tidak semua masyarakat Indonesia memeluk agama islam. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural baik dari agama, ras, bahasa dan suku.
Maka dari itu, mereka meminta isi sila pertama diganti karena tidak mencerminkan kesatuan Indonesia. Dengan adanya pertentangan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama dan hanya menyembah satu Tuhan yang Esa atau tunggal. Meskipun, masyarakat Indonesia memiliki perbedaan dalam menganut agama, namun pada intinya mereka tetap percaya akan adanya Tuhan.
Sila pertama diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini merupakan usulan dari Mohammad Hatta. Menurutnya, ketuhanan yang maha esa sudah sangat pas mewakili masyarakat Indonesia yang multi agama. Maka dari itu, pergantian redaksi sila pertama disepakati dan dipakai hingga saat ini.
Sila pertama jika tidak dirubah tentunya akan menimbulkan perpecahan. Seperti diketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara dengan multikulturalisme yang tinggi. Sikap menghargai menjadi dasar utama bagi kekokohan Indonesia. Dengan keadaan yang berbeda, Indonesia dengan mudah dipecah belah.
Oleh karena itu, tak heran jika para penjajah sengaja memanfaatkan hal tersebut untuk memecah belah persatuan Indonesia. Namun, berkat rasa toleransi dan sikap memiliki yang tinggi, sampai sekarang Indonesia masih bertahan. Meskipun, banyak sekali terpaan yang berusaha menghancurkan persatuan Indonesia.