Di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di sekitar kita dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya saja dengan cara musyawarah kekeluargaan hingga jalur ajudikasi. Ajudikasi merupakan salah satu cara yang digunakan di dalam penyelesaian permasalahan yang mengikutsertakan pihak ketiga. Keputusan di dalam mengambil suatu penyelesaian ini diambil oleh pihak ketiga. Di dalam melakukan ajudikasi terdapat […]
Tag: ilmu hukum
Di dalam bertetangga dengan negara negara lainnya tidak selalu akur, terkadang juga terdapat perselisihan atau pertikaian diantara negara satu degan negara lainnya. Hal itulah yang dinamakan dengan sengketa internasional. Sengketa internasional ini merupakan perselisihan yang dilakukan antara kedua belah pihak negara dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pada materi kali ini kita akan membahas […]
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertahanan Sengketa tanah yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sengketa tanah merupakan sebuah perselisihan yang terjadi diantara dua pihak atau lebih mengenai hak terhadap tanah yang […]
Pengertian peradilan militer menurut UU No.31 Tahun 1997 Pasal 5 yaitu pelaksanaan kehakiman di lingkungan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan dan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Sesuai dengan hasil amandemen UUD 1945 pada tahun 2004 berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung. Peradilan militer terbagi menjadi empat macam […]
Mahkamah Agung (MA) merupakan Lembaga/Badan Pengadilan yang paling tinggi yang berkedudukan di ibukota Indonesia yaitu Jakarta. Mahkamah Agung membawahi lingkungan peradilan umum, agama, tata usaha negara serta militer. Adapun yang menjadi daerah hukumnya adalah meliputi seluruh wilayah Indonesia dan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan atas tindakan pengadilan lainnya di Indonesia agar hukum dilaksanakan secara patut. […]
Ekstradisi merupakan suatu proses penyerahan tersangka tindak kejahatan oleh suatu negara kepada negara lain yang memiliki kewenangan untuk menghukum atau mengadili pelaku dari kejahatan tersebut dan dilakukan secara formal. Di dalam ekstradisi terdapat 6 asas hukum diantaranya yaitu asas kekhususan, asas kejahatan ganda, asas tidak menyerahkan warga negara, asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, asas […]
Upaya hukum dalam perkara pidana adalah perlawanan yang dilakukan oleh terdakwa atau penuntut umum yang keberatan dengan putusan pengadilan. Secara umum, upaya hukum dalam perkara pidana terbagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Berikut penjelasan lebih rinci. 1. Upaya Hukum Biasa Upaya hukum biasa terdiri dari : Banding Dalam pemeriksaan […]
Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 ,“Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunaakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Membayar pajak adalah suatu kewajiban bagi warga negara Indonesia yang tidak bisa […]
Putusan pengadilan merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan di muka persidangan untuk menyelesaikan suatu sengketa diantara pihak yang berkepentingan. Berikut ini beberapa penggolongan putusan pengadilan berdasarkan bentuk, isi serta sifatnya. Berikut penjelasannya. Berdasarkan Bentuknya Dilihat dari segi bentuknya, putusan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Putusan Sela Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus […]
Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Mengenai perikatan, disebutkan dalam Pasal 1233 KUH Perdata bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang. Subekti membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan […]