Daftar isi
Presiden Megawati Soekarnoputri merupakan presiden perempuan pertama yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahannya Megawati Soekarnoputri membentuk sebuah kabinet.
Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Gotong.Dalam menjalankan segala kebijakannya Presiden Megawati ditemani dengan Hamzah Haz yang menjabat sebagai wakil presiden.
Kabinet Gotong Royong ini mengusung 2/3 tokoh yang profesional dalam bidangnya untuk dapat menjadi menteri.
Sehingga kabinet ini dapat disebut Zaken Kabinet. Berikut kebijakan kebijakan yang ditetapkan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Salah satu tantangan terbesar Megawati dalam menjalankan pemerintahannya ialah ketidakstabilan kondisi Indonesia saat itu.
Langkah awal yang pemerintah ambil ialah melakukan pengamandemenan terhadap UUD 1945. Dalam masa jabatan Megawati terdapat perbedaan yang signifikan dengan masa jabatan presiden periode sebelumnya.
Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembatasan wewenang MPR dalam pemerintahan.
Pada masa pemerintahan Megawati sangat menjunjung tinggi adanya supremasi hukum. Seperti yang kita tahu,sistem hukum di Indonesia belum benar benar mengacu kepada keadilan.
Selama ini tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak dilakukan oleh pelaku politik. Melihat kondisi tersebut, pemerintah melakukan kebijakan reformasi di bidang hukum. Salah satu upayanya melalui penataan serta pembersihan hakim.
Upaya tersebut diikuti dengan peningkatan kesejahteraan hakim. Selain itu, untuk dapat melakukan pembersihan KKN secara maksimal, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK ini dilandaskan pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002.
Selain dengan membentuk KPK, pemerintah juga membentuk pengadilan khusus yang menangani kasus korupsi.
Pemerintah juga melakukan peningkatan terhadap kegiatan Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP merupakan auditor internal yang sudah termasuk untuk audit bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Untuk menangani permasalahan perekonomian di Indonesia,pemerintah menerapkan sebuah strategi. Strategi tersebut diterapkan untuk melakukan penanggulangan kemiskinan.
Strategi tersebut berupa upaya peningkatan terhadap pendapatan serta mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan pokok.
Pada awal masa pemerintahannya, Presiden Megawati juga mulai menanggulangi permasalahan utang luar negeri. Penanganan tersebut melalui permintaan penangguhan pembayaran. Kebijakan lain yang dibuat oleh Megawati ialah mengakhiri kerja sama dengan IMF.
Selain itu, beliau juga membubarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Presiden Megawati juga mengeluarkan kebijakan privatisasi BUMN untuk dapat menekan laju inflasi.
Salah satu keberhasilan Megawati dalam upaya memperbaiki demokrasi Indonesia ialah dengan mengadakan pemilu.
Penyelenggaraan pemilu tersebut diikuti oleh 24 partai dengan menggunakan sistem perwakilan berimbang. Dalam penyelenggaraannya, dilakukan secara dua tahap.
Pemilu tersebut digunakan untuk memilih anggota legislatif serta untuk memilih presiden beserta dengan wakilnya.