Krisis yang terjadi pada masa orde baru yaitu pada bidang moneter, politik, sosial, hukum, serta kepercayaan. Adanya berbagai krisis itupun mampu membawah perubahan dengan memporak porandakan semua aspek dalam kehidupan bernegara.
Dengan terjadinya krisis tersebut menyebabkan ketakutan tersendiri bagi pemerintah Indonesia akan munculnya berbagai ancaman disintegrasi dari dalam negeri. Berikut merupakan berbagai krisis yang terjadi di Indonesia pada masa akhir era orde baru.
Krisis moneter yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh efek domino dari krisis moneter yang ada di Thailand akibat adanya penurunan nilai tukar mata uang bath terhadap mata uang dolar Amerika Serikat.
Adanya penurunan nilai tukar terhadap mata uang tersebut sangatlah berdampak pada perekonomian Indonesia.
Tidak hanya di Indonesia, penurunan nilai mata uang bath ini juga diikuti oleh menurunnya mata uang negara negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara maupun Asia Timur lainnya.
Negara yang juga mendapat dampak tersebut ialah Filipina, Malaysia, serta Korea Selatan.
Dengan terjadinya krisis tersebut Soeharto kemudian mengundang International Monetary Fund atau IMF dengan tujuan untuk mendapat bantuan dalam mengatasi krisis moneter yang trejadi di indonesia.
Namun, hasil pertemuan tersebut sedikit menelan kekecewaan, sebab IMF akan bersedia untuk membantu Indonesia dalam mengatasi krisis tersebut, asalkan Indonesia mampu memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak IMF.
Persyaratan tersebut berisikan mengenai pencabutan subsidi bahan pokok, listrik, serta BBM yang telah diberikan kepada Indonesia. Persyaratan tersebut pun begitu memberatkan pihak Indonesia sendiri, sebab kondisi tersebut mampu mengakibatkan tidak berfungsinya dengan baik sistem perbankan yang ada di indonesia.
Apabila sistem perbankan di Indonesia mengalami ketidakberfungsian tentunya akan sulit untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dan dunia usaha.
Tidak hanya begitu persediaan barang khususnya kebutuhan pokok juga akan mengalami kelangkaan, yang mengakibatkan harga harga sembako meroket tajam dan tentunya akan memicu kepanikan dari masyarakat akan kondisi tersebut.
Macetnya dunia usaha juga menjadi salah satu faktor bagi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Dengan kata lain,kondisi krisis ekonomi ini justru meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia.
Ketergantungan Indonesia pada aliran modal yang dikucurkan oleh pihak asing, membuat Indonesia tidak dapat mengatasi segala krisis moneter yang terjadi. Dan hal itu membuat Indonesia dengan terpaksa melakukan pinjaman kepada negara lain.
Dengan terhambatnya berbagai bidang dalam kehidupan berbangsa itu, pembangunan yang terjadi di Indonesia hanya terpusat pada satu daerah saja.
Pengaruh globalisasi, dominasi kekuatan pasar, lemahnya pertahanan ekonomi perusahaan,serta lemahnya kepercayaan antara pemerintah pusat dengan masyarakat, menjadi faktor penyebab keterpurukan ekonomi yang trejadi pada akhir orde baru.
Akibat kondisi perekonomian yang tidaklah stabil, pemerintah mengambil keputusan untuk akhirnya melakukan pencabutan subsisdi bahan bakar minyak (BBM) yang tentunya hal ini akan berdampak pada kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik di Indonesia.
Adanya kenaikan tersebut sangat memicu protes dan kemarahan paar rakyat Indonesia. Bentuk kekecewaan tersebut dibuktikan dengan adanya aksi protes dan kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998.
Pada saat kondisi indonesia yang sudah tidak dapat terkendali,adanya berbagai gangguan sosialpun nyatanya tidak dapat dihindarkan lagi. Pada tahun 1998, terjadi berbagai kerusuhan di berbagai daerah.
Kerusuhan tersebut terjadi akibat adanya rasa anti tionghoa. Pada masa pemerintahan orde baru, arus investasi sangat dibuka lebar lebar melalui penanaman modal yang dilakuan pihak asing.
Dengan adanya modal yang diinventasikan di indonesia, pemerintah melakukan pemberdayaan terhadap kelompok etnis Tionghoa , WNI, serta warga asing untuk dapat menyukseskan program ekonomi yang akan diusung pada masa pemerintahan orde baru.
Dengan pemberdayaan tersebut, ras Tionghoa semakin menguat eksistensinya di ranah perekonomian Indonesia. Dan hal tersebut memunculkan rasa ketidaksukaan warga negara indonesia terhadap ras Tionghoa.
Namun selain itu, sebelum adanya krisis moneter yang melanda Indonesia, pada majalah eksekutif yang memuat daftar seratus konglomerat yang ada di indonesia, hanya ada 20 orang pribumi,satu warga negara india, dan beberapa sisanya dikuasai oleh ras Tionghoa.
Hal tersebut semakin memancing marah warga negara Indonesia terhadap ras tionghoa. Yang berakibat pada, kerusuhan masyarakat yang menjadikan ras tionghoa sebagai sasarannya.
Kemarahan tersebut bukanlah tanpa sebab, wrga negara Indonesia menganggap ras Tionghoa tersebut terlalu mendominasi perekonomian yang ada di indonesia.
Aksi kerusuhan tersebut pun, banyak menyebabkan banyaknya jumlah korban jiwa terutama berasal dari ras tionghoa. Kerusuhan tersebut terjadi di luar perkiraan pemerintah Indonesia.
Krisis pada bidang politik ini bermula saat pemilihan umum pada tahun 1997 akan diadakan. Peristiwa tersebut muncul akibat adanya idealisme yang ada di tubuh Partai Demokras Indonesia.
Adanya dualisme tersebut bermula saat enam belas fungsionaris dari PDI menyatakan akan mengadakan sebuah kongres yang bertujuan untuk memisahkan diri dari kepengurusan partai yang saat itu dipimpin oleh Megawati.
Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk dapat menyelesaikan sengketan dualisme oleh PDI tersebut. Namun,lagi lagi tidak ada satu rencana pun yang membuahkan hasil.
Peristiwa tersebut mengalami puncaknya pada 27 Juli 1996. Peristiwa tersebut dikenal dengan kudatuli. Pada saat itu, kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diambil alih paksa lewat pertumpahan darah. Suasana di Jalan Diponegoro, Jakarta begitu mencekam.
Peristiwa Kudatuli bahkan disebut sebagai salah satu peristiwa yang paling terkelam dalam sejarah demokrasi yang ada di indonesia, terutama terkait dualisme partai politik di Indonesia.
Sebelum sampai ke kerusuhan, hampir satu dekade lamanya PDI mengalami konflik internal. Bergabungnya Megawati ke PDI pada 1987 meresahkan banyak pihak, terutama Pemerintah Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.
Lalu dalam pemilu 1997 Golkar kembali memperoleh suara mutlak dari masyarakat. Dan keberlangsungan pemilu itu sendiri juga diikuti dengan pemilihan Presiden Republik indonesia yang diadakan secara aklamasi.
Dalam pemilihan tersbeut Soeharto berhasil keluar sebagai Presiden dengan B.J Habibi yang menjadi wakil presiden saat itu. Pelantikan Soeharto menjadi presiden ini tidak mnedapat dukungan masyarakat, justru banyak menuai kecaman dari paar Mahasiswa yang tidak setuju dengan keputusan tersebut.
Penolakan tersebut dilatarbelangi dengan berbagai penyimpangan politik yang sebelumnya dilakukan pemerintah. Hal tersebut justru banyak memicu krisis sosial yang berakhir dengan turunnya Soeharto.
Dengan adanya berbagai krisis yang terjadi di Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada masa orde baru. Ketidakmampuan pemerintah dalam menanggulagi segala krisis di Indonesia menjadi salah satu faktornya.
Pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto ini belum bisa untuk membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, serta pelaksanaan kebijakan ekonomi yang tidak berpiha pada rakyat telah melahirkan sebuah krisis kepercayaan.
Pada masa orde baru adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bukan malah menyurut melainkan tumbuh dengan sangat suburnya di Indonesia.
Terjadi kesenjangan kedudukan disitu, dimana hanya orang orang tertentu saja yang mampu menikmati segala fasilitas yang telah dibiayai oleh rakyat melalui pembayaran pajak.
Penegakan hukum dan sistem peradilan yang ada di indonesia belum dapat menciptakan rasa aman pada setiap rakyatnya. Banyak sekali rekayasa yang dihadirkan dalam hukum Indonesia saat itu.
Seseorang yang bersalah dapat bebas dengan seenaknya sedangkan orang yang tidak bersalah justru mendekam dibalik jeruji penjara.
Seakan akan peribahasa “tumpul ke atas, lancip ke bawah” menemukan realitanya pada kehidupan.
Semua rakyat Indonesia memerlukan perubahan dalam bidang hukum serta sistem peradilan. Masih banyak hal yang perlu diluruskan untuk menemui kebenarannya.