Sebagai negara hukum atau negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara tentunya harus dilandasi dengan aspek hukum atau yuridis, Ketika para pendiri negara ini ingin menyusun konstitusi (UUD 1945), maka salah satu perdebatan yang cukup sengit adalah mengenal dibaut atau tidaknya pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia […]
Author: Siti Sadaah
Dalam perspektif islam, HAM diletakkan sebagau hurumat (kemuliaan, kelapangan, penghormatan). Dengan pengertian ini, pada hakikatnya manusia didudukkan sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan, da kemuliaan manusia itu tampak pula pada anasir penciptaannya yang sempurna. Manusia dalm kemuliaannya ditandai baik dengan sesamanya serta memelihara kewajiban dan berhubungan baik dengan sesamanya serta memelihara kewajiban dan tanggungjawab secara vertikal […]
Empat puluh delapan negara mendukung deklarasi, tidak ada yang menentang dan delapan negara tidak memberikan suara. Dalam pernyataan setelah pemungutan suara, Presiden Majelis Umum mengemukakan bahwa penetapan deklarasi ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, sebuah langkah langkah maju dalam proses evolusi yang besar. Peristiwa ini merupakan kesempatan pertama di mana komunitas bangsa-bangsa yang teroganisir […]
Sebelum terbentuknya United Declaratio of Human Rights, secara historis sebenarnya terdapat beberapa sejarah yang menceritakan mengenai perkembangan hak asasi manusia dari masa ke masa. Magna Charta, Inggris (1215) Magna Charta ini dikeluarkan pada tahun 1215 di Inggris, dan sering disebut sebagai cikal bakal hak asasi manusia, walaupun sebenarnya kurang tepat. Magna Charta sesungguhnya hanya berisi […]
Mengamati perjalanan kehidupan demokrasi Indonesia harus utuh, karena semua berproses dalam rentetan yang berkesinambungan, bukan berdiri sendiri tanpa kaitan. Kompleks dan rumit, terdiri atas jalinan-jalinan yang kemudian membentuk sistem yang sangat dipengaruhui oleh aktor-aktor utama. Baik itu partai-partai politik, presiden, militer, dan budaya yang kemudian ikut pula membentuk budaya politik Indonesia. Pemerintahan presiden BJ Habibie […]
Konfigurasi kehidupan demokrasi pada masa Orde Baru sebenarnya bersifat paradoks dan ambigu. Dalam tataran konseptual tampaknya pemerintah Presiden Soeharto menyelenggarakan tata pemerintahan yang demokratis. Akan tetapi, bila dilihat secara empiris, dalam praktiknya sistem pemerintahan orde baru bersifat totaliter yang bertentangan dengan nilai-nilai unversal demokrasi. Sistem politik yang kuat dan bersifat militeristik telah mampu menompang pembangunan […]
Masa Demokrasi Terpimpin mencakup tahun 1959-1965, yaitu sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan dimulainya kabinet pimpinan Ir. Juanda pda 9 April 1957. Era ini disebut sebagai Demokrasi Terpimpin, dan dipandang sebagai upaya untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan nasional yang kuat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kestabilan politik merupakan hal […]
Eksperimentasi demokrasi yang menonjol sejak Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tanggal 17 Agustus 1945, adalah sistem demokrasi liberal atau sistem demokrai parlementer. Sistem parlementer sebenarnya tidak kita temukan di UUD 195. Dalam UUD 1945 hanya mengenal sistem presidensial. Lalu, mengapa demokrasi liberal atau sistem parlementer muncul dalam ketatanegaraan kita? Jalan bagi terbentuknya pemerintahan parlementer terbuka sejak […]
Dalam perkembangannya dewas ini, sistem demokarasi tidak bisa kita identifikasi sebagai sebuah sistem politik belaka. Demokrasi tidak hanya dapat diidentifikasi dengan kebebasan berpolitik. Di masa depan demokrasi harus mampu masuk ke dalam semua bidang, misalnya ekonomi, sosial, dan budaya. Walaupun barat berusaha memaksakan warn demokrasi pada bangsa-bangsa lain, tampaknya demokrasi liberal tidak bisa diterima secara […]
Dalam tataran politik, demokrasi dapat diukur dengan menggunakan dua dimensi, yaitu (1) seberapa tinggi tingkat konstelasi, kompetisi, atau oposisi yang dimungkinkan, dan (2) seberapa banyak warga negara memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu. Bertolak dari gagasan ini, demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat poko. Sistem demokrasi mencerminkan mekanisme politik yang […]