8 Gubernur Provinsi Pertama di Indonesia

Kemerdekaan Indonesia baru tercapai pada 17 Agustus 1945 melalui perjuangan dan pertumpahan darah para pahlawan dan rakyat di Indonesia. Sejatinya kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan melainkan sebuah langkah awal untuk menjadi negara yang berdaulat. 

Indonesia harus menyiapkan seluruh kelengkapan negara baik dari segi pertahanan dan keamanan. Karena saat itu wilayah Nusantara yang sebelumnya merupakan kerajaan memilih bergabung dengan Indonesia maka pemerintah pun memberikan hak otonom kepada mereka. 

Hak otonom daerah tersebut dibagi menjadi 8 provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan atau Borneo, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatera. Ke-8 provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur. Berikut adalah nama-nama gubernur pertama di Indonesia beserta biografi singkatnya. 

1. Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo, Jawa Timur

Raden Mas Tumenggung Ario Suryo dikenal dengan RMT Ario Soerjo atau dikenal juga sebagai Ario Soerjo. Beliau ada seorang pahlawan nasional yang terpilih untuk memimpin provinsi Jawa Timur pertama kali. Lahir di Magetan pada 9 Juli 1898 dan wafat pada usianya yang ke-50 di Ngawi. Ia menempuh pendidikan khusus untuk calon pegawai yakni di Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA). 

Ario Soerjo sebelum menjabat sebagai gubernur, ia menjabat sebagai bupati Magetan periode 1938–1943 dan juga seorang residen Bojonegoro tahun 1943. 

Beliau memiliki peranan penting dalam mengusir para penjajah seperti pada Pertempuran Tiga Hari Tiga Malam Surabaya dan Pertempuran 10 November. Sebelumnya Ario Soerjo juga telah berusaha untuk melakukan perjanjian gencatan senjata dengan Belanda meskipun perang tetap meletus.  

2. Raden Pandji Soeroso, Jawa Tengah 

Provinsi Jawa Tengah masuk sebagai provinsi paling awal di Indonesia dan pertama kali dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso atau disingkat R.P Soeroso. Ayah dari arkeolog R.P Soejono ini lahir pada tanggal 3 November 1893 di Sidoarjo dan wafat pada 16 Mei 1981.

Ia adalah seorang lulusan sekolah guru yang kemudian dipercaya untuk mengetuai PUTERA pada tahun 1924 di Malang. Ia juga dipercaya untuk membantu K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat untuk menjadi wakil ketuanya di BPUPKI. 

R.P Soeroso sangat memperdulikan nasib para pegawai. Berkat perjuangannya para pegawai bisa hidup lebih sejahtera dan bisa mengambil angsuran rumah. Sebelum menjadi gubernur Jateng, Soeroso memimpin untuk daerah Kedu dan setelah menjadi gubernur ia diangkat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI ke-4 (1950–1951), Menteri Sosial RI ke-10 (1953–1955) dan Menteri Pekerjaan Umum RI ke-12 (1965–1956). Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 81/TK/1986 R.P Soeroso mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional. 

3. Mas Sutardjo Kertohadikusumo, Jawa Barat

Sementara itu Gubernur pertama Provinsi Jawa Barat adalah Mas Sutardjo Kertohadikusumo. Beliau lahir di Blora pada 22 Oktober 1982 dan meninggal 20 Desember 1976. Saat itu pusat Jawa Barat belum berpindah ke Bandung melainkan ada di Jakarta sehingga kantor gubernur pun berada di sana. 

Lulusan dari OSVIA ini kemudian mengawali karirnya sebagai juru tulis kemudian diangkat menjadi juru tulis jaksa tahun 1911 serta merupakan anggota KNIP. Pada tahun 1929 ia menjadi Patih di Gresik dan ikut membentuk sekaligus memimpin Pegawai Bestuur Bumiputera (PPBB).

Sosoknya yang cerdas mampu membawa Indonesia memperoleh hak yang sama dalam musyawarah antar wakil Indonesia dengan Belanda pada pertemuan 15 Juli 1936 melalui sebuah petisi yang ditujukan kepada Ratu Wilhelmina dan parlemen Belanda. 

4. Pangeran Mohammad Noor, Kalimantan 

Borneo atau Kalimantan pertama kali dipimpin oleh seorang gubernur bernama Pangeran Mohammad Noor yang merupakan seorang bangsawan. Beliau merupakan cucu dari cucu Sultan Adam Al Watsiq Billah yang merupakan raja dari Kerajaan Banjar. Tempat kelahirannya yakni di Martapura pada 24 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 15 Januari 1979. 

Lulusan sekolah teknik di Bandung yakin Technische Hoogeschool te Bandoeng (THS) ini memegang peranan penting dalam menyatukan dan memerdekakan Kalimantan yakni dengan menjadi anggota ALRI Pertahanan Kalimantan.

Pangeran pun berjasa dalam bidang lintas udara Indonesia dengan mendirikan tentaranya payung bersama dengan komodor S. Suryadharma. Dirinya pun dipercaya untuk untuk mempersiapkan hal-hal untuk kemerdekaan Indonesia bersama dengan anggota PPKI lainnya.

Setelah menjabat sebagai gubernur Mohammad Noor ditunjuk untuk mengisi posisi Menteri Pekerjaan Umum untuk periode periode 24 Maret 1956 – 10 Juli 1959.

5. Teuku Mohammad Hasan, Sumatera 

Wilayah Sumatera pada awal kemerdekaan meliputi seluruh pulau dan dipimpin oleh gubernur Teuku Mohammad Hassan. Beliau adalah pemuda kelahiran Sigli, Aceh pada tanggal 4 April 1906 dari pasangan Teuku Bintara Pineung Ibrahim dan Tjut Manual serta masih merupakan keturunan bangsawan.

Ia wafat pada 21 September 1997 di Jakarta pada usia ke 91 tahun. Pemilik nama asli Teuku Sarong ini ketika dewasa memilih untuk menempuh pendidikan di Belanda yakni Leiden University.

Di sana ia bergabung dengan Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdul Madjid Djojodiningrat dan Nasir Datuk Pamuntjak untuk membentuk Perhimpunan Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia ia pun ditunjuk untuk bergabung dengan PPKI. Jabatan lain yang pernah Mohammad Hasan tempati adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1948-1949) dan juga sebagai ketua PDRI. 

6. Mr. I. Gusti Ketut Pudja, Sunda Kecil

Sunda Kecil adalah nama yang dahulu digunakan untuk menyebut wilayah yang ada di Pulau Nusa Tenggara. Kala itu masih menjadi satu provinsi yang dipimpin oleh gubernur Mr. I. Gusti Ketut Pudja. Ia lahir dari orang tua I Gusti Nyoman Raka dan Jero Ratna Kusuma pada 19 Mei 1908 di Singaraja, Bali dan wafat di Jakarta pada umur ke 68 tahun. Anak keturunan bangsawan ini menempuh pendidikan di Rechts Hoge School, Jakarta kemudian bekerja di kantor Residen Bali dan Lombok di Singaraja. 

Ia hadir dalam perumusan hingga pembacaan teks proklamasi yang dilangsungkan di rumah Laksamana Maeda. Ia juga menjadi salah satu perwakilan rakyat Indonesia yang mengusulkan agar sila pertama Pancasila diubah. 

7. Mr. J. Latuharhary, Maluku 

Maluku pertama kali bergabung dengan Indonesia dan menjadi salah satu provinsi dipimpin oleh Gubernur Johannes Latuharhary atau lebih dikenal sebagai Mr. J. Latuharhary. Beliau lahir pada 6 Juli 1900 di Ullath, Sarapua dan wafat di Jakarta pada 8 November 1959. Anak dari pasangan Jan Latuharhary (ayah) dan  Josefin Hiariej (ibu) ini mendapatkan beasiswa ke Leiden University dan menjadi orang Maluku pertama yang lulus dari universitas tersebut. 

Beliau juga turut bergabung dengan organisasi pelajar Indonesia di Belanda yakni Perhimpunan Indonesia. Setelah lulus ia kembali ke tanah air ia bekerja sebagai asisten hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya. Di Pulau Jawa Johannes bergabung dengan kawan satu kampung halamannya dalam organisasi Sarekat Ambon. 

Selain menjadi gubernur pertama Maluku Johannes juga merupakan ketua pertama bagi Jong Ambon. Ia juga sangat aktif dalam menyuarakan pidato anti kolonial. 

8. R. G.S.S.J. Ratulangi, Sulawesi 

Gubernur selanjutnya yang termasuk  sebagai 8 gubernur pertama di Indonesia adalah Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Beliau lebih dikenal dengan nama singkatnya yakni R. G.S.S.J Ratulangi atau Sam Ratulangi. Politikus, jurnalis dan guru ini berasal dari Tondano, Sulawesi Utara yang lahir pada 5 November 1950. Ia wafat di Jakarta pada 30 Juni 1949 atau pada usia ke 58 tahun. 

Anak dari Jozias Ratulangi dan ini berhasil meraih gelar Matematika dan Fisika dari Vrije Universiteit van Amsterdam, Belanda pada tahun 1919. 

Di Belanda ia dipercaya untuk memimpin Perhimpunan Mahasiswa Indonesia atau Indische Vereeniging. Beliau juga ditunjuk sebagai ketua Association d’ Etudiants Asiatique yakni organisasi bagi mahasiswa dari negara Asia lainnya di Belanda.