Daftar isi
Indonesia lekat kaitannya dengan julukan negara demokrasi. Dalam perkembangannya, pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip demokrasi.
Prinsip demokrasi ini yang membedakan sistem demokrasi di Indonesia dengan sistem demokrasi negara lainnya.
Prinsip prinsip mengenai demokrasi pancasila ini telah dikembangkan dalam sebuah buku “Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi “ oleh Ahmad Sanusi. Dalam buku ini memuat 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945.
Berikut penjelasan mengenai 10 pilar demokrasi Indonesia.
Demokrasi dalam hal ini memiliki arti bahwa sistem penyelenggaraan sebuah negara, haruslah berpatok pada kaidah dasar ketuhanan yang maha esa.
Kaidah dasar ini harus dapat diterapkan dan diberlakukan secara konsisten dalam perkembangannya.
Hal ini tentunya bersesuaian dengan penerapan nilai pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari hari. Dengan prinsip ini pemerintah berharap masyarakat mampu untuk memiliki pola pikir yang jauh dari kata buruk.
Sebab dengan berpedoman terhadap semua ajaran dan kaidah tuhan mampu meminimalisir adanya perbuatan tercela yang berada dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Oleh karenanya, prinsip demokrasi dengan berketuhanan yang maha esa juga mampu menjadi kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Dalam hal ini penerapan sistem demokrasi tidak hanya perlu dilakukan dengan paksaan.
Melainkan untuk dapat melaksanakan fungsinya dalam mengatur serta menyelenggarakan pemerintahan menurut UUD 1945 sangat diperlukan sebuah kecerdasan.
Dalam pelaksanaannya demokrasi lebih menuntut pada kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional serta kecerdasan emosional.
Dalam penerapannya bukan melulu mengenai kekuatan naluri,kekuatan otot, dan semata mata kekuatan massa.
Prinsip demokrasi pancasila ini adalah kekuasaan tertingi berada pada tangan rakyat. Dalam prinsip demokrasi Indonesia rakyatlah yang memiliki kedaulatan penuh.
Dalam hal menampung aspirasi masyarakat, Pemerintah Indonesia membentuk sebuah perwakilan rakyat.
Yang dalam tugasnya, berfungsi untuk menampung segala aspirasi dan pendapat rakyat mengenai kebijakan pemerintah yang ditetapkan. Dewan perwakilan rakyat ini terdiri atas MPR, DPR, DPD, serta DPRD.
Suara rakyat yag telah ditampung oleh dewan perwakilan aan disampaikan secara jelas dan tepat kepada pemerintah, selaku pembuatan kebijakan.
Demokrasi yang didasarkan pada hukum, memiliki empat makna penting,
Artinya, demokrasi menurut UUD 1945 mengakui adanya kekuasaan negara RI yang tak terbatas secara hukum. Demokrasi dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara.
Yang kemudian akan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab menangani permasalahan itu.
Demokrasi menurut UUD 1945 mengenal pembagian dan pemisahan kekuasaan (division and separation of power), dengan sistem pengawasan dan perimbangan (check and balances).
Melalui prinsip demokrasi ini, demokrasi menurut UUD 1945 mengakui adanya proses penegakan Hak Asasi Manusia. Yang dalam perkembangannya, tidak hanya ditujukan untuk menghormati hak asasi manusia saja.
Melainkan juga, bertujuan untuk meningkatkan martabat serta derajat masyarakat Indonesia seutuhnya.
Tentunya hal ini sangat bersesuaian dengan prinsip yang dipegang Indonesia. Bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 Indonesia menentang segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, terlebih mengenai penjajahan.
Selain itu, Indonesia juga mempertegas hal tersebut melalui UU No. 39 Th 1999 yang juga membahas mengenai Hak asasi manusia.
Dalam hal ini pelaksanaan demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka (independen) tanpa campur tangan dari pihak lainnya.
Hal tersebut memberi peluang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan terlebih untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya.
Di muka pengadilan yang merdeka itu, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa beserta dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama dalam hukum.
Salah satu hak nya ialah untuk mengajukan pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, serta alat bukti.
Prinsip demokrasi otonomi daerah menyebabkan dibentuknya beberapa daerah otonomi. Yang mana setiap pemerintah daerah diberi wewenang untuk dapat mengembangkan daerahnya masing sesuai dengan potensi sumber daya alam di tiap daerah.
Dalam pelaksanaannya prinsip ini bertujuan agar pemerintah daerah mampu mengatur serta menyelenggarakan urusan urusan pemerintahannya.
Dan hasilnya akan dilaporkan dan disampaikan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Artinya, demokrasi bukan hanya membahas mengenai kebebasan dan hak, kewajiban dan tanggung jawab, asal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan.
Melainkan prinsip demokrasi juga berfokus pada pembangunan Indonesia sebagai negara kemakmuran.
Yang mana, dalam pemanfaatan segala sumber daya alam di Indonesia dipergunakan semuanya untuk memenuhi kehidupan rakyat. Hal tersebut telah ditegaskan pada UUD 1945 tepat pada pasal 33ayat (3).
Bahwa lagi lagi rakyat memiliki hak untuk menikmati semua potensi sumber daya alam yang ada sebagai wujud mencapai kemakmuran.
Artinya demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan adanya keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan dan lapisan masyarakat.
Dalam hal ini tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan atau organisasi yang diberi perhatian khusus dari negara. Semua diperlakukan sesuai dengan hak hak masyarakat Indonesia.