Pada masa akhir demokrasi terpimpin, MPRS mengeluarkan sebuah ketetapan. Ketetapan tersebut berisi mengenai pengukuhan kedudukan supersemar. Dengan ketetapan itu, MPRS mencabut ketetapan MPRS yang membahas mengenai pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
Dengan hal itu, apabila presiden berhalangan dalam dalam menunaikan kewajibannya dapat digantikan oleh pemegang mandat supersemar.
Dalam perkembangannya, penetapan supersemar mengakibatkan kedudukan Soekarno sebagai presiden melemah. Pada saat menyampaikan pidato pertanggungjawabannya Soekarno menuai penolakan dari MPRS. Pidato tersebut dikenal dengan pidato Nawaksara.
Penolakan tersebut diakibatkan dalam pengutaraanya, Presiden Soekarno yang tidak membahas sama sekali mengenai G30S/PKI. Sehingga MPRS mengeluarkan surat permohonan kepada Soekarno.
Dalam surat permohonan itu,Presiden Soekarno diminta melengkapi pidato Nawaksaranya. Melalui surat itu juga pimpinan MPRS meminta Soekarno menyampaikan pertanggungjawabannya atas peristiwa G30S/PKI, kemunduruan ekonomi, serta kemerosotan moral bangsa.
Pada 10 Januari 1967, Presiden Soekarno kembali menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Laporan pertaanggungjawaban itu dibacakan di depan MPRS dan DPR-GR.
Yang diberi nama “Pelengkap Nawaksara”. Dalam pidatonya itu, Soekarno menolak bertanggung jawab atas peristiwa G30S/PKI yang terjadi.
Presiden Soekarno hanya menyampaikan bahwa mandataris MPRS hanya dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Isi laporan pertanggungjawaban itu, kembali menuai penolakan dari anggota MPRS melalaui ketetapan Nomor 13/B/1967.
Melemahnya kekuasaan Presiden Soekarno dapat dapat dilihat melalui ketetapan yang dikeluarkan oleh MPRS Nomor XIII.
Ketetapan tersebut berisi mengenai penyerahan tugas pengemban mandat supersemar. Pengemban mandat ditugaskan untuk membentuk Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).
Dalam perkembangannya, Presiden Soekarno mengalami kemerosotan kekuasaan. Soekarno dianggap belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.
Hal tersebut dapat diketahui dengan pembentukan Kabinet Ampera. Pembentukan Kabinet Ampera bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi serta politik.
Selain itu, Kabinet Ampera juga diharapkan dapat menyelesaikan segala tuntutan yang ada di Tritura.
Kabinet Ampera juga menyusun beberapa program seperti perbaikan mengenai kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan, dan melaksanakan pemilihan umum selanjutnya.
Dalam susunan kabinetnya, Presiden soekarno hanya sebagai pemimpin kabinet. Sedangkan Letjen Soeharto diserahi mandat untuk menjadi pelaksana pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugasnya kedua tokoh itu sangat berkaitan.
Namun, sejak penetapan Letnan Jenderal Suharto sebagai pelaksana pemerintahan. Mulai ada gejolak politik yang hadir antara kedua tokoh tersebut.
Sehingga dengan adanya dua tokoh itu timbul spesikulasi adanya dualisme kepemimpinan dalam pemerintahan.
Munculnya “Dualisme kepemimpinan nasional” ini melahirkan dampak yan besar bagi persatuan dan kesatuan Indonesia.
Masyarakat seakan terbagi menjadi dua kubu. Kubu tersebut mengarah pada pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto.
Hal itu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Desakan itu membuat Soekarno akhirnya memutuskan mengunduran diri sebagai Presiden NKRI. Atas pengunduran diri itu,MPRS mengangkat Soeharto sebagai presiden baru Indonesia.
Pengukuhan tersebut sebagai tanda berakhirnya periode dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Setelah Soeharto menjabat sebagai Presiden, banyak spekulasi yang hadir mengenai kudeta penurunan Soekarno sebagai Presiden.