10 Makna Perjanjian Renville Bagi Indonesia dan Isinya

Perjanjian renville merupakan perjanjian antara Belanda dan Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan di atas kaapal perang milik Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta.

Pemilihan tempat perjanjian di atas kapal perang milik Amerika Serikat karena diyakini tempat tersebut sebagai lokasi yang netral antara kedua belah pihak. Perjanjian kemudian dimulai pada tanggal 8 Desember 1947.

Perjanjian renville dilakukan mediasi oleh komisi tiga negara atau Committee of Good Offices for Indonesia yang terdiri dari Amerika Serikat, Belgia serta Australia. Pada perjanjian ini Indonesia diwakili oleh :

• Perdana menteri Amir Syarifuddin Harahap,
• Dr Johannes Leimena sebagai wakil,
• Ali Sastroamidjojo,
• H Agus Salim,
• Coatik Len dan Nasrun.

Sedangkan dari Belanda diwakili oleh :

• KNIL Abdulkadir Widjojoatmojo,
• Van Vredenburg,
• Koets dan
• Mr. Dr. Che. Soumokil.

Adapun isi perjanjian renville yakni memuat tiga hal yang meliputi sebagai berikut:

• Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia
• Adanya sebuah garis untuk memisahkan wilayah Indonesia dengan pendudukan Belanda.
• TNI harus ditarik mundur dari wilayah Jawa barat serta Jawa Timur.

Adanya perjanjian ini membuat banyak perubahan bagi Indonesia . Lalu, bagaimana makna adanya perjanjian renville bagi Indonesia? Selengkapnya di bawah ini.

1. Wilayah Indonesia menjadi terpecah-pecah

Dengan adanya perjanjian renville, bentuk negara Indonesia yang semula kesatuan berubah menjadi serikat. Semula ketika kemerdekaan Indonesia memproklamirkan sebagai negara kesatuan dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Namun, dengan adanya perjanjian renville, Indonesia menjadi terpecah-pecah dan terbagi menjadi beberapa negara yang masuk ke dalam Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia serikat merupakan bagian dari negara persemakmuran Belanda.

Adanya perubahan bentuk pemerintahan merupakan salah satu syarat yang diajukan Belanda agar mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan adanya Republik Indonesia Serikat justru membuat Indonesia menjadi tidak berdaulat karena Indonesia tidak sepenuhnya bebas dan masih berada di bawah pemerintahan kerajaan Belanda.

2. Adanya pergantian sistem pemerintahan dan konstitusi

Dengan adanya perubahan pada bentuk negara membuat Indonesia juga harus merubah sistem pemerintahan dan konstitusi. Semula sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Indonesia adalah presidensiil.

Namun, setelah adanya perjanjian renville sistem pemerintahan berubah menjadi sistem parlementer. Artinya presiden hanya bertindak sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan. Jabatan kepala pemerintahan akan dipegang oleh seorang perdana menteri yang akan memimpin pemerintahan.

Maka dari itu, dalam rantaian sejarah Indonesia kita mengenal istilah perdana dan presiden. Keduanya bekerja sama menjalankan roda pemerintahan. Seperti pada saat itu Soekarno bertindak sebagai presiden atau kepala negara Indonesia.

Sementara jabatan kepala pemerintahan diisi oleh Amir Syarifuddin yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri. Amir Syarifuddin sebelum pernah menjabat juga sebagai pemimpin pada kabinet peralihan setelah kegagalan kabinet Sjahrir pada perjanjian Linggarjati. Dengan naiknya Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri, maka terbentuklah kabinet Amir Syarifuddin I dan II.

3. Munculnya kecaman dari rakyat karena perubahan kabinet

Kabinet baru yang dibentuk dinilai memiliki kebijakan yang mendukung Belanda dan memberatkan rakyat. Hal inilah yang membuat banyak partai politik melakukan aksi protes terhadap kebijakan pemerintah yang baru. Bahkan mereka menarik wakil-wakilnya yang ada dalam kabinet.

Rakyat menganggap bahwa Amir Sjarifuddin telah menjual Indonesia kepada Belanda. Pada akhirnya, kabinet Amir Syarifuddin tidak bertahan lama dan selanjutnya dibubarkan. Kemudian mandat diserahkan kembali oleh Amir Syarifuddin kepada Presiden pada tanggal 23 Januari 1948.

4. Berkurangnya wilayah Republik Indonesia

Salah satu makna dari perjanjian renville bagi Indonesia adalah semakin sempitnya wilayah kekuasaan pemerintah Indonesia. Wilayah ini jauh lebih sempit dibandingkan hasil yang disepakati pada perjanjian Linggarjati.

Jika sebelumnya pada perjanjian Linggarjati, wilayah Indonesia meliputi wilayah Jawa, Sumatera dan Madura. Namun, setelah adanya perjanjian renville justru, wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa Tengah, dan Madura. Dengan adanya perjanjian renville Indonesia harus merelakan wilayahnya menjadi wilayah kekuasaan Belanda.

Bahkan Indonesia harus menarik paksa seluruh TNI yang ada di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Belanda. Wilayah yang tidak termasuk ke dalam wilayah Indonesia dulunya merupakan wilayah yang diduduki Belanda pada saat agresi militer I.

5. Aksi Belanda yang memblokade ekonomi Indonesia

Makna perjanjian renville selanjutnya adalah dengan adanya perjanjian renville membuat masyarakat Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini dikarenakan Belanda mengekang kondisi perekonomian Indonesia.

Misalnya pendudukan Belanda di Jawa Barat yang sangat berdampak bagi perekonomian di Indonesia. Selain itu, Belanda juga menekan bidang ekonomi dengan tujuan agar para pejuang kesulitan untuk melawan dan akhirnya mereka menyerah.

Kondisi ini semakin diperparah karena Indonesia masih berada dalam kekuasaan Belanda selama masa peralihan menjadi republik Indonesia serikat. Bahkan di Jawa, kekuasaan Indonesia mengalami penyusutan sebanyak hampir sepertiga.

Sedangkan di Sumatera Belanda berhasil merebut banyak wilayah pertanian yang paling subur. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia mengalami kekurangan hasil panen beras bahkan sampai berpuluh-puluh kuintal yang tercatat ke dalam memorandum PBB nomor S/649.

6. Melemahnya kekuatan militer Indonesia

Melemahnya kekuatan militer Indonesia menjadi salah satu hal yang dirugikan bagi Indonesia dalam perjanjian renville. Indonesia terpaksa harus menarik pasukannya dari wilayah yang menjadi bagian dari Belanda serta daerah yang dihuni oleh penduduk sipil.

Meskipun begitu, pasukan Indonesia tidak menyerah dan berdiam diri. Mereka masih terus melakukan gerilya kepada Belanda. Pada bulan Februari 1948, divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Pasukan ini dijuluki dengan pasukan hijrah oleh masyarakat kota Yogyakarta.

Perjalanan mereka menuju Jawa tengah kemudian dinamakan dengan Long Match Siliwangi. Perjalanan ini menjadi perjalanan yang melelahkan bagi para tentara divisi Siliwangi karena perjalanan yang jauh.

7. Pembentukan negara Boneka

Salah satu dampak dari adanya perjanjian renville adalah wilayah Indonesia menjadi terpecah belah. Hal ini semakin diperparah dengan adanya pembentukan negara persemakmuran dengan nama BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overlag.

Adapun beberapa anggotanya terdiri dari negara Madura, Negara Borneo Barat, Negara Sumatera Timur, dan Negara Jawa Timur. Bahkan mereka lebih memihak kepada Belanda dibandingkan Indonesia. Hal inilah yang kemudian membuat mereka dijuluki sebagai negara boneka Belanda.

8. Adanya pemberontakan

Makna dari perjanjian renville bagi Indonesia justru lebih banyak membawa kerugian dibandingkan keuntungan. Misalnya perekonomian Indonesia yang semakin kritis, kejatuhan kabinet Sjahrir, serta adanya pemberontakan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo setelah adanya perjanjian renville.

Kartosoewirjo beserta pasukannya menolak hasil dari perundingan dan menolak keluar dari Jawa barat yang sudah menjadi wilayah Belanda. Mereka kemudian mendirikan sebuah negara baru yakni DI/TII sebagai negara yang berideologi Islam.

9. Mencederai isi proklamasi kemerdekaan Indonesia

Adanya perjanjian renville justru membuat Indonesia kembali dijajah oleh Belanda. Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda dengan adanya Republik Indonesia Serikat. Padahal, perjanjian renville diadakan agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

Namun, justru membuat Indonesia kembali dijajah oleh Belanda. Seperti wilayah yang semakin menyempit, perubahan bentuk dan sistem pemerintahan. Padahal, sebuah negara merdeka adalah negara yang bebas menentukan nasib bangsanya ke depan.

Keberadaan perjanjian renville juga telah mencederai proklamasi kemerdekaan Indonesia dan salah satu isi dalam undang-undang dasar negara yang telah ditetapkan sebelumnya.

10. Mengalami kerugian yang Besar

Salah satu tujuan Indonesia mengadakan perjanjian renville adalah menghindari kerugian yang lebih besar. Dengan menghentikan gencatan senjata, setidaknya Indonesia telah menyimpan cadangan energi TNI dan biaya perang.

Namun justru dengan adanya perjanjian renville membuat Indonesia banyak mengalami kerugian. Indonesia harus mengalami penyempitan wilayah, tata negara yang berubah dan terjadinya pemberontakan di mana-mana.

Tidak hanya itu, Indonesia juga mengalami kekurangan ekonomi karena aksi blokade yang dilakukan oleh Belanda. Salah satu hal yang jelas merugikan Indonesia adalah kedaulatan Indonesia yang dicederai.

Belanda mendirikan negara-negara boneka yang membuat kedaulatan Indonesia berkurang dan terpecah belahnya rakya Indonesia. Dengan adanya perjanjian renville Indonesia berharap semakin menguntungkan keberadaannya justru membuat Indonesia banyak mengalami kerugian.

Munculnya perjanjian renvile

Perjanjian ini dilatarbelakangi karena adanya perselisihan paska perjanjian Linggarjati yang dilakukan pada tahun 1946. Dalam perjanjian Linggarjati terdapat sebuah batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang dinamakan dengan Garis Van Mook.

Dengan adanya garis tersebut semakin membuat wilayah Indonesia menyempit yakni hanya sepertiga pulau Jawa dan pulau Sumatera. Selain itu, Belanda juga melakukan blokade untuk mencegah masuknya berbagai senjata, makanan serta pakaian ke wilayah Indonesia.

Tindakan yang dilakukan Belanda menyulut kemarahan Indonesia sehingga terjadi gencatan senjata. Pada tanggal 1 Agustus 1947, dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda.

Kemudian pada tanggal 5 Agustus, gubernur Belanda yakni Van Mook justru memerintahkan untuk melakukan gencatan senjata. Oleh sebab tidak digubris, dewan keamanan PBB kembali mengeluarkan resolusi pada tanggal 25 Agustus.

Resolusi ini berisi mengenai keandilan dewan keamanan PBB dalam upaya penyelesaian konflik antara Indonesia dengan Belanda lewat jalan damai dengan membentuk KTN. Lalu, keduanya bersepakat untuk menghentikan gencatan senjata namun sampai tanggal 17 Agustus di daerah masih terjadi pertempuran antara Belanda dengan laskar rakyat.