Daftar isi
Pemerintahan masa orde baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dalam menjalankan pemerintahannya,Presiden Soeharto memiliki staf pribadi. Staf pribadi tersebut dijadikan sebagai penasehat ekonomi pemerintah yang berasal dari Universitas Indonesia.
Penasehat ekonomi tersebut menyatakan ada 3 usaha yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ketiga usaha tersebut dapat mewujudkan stabilisasi ekonomi pada masa orde baru. Berikut cara memperbaiki Ekonomi di Masa Orde Baru.
1. Melakukan Penanggulangan Masalah Utang Piutang
Pemerintah pada masa orde baru menyadari pentingnya untuk menyelesaikan utang piutang.
Dengan kesadaran tersebut pemerintah menempuh jalur diplomasi ke negara negara yang bersangkutan. Negara yang disasarkan sebagai objek diplomasi ialah Prancis dan Inggris.
Dalam proses diplomasi tersebut, pemerintah menjadwalkan pembayaran utangnya. Pengaturan hal tersebut ditujukan kepada utang Indonesia yang telah jatuh tempo.
Selain itu, usaha diplomasi yang dilakukan Indonesia ditempuh untuk dapat mengembalikan kepercayaan dunia.
Dengan adanya kepercayaan tersebut, diharapkan negara negara lain mampu membantu Indonesia bangkit dari keterpurukan ekonomi. Melalui kegiatan diplomasi, Indonesia mampu menarik kepercayaan negara lain.
Sehingga dalam perkembangannya dibentuk sebuah lembaga Korsium. Lembaga tersebut diberi nama Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI).
2. Membangun Kerja Sama dengan International Monetery Fund (IMF)
Setelah mneyelesaikan utang piutang, negara berinisiatif untuk mencari suntikan dana. Suntikan dana tersebut yang nantinya mampu mendorong pembangunan perekonomian Indonesia.
Untuk dapat mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjalin kerja sama dengan IMF.
IMF merupakan lembaga dunia yang menggeluti permasalahan keuangan. Pemerintah Indonesia berharap dengan kerja sama ini, mereka dapat mengembalikan kembali kepercayaan negara asing.
Dengan hal tersebut, investasi modal yang ditujukan ke Indonesia tidak akan terhambat.
Selain itu, dengan bekerja sama dengan IMF Indonesia mendapat banyak keuntungan. Salah satunya adalah setiap transaksi yang dilakukan Indonesia mendapat pengakuan secara internasional.
Hal tersebut berdampak pada kegiatan impor yang dilakukan Indonesia nantinya.
3. Melakukan Penetapan Undang Undang PMA dan PMDN
Setelah memutuskan bekerja sama dengan IMF,Indonesia pun melanjutkan programnya. Program tersebut bertujuan untuk mengupayakan diberlakukannya investasi yang sehat di Indonesia.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan.
Seperti penetapan Undang Undang baru yang membahas mengenai penanaman investasi di indonesia. Selain itu, pemerintah juga mengeluaran Undang undang Penanaman Modal Asing (PMA). Dikeluarkannya Undang Undang ini bertujuan untuk mempermudah izin investor untuk dapat menanamkan sahamnya.
Untuk mendukung UU PMA, pemerintah menetapkan UU PMDN. Undang Undang Penanaman Modal Dalam Negeri ini memberikan kebebasan pajak dan tax holiday kepada investor dalam negeri.
Ketentuan tersebut berlaku apabila para investor dalam negeri memenuhi syarat kelayakan proyek.