Daftar isi
Materai merupakan sejenis tanda pengesahan atau stempel khusus yang ditempatkan pada dokumen resmi atau perjanjian tertulis. Di Indonesia, penggunaan materai diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
Undang-undang tersebut mengatur jenis dokumen yang wajib dikenai materai, besaran tarif materai, serta sanksi bagi yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Penggunaan materai di Indonesia mencakup berbagai dokumen seperti akta, perjanjian, surat-surat berharga, surat kuasa, dan sebagainya.
Fungsi materai adalah untuk menunjukkan bahwa pajak materai telah dibayar oleh pihak yang membuat atau menandatangani dokumen tersebut. Hal ini memberikan kekuatan hukum pada dokumen dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat.
Fungsi materai dalam perjanjian tertulis adalah sebagai berikut.
1. Validitas Hukum
Materai digunakan untuk memberikan kekuatan hukum pada perjanjian tertulis. Dengan memasang materai pada dokumen, pihak yang terlibat dalam perjanjian menunjukkan keseriusan dan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Materai juga menjadi bukti adanya perjanjian secara sah di mata hukum.
Contohnya, materai diperlukan pada dokumen resmi seperti akta notaris, perjanjian tanah, atau surat-surat penting lainnya agar dokumen tersebut dianggap sah secara hukum. Pemasangan materai menegaskan bahwa dokumen tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
2. Bukti Pembayaran Pajak
Materai juga berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah. Jumlah materai yang harus dibayar tergantung pada jenis dokumen atau perjanjian yang dibuat. Pemasangan materai menunjukkan pemenuhan kewajiban pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.
Contohnya dalam beberapa kasus, materai ditempatkan pada SPT PPh sebagai tanda pembayaran pajak yang sah. Pemasangan materai menunjukkan bahwa pembayaran pajak telah dilakukan dan dokumen tersebut dapat diterima sebagai bukti pembayaran.
Selain itu, surat setoran pajak yang diajukan kepada bank sebagai pembayaran pajak dapat memerlukan pemasangan materai sebagai bukti pembayaran yang sah. Pemasangan materai menunjukkan bahwa pajak yang terhutang telah dibayarkan.
3. Perlindungan dan Keamanan
Dalam beberapa kasus, materai dapat digunakan sebagai langkah perlindungan dan keamanan bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pemasangan materai dapat membantu mencegah manipulasi, perubahan, atau penyalahgunaan perjanjian oleh pihak yang tidak berwenang.
Hal itu karena materai sering kali memiliki elemen desain khusus, seperti gambar, logo, atau nomor seri, yang membuatnya sulit untuk dipalsukan. Sehingga membantu mengidentifikasi dokumen asli yang menggunakan materai yang sah. Dengan demikian, materai membantu melindungi dokumen dari pemalsuan dan memastikan keabsahannya.
4. Bukti dan Penegakan Hukum
Materai juga berperan sebagai bukti dalam penegakan hukum. Jika terjadi sengketa atau pelanggaran terkait perjanjian tertulis, materai dapat menjadi bukti yang diterima secara hukum untuk memperkuat klaim atau tuntutan yang diajukan oleh pihak yang terkena dampak.
Contohnya dalam beberapa yurisdiksi, materai diperlukan pada kontrak tertentu untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukumnya. Pemasangan materai pada kontrak dapat membantu memperkuat bukti adanya perjanjian yang sah antara pihak-pihak yang terlibat.
Dalam kasus perselisihan atau penegakan kontrak di pengadilan, kontrak dengan materai dapat memiliki nilai bukti yang lebih kuat.
5. Regulasi Transaksi
Pemasangan materai pada perjanjian tertulis juga berfungsi sebagai regulasi transaksi. Pajak materai yang dibayar oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian memberikan konsekuensi finansial yang dapat mempengaruhi keputusan dalam membuat perjanjian. Hal tesebut dapat mengurangi jumlah perjanjian yang dibuat secara sembarangan dan memastikan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat memiliki nilai yang signifikan.
6. Pengesahan Resmi
Materai memberikan pengesahan resmi pada perjanjian tertulis, menunjukkan bahwa perjanjian tersebut telah dipertimbangkan dengan serius oleh pihak-pihak yang terlibat. Contohnya dalam beberapa transaksi keuangan atau bisnis, materai dapat digunakan sebagai tanda pengesahan resmi.
Misalnya, tanda terima pembayaran, surat-surat berharga, atau dokumen transaksi lainnya mungkin memerlukan materai untuk memberikan pengesahan hukum. Selain itu materai juga digunakan pada dokumen-dokumen pemerintah sebagai tanda pengesahan resmi.
Misalnya, paspor, surat izin, atau dokumen resmi lainnya mungkin memerlukan materai untuk memberikan kekuatan hukum pada dokumen tersebut.
7. Membantu Penyelenggaraan Sistem Hukum
Materai dapat memiliki peran dalam membantu penyelenggaraan sistem hukum dalam beberapa aspek. Meskipun materai bukan merupakan elemen inti dari sistem hukum, penggunaannya dapat memberikan beberapa manfaat dalam konteks penyelenggaraan sistem hukum.
Contohnya penggunaan materai pada dokumen keuangan atau administratif juga dapat memudahkan proses audit dan pemeriksaan oleh otoritas pajak atau lembaga terkait. Materai dapat berfungsi sebagai indikator bahwa pembayaran pajak atau transaksi telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan persyaratan hukum.
Dengan demikian, materai dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak dan hukum yang berlaku.
Sejarah Munculnya Materai
Materai ditemukan dan mulai digunakan pada abad ke-17 di beberapa negara Eropa. Sejarah penggunaan materai bervariasi di berbagai negara, tetapi umumnya materai digunakan sebagai tanda pembayaran pajak atau bea yang terkait dengan dokumen resmi, perjanjian, atau surat-surat lainnya.
Pada awalnya, penggunaan materai dimulai di negara-negara seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Pada awalnya, materai berbentuk stempel logam yang ditempatkan pada dokumen sebagai tanda bahwa pajak atau bea telah dibayar. Stempel tersebut biasanya mencantumkan tahun dan negara yang mengeluarkan materai.
Selama berabad-abad, penggunaan materai menyebar ke negara-negara lain di dunia. Setiap negara memiliki sistem peraturan dan tarif pajak materai yang berbeda-beda. Pemasangan materai menjadi suatu kewajiban yang diatur oleh hukum negara tersebut.
Dan tidak memasang materai pada dokumen yang memerlukan dapat mengakibatkan dokumen tersebut tidak sah secara hukum. Perkembangan teknologi dan perubahan hukum telah mempengaruhi penggunaan materai.
Beberapa negara telah mengurangi atau menghapus penggunaan materai, menggantinya dengan metode pembayaran atau pengesahan yang lebih modern dan efisien, seperti cap basah elektronik atau tanda tangan digital.