Adanya tindakan kriminalitas tentunya bisa meresahkan serta mengganggu ketentraman masyarakat di sekitarnya. Bayangkan saja, jika di lingkunganmu banyak kasus kejahatan seperti perampokan atau pembunuhan. Hal tersebut tentunya tidak membuatmu tenang dan lebih memilih untuk menghindar dari lokasi tersebut.
Kriminalitas berarti suatu perilaku pelanggaran aturan setempat, di mana tindakannya menyebabkan kerugian baik diri sendiri pelakunya maupun korban targetnya. Pelaku kriminalitas bisa berupa satu atau lebih dari satu orang. Dampak darinya cukup serius, bahkan bisa mengancam negara apabila pengaruhnya sudah besar.
Karenanya, perlu ada tindakan tegas dalam mengurangi atau melenyapkan kejahatan di suatu daerah. Hal tersebut dilakukan agar mampu menjaga ketentraman dan kedamaian masyarakat setempat, sehingga kehidupannya tidak terganggu. Langkah dalam mengatasinya ada pada uraian di bawah ini.
5 Cara Mengatasi Kriminalitas
- Pemberian Sanksi Sesuai Perbuatannya
Pelaku kejahatan perlu diberikan hukuman supaya mencegah perbuatannya tidak sampai terulang kembali di masa yang akan datang. Jika Indonesia sudah menjadi negara hukum, maka terdapat beberapa aturan yang mengatur sanksi terhadap pelaku kejahatan.
Badan instansi penegak hukum perlu memberikan sanksi sesuai dengan besarnya akibat atau kerugian ditimbulkan oleh pelaku kriminal. Contohnya, orang yang melakukan pembunuhan berencana akan terancam mendapat hingga hukuman mati. Hal ini dikarenakan apa diperbuatnya sudah menghilangkan nyawa satu atau lebih orang lain.
Beberapa instansi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia sudah memiliki prosedur sendiri dalam pemberian sanksi. Misalnya, KPK bertanggung jawab melakukan penangkapan koruptor agar segera ditindak secara tegas.
- Sanksi Diperuntukkan untuk Semua Kalangan
Pernah mendengar istilah “hukum tebang pilih”? Tebang pilih di sini artinya hanya beberapa kalangan tertentu yang dianggap memiliki jabatan dan uang banyak dapat terlepas dari sanksi. Jika hal ini dibiarkan secara menerus, maka menurunkan kualitas keberadaan undang-undang terkait.
Maka itu, sebaiknya adanya aturan diperlakukan secara merata dengan tidak memandang kelas sosial pelakunya. Apabila hal ini dapat dilaksanakan, maka berdampak terhadap peningkatan kekuatan hukum dan semakin mengurangi siapapun melakukan tindakan kejahatan apapun bentuknya.
- Butuhnya Dukungan dari Masyarakat
Masyarakat dapat membantu penegak hukum agar memberantas angka kejahatan di sekitarnya. Masyarakat yang turut serta aktif dalam mencegahnya bisa membantu agar badan hukum terkait melakukan penangkapan terhadap tersangka dalam waktu relatif cepat.
Contoh peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah menyelenggarakan sosialisasi terhadap tindakan preventif pada suatu tindak kriminal, supaya menyebarkan kesadaran dalam pelaku pelanggaran tidak melakukan tindakannya.
Cara lainnya dengan dimasukkan langkah preventifnya menjadi bagian kampanye iklan bagi para pengusaha setempat.
- Penguatan Kerjasama Antara Badan Hukum dan Pemangku Kepentingan di Sekitarnya.
Supaya semakin menekan adanya angka kejahatan, instansi hukum dapat menjalin kerjasama dengan beberapa pemangku kepentingan lainnya seperti penduduk sekitar, tokoh masyarakat dan badan negeri lainnya.
Adanya kerjasama bersama pihak lainnya berkesempatan untuk bertukar pikiran, sehingga menghasilkan solusi dalam mengurangi kasus kriminal.
Contohnya adalah kerjasama antara Polisi Republik Indonesia, Dirjen AHU, dan Kemenkumham. Walaupun tujuan pokoknya untuk mensinkronisasi fungsi dan wewenangnya dalam melindungi undang-undang, tetapi juga mendukung kerjasama antara lembaga ini agar melakukan tindakan preventif terhadap pelaku pidana.
- Melakukan Upaya Mendorong Perekonomian
Salah satu penyebab kejahatan yang paling umum ditemui adalah permasalahan ekonomi. Misalnya, kasus pencurian dikarenakan tidak mampu membayar hutang, pembunuhan orang tua terhadap anaknya disebabkan tidak mampu menahan beban kemiskinan dan beralih berjualan narkoba dikarenakan sulitnya akses pekerjaan lain.
Berdasarkan ilustrasi perilaku pelanggaran hukum di atas, maka baik pemerintah maupun masyarakatnya mendukung dalam menciptakan kondisi perekonomian lebih sehat, seperti peningkatan daya beli masyarakat dan pengelolaan sumber daya usaha secara efektif.
Hal ini dapat meningkatkan kualitas perekonomian seperti menyediakan lapangan pekerjaan dan mencegah resesi. Upaya stabilitas ekonomi tersebut diyakini mampu menekan angka kemiskinan. Hal ini dapat mengurangi angka kejahatan, karena setiap kebutuhan orang terjamin tercukupi.
Selain itu, edukasi mengenai pengelolaan uang dapat dilakukan agar masyarakat mampu mengatur keuangannya benar serta terhindar dari kesulitan membayar hutang, dimana kemungkinan berujung pada tindak pidana.